Updated News

Aliong Mus Lepas Kapal Biji Besih Milik PT ADT ke Morowali

Aliong Mus Lepas Kapal Biji Besih Milik PT ADT ke Morowali


Aliong Mus Lepas Kapal Biji Besih Milik PT ADT ke Morowali

Posted: 31 Jul 2018 02:39 PM PDT

Aliong Mus Lepas Kapal Biji Besih Milik PT ADT ke MorowaliBOBONG, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Hi. Aliong Mus, melepas Kapal yang memuat Biji Besi untuk di uji di Kabupaten Morowali, loding perdana sampel ini, berlangsung pada Jumat (27/7) yang disaksikan sejumlah pimpinan perusahan dibawah PT. Adi Daya Tangguh (ADT) dan unsur pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Pulau Taliabu.  

Dalam keterangan persnya, Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abd Kadir Nur Ali, S.Sos, kepada media mengungkapkan bahwa Bupati Hi. Aliong Mus, saat pelepasan loding perdana Bijih Besi yang dilaksanakan oleh PT. ADT di Port Tolong, sebanyak 7 ribu ton yang akan dibawah dengan menggunakan kapal menuju Kabupaten Morowali.

"Jadi yang dibawah ke morowali itu adalah sampel bukan ekspor sebagaimana yang menjadi isu selama ini,"kata Kabag Humas.

Lebih jauh Jubir Pemkab Pulau Taliabu menuturkan bahwa dalam sambutan Bupati menyebutkan bahwa sejak Sembilan tahun melakukan eksplorasi sampai pada proses loding sampel ini merupakan perjalan yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini telah melakukan eksploitasi, walaupun baru hanya sebatas sampel dan pada akhirnya akan melakukan ekspor nanti.

Namun, Bupati mengingatkan kepada para petinggi PT. ADT, sebelum ekspor nanti harus diawali dengan komitmen tertulis antara pemkab dan PT. ADT.

"Jadi Pemkab akan membuat perjanjian tertulis bersama-sama dengan PT. ADT untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu,"katanya.

Dirinya menyebutkan bahwa dalam komitmen itu Bupati menitipberatkan tentang anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) diantaranya pembangunan di Pulau Taliabu berupa jalan, jembatan, air bersih, listrik dan tenaga kerja 80 persen serta pendidikan.

Bila tidak diindahkan beberapa hal ini, maka tidak aka nada pembahasan ekspor dari Pulau Taliabu. Malah, Bupati tak segan-segan melakukan penutupan.

"Jadi Bupati telah melakukan koordinasi dari tingkat managemen atas untuk persoalan CSR harus diperhatikan secara bersama. Karena gunanya tambang atau potensi dikelolah para investor harus mendapat efek yang baik untuk daerah dimana tambang beroperasi. Bila tidak terpenuhi maka sebaiknya di tutup,"kilah Om Dero sapaan akrab Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu ini.

Komitmen ini akan terlaksana di buat secepatnya. Apalagi Bupati bersama tim akan melakukan koordinasi di Jakarta. Apalagi, rencana perusahan PT. ADT dalam September akan melakukan ekspor. Hingga itu, Pemkab Pulau Taliabu akan melakukan desakan dalam menyelesaikan komitmen secara tertulis. (DiskominfoTaliabu)

Jardin Ingin Bangun Pagar Kantor Desa Habunuha

Posted: 31 Jul 2018 02:03 PM PDT

Jardin Ingin Bangun Pagar Kantor Desa HabunuhaHABUNUHA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara terus melakukan pembenahan kantor desa untuk mewujudkan peningkatan pelayaan masyarakat, dengan melakukan pembangunan pagar kantor desa.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak pemerintah desa beserta masyarakat, diterapkan Pemdes Habunuha untuk pembangunan pagar bagian depan kantor desa Habunuha yang pengerjaannya dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).

Kepala Desa Habunuha, Jardin, S.Pd, menjelaskan, dibangunnya pagar depan Kantor Desa Habunuha, tiada lain untuk  memberikan rasa nyaman dan aman terhadap warga yang berkunjung ke kantor desa. Selain itu pemagaran ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan dari pihak pemerintah desa terhadap warga.

"Dengan dibangunnya pagar tembok, semoga keamanan di lingkungan kantor desa terjaga dengan aman. Dan ini merupakan bukti peningkatan pelayanan terhadap warga," ucapnya, via ponsel kepada media ini, Kamis (26/7).

Dilain pihak, Kades Habunuha mengungkapkan, benar adanya bahwa Pemerintah Desa Habunuha sekarang sedang sibuk melaksanakan berbagai pembangunan, seperti halnya membenahi fasilitas pemerintah kantor desa dan melaksanakan pembangunan pemagaran di depan kantor desa. (DiskominfoTaliabu)

September 2018, Joko Widodo Resmikan Jembatan Wear Arafura

Posted: 31 Jul 2018 01:43 PM PDT

 September 2018, Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Wear ArafuraJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan meresmikan Jembatan Wear Arafura yang terletak antara Siwahan - Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada September 2018 mendatang.

Hal ini terungkap dari rilis media dari Humas Setda MTB pada Selasa (31/7) yang menyatakan Presiden Jokowi akan mengagendakan rencana kunjungan kerjanya ke Kepulauan Tanimbar.

"Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ujar Kepala Bagian Humas Setda MTB, Blendy Souhoka .

Dikatakan dalam pertemuan 30 bupati dengan Presiden Jokowi yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa malam itu Bupati Fatlolon diberikan kesempatan menyampaikan perkembangan pembangunan dan permasalahan di Tanimbar yang harus mendapat perhatian Pemerintah Pusat dengan segera.

"Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden RI agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud," jelas dia,

Dikatakan, Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela. 

"Sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertipikat tanah bagi masyarakat miskin. Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," ujar dia.

Pembangunan jembatan yang bernama adat Tita Waralan atau Leta Koraan ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon, khususnya di wilayah Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Maluku. 

Menurut Kepala BPJS XVI Ambon Kementerian PUPR Satrio Sugeng jembatan yang  sudah hampir rampung ini menghubungkan  Pulau Yamdena dan Larat. Dengan panjang 323 m Jembatan Tita Owar Ralan akan menjadi urat nadi transportasi di Kepulauan Tanimbar, terutama antara Kota Larat dan Kota Saumlaki.

Nantinya, jembatan yang terbentang di Selat Werafur ini akan bisa digunakan oleh masyarakat dua pulau dalam hal kegiatan ekonomi dan juga kegiatannya sehari-harinya. Di antaranya pergerakan barang dan jasa dalam bidang hasil pertanian, peternakan dan juga perkebunan, termasuk membuka sarana pariwisata di wilayah Kecamatan Tanut dan Kecamatan Yaru yang selama ini belum terakses lewat jalur darat.

Kontrak pembangunan awal jembatan ini  ditandatangi pada bulan Desember tahun 2016 silam oleh PT Nindya Karya dan pada bulan Desember 2017 dilanjukan dengan proses pemasangan balok girder dan pengecoran lantai jembatan hingga ditargetkan selesai pada bulan September 2018 dari target sebelumnya pada awal Mei 2018.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga pernah dijadwalkan berkunjung ke Tanimbar pada November 2017 guna meresmikan pengoperasian Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ukurlaran, namun hal itu tidak terwujud. PPI Ukurlaran adalah bagian dari program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT). (Albert Batlayeri)

Minat Siswa di SMKN 1 Tanimbar Selatan Meningkat

Posted: 31 Jul 2018 12:50 PM PDT

Minat Siswa di SMKN 1 Tanimbar Selatan MeningkatSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Minat siswa bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku kian meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini dikatakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Tansel, Baltasar Buarlely, ST jumlah siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut kian meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada pada tahun ajaran 2018 – 2019 berjumlah 250 siswa, tahun 2017 – 2018 berjumlah 290 siswa dan tahun 2018 – 2019 ini berjumlah 315 siswa.

