Updated News

Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku

Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku


Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM Maluku

Posted: 14 Sep 2018 05:25 PM PDT

Tholib Lantik Pejabat Eselon IV dan v di Kanwil KemenkumHAM MalukuAMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, Tholib kembali melantik pejabat eselon IV dan V serta Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penyegaran pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang realisasinya pada peningkatan kinerja.

Menurut Tholib bahwa, Jabatan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri, meskipun demikian perlu disadari bahwa peningkatan jabatan berarti meningkat pula tanggung jawab. Penempatan jabatan apapun harus dipahami sebagai suatu kesempatan untuk pengabdian yang lebih baik. dan yang terpenting tunjukan pengabdian ini dengan kinerja yang luar biasa dan baik.

"Saat ini kita dituntut untuk bekerja yang tidak biasa-biasa saja, diperlukan energy tambahan untuk mempercepat kinerja ditengah ekspetasi masyarakat yang salah satunya memberikan pelayanan yang lebih baik. jaga integritas dan solidaritas dalam setiap aktifitas yang dijalankan dengan tetap mengedepankan semangat saling asa, saling asu dan saling asi sehingga sukses yang akan terwujud merupakan cerminan semangat kerja bersama menuju Kemenkumham yang semakin PASTI dan berkelas dunia," ucap Tholib.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelantikan kali ini sebagai percepatan dan peningkatan kapasitas dalam pencapaian kinerja untuk itu diperlukan konsolidasi secara cepat dan tepat dalam pelaksanaan tugas yang tertanggung jawab.

Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham Maluku Kamis, 13 September 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor : W28-704.KP.03.03 Tahun 2018, Nomor : SEK-27.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan Kemenkumham RI dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  Nomor : AHU-2.AH.09.01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Diakhir sambutan Tholib mengatakan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus sadar bahwa suatu jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena pada saatnya nanti kita akan mempertanggungjawabkan kepada sang pencipta tentang amanah yang dikaruniakan kepada kita. (HumasKumHAMMaluku)

Moon-Kim 3rd Summit to Top Trio of Inter-Korean Events

Posted: 14 Sep 2018 04:56 PM PDT


SEOUL, LELEMUKU.COM - North Korean leader Kim Jong Un will host South Korean President Moon Jae-in as the pair meet for their third inter-Korean summit September 18-20 in Pyongyang. The forthcoming summit was preceded by two other events on the peninsula this week: working level military talks and the opening of a joint liaison office - the fruits of the initial inter-Korean summit.

Thursday, South Korea's special adviser to the president for unification, foreign affairs and national security, Moon Chung-in, told reporters he personally believes the correct context in which to view the meeting is as an extension of the April 27 summit, which resulted in the Panmunjom Declaration.

Moon, who said he was speaking as an expert and not on behalf of the Seoul government, said he expects the South Korean president to place his focus on the denuclearization of the Korean Peninsula and "play the role of facilitator or mediator between Pyongyang and Washington" and promote dialogue between the two countries.

President Moon "believes that improved inter-Korean relations have some role in facilitating US-DPRK (North Korea) talks and solving the North Korean nuclear problem," he said.

Commitment to denuclearize?

Visiting research fellow Cheon Seong Whun, with the Asian Institute for Political Studies, told VOA there is fundamentally one issue the international community needs to focus on at the summit.

He said that is if Kim Jong Un "is really willing to give up nuclear weapons in totality and return to the non-nuclear proliferation treaty (NPT) as a non-nuclear weapons state."

Cheon said after two inter-Korean summits and the Singapore summit with U.S. President Donald Trump, "It's not crystal clear that Kim Jong Un and [the] North Korean regime is willing to give up all those nuclear weapons and programs."

However, the Institute for Far Eastern Studies at Kyung Nam University's Professor Kim Dong-yub said denuclearization is not the focus of the upcoming summit.

"President Moon Jae-in said the goal of this inter-Korea summit is terminating military conflict between North and South and war threats during the cabinet meeting," said Kim.

In his opinion, the bulk of discussions will focus on military issues.

New line of communication

Friday's opening of a joint inter-Korean liaison office in Kaesong was one of the measures outlined in the April 27 Panmunjom Declaration.

The benefit of establishing the joint liaison office, said Moon Chung-in, is that it allows for direct communication between North and South Korea.

A presidential office spokesman said after the facility opened, "there is a stout bridge connecting two Koreas."