"Kami bersyukur karena jumlah siswa tiap tahun meningkat. Kemungkinan besar kalau siswa semakin meningkat, maka kedepannya kami akan seleksi betul sehingga yang masuk ke jurusan-jurusan itu sesuai dengan kuota yang ditentukan oleh tiap-tiap jurusan dan disesuaikan dengan kondisi kelas yaitu 15 hingga 26 siswa dan tidak bisa sampai 49 siswa per kelas," kata dia kepada Lelemuku.com, pada Jumat (20/7).

Buarlely mengungkapkan alasan mengapa SMK mulai digemari yaitu saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sangat memperhatikan sekolah kejuruan.

Selain itu, para siswa selain mendapatkan teori mereka pun terampil dan saat lulus mereka bisa langsung bekerja di perusahaan atau berdikari mempraktekan keterampilan masing-masing.

"SMK ini selain dia mendapat teori tapi dia juga terampil, jadi anak yang punya bakat dan minat di setiap jurusan itu memang kita perhatian. Mereka dilatih, dibina sehingga mereka jadi terampil dan satu saat misalnya mereka kuliah atau tidak kuliah mereka bisa berdikari atau kuliah sambil kerja. Lalu kebanyakkan perusahan-perusahan ini banyak yang mengambil tenaga kerjakan dari smk, maka dari situlah animo masyarakat mulai meningkat dan percaya sama smk," ungkap dia.

Buarlely menjelaskan para siswanya diberi bekal dengan melakukan praktek langsung di perusahan bahkan di lingkungan Pemerintahan daerah (Pemda) di dalam Kota Saumlaki, Ambon maupun di luar negeri.

"Tahun kemarin  provinsi kasih bantuan kapal laki, jadi kapal laki ini digunakan sekarang kelas xii untuk praktek, salah satu jurusan nikpi ini itu sekarang kan kita kerjasama dengan jepang. Jadi mereka sekarang ke luar negeri ini dan Untuk teknik computer dan jaringan kan mereka prakter sampai di makasar. Mereka yang berangkat mewakili sekolah adalah yang punya potensi, kemudian mereka yang bisa yang unggul lah dan kemampuan orang tua," jelasnya (Eva Bembuain)

BKIPM Saumlaki Ajak Nelayan Tanimbar Ekspor Ikan

Posted: 31 Jul 2018 12:49 PM PDT

BKIPM Saumlaki Ajak Nelayan Tanimbar Ekspor IkanLAURAN, LELEMUKU.COM - Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Ambon Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku mengajak para nelayan Kepulauan Tanimbar untuk mengekspor hasil komoditi perikanannya ke luar negeri.

Kepala BKIPM, Hamzah Lating menyatakan saat ini potensi permintaan ikan dari luar negeri sangat meningkat, sementara produksi para nelayan yang ada di MTB masih bergantung pada penjualan lokal dan regional saja.

"Saat ini Pemerintah Pusat maunya ada ekspor dari Saumlaki, maka itu para nelayan kini kami bina apa yang mereka butuhkan biar kedepannya juga ada ekspor dari sini," ungkap Lating di ruang kerjanya, di Ukurlaran, Lauran pada  Selasa (31/7).

Ia mengatakan untuk pengiriman hasil laut saat ini hanya sebatas ditampung oleh para pengusaha, yang membeli ikan tersebut  dari para nelayan lokal hingga ada permintaan dari luar baru akan dikirim.

Dipaparkan, komoditi perikanan dari Kepulauan Tanimbar dikirim terlebih dahulu ke Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Setelah itu akan dikirimkan ke luar negeri seperti Negara Korea dan Jepang, sehingga nama merek dari hasil laut tersebut bukan lagi dari Saumlaki tetapi dari Surabaya dan Makassar.

"Rata-rata kan ikan banyak sekali dari sini, yang dikirim ke Surabaya. Dari Surabaya kemudian ke luar negeri dan sampai diluar kan namanya sudah bukan ikan Saumlaki lagi, tetapi ikan Surabaya atau ikan Makasar dan ikan Bali. Padahal komoditinya dari sini," kata Lating.

Pihaknya pun saat ini sedang mengusahakan lewat pengawasan dan pembinaan ke para nelayan di Bumi Duan Lolat agar mulai berpikir untuk mengirimkan hasil perikanannya ke luar negeri tanpa melalui perantara lagi, yang tentunya sangat menguntungkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

"Nah itu yang sebenarnya kami ingin kejar biar ada selain peningkatan nilai tambah buat masayarakat, pemerintah daerah juga dapat disitu. Yang jelas kalau dijual disini dan dijual diluar kan nilainya pasti beda. Memang prosesnya tidak mudah, memang kita musti lihat beberapa hal, terutama terkait dengan transportasi itu yang jadi kendala sekarang," tutup  Kepala Balai KIPM itu. (Laura Sobuber)

Pemdes Habunuha Bangun Jalan Rabat Beton

Posted: 31 Jul 2018 11:10 AM PDT

Pemdes Habunuha Bangun Jalan Rabat BetonHABUNUHA, LELEMUKU.COM – Guna memberikan kelancaran dalam transportasi darat, Pemerintah Desa Habunuha, Kecamatan Tabona, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara membangun jalan rabat beton.

Kepala Desa Habunuha, Jardin, S.Pd mengatakan, sejak digulirkan bantuan Dana Desa ke setiap Desa, pihaknya memprioritaskan pembangunan jalan rabat beton, yakni dimana, jalan tersebut dibangun bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan beraktivitas.

"Jalan tersebut tadi hanya berupa jalan tanah yang dipergunakan untuk transportasi masyarakat. Bahkan, jalan itu masih labil dan air sering menggenangi jalan saat turun hujan,"ujar dia saat ditemui di media ini, Kamis (26/7/18)

Dimana Jalan rabat beton itu memang sangat diperlukan masyarakat karena sebagian besar masih berupa jalan tanah. Untuk itu, kami prioritaskan agar akses transportasi masyarakat menjadi lancar dan aman untuk dilalui menggunakan sepeda motor.

Selain itu juga pekerjaannya dilakukan secara Padat Karya Tunai dimana para ibu rumah tangga secara berkelompok yang mengangkut pasir dari pesisir pantai ke mobil.

"Dikerjakan secara padat karya tunai dengan gaji yang telah disepakati dalam RAP Desa Habunuha,"paparnya.

Dirinya juga mengatakan, untuk dibidang pemberdayaan masyarakat pihaknya memberikan berupa pelatihan kepada Pemuda, Perangkat Desa, Kesehatan Lingkungan (Kader Posyandu dan PKK), dan operasional perkantoran (sarana dan prasarana).

"Dana tersebut benar-benar saya manfaatkan untuk mensejahterahkan masyarakat. Mudah-mudahan pada tahun selanjutnya kami akan terus melaksanakan pembangunan berbagai sarana yang dianggap sebagai kebutuhan,"paparnya. (DiskominfoTaliabu)

Nama Lengkap Bandara Saumlaki adalah Mathilda Batlayeri Amtufu

Posted: 31 Jul 2018 11:07 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku akan melakukan pertemuan lanjutan dengan masyarakat Amtufu untuk membicarakan penambahan nama bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki.

"Penamaan bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki yang ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan sudah final, tetapi ada aspirasi masyarakat adat Amtufu untuk melakukan penambahan," kata Sekda MTB Mathias Malaka, di Ambon, Senin.

Penjelasan Mathias disampaikan dalam rapat komisi A DPRD Maluku dengan Pemkab MTB, perwakilan masyarakat adat Amtufu, serta Kesbanglinmas provinsi dan Polda Maluku.

"Dalam pertemuan tadi telah disimpulkan oleh ketua komisi untuk dikembalikan ke pemerintah daerah dan mengundang mereka membicarakannya," jelas Mathias.

Tentunya tidak ada perubahan nama lagi tetapi yang diusulkan pada saat proses-proses itu adalah kalau dapat ditambah nama tempat Amtufu sesuai nama lokasi pembangunan bandara di daerah tersebut.

"Kami berpendapat bahwa itu sah-sah saja dan dalam risalah kami itu jelas sehingga ada keinginan dari Amtufu kita mesti tetapkan melalui peraturan gubernur atau keputusan bupati," katanya.

Untuk itu pihaknya akan menyampaikan ke Bupati sehingga nama tempatnya juga bisa ditambahkan dengan nama bandara Mathilda Batlayeri Amtufu di Saumlaki.

Dia mengatakan, luas areal bandara yang dibebaskan mencapai 350 hektare dan sampai sekarang masih ada tunggakan Rp2,4 miliar yang belum dibayarkan akibat adanya persoalan internal antara warga setempat.

Sebetulnya pemda sudah menyiapkan dananya tetapi ada saling komplain antara keluarga sebagai pemilik lahan dan berurusan di pengadinan tinggi sampai peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Soal tuduah warga bahwa terjadi penyerobotan lahan, nanti kita lakukan pengukuran ulang dan kalau memang lebih, pasti kita selesaikan," katanya.

Ketua komisi A DPRD Maluku, Melki Frans dalam pertemuan itu meminta warga Amtufu untuk berdialog dengan Pemkab MTB guna membahas persoalan nama bandara dan pembayaran sisa dana pembebasan lahan sebesar Rp2,4 miliar.

"Saudara-saudara punya waktu selama 14 hari untuk berdialog dengan Bupati MTB yang akan dimediasi Sekda Mathias Malaka dan kalau ada perluasan areal bandara yang masuk lahan warga agar segera diselesaikan pemkan agar tidak merugikan masyarakat," katanya.

Dia juga meminta masyarakat sama-sama menjaga sitasui kamtibmas, agar rencana kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Thajo Kumolo ke MTB meresmikan monumen Mathilda Batlayeri berjalan sukses. (Antara)

Aliong Mus Hadir di Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia Bersama Presiden Jokowi

Posted: 31 Jul 2018 11:04 AM PDT

Aliong Mus Hadir di Jalan Sehat Sahabat Rakyat Indonesia Bersama Presiden JokowiMAKASSAR, LELEMUKU.COM – Bupati Pulau Taliabu, Hi. Aliong Mus, turut ambil bagian dalam sejumlah kegiatan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Makassar. 

Acara jalan sehat bertajuk Sahabat Rakyat Indonesia (SRI)  ini dihadiri 17 Gubernur di antaranya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa, dan 157 bupati dari seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Idrus Marham, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Penjabat Gubernur Sulsel Soemarsono.

Hal ini diungkapkan oleh Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu, Abd. Kadir Nur Ali, S.Sos, saat mendampingi Bupati Pulau Taliabu dalam kegiatan tersebut.

"Semua agenda yang telah ditetapkan protokoler kepresidenan untuk para Gubernur dan Bupati dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Bupati Pulau Taliabu ikutserta,"katanya.

Selain pertemuan resmi antara pimpinan provinsi dan daerah. Bupati juga turut hadir dalam acara Jalan Sehat SRI Bersama Jokowi untuk Asian Games 2018, di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulsel, Minggu (29/7) pagi.

"Bupati ikut serta dalam gerak Sehat SRI Bersama Jokowi untuk Asian Games 2018 itu menempuh jarak kurang lebih 6 kilometer, dari rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman dan berakhir di Lapangan Karebosi, Makassar,"ungkap dia. (DiskominfoSBB)

KemenkumHAM Maluku Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan di SBB

Posted: 31 Jul 2018 10:47 AM PDT

KemenkumHAM Maluku Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan di SBBPIRU, LELEMUKU.COM - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Kantor Wilayah Maluku menggelar kegiatan diseminasi layanan kenotariatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2018 yang berlangsung di Penginapan Mentari, Kota Piru.

Menurut ketua panitia Ronna Latukolan kegiatan dalam laporannya mengatakan  dasar kegiatan diseminasi layanan kenotarian ini berdasarkan kepada keputusan Kepala Kanwil KemenkumHAM dengan nomor W28.HM.01.05-602 Tahun 2018 tentang panitia pelaksanaan Diseminasi Layanan Kenotarian di Piru, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor 013.03.2.408893/2018, tanggal 5 Desember 2017. Yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, stake holder, Leasing, Perbankan dan masyarakat tentang layanan kenotariatan.

Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku Drs. Tholib, SH,MH dengan judul materi Peran Kantor Wilayah Terkait Kenotariatan, Kepala Sub Direktorat Notariat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI dengan materi yang berjudul Kebijakan Pemerintah di bidang kenotariatan, dan  salah satu notaries di kot Ambo dengan judul materi optimalisasi pelayanan notaris dalam rangka good governance.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku Drs. Tholib, SH,MH dalam sambutannya mengatakan notaries adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otetik, menjmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan da kutipan akta, hendaklah mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapai kepastian hukum.

Katanya pula, mengingat peranan dan kewenangan notaries sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaries dalam menjalankan jabatan profesinya, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam pelaksanaan tugas kenotariatan, para notaries mendapat pengawasan dan Pembina dari amjelis pengawas. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, menyebutkan bahwa pengawasan atas notaries dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk majelis pengawas yang terdiri dari majelis pengawasan daerah, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat.

Dimana majelis pengawas notaries merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. (DiskominfoSBB)

Aliong Mus Lantik Kelemen Kossi Jadi Kades Tolong

Posted: 31 Jul 2018 10:34 AM PDT

Aliong Mus Lantik Kelemen Kossi Jadi Kades TolongTOLONG, LELEMUKU.COM – -Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara Hi. Aliong Mus, kembali melakukan pelantikan Kelemen Kossi selaku Kades terpilih, di Desa Tolong, Kecamatan Lede, pada Jumat (27/7). 

Ketika dilakukan pelantikan ratusan warga terlihat hadir untuk menyaksikam pempinan Desa mereka dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.

Bupati Hi. Aliong Mus mengatakan bahwa pelantikan kepala desa merupakan langkah awal dari rangkaian agenda pengembangan pembangunan di pedesaan. Ia meminta kepada kades terpilih untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 2017-2022, RKP Desa, dan APBD Desa bersama BPD dan masyarakat."Karena tugas seorang kades juga melakukan pembinaan kepada perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan serta mengembangkan pembangunan di desanya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pilih-pilih, selain itu salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah faktor kepemimpinan," kata Bupati dalam pelantikan, Jumat (27/7/18)

Ia menambahkan, bahwa dalam organisasi ada mekanisme koordinasi, pengendalian, penerapan aturan, pelaksanaan tugas dan hirarki, karena perpaduan semua mekanisme tersebut dapat berjalan karena adanya kepemipinan yang amanah."Kami meminta agar Kades terlantik tidak hanya pandai dan bijakaana namun juga harus bisa merangkul seluruh komponen masyarakat," katanya.

Menurutnya, terwujud wilayah tenang dan tentram, serta kekayaan alam yang melimpah dapat terwujud jika tidak ada penyimpangan dan pelayanan ke masyarakat sesuai harapan. Dia juga mengingatkan kepada Kades baru untuk berhati-hati dalam penggunaan dana desa."Kami meminta masyarakat untuk mendukung program Kades baru. Dan perlu diingaat, Kades jangan sampai menyalahgunakan wewenang karena bisa mencelakaan banyak orang," bebernya.