The staff "in the liaison office will be there as a family, whether they are from North or South," the spokesperson said, adding, "I look forward to seeing this harmony will be expanded from Kaesong to overall Korea Peninsula.

However, the true benefit of the office won't be realized for some time, said Lee Kyu-chang, Senior Research Fellow, Unification Policy Research Division, at Korea Institute for National Unification.

"As we establish the trust step by step, it will get a fruitful outcome," said Lee.

He noted that while it's expected the liaison office will take on a number of roles, its exact role will be finalized after a "full agreement" with North Korea has been reached, but it will primarily facilitate consultation between the two countries.

A call for 'bold' actions

Tuesday, Moon Jae-in said U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un would need to take "bold decisions" to achieve denuclearization on the Korean Peninsula.

"North Korea should abolish its nuclear programs, and the United States should foster such conditions with corresponding action, said Moon.

His remarks came after the White House announced that Trump received a letter from Kim asking for a second meeting, although White House Press Secretary Sarah Huckabee Sanders said the administration will not "release the full letter unless the North Korean leader agrees that we should."

Washington and Pyongyang have been discussing North Korea's nuclear programs since a landmark meeting between Trump and Kim in Singapore in June.

Sanders said a second summit with Kim "is something that we want to take place" and are "currently working to make happen."

In the Thursday briefing to reporters, Moon Chung-in said if he could advise Kim Jong Un during the summit, he would suggest the North Korean leader take the initiative with his own bold move.

That would entail North Korea surrendering 15-20 nuclear warheads and missiles in return for Washington lifting economic sanctions, or at least the establishment of a liaison office with Pyongyang, and an end of war declaration. (VOA)

Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Anak

Posted: 14 Sep 2018 04:50 PM PDT

Pemkab Sorong Selatan Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap AnakTEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Perlindungan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama, khususnya orang tua maupun keluarga. Orang tua wajib melindungi anak serta menghindarkannya dari segala bentuk tindak kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, mental maupun berbagai macam pelecehan terhadap anak.

Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi anak memiliki hak untuk bermain, mendapat pendidikan, perlindungan dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu Pemkab Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat mendeklarasikan Stop Kekerasan Terhadap Anak. Perhatian terhadap anak sangat penting dalam rangka mempersiapkan masa depan anak, sehingga mereka (anak,red) dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada anak. Pemerintah juga akan terus memberikan perhatian khusus bagi pendidikan dan sejumlah hal lainya bagi anak. Demikian penegasan Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs. Martinus Salamuk saat Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak akhir bulan Juli lalu di Lapangan Trinati.

Sementara itu Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sorong Selatan Ny.Beatriks Anggiluli, SE mewakili organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sorsel menjelaskan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya program Pemkab Sorsel melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) demi tercapainya Sorong Selatan menjadi kota layak anak.

Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan ratusan anak TK/PAUD di Kabupaten Sorsel, juga siswa SD dan SMP. Dinas P3A menghadirkan Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua Yosefina Wandosa, SE, M.Si yang juga Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3A dan KB Provinsi Papua menjelaskan berbagai hal tentang perlindungan anak, termasuk aturannya. Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Anak ditandai pelepasan balon gas ke udara. Selain itu juga diisi dengan penampilan anak TK/PAUD senam sehat.

 Hadir dalam acara tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH; Kepala Dinas P3A Dominggas Kambu,S.Sos; Ketua TP-PKK Ny Beatriks Anggiluli, SE; Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny J.Flora Nauw,S.Pd; sejumlah Pimpinan OPD serta utusan Organisasi Perempuan. (HumasSorsel)

Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop Koibai

Posted: 14 Sep 2018 04:40 PM PDT

Yenike Dipan Jadi Anggota DPRD Waropen, Gantikkan Yakop KoibaiBOTAWA, LELEMUKU.COM - Yenike Dipan, S.Sos Rabu (15/8) di Gedung DPRD Waropen, resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Waropen periode 2014-2019, dalam status tunggu menggantikan alm Yakop Koibai, pada Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu setelah tertunda sekian lama.

Istri dari Mantan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Waropen Ir. Yohanes Wattimury ini dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155/250/tahun 2018.

Adanya pelantikan anggota DPRD antar waktu maka bertambah keterwakilan perempuan di lembaga ini meskipun belum memenuhi 30 persen sehingga aspirasi yang disampaikan kum perempuan dihharapkan lebih terserap dan tersalur karena akan lebih memahami apa yang diaspirasikan.