Sementara itu, Kades Kelemen Kossi, mengaku siap mengemban tugas dan amanah dari masyarakat. Dia juga mengharapkan dukungan penuh semua elemen masyarakat."Mohon doa restu mari kita bekerja bersama untuk memajukan Desa Tolong supaya lebih unggul, karena dari Desa Kita Membangun Kabupaten Pulau Taliabu," tutupnya. (DiskominfoTaliabu)

Transportasi Jadi Kendala Penjualan Ikan ke Luar Tanimbar

Posted: 31 Jul 2018 10:31 AM PDT

Transportasi Jadi Kendala Penjualan Ikan ke Luar TanimbarLAURAN, LELEMUKU.COM – Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Ambon Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Hamzah Lating mengatakan yang menjadi kendala dalam penjualan ikan ke luar dari Kepulauan Tanimbar adalah transportasi.

"Potensi perikanan disini lumayan banyak, cuma masalah transportasi jadi masalah lagi. Contoh telur ikan terbang dia punya nilai harga jual disini saja 300 ribu, Tapi biasanya di eksport berton-ton ke Jepang dan Korea melalui Makassar dan Surabaya. Namun kendalanya hanrus tunggu kapal satu bulan sekali baru dimuat," kata dia kepada Lelemuku.com di ruang kerjanya yang terletak Ukuralaran, Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan  pada  Selasa (31/7).

Lating mengungkapkan untuk mempercepat pengiriman keluar, para pengusaha biasanya mengirimkan hasil lautnya ke Tual dan Dobo terlebih dalulu untuk dikirim ke Kota Makasar, Provisi Sulawesi Selatan dan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Selain kedala melalui kapal laut, para pengusaha juga mengalami kesulitan dalam menggunakan tranportasi udara karena masih terbatasnya pilihan maskapai penerbangan dari Bandara Mathilda Batlayeri Tumbur, yaitu Garuda Indonesia dan Wings Air. Sementara ini maskapai yang memperbolehkan memuat komoditi perikanan adalah Garuda.

"Biasa para pengusaha sejak pagi sudah berebut naik pesawat, mereka datang dengan membawa sepuluh koli, namun belum tentu sepuluh koli tersebut naik pesawat karena pengusaha yang lain punya juga ada. Apalagi kalau penumpang banyak, berarti ikan mereka bisa batal naik lagi. Sedangkan penerbangan cuma dua kali," ungkap Kepala BKIPM Saumlaki itu. (Laura Sobuber)

Panita HUT RI ke 73 di Pulau Taliabu Gelar Rapat Persiapan

Posted: 31 Jul 2018 09:50 AM PDT

Panita HUT RI ke 73 di Pulau Taliabu Gelar Rapat PersiapanBOBONG, LELEMUKU.COM –  Panitia hari ulang tahun (HUT) ke- 73 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menggelar rapat Persiapan Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI yang berlansung di Aula II Kantor Bupati, Minggu (29/7/18).

Rapat dipimpin Ketua Panitia Pelaksana HUT RI, La Hudia Usman S,Pd yang juga sebagai Asissten II setda Pulau Taliabu, dan dihadiri sejumlah panitia. Rapat ini sendiri selain pembagian seksi kegiatan juga membahas sejumlah persiapan anggaran terutama hadiah yang dilombakan."Dalam rapat ini ada dua agenda yang akan dibahas selain personil panitia HUT, kita juga akan membahas anggaran perseksi,"katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sebagai Sekertaris Panitia Pelaksana, Gafarudin, membacakan komposisi susunan kepanitian yang dilimpahkan kepada setiap SKPD sebagai penanggung jawap kegiatan acara peringatan HUT, sekaligus diberikan sebagai Kordinator dalam setiap berbagai mata lomba yang diadakan menjelang hari peringatan HUT RI di Pulau Taliabu. 

"Kegiatan Lomba akan dimulai pekan depan tepatnya tanggal 5 Agustus, dan lomba yang diadakan Sepak Bola, Bola Volly, Takraw, Lomba Dayung dan Kesenian serta Domino." kata Gafarudin.

Untuk diketahui bahwa HUT RI kali ini Bupati telah instruksikan masing-masing camat untuk mengadaan upacara di ibukota Kecamatan masing-masing dengan diawali berbagai lomba dalam memperingati HUT RI ke-73.

Hingga itu, kegiatan HUT RI ke-73, diibukota hanya melibatkan kecamatan Taliabu Barat dan semua SKPD wajib mengikuti kegiatan. Karena, 7 kecamatan lainnya akan melaksanakan kegiatan di kecamatan masing-masing. (DiskominfoTaliabu)

Petrus Fatlolon Bersama 29 Bupati, Temui Presiden Jokowi di Istana Bogor

Posted: 31 Jul 2018 09:20 AM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Ir. H Joko Widodo ditemui 30 bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (31/7) siang.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pertemuan yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut diselenggarakan agar para bupati juga mengetahui masalah-masalah yang ada di negara ini, sehingga langkah-langkah yang dimulai dari kabupaten, kemudian naik ke provinsi, kemudian naik ke pusat betul-betul bisa diselesaikan bersama-sama.

Presiden memberi contoh mengenai masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana ekonomi dunia global belum bisa tumbuh pada posisi normal kembali. Untuk itu, Presiden berharap semuanya hati-hati dalam mengelola ekonomi di daerah kita masing-masing.

"Karena ekonomi di kabupaten kalau sudah terkumpul semuanya dengan kabupaten dan kota, ke provinsi kemudian naik ke nasional itu akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita yang alhamdulillah walaupun masih ada tekanan-tekanan yang sangat berat dari ekonomi global, masih bisa tumbuh di atas 5 lebih sedikit," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport.

"Tekanan dari adanya kenaikan suku bunga di Amerika itu juga terus menekan rupiah, kemudian perang dagang antara China dan Amerika. Semuanya juga harus tahu, menurut Presiden, karena ini juga menekan ekspor, juga menekan neraca perdagangan Indonesia. Sehingga ini memerlukan kerja keras kita bersama agar pertumbuhan ekonomi di daerah juga tidak terganggu, dan dalam lingkup negara pertumbuhan ekonomi nasional kita juga tidak terganggu," tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya mengendalikan inflasi, karena pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan inflasi yang rendah, yang baik juga akan percuma.

"Saya mengucapkan terima kasih bahwa seluruh kepala daerah, utamanya Bupati sudah tahu betapa pentingnya yang namanya menekan inflasi, mengendalikan inflasi, pasokan distribusi barang yang terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sembako itu betul-betul bisa kita perhatikan," ucap Presiden.

Presiden juga menekankan beberapa hal penting kepada para Bupati diantaranya  postur APBD untuk membelanjai belanja modal bagi kegiatan pembangunan di daerah harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70 persen harus tenaga teknis operasional sedangkan 30 persen untuk tenaga administrasi.

Selanjutnya terkait kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari Rp200 juta agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola.

Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Sementara terkait penerimaan calon pegawai negeris sipil (CPNS), Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat.

Dalam kesempatan itu Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menyampaikan perkembangan pembangunan di MTB sekaligus menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

Bupati menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Bapak Presiden RI untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Hal ini disikapi Presiden Jokowi dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud.

Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dody Reza Alex Noerdin, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Setkab/HumasMTB)

Presiden Jokowi Terima Informasi Perkembangan Pembangunan MTB

Posted: 31 Jul 2018 08:30 AM PDT

Presiden Jokowi Terima Informasi Perkembangan Pembangunan MTBBOGOR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH temui Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/7) siang  di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat dan menyampaikan perkembangan pembangunan di MTB.

Menurut rilis dari Humas MTB, bersama dengan 29 bupati, Bupati Fatlolon dan 4 bupati lainnya menyampaikan permasalahan yang dialami di daerah untuk mendapat perhatian Pemerintah Pusat.

"Fatlolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan perkembangan pembangunan di Kabupaten MTB, masalah-masalah hukum di daerah, termasuk persiapan daerah menyambut proyek strategis nasional Blok Masela," ujar Kabag Humas MTB, Blendy Souhoka.

Selain itu juga Bupati Fatlolon menyampaikan progres pembangunan jembatan penghubung Larat-Siwahan di Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) yang direncanakan akan selesai pembangunannya pada bulan September 2018 dan mengundang Presiden Jokowi agar mengunjungi Kabupaten MTB meresmikan jembatan dimaksud sekaligus juga agenda penyerahan 10.000 sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Kepulauan Tanimbar.

Bupati juga menyampaikan dokumen usulan Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta undangan tertulis kepada Presiden Jokowi untuk mengunjungi Tanimbar.

"Salah satu hal penting yang disampaikan juga kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat dan Pemeritah Daerah telah mengusulkan perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berharap dalam kunjungannya di MTB nanti dapat mencanangkan perubahan nama kabupaten tersebut," beber dia.

Dikatakan, menanggapi undangan untuk mengunjungi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Presiden Jokowi menyikapinya dengan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir untuk mengagendakan kunjungan dimaksud.

"Presiden menyambut baik setiap usulan yang disampaikan dan mengarahkan Menteri Sekretaris Negara yang juga hadir pada pertemuan tersebut agar mengagendakan kunjungannya ke Kabupaten MTB sekaligus melihat langsung perkembangan pembangunan dan permasalahan yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti," ungkap Souhoka.

Dalam pertemuan tersebut Presiden juga mengarahkan beberapa hal penting kepada para Bupati antara lain percepatan pertumbuhan perekonomian di daerah, kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan kepada investor dan kegiatan eksport, postur APBD untuk membelanjai belanja modal  bagi kegiatan pembangunan di daerah  harus lebih besar dari belanja aparatur, membenahi ASN dimana 70% harus tenaga teknis operasional sedangkan 30% untuk tenaga administrasi.

Selain itu juga Presiden menyampaikan bahwa kegiatan untuk Bidang Pendidikan yang nilainya lebih dari 200 juta rupiah agar tidak dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah. Hal ini ditekankan agar Kepala Sekolah maupun Guru fokus pada kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya masing-masing bukan pada pekerjaan proyek-proyek fisik secara swakelola.

Presiden pun menekankan tentang pengelolaan Dana Desa agar tertanggung jawab dan dikelola dengan baik. Diarahkan untuk Dana Desa lebih difokuskan membiayai pembangunan infrastruktur di desa, dan hal penting yang harus mendapat perhatian Pemerintah Desa yaitu material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa harus menggunakan material lokal yang berasal dari desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

Sementara terkait penerimaan CPNS, Presiden menyampaikan akan dibuka pendaftaran dalam waktu dekat.

Selain Petrus Fatlolon, para bupati yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Musi Banyuasin Dody Reza, Bupati Jepara Marzuki, Bupati Bantaeng Nurdin Abdulla dan Bupati Sorong Johny Kamuru. Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratino. (Laura Sobuber)

Muhammad Zainul Majdi Sambut Kehadiran Joko Widodo di Sumbawa

Posted: 31 Jul 2018 12:33 AM PDT

Zainul Majdi Sambut Kehadiran Presiden Jokowi di SumbawaSUMBAWA, LELEMUKU.COM - Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo beserta Ibu Negara, Hj. Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/7). 

Kedatangan Presiden dan Ibu Negara di Bandara Sultan Kaharuddin, Sumbawa, langsung disambut Gubernur NTB, Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi dan Istri, Hj. Erica Zainul Majdi.

Kunker Presiden Jokowi ke NTB kali ini merupakan yang ke sembilan kali sejak menjabat Presiden ke-7 Republik Indonesia. Di daerah yang dikenal Bumi Seribu Masjid ini, Presiden Jokowi diagendakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan selama dua hari, yaitu tanggal 29-30 Juli 2018. 

Sesuai jadwal yang diterima dari Biro Pers Kepresidenan, Presiden dan rombongan akan mengawali Kunkernya di Kabupaten Sumbawa. Presiden beserta Ibu Negara dan rombongan diperkirakan tiba di Bandar Udara Sultan Kaharuddin, Sumbawa sekitar pukul 15.30 Wita. Kemudian, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju Pondok Pesantren Internasional Dea Malela, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa.

Usai menghadiri kegiatan di Ponpes tersebut, Presiden dengan rombongan dijadwalkan akan bermalam di Sumbawa, sebelum esok harinya akan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Dompu. Esok hari, yakni Senin, (30/7/2018), presiden dan rombongan akan bersilaturahmi dengan seluruh civitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian, bergerak ke bandara Sumbawa Sultan M.Kaharuddin dan melanjutkan perjalanan menggunakan Heli Kopter ke Bendungan Tanju Kabupaten Dompu.

Di Kabupaten Dompu, Presiden dijadwal akan meresmikan sebuah bendungan. Kembali dari Dompu, Presiden akan menyerahkan sertifikat kepada seluruh penerima sertifikat di Kabupaten Sumbawa. Setalah itu, akan kembali ke Bandara untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. (HumasNTB)

Zainul Majdi Ajak Masyarakat NTB Terus Beramal dan Berbuat Baik

Posted: 31 Jul 2018 12:29 AM PDT

Zainul Majdi Ajak Masyarakat NTB Terus Beramal dan Berbuat BaikMATARAM, LELEMUKU.COM - Acara Tasyakuran Hultah NWDI ke-83 yang dirangkai dengan Haul ke-21 Almagfurulah Maulana Syeikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid di Aula YPH PPD NW Pancor, Minggu (29/7), berlangsung penuh khidmat. Walau beberapa kali gempa mengguncang selama acara berlangsung.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga Ketua Dewan Muhtasyar Nahdlatul Wathan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menyempatlan hadir meskipun gempa terus mengguncang.

"Walaupun gempa susulan yang terus menerus, tidak melunturkan keinginan bapak dan ibu sekalian untuk mengikuti acara pada pagi hari ini dengan khidmat. Kami mengucapkan terima kasih.

Dan bagi masyarakat yang terkena musibah, semoga disegerakan kesembuhannya oleh Allah, dicukupkan musibah pada hari ini dan semoga tidak ada lagi musibah pada hari-hari selanjutnya. Mari kita jadikan musibah hari ini menjadi pemicu bagi kita untuk memperbaiki diri, keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah," ujar Gubernur.

Orang nomor satu NTB itu juga mengingatkan kepada seluruh jama'ah yang hadir agar dapat  memanfaatkan sisa usia untuk  terus beramal dan berbuat baik kepada sesama dan mengisi perjuangan dengan kebaikan untuk membangun Indonesia.