Hal tersebut diuangkapkan Ketua DPRD Apinus Wonda Y Wonda,S.Th.M.Si saat memberikan sambutaanya, ia berharap dengan terisinya kekosongan kursi Legislatif dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, sebagai representasi dari rakyat waropen dan sesuai dengan tanggungjawab lembaga legislatif.

 Ketua DPRD Apinus Y Wonda menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Yenike Dipan sebagai anggota DPRD yang baru dillantik.

Sementara itu Bupati Waropen juga menyampaikan agar dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dapat bekerjasama dan sssaling mendukung untuuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Waropen.

Menurutnya PAW bagi anggota PDRD merupakan proses politikk yang harus dilakukan sebagai upaya memnuhi kelengkapan keanggotaan DPRD kabupaten Waropen sebagai anggita dewan yang baru, sehingga perlu segera menyesuaikan diri, mempelajari berbagai ketentuan dan tata tertip yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas.

Usai dilantik menjadi anggota DPRD, kepada wartawan Yenike mengatakan, bahwa Ini merupakan satu kepercayaan dari Tuhan tetapi juga dari Masyarakat yang harus dijalani, Ia berharap bisa diterima dan ada kerjasama yang baik dengan sesama anggota DPRD lainnya.

"Selaku perempuan yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, maka dengan waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin walaupun tidak terlalu lama, untuk dapat memperjuangkan aspirasi para perempuan di negeri seribu bakau , namun ia meminta dukungan dari para perempuan di Waropen sehingga aspirasi yang disampaikan bisa terwujud". tutup Yenike. (HumasWaropen)

Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021

Posted: 14 Sep 2018 04:36 PM PDT

Yermias Bisai Buka Musrembang RPJMD 2016-2021WAROPEN, LELEMUKU.COM - Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangkah menengah daerah tahun 2016-2021, yakni "di tahun 2021 terbentuk kerangka landasan bagi terwujudnya masyarakat Waropen yang bersatu, mandiri, dan sejahtera.

Bupati Kabupaten Waropen, Provinsi Papua Yermias Bisai, S.H, membuka acara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang dilaksanakan di Gendung Pertemuan Nonomi, Senin (13/8).

Pelaksanaan Musrenbang ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi Rancangan ahir RPJMD untuk selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah. Namun Rancangan RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, sehingga kesempatan itu Bupati Waropen Yermias Bisai dalam Sambutanya menyampaikan permohonan Maaf yang sebesar-besar.

"Saya dan Bapa Wakil Bupati menyampiakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena RPJMD Kabupaten Waropen terlambat, yang seharusnya 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, namun sampai dua tahun baru ada, kami mintah maaf kepada masyarakat Kabupaten Waropen" ucapnya.

Lanjut Bupati Yermias menjelaskan, bahwa RPJMD sudah ada dalam tahap 4 tinggal satu tahap lagi baru selesai, "mudah-mudahan bisa selesai di Bulan september yang akan datang," harapnya.

Wakil Bupati Waropen Hendrik Wonatorey saat menyerahkan hasil Musrenbang RPJMD Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Papua Edison Howay.

Ia juga menghimbau kepada seluruh OPD dan tim, agar dalam musrenbang RPJMD memperhatikan perumusan rancangan pembangunan nasional jangka menengah, program presiden nawacita ,visi misi Gubernur Papua 2013-2018 Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera

"Tidak lupa Visi Kabupaten Waropen, Bersatu, Mandiri dan Sejahtera, misi Manusia Waropen yang beriman sehat, pengelolaan sumberdaya untuk hidup kesejahteraan masyarakat waropen, sarana dan prasana infrastruktur, pemerintahan yang baik dan bersih, juga memperhatikan 14 tujuan, 33 sasaran, 54 kebijakan, 74 strategi, 96 progrm prioritas, 76 urusan wajib, 17 urusan pilihan yang perlu dibahas dalam musrenbang RPJMD sehingga tidak keluar dari materi RPJMD. Jelasnya

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Waropen Alwesius Mandosir mengatakan bahwa hasil dari kesepakatan musrenbang RPJMD 2016 2021 dijadikan ssebagai bahan penyusunan rancangan ahir RPJMD Kabupaten Waropen .

Dalam Musrenbang RPJMD juga telah menghasilkan 19 isu strategis kabupaten waropen, ditetapkan 14 tujuan dan 34 sasaran pembangunan kabupaten waropen, 50 strategi pembangunan, dan merumuskan 94 program prioritas, jelas Alwesius dalam laporannya. (DiskominfoWaropen)

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah

Posted: 14 Sep 2018 04:30 PM PDT

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI ke Kabupaten Waropen Masih Rendah BOTAWA, LELEMUKU.COM - Dari tahun 2004 sampai dengan 2017 ada 771 rekomendasi BPK-RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan rekomendasi dengan sebanyak 284 temuan, dari jumlah tersebut telah dilakukan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi adalah 247 rekomendasi, sebanyak 94 tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi, dan sebanyak 19 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, sehingga masih sisa 411 rekomendasi yang belum di tindak lanjuti.

Hal terebut diungkapkan kepala inspektorat Kabupaten Waropen Dwi Aris Pujianto saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (1/8) kemarin. Dikatakan, dari tindak lanjut sampai dengan posisi (30/7) jumlah nilai tindak lanjut yang berupa penyetoran ke kas daerah dan penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Waropen sebesar 14,2 milyar sekian atau 1,9 persen, "ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan nilai yang direkomendasikan BPK RI" jelasnya.

Dijelaskan, tanggungjawab pelaksanaan tindak lanjut secara umum menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, namun secara teknis adalah pejabat yang bertanggungjawab dan harus melakukan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI.

"Untuk waropen tindak lanjut dari tahun 2004 sampai dengan 2017 sangat minim  minimnya tindak lanjut mungkin disebabkan antara lain kurangnya komitmen pejabat yang bersangkutan untuk menindaklanjuti, baik yang bersifat administrasi maupun dalam bentuk penyetoran ke kas daerah. Apabila kondisi ini terus terjadi dan tidak adanya keseriusan maka akan sulit Waropen untuk mencapai opini yang lebih baik dari yang sekarang diperoleh dalam LKPD tahun 2017".

Menurutnya, Bupati sebagai kepala daerah selalu dan tepat waktu telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi, namun bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang enggan atau tidak berkomitmen melakukan tindak lanjut. dapat diartikan Perintah Bupati untuk Kepala OPD agar melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan. Mungkin karena belum adanya sanksi yang tegas. tapi kalo kita perhatikan sebenarnya sanksi telah tegas karena mempunyai dampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Lanjut Dwi menjelaskan, adanya program percepatan tindak lanjut oleh BPK RI merupakan langkah yang baik dalam rangka penyelesaian tindak lanjut, namun juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Waropen. Program ini sangat baik dalam menuntaskan temuan yang harus ditindaklanjuti, walaupun program ini tidak menghilangkan kerugian secara otomatis.

Satu langkah yang harus ditempuh agar tindak lanjut rekomendasi BPK RI dapat dituntaskan yaitu keseriusan dan komitmen kepala daerah maupun pejabat yang seharusnya bertanggungjawab, adanya sanksi yang tegas, karena jika rekomendasi tidak ditindak lanjuti maka dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum. rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti secara signifikan tentunya juga punya pengaruh ke opini selanjutnya. Tutup Dwi.

Sementara itu dilokasi yang berbeda PLH Sekda Nelson Sasarari saat ditemui mengakui bahwa sejauh ini pelaksanaan tindak lanjut oleh rekomendasi BPK RI masih sangat minim, hal ini disebakan OPD tidak komitmen melakukan tindak lanjut, sehingga terlihat Perintah Bupati untuk lakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK RI diabaikan oleh OPD.

Ia berharap, terkait dengan tindak lanjut hasil termuan BPK RI tahun 2017 agar OPD segerah menindaklanjuti baik secara administrasi maupun penyetoran kembali, Bupati selaku kepala daerah juga telah  menindaklanjuti tinggal OPD terkait yang haruu komitmen melakukan tindak lanjut. Jelasnya.

"jika OPD tidak lakukan tindak lanjut, berarti Perintah Bupati untuk OPD diabaikan, dan sanksinya jelas berdampak ke masalah hukum atau dapat dilimpahkan ke aparat penegak hukum". tegasnya. (DiskominfoWaropen)

Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas Noken

Posted: 14 Sep 2018 04:12 PM PDT

Warga Kota Wamena Apresiasi Binmas NokenWAMENA, LELEMUKU.COM – Sebuah negara yang kuat salah satu indikatornya adalah masyarakatnya yang mandiri. Berdasar itu Binmas Noken yang merupakan program langsung dari Kapolri Prof. Dr. H. Muhammad Tito Karnavian, P.Hd. kepada Papua mencoba merealisasikannya.