"Maulana syekh mengingatkan saya dan kita semua bahwa tidak ada yang kekal di dunia, tidak ada guna kita sebagai manusia bila kita tidak mengamalkan dan menerapkan ajaran Allah dalam bekerja membangun negeri tempat tinggal kita, negara Indonesia, amanah yang dititipkan oleh Allah untuk kita jaga dan bangun dalam kebaikan. Nahdatul Wathan (NW) sebagai pengingat kita semua, tidak boleh menganggap dirinya lebih baik dan lebih berjasa dari yang lain. NW dan organisasi-organisasi lainnya, baik yang telah hadir sebelum maupun sesudah NW hadir adalah satu kesatuan mata rantai yang menyatu memperjuangkan keummatan," ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini berharap semoga pemimpin selanjutnya yang telah terpilih menggantikan posisinya kelak dapat dengan kompak bekerjasama membangun dan memajukan pulau seribu masjid ini. "Pada kesempatan kali ini saya  ingin menyampaikan harapan saya semoga pemimpin terpilih yang akan menggantikan saya, dapat menjalankan amanahnya melanjutkan perjuangan yang telah saya dan wakil saya lakukan sehingga menciptakan NTB yang lebih beriman dan berbudaya," harapnya.

Acara Hultah ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur NTB Muh. Amin, SH., M.Si., sejumlah ulama besar dari Mesir, mantan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo, Prof Dr Ibrahim Alhudruk, masyaikhul Ma'had Darul Qur'an Walhadits Almajidiyah Asy-syafiiyah NW Pancor, sejumlah anggota DPR RI, jajaran FKPD Prov. NTB, pimpinan OPD Lingkup Provinsi NTB, jajaran FKPD Kab. Lotim serta sejumlah tamu undangan dari seluruh perwakilan NW di Indonesia. (HumasNTB)

Konferensi Ulama Internasional di NTB Resmi Ditutup

Posted: 31 Jul 2018 12:22 AM PDT

Konferensi Ulama Internasional di NTB Resmi DitutupMATARAM, LELEMUKU.COM - Konferensi Ulama Internasional di Nusa Tenggara Barat resmi ditutup. Kegiatan dengan tema "Moderasi Islam dalam Perspektif Ahlussunnah wal Jama'ah", ditutup oleh Menteri Pertahanan dan Kemanan Riyamizard Ryakudu, di Ballroom Islamic Center NTB, Mataram pada Sabtu (28/7). 

Turut Hadir dalam acara Ketua OIAA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB DR. TGH. M. Zainul Majdi serta Mantan  Rektor Al Azhar, Dr. Ibrahim Hudhud.

Konferensi yang digelar sejak tanggal 26 sampai 28 Juli 2018 ini melahirkan 9 rekomendasi, yang disebut sebagai Lombok Message. Sembilan rekomendasi tersebut adalah

Pertama. Para peserta konferensi bersepakat bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya, yang berpegang teguh pada Al-Qur`an dan Sunnah, yaitu para pengikut Asy'ariyyah-Maturidiyyah, para fukaha, ahli hadis dan tasawuf yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.

Kedua, Konsep "al-firqah al-nâjiyah" (kelompok yang selamat) seperti disebut dalam beberapa riwayat dan menjadi salah satu pemicu perpecahan umat Islam, adalah masalah khilafiah yang belum disepakati para ulama. Riwayat-riwayat hadis tentang itu masih diperdebatkan para ulama, baik dari periwayatan (sanad) maupun substansinya (matan), terutama yang terkait dengan prediksi di akhirat bahwa "semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok". Ini masalah akidah yang harus didasari pada hadis-hadis yang mutawatir. Konsep ini tidak bertentangan dengan perbedaan dan keragaman dalam pandangan keagamaan, dan tidak bertolak belakang dengan perintah untuk menjaga persatuan.

Ketiga, Sektarianisme, rasisme dan diskriminasi dalam bentuk apa pun bertentangan dengan wasathiyyah (moderasi) Islam, dan harus dilawan dengan berbagai cara, sebab mengganggu keutuhan tanah air, memperkeruh harmoni sosial antara warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Wasathiyyah Islam menjamin hak untuk berbeda, dan menjamin hak kebebasan penganut agama lain dalam menjalankan agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

Keempat, Al-Azhar al-Syarif adalah garda depan wasathiyyah Islam sepanjang sejarah, lebih dari seribu tahun, dengan metode yang mengakui dan mengukuhkan keragaman, menghormati pandangan dan sikap orang lain yang berbeda, tanpa menuduhnya kafir (takfîr), fasiq (tafsîq) dan berbuat bid`ah (tabdî).

Kelima, Perlu membangun konsep pemikiran, bimbingan dan pendidikan bagi mereka yang keluar dari jalur wasathiyyah, yaitu penganut pemikiran ekstrem yang kembali (returnis) dari daerah-daerah konflik, agar dapat menjadi warga negara yang baik. Al-Azhar al-Syarif dan para ulamanya serta kantor-kantor cabang Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) yang tersebar di beberapa negara siap melakukan itu.

Keenam, Perlu membuat desain program pendidikan yang dibangun atas dasar wasathiyyat Islam dan nir-kekerasan, dengan target sasaran anak-anak yang akan menjadi harapan masa depan, dalam upaya membangun dan melindungi mereka dari pemikiran ekstrem yang bertentangan dengan wasathiyyah. Dalam hal ini, OIAA siap berbagi pengalaman dan mendukung secara substansi keilmuan.

Ketujuh, Wasathiyyah Islam adalah metode dalam beribadah, bermuamalah, praktik ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Selain itu, wasathiyyah adalah solusi dalam menghadapi Islamofobia yang muncul akibat beberapa aksi terorisme, pertumpahan darah dan problematika lainnya.

Kedelapan, Perlu menyelenggarakan seminar dan konferensi, serta memanfaatkan berbagai media sosial dalam melakukan propaganda wasathiyyah dan counter pemikiran ekstrem. Selain itu juga perlu memberikan bimbingan bagi pemuda Muslim terkait situs-situs internet yang menyebarkan pemikiran ekstrem dan kekerasan.

Kesembilan, Wasathiyyah Islam memanusiakan dan memuliakan manusia, terlepas dari perbedaan agama dan keyakinan, menanamkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh penduduk suatu negara, menegaskan persatuan tanah air dan menanamkan loyalitas terhadap negara. Indonesia telah mengambil inisiatif baik dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar. (HumasNTB)

Jefirstson Riwu Kore Lepas 224 Calon Jemaah Haji dari Kota Kupang

Posted: 31 Jul 2018 12:17 AM PDT

Jefirstson Riwu Kore Lepas 224 CJH Kota KupangKUPANG, LELEMUKU.COM - Walikota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH  melepas keberangkatan calon jamaah haji Kota Kupang didampingi oleh FORKOPIMDA Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Perwakilan Anggota DPRD Kota Kupang, dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang bertempat di Lantai 1 Kantor Wali Kota Kupang, Sabtu (28/7).

"Pada tahun 2018 terdapat 224 orang calon jamaah haji asal Kota Kupang yang akan berangkat dari daftar tunggu calon jamaah Haji Kota Kupang sebanyak 18.776 orang " ungkap Drs. Ambrosius Korbaffo, M.Si. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.

Calon jamaah haji Kota yang akan berangkat terdiri atas laki-laki sebanyak 98 orang dan perempuan sebanyak 126 orang. Secara keseluruhan rincian per Kecamatan terdiri atas 134 orang dari Kecamatan Kelapa Lima, 54 orang dari Kecamatan Oebobo, dan 18 orang dari Kecamatan Alak.

Rombongan calon jamaah haji akan bertolak dari Bandara El Tari Kupang menuju Bandara Juanda Surabaya pada Selasa, 7 Agustus 2018. Penerbangan menggunakan peswatat Garuda GA-449 dengan jumlah jamaah sebanyak 104 orang dan Lion JT-695 dengan jumlah jamaah sebanyak 80 orang. Sebelum menuju Tanah Suci, para calon jamaah haji telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan, vaksin dan meningitis pada 21 Februari – 20 Juli 2018 di Puskesmas Bakunase. Selain itu, para calon jamaah haji telah mendapatkan pembinaan / bimbingan Manasik pada 12 Januari – 12 Mei 2018 selama 5 bulan di Masjid AL Mutaqin dan 01 – 10 Juli 2018 di Asrama Haji Kupang. " Semoga melalui pemeriksaan dan pembinaan yang telah dijalani membantu Bapak/Ibu Calon Jamaah Haji menjadi lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah " ujar Wali Kota Kupang.