Berbagai kegiatan yang mendorong usaha dilingkungan masyarakat telah dilaksanakan. Hal ini rupanya membuat masyarakat merasa sangat senang karena telah terbantu dengan berbagai modal dan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan mereka.

Salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Wakum Antonius, S.I.P. yang juga menjadi kepala Distrik Wamena Kota menyampaikan berbagai hal tentang apresiasinya bersama masyarakatnya kepada Binmas Noken yang telah banyak membantu kehidupan masyarat.

"saya mewakili masyarakat kota Wamena mengucapkan rasa terimaksih kepada Binmas Noken Polri yang telah hadir dengan sungguh-sungguh untuk membantu masyarakat di Wamena. Saya juga berharap besar agar program ini bisa berjalan secara jangka panjang," ungkap Wakum saat diwawancarai. (HumasPoldaPapua)

Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung Arimbit

Posted: 14 Sep 2018 04:11 PM PDT

Polisi Amankan 2 Pelaku Pembunuhan Kepala Kampung ArimbitTANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Polisi amankan 2  pelaku pembunuhan kepala kampung Arimbit, Distrik Ambatkwi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Maluku di Polres Boven Digoel pada pada Kamis (13/9) sekitar pukul 20.00 wit.

Rombongan pengantar ini dipimpin oleh Alowasius Basulka, Anggota Bamuskam Kampung Arimbit distrik Ambatkwi mengantar pelaku atas inisial KW (30) dan AS (25) untuk selanjutnya diamankan.

Sebelumnya pihak Kepolisian sudah mengambil langkah – langkah penyidikan serta berkordinasi dengan pihak keluarga yang menerima surat pemanggilan kepada ke 2 pelaku pembunuhan.

"Sebelumnya kami telah melayangkan surat pemanggilan atas dasar penyidikan yang juga telah kami lakukan sebelumnya, kepada dua tersangka," ungkap penyidik Polres Boven Digoel.

Saat ini kedua pelaku ditahan disel Polres Boven Digoel untuk dilaksanakan proses hukum. Kepolisian Kasus ini sudah menangani kasus ini sepenuhnya, maka diimbau kepada keluarga untuk tidak lagi membuat tindakan yang melanggar hukum yang akan berbuntut panjang.(HumasPoldaPapua)

58 Mantan Prajurit Siswa di Rindam Pattimura Sandang Pangkat Serda

Posted: 14 Sep 2018 03:41 PM PDT

58 Mantan Prajurit Siswa di Rindam Papua Sandang Pangkat SerdaAMBON, LELEMUKU.COM - Sebanyak 58 mantan prajurit siswa resmi menyandang pangkat Sersan Dua (Serda) setelah pendidikan pembentukan bintara khusus (Diktukbasus) Babinsa secara resmi ditutup Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindungan Hutagalung, S.A.P.di Aula Ahmad Yani Rindam XVI/Pattimura Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku pada Rabu (12/9).

Sebagai program TNI AD yang bersifat program kilat atau singkat Diktukbasus Babinsa ini telah berhasil membentuk Tamtama Kodam XVI/Pattimura menjadi bintara meski usianya rata-rata sudah tidak lagi muda dan dihadapkan dengan waktu yang relatif singkat mampu menyerap banyak materi dengan jadwal kegiatan yang sangat padat.

Danrindam XVI/Pattimura Kolonel Inf Parlindungan Hutagalung, S.A.P dalam amanatnya mengatakan, sesuai dengan hasil keluaran pendidikan, mantan peserta didik disiapkan menjadi seorang Bintara Pembina Desa atau Babinsa, yang merupakan ujung tombak terdepan pembinaan teritorial untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan kekuatan pertahanan aspek darat serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat.

Lebih lanjut Danrindam mengatakan, sebagai seorang Babinsa, mantan peserta didik dituntut untuk menguasai lima kemampuan teritorial dan mengimplementasikan melalui pendekatan simpatik serta penampilan sikap yang komunikatif, aspiratif, akomodatif, tanpa mengesampingkan sikap tegas, waspada dan kemampuan bertindak cepat.