Seluruh jamaah haji akan mendarat di Jeddah pada Kamis, 09 Agustus 2018 dini hari, waktu tinggal Jamaah di Arab Saudi selama 41 hari. Rombongan jamaah haji akan kembali ke tanah air pada Rabu, 19 September 2018 dan akan bertolak ke Kota Kupang pada Kamis, 30 September 2018.

"Sebagai salah bentuk dukungan, Pemerintah Kota Kupang akan memberikan bantuan dana sebesar 300 juta kepada jamaah Haji yang kembali ke Kota Kupang" kata Wali Kota Kupang. Selain itu, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH mengapresiasi semangat masyarakat Muslim di Kota Kupang dalam menjalankan ibadah. " Semoga tahun depan calon jamaah haji akan terus meningkat dan tolong doakan Kota Kupang serta para pemimpin daerah ini sehingga Kota Kupang dapat menjadi jauh lebih baik lagi" pesan Wali Kota Kupang sebelum mengakhiri sambutannya. "Terima Kasih Pak Wali Kota, atas dukungannya" ungkap salah satu calon jamaah haji. (HumasKotaKupang)

Jefirstson Riwu Kore Coffee Morning Bahas Kerjasama Penanaman Modal

Posted: 31 Jul 2018 12:15 AM PDT

Jefirstson Riwu Kore Coffee Morning Bahas Kerjasama Penanaman ModalKUPANG, LELEMUKU.COM - Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menghadiri Kegiatan Koordinasi dan Kerja sama di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha melalui coffee morning bersama di Aula Hotel Ima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin (30/7). 

Turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Para Asisten Sekda Kota Kupang, Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTT, Wakil Ketua KADIN Kota Kupang, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Kupang, Para Pelaku Usaha dan Investor serta Asosiasi Pengusaha Kota Kupang.

"Investasi di Kota Kupang sangat maju. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga Pemerintah Kota Kupang berharap ada masukan-masukan dari para pengusaha untuk membangun Kota Kupang," ungkap Wali Kota Kupang..

Pemerintah Kota Kupang akan memperbaiki sistem pelayanan perizinan sehingga dalam pengurusan izin- izin dapat mempermudah. "Para Investor yang datang di Kota Kupang harus dilindungi" tambah Wali Kota.

Ketua panitia Yosep Liko Hala menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk melakukan sosialisasi atau promosi kepada Investor atau Pengusaha tentang Arah dan kebijakan penanaman Modal di Kota Kupang tahun 2017-2022, Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha guna secara bersama-sama membangun Kota Kupang dan saling tukar informasi dan memberi masukan bagi dalam rangka merumuskan kebijakan untuk menggairahkan iklim investasi di Kota Kupang. 

"Salah satu program inovatif yaitu Promosi Penanaman Modal secara online," Tambah Yosep. (HumasKotaKupang).

Masyarakat Adat Nata Resmikan Rumah Adat di Rebi

Posted: 30 Jul 2018 11:24 PM PDT

Masyarakat Adat Nata Resmikan Rumah Adat di RebiREBI, LELEMUKU.COM - Masyarakat Adat Nata suka cita menyambut peresmian Rumah Adat di Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada Jumat (18/5). 

Peresmian ini telah dinantikan puluhan tahun oleh warga adat sejak berdirinya Desa Rebi ini dimeriahkan oleh tari-tarian dan lagu daerah. Dalam kata sambutannya, Camat Aru Selatan Utara Zadrak Caken Karatem, menyatakan apresiasinya yang tinggi kepada Pemerintah Desa Rebi bersama Masyarakat Adat atas penyelesaian pembangunan rumah adat di Desa Rebi.

"Masyarakat Adat Nata, di Desa Rebi kiranya dapat memafaatkannnya, ini sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan budaya daerah, untuk kemajuan masyarakat itu sendiri, yang dikenal dengan keanekaragaman budaya," tutup Zadrak.

Pada kesempatan yang sama Desa Rebi, Josias Darakay menjelaskan, Jika melihat sejarah Desa Rebi maka adanya Desa Rebi terbentuk dari tiga rumpun besar yang ada di dalam komunitas adat Iroldjam  merupakan gabungan delapan marga di Desa Rebi yaitu Marga Dumgair, Darakay, Tubabil, Palaler, Arloy, Djamonay, Pardjer, Garbim, Lagiaduay.

Rumah Adat, dalam bahasa Tarangan Barat, salah satu bahasa lokal di Kepulauan Aru disebut Bot Lagia. Kemudian rumah adat diberi nama Iroldjam sesuai dengan penggunaan dalam Masyarakat Adat sebagai tempat berkumpul dua rumpun Iroldjam yaitu Irem Olfafin dan Djamonay. (Aman)

AMAN Maluku Nilai Relokasi Suku Mausu Ane Terkesan Janggal

Posted: 30 Jul 2018 11:23 PM PDT

AMAN Maluku Nilai Relokasi Suku Mausu Ane Terkesan JanggalJAKARTA, LELEMUKU.COM - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku mengkritik keras pemerintah yang dinilai lamban dalam mengantisipasi bencana kelaparan yang melanda Suku Terpencil Mausu Ane di  pedalaman Gunung Murkele, Dusun Siahari, Desa Maneo Rendah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku.

Menurut rilis dari Direktorat Politik PB AMAN, Yayan Hidayat dikatakan pada Selasa (24/7) lalu bencana kelaparan yang menelan korban jiwa ini sangat janggal. Diberitakan empat orang Suku Mausu Ane meninggal dunia. Bahan pangan mereka menipis lantaran kebun mereka rusak oleh ulah babi dan tikus hingga terserang penyakit. Sementara penyebab lain adalah kebakaran hutan pada tahun 2015 yang menelan beragam tanaman mereka.

"Setelah berita kelaparan, tiba-tiba muncul isu Pemerintah Malteng yang akan merelokasi Suku Mausu Ane. Rencana relokasi sebetulnya bukan hal yang baru, telah dicanangkan saat kebakaran hutan terjadi pada 2015 silam. Meski begitu, warga menolak dengan alasan hutan merupakan tempat hidup mereka yang paling layak," ungkap Hidayat.

Dikatakan respons pemerintah cukup mengejutkan, Pemerintah Malteng berencana untuk merelokasi 170 warga adat Suku Mausu Ane dari pegunungan Pulau Seram ke kawasan lebih aman dan mudah terjangkau sebagai upaya penanggulangan bencana kelaparan yang terjadi. Solusi ini menuai banyak kecaman dan kritik masyarakat.

"Relokasi dinilai oleh Pemerintah Maluku Tengah sebagai salah satu model penanganan terbaik, namun nyatanya Suku Mausu Ane menolak pindah dengan alasan tak mau meninggalkan tanah mereka. Mereka juga khawatir jangan sampai ada perusahaan masuk mengeksploitasi wilayah mereka," ujar dia.

Ia mengungkapkan beberapa pihak menilai sejak isu ini muncul ke permukaan, kemungkinan besar akan ada investor yang ingin masuk membuka perkebunan baru di wilayah adat Mausu Ane. Pulau Seram adalah salah satu target incaran investor yang mencari wilayah baru untuk membuka perkebunan. Kawasan hutan Maneo Rendah, sebagian juga telah menjadi konsesi perusahaan.