"Selaku Danrindam XVI/Pattimura saya mengucapkan selamat kepada mantan Siswa Diktukbasus Babinsa atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan dengan baik, saya harap kedepan bisa lebih profesional, tangguh dan berkepribadian", ujar Danrindam.

Upacara penutupan ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta Diktukbasus Babinsa oleh Danrindam Pattimura dari perwakilan mantan prajurit siswa. (Pendam16)

Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan Waena

Posted: 14 Sep 2018 03:40 PM PDT

Gelar Pengamanan Pasca Pelantikan Gubernur, Polisi Razia di Abepura dan WaenaJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kepolisian Sektor (Polsek) Abepura melaksanakan razia cipta kondisi dalam rangka operasi mantap praja pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih di wilayah Distrik Abepura dan Distrik Heram Kota Jayapura. Jumat (14/9) dini hari.

Razia Cipta Kondisi dipimpin langsung Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan., S.IK dengan kuat personil 1 regu Brimob Polda Papua, Opsnal Polres Jayapura Kota, Opsnal Jatanras Polda Papua, Opsnal dan Reserse Polsek Abepura, Personil Lantas serta Personil Provost Polsek Abepura.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK melalui Kapolsek Abepura AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK saat dikonfirmasi membenarkan pihak yang di backup oleh brimob polda papua dan tim jatanras Polda Papua tadi pagi melaksanakan razia cipta kondisi di wilayah distrik Abepura dan Distrik Heram.

Lanjut Kapolsek, dimana razia ini dilaksanakan dengan sasaran kendaraan roda dua serta menekan angka tindak kriminal kasus curanmor yang akhir-akhir ini marak terjadi.

"Razia diawali dengan memeriksa kendaraan yang terparkir di depan USTJ, depan Holla Plaza dan yang terakhir depan Denzipur Waena dan expo waena," Terang AKP Dionisius VDP. Helan, S.IK

Kapolsek menuturkan, dari hasil razia tersebut berhasil mengamankan 23 unit kendaraan roda dua berbagai jenis merek yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.(HumasPoldaPapua)

Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana

Posted: 14 Sep 2018 03:34 PM PDT

Meski Berakhir Ricuh, Polisi Amankan Blokade Jalan Timika - Kuala Kencana
KUALA KENCANA, LELEMUKU.COM – Sekelompok warga memblokade ruas jalan yang menghubungkan Kota Timika dan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Aksi ini dipicu oleh tewasnya seorang guru akibat ditabrak pengendara motor pada Jumat (14/9) siang.

Blokade jalan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIT. Warga yang menutup ruas jalan dengan membakar ban bekas dan kayu di tengah jalan. Akibatnya, kendaraan dari Kota Timika tujuan Kuala Kencana dan sebaliknya tidak dapat dilalui.

Polisi yang tiba di TKP, kemudian berupaya bernegosiasi dengan warga. Namun, warga justru mencoba menyerang seorang anggota polisi. Waka Polres Mimika Kompol Arnolis Korowa,SH.MH bersama Kabag Ops AKP Andyka Aer,SIK memimpin personel Polsek Kuala Kencana maupun Polres Mimika dan dibantu Brimob NTB yang sedang melakukan BKO di Polres Mimika.

Polisi yang mencoba melakukan negosiasi namun tidak membuahkan hasil, terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tetapi, tembakan peringatan itu justru dibalas warga dengan lemparan batu. Sehingga mengakibatkan satu orang polisi terluka.

Kabag Ops Polres Mimika, AKP Andyka Aer mengatakan, aksi yang dilakukan warga ini akibat salah paham. Dimana keluarga dan kerabat korban mendapat kabar bahwa, pelaku yang menabrak korban sudah dilepaskan pihak Kepolisian.

"Ini hanya salah paham saja, karena ada yang sebarkan isu kalau pelaku dibebaskan polisi. Padahal tidak, karena pelaku sampai saat ini masih di tahan, untuk penyelesaian dan penanganan lebih lanjut," kata AKP Andyka.

Setelah situasi dapat dikendalikan, pihak Kepolisian kemudian mengundang 5 perwakilan keluarga korban ke kantor Satuan Lalulintas untuk dilakukan mediasi. Polisi menyampaikan ke keluarga kalau isu itu tidak benar, dan pihak keluarga sudah mau menerima. (HumasPoldaPapua)

Sambut Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Lomba Cipta Logo dan Hymne

Posted: 14 Sep 2018 03:21 PM PDT

Sambut Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon Gelar Lomba Cipta Logo dan HymneSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon menggelar dua lomba yang akan berkaitan erat dengan proses perubahan nama kabupaten MTB ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Ada dua lomba yang tentunya akan berkaitan erat dengan proses perubahan nama kabupaten yang sedang kita lakukan saat ini, proses sejarah lahirnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni lomba menciptakan logo Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru dan lomba menciptakan Mars atau Hymne Kabupaten Kepulauan Tanimbar," ujar dia saat memberikan sambutan pada  kegiatan Jalan Santai pada Jumat (14/9).

Dipaparkan, dua mata lomba ini nantinya akan mendapatkan hadiah khusus selain hadiah yang telah ditentukan oleh panitia HUT ke 19 Kabupaten MTB. 

"Hadiah khususnya adalah apabila juara lombanya dari umat Muslim maka yang bersangkutan akan mengikuti Ibadah Haji di Tanah Suci atas biaya Pemerintah Daerah dan apabila juara lombanya dari umat Kristen maka yang bersangkutan akan mengikuti Siarah Rohani ke Yerusalem atas biaya Pemerintah Daerah," ungkap dia.

Dikatakan materi juara dari lomba ini akan dipresentasikan ke Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada saat kedatangan perdananya di Kepulauan Tanimbar.

"Pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia untuk membuka Pesparani pertama Tingkat Nasional di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2018, dan setelamh itu tanggal 28 Oktober 2018 Presiden Republik Indonesia berkesempatan untuk berkunjung ke Saumlaki dengan 3 tiga agenda besar yaitu Pengresmian Perubahan Nama Kabupaten, Pengresmian Jembatan Penghubung Yamdena-Larat dan Penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga Tanimbar yang berhak," ujar Fatlolon. 

Sebelumnya pada Senin (10/9) di Jakarta, Bupati Fatlolon bersama SKPD terkait menindak lanjuti dikeluarkannya Ijin Prakarsa oleh Presiden RI Jokowi untuk perubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan melakukan pertemuan lintas kementerian, Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemda MTB.

Pertemuan itu untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian setelah pembahasan, RPP ini akan diproses untuk disampaikan kepada Presiden RI dan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah. (Albert Batlayeri)

Pet Owners Loath to Leave Their Pals During Evacuations

Posted: 14 Sep 2018 03:19 PM PDT

Pet Owners Loath to Leave Their Pals During Evacuations
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Nila Belfiore-Dulay and her husband, Henryk, took seven days to drive cross-country to their new life in Charleston, South Carolina, last week, because they didn't want to risk flying their dogs, Josie and Annie.

Soon after they arrived, they were told to turn back.

Charleston, in the line of Hurricane Florence, was in a mandatory evacuation zone.

"We were there about five days before they told us we would have to evacuate," Belfiore-Dulay said, sounding politely upbeat but a bit uncertain from a La Quinta motel in Jacksonville, Florida.

Who goes to Florida to escape a hurricane? (Florida is the most "hurricane-prone" state in the U.S., according to several weather-forecasting sites and the U.S. government.) Some pet owners from South Carolina and Georgia wound up there because they couldn't find rooms any closer as they evacuated the area Hurricane Florence was expected to pummel.

"The hotel is packed with dog owners. The dogs are having a blast," Belfiore-Dulay said. "They were unsettled at the beginning. But now that they are settled, they are having a blast."

Proprietor's call

While rumors have been spread on the internet thathotels and motels have to accept guests with pets during emergencies, it is up to the proprietor to accept or deny animal guests unless they are certified service animals, like dogs that assist the blind. Belfiore-Dulay said that after a number of frustrating tries for a room in Georgia, she turned towww.bringfido.comto find a place that would accept humans, plus Josie, herAiredale terrier, and Annie, her Yorkshire terrier.

That's where she found the welcoming La Quinta and other storm evacuees. Of the estimated 90 million pet dogs in the U.S., 50 of them had found refuge at the motel.

Not all people areable or willing to leave their homes and pets in a catastrophe. After Hurricane Katrina devastated New Orleans and the U.S. Gulf Coast in August 2005, one-third of those polled in a survey chose to stay behind. The main reasons for staying? Eighty-two percent said they did not want to abandon their homes. Forty-four percent said they did not want to leave their pets.

Only 18 percent said they did not want to leave family.