Dipaparkan dari peta analisis Maneo Rendah, kesimpulan awal lebih dari 65 persen dari sekitar 20.351 hektar wilayah sudah terbebani izin HPH PT. Waroeng Batok Industries. Suku Mausu Ane beserta ratusan keluarga juga belum terdata dalam administrasi kependudukan di Maluku Tengah, Seram Bagian Timur (SBT) maupun Maluku. Mereka jauh dari akses kesehatan dan pendidikan, pemerintah tak kunjung berusaha memberikan akses fasilitas untuk mereka, jauh sebelum bencana kelaparan ini terjadi.

"Jika kita telaah, alasan relokasi sebagai cara untuk memudahkan pemerintah menjangkau dan memberikan akses kepada Suku Mausu Ane tak masuk di akal," ungkap dia.

Hidayat menyatakan, pertama, bencana krisis pangan memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan pada 2015 lalu.

"Seharusnya, Pemerintah Maluku Tengah sudah dapat mengantisipasi dari jauh hari dari dampak yang bakal terjadi dengan mencoba memberikan akses seperti memasok kebutuan pangan kepada Suku Mausu Ane. Namun, pemerintah justru cenderung melakukan pengabaian terhadap suku Mausu Ane dengan membiarkan mereka tidak terdata dalam administrasi kependudukan. Kedua, program relokasi ke dataran rendah yang ditawarkan Pemerintah Maluku Tengah tersebut bertolak belakang dengan cara hidup mereka yang hidup nomaden," ujar dia.

Yayan menyatakan uraian diatas semakin memperkuat kesimpulan bahwa bencana kelaparan ditunggangi oleh Pemerintah Malteng untuk melegitimasi alasan relokasi demi kepentingan eksploitasi. Relokasi menjadi pintu masuk perusahaan untuk menguasai sumber daya alam Suku Mausu Ane.

"Pemerintah terkesan sengaja membatasi Suku Mausu Ane dari akses terhadap fasilitas negara, dengan alasan Suku Mausu Ane sulit dijangkau dan menghabiskan banyak biaya jika mencoba menjangkau. Sebuah alasan yang tak dapat diterima oleh akal sehat. Jika diperhatikan secara saksama, relokasi Suku Mausu Ane atas nama "pemberdayaan" ternyata diikuti dengan upaya terselubung untuk menyingkirkan Suku Mausu Ane dari wilayahnya," ungkap dia.

AMAN menyatakaan kawasan hutan di Seram Barat sampai ke Seram Utara sudah dikuasai perkebunan raksasa seperti sawit dan sawah. Belum lagi izin pemanfaatan kayu oleh beberapa perusahaan.

"Eksploitasi ini sedang gencar-gencarnya membidik wilayah Suku Mausu Ane. Tak heran kemudian ragam upaya dilakukan untuk menyingkirkan Suku Mause Ane dari mulai mengabaikan sampai menggunakan isu bencana kelaparan sebagai dalih relokasi," simpul dia. (Albert Batlayeri)

Kodam Pattimura Siapkan Langkah Atasi Bencana Kelaparan Suku Mausu Ane

Posted: 30 Jul 2018 10:59 PM PDT

Kodam Pattimura Siapkan Langkah Atasi Bencana Kelaparan Suku Mausu AneAMBON, LELEMUKU.COM -  Danrem 151/Binaiya Kolonel Inf Christian Tehuteru menuturkan bahwa saat ini Kodam XVI/Pattimura dengan menggandeng beberapa instansi terkait sedang mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi bencana kelaparan yang terjadi pada Suku Mausu Ane di wilayah Dusun Siahari,  Desa Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Malteng, Provinsi Maluku.

Dalam menangani bencana kelaparan tersebut, Kodam XVI/Pattimura yang bekerjasama dengan Polri dan Pemerintah telah bertindak sigap dan cepat. Diawali dengan mengirimkan bantuan-bantuan baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, peralatan masak, peralatan makan, selimut dll.

Selanjutnya telah disiapkan langkah–langkah baik langkah jangka panjang dan jangka pendek. Langkah jangka pendek TNI/Polri bersama Pemda melalui dinas-dinas terkait telah berupaya untuk membuat posko dan pelayanan kesehatan, membuat tenda guna mereka bermukim sementara, membuat MCK darurat dan dapur lapangan, membuat posko pendataan terkait jumlah warga Mausu Ane dan bantuan logistik yang masuk.

Sedangkan langkah jangka panjang adalah menyiapkan tenaga pengajar guna memberikan pengetahuan kepada anak-anak suku Mausu Ane tentang membaca, menulis dan berhitung, memberikan sosialisasi terkait cara bercocok tanam mengingat masyarakat suku Ane yang masih mengandalkan hidup dari bercocok tanam, mengajak Bapak Raja, Pak Camat, pegawai dari Dinas Kehutanan serta para kepala kluarga suku Mausu Ane untuk  meninjau lokasi yang nantinya akan dijadikan  pemukiman, bilamana  masyarakat Suku Mausu Ane setuju maka akan dibuat pemukinan yang layak.

" Saat ini pihak kami telah mendata masyarakat suku Mausu Ane yang akan kembali ke hutan guna mengajak sisa keluarganya, akan kami bekali perjalanan mereka, kami berharap mereka tidak lagi tinggal di hutan", pungkas Danrem.

"Untuk itu kedepannya perlu dibuat semacam tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait yang saling bersinergi guna memberikan pendampingan melekat dalam kurun waktu tertentu sehingga berkelanjutan dan berkesinambungan, agar mereka tidak hidup lagi secara berpindah-pindah (nomaden)" tutup Danrem. (Pendam16)

Kanwilkumham NTT Buka Bimtek JDIH dan Identifikasi Jaringan Organisasi

Posted: 30 Jul 2018 10:54 PM PDT

Kanwilkumham NTT Buka Bimtek JDIH dan Identifikasi Jaringan OrganisasiKUPANG, LELEMUKU.COM- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Yudi Kurniadi membuka acara Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Kegiatan Indetifikasi dan Penjaringan Organisasi Bantuan Hukum Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, yang dilaksanakan pada waktu dan hari yang sama, Selasa (24/7), bertempat di Aula Kantor Wilayah di Kupang. 

"Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta meningkatkan pelayanan Informasi khususnya Informasi Hukum baik pada Lingkup Kementerian Hukum dan HAM dan pada Pemerintah Provinsi NTT, Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai pusat JDIHN telah melakukan terobosan dengan membuat Aplikasi JDIH, yaitu aplikasi website yang memberikan portal untuk memuat data Peraturan Daerah maupun dokumen hukum untuk dapat diunggah kedalam website. Tentunya dengan adanya portal tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebutuhan data yang diperlukan," ungkap Yudi.

Lebih lanjut, Yudi menambahkan bahwasanya dengan hadirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Kantor Wilayah perlu melakukan identifikasi dan penjaringan organisasi bantuan hukum di Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan menilai/ melihat daerah Kabupaten/ Kota yang belum ada Organisasi Bantuan Hukum/ Lembaga Bantuan Hukum guna mencari solusi agar sasaran serta tujuan dari pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin dalam menjamin hak konstitusional bagi semua warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, serta perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dapat tercapai dengan baik.

Peserta dalam kegiatan ini masing-masing sebanyak 30 orang yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi NTT, Setda Kota Kupang, Lapas Klas IIA Kupang, LPKA Kupang, Perpustakaan Sekda Provinsi NTT, Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTT, Perpustakaan Kota Kupang, Organisasi Bantuan Hukum, Pengacara/Advokad, Fakultas Hukum Universitas Cendana Kupang, Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang, Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira, Fakultas Hukum Muhammadiyah dan Fakultas Hukum Persatuan Guru NTT Kupang. (KemenkumhamKanwilNTT)
Bagi ke WA Bagi ke G+