The data came from a poll conducted by the Fritz Institute, a nonprofit organization working "to innovate solutions … for rapid and effective disaster response and recovery."

Animal shelters


Those who cannot flee with their pets often turn to animal shelters to take the pets until the owners can return. Some shelters are so overwhelmed that they close their doors when filled to capacity or are fleeing the storm themselves.

Among those animals that survive a catastrophe after being abandoned, many have no identification collars or tags. Even if rescued, they may never be reunited with their humans. Overwhelmed shelters, as reported by The Washington Post, may eventually euthanize animals.

"Last year alone, the ASPCA responded to six disasters including hurricanes Harvey, Irmaand Maria, and the wildfires in California, assisting more than 37,000 animals through pre-evacuation, field rescueand post-disaster relief efforts," the American Society for the Prevention of Cruelty to Animals reported on its website.

Belfiore-Dulay said the motel managers have been understanding of pet owners who couldn't or wouldn't leave animals behind.

"It's a little bit noisier because of the dogs," Belfiore-Dulay said. "As you walk down the hallway, you hear their noses sniffing at the door. Then they bark, then you hear their owners telling them to calm down."

Residents fled from North Carolina, South Carolina and Georgia in a storm described by meteorologists as having an intensity never seen before. The refugees in Jacksonville are bonding over doggy play dates and shared concerns about what is happening back home.

"We've met people who were in the same boat, and had to leave. … We understand one another,"Belfiore-Dulay said.

Staying close to TVs

When not playing with their dogs on the grassy property or its pond — "There are cranes and ducks to torment. ... They are terriers, of course," Belfiore-Dulay said — most people dine out and then returnto the motel to gather around the televisions in their rooms.

"We watch a lot of the Weather Channel," Belfiore-Dulay said. The dogs seem to, as well.

The couple hopeto finally take possession of their new home next week. Meanwhile, their worldly possessions remain in a storage container near the North Carolina-South Carolina border in the path of Hurricane Florence.

"It's near where they are saying the surges are higher, and that's unsettling,"Belfiore-Dulay said.

News photos of drenched people being rescued from flooded areas show some with pets in tow or tucked under their arms. CNN interviewed a woman who had neither the resources nor ability to flee the storm with her seven dogs. Strangers crowdfunded enough money to rent her a van in which she fled to Tennessee.

These evacuees are not alone. Of the more than 66 million households that have pets in the U.S., 66.3 percent say they consider their pets to be family members, according to the Humane Society of the United States.

"Additional study and planning should be considered concerning the care and treatment of family pets and animals in the aftermath of natural disasters," advised Fritz in its report. "Animal assistance agencies should be taken into account in the preparedness planning for major disasters in the United States." (VOA)

Cholera Outbreak in Zimbabwe Turns Drug-Resistant

Posted: 14 Sep 2018 02:49 PM PDT

Cholera Outbreak in Zimbabwe Turns Drug-ResistantHARARE, LELEMUKU.COM - The United Nations says it is hopeful Zimbabwe will soon contain an outbreak of cholera that has killed more than two dozen people. Efforts are complicated as authorities are fighting a drug-resistant bacterium said to be fueling the spread of the waterborne disease.

Zimbabwe's Ministry of Health Friday said the number of cholera-related deaths has climbed to 28, and more than 3,700 cases have been reported across Zimbabwe, with the country's capital, Harare, remaining the epicenter of the problem.

Amina Mohammed, the deputy chief of the U.N. Children's Fund (UNICEF), said patients are not responding to the drugs typically used to combat the disease. She said doctors are now using second and third-line drugs, which she said UNICEF is importing.

She said the outbreak can be contained if people follow basic hygiene practices at home.

"This is an outbreak, at the beginning it is not easy to bring everyone together. But I think we have all rallied behind and are improving. I think we are stabilizing. I am happy about that. It could be better but we are happy that there is coordination by the ministry of health, together with the WHO, ourselves, MSF is doing a great job managing these cases," said Mohammed referring to the World Health Organization and Doctors Without Borders, the latter known for its French acronym MSF.

UNICEF, the WHO and MSF are some of the organizations that took action after Zimbabwe's health minister declared a state of emergency Monday.

On Thursday, the University of Zimbabwe postponed a graduation ceremony that President Emmerson Mnangagwa was supposed to attend, after police banned all public gatherings in light of the cholera outbreak.

But Jacob Mafume, spokesman of the main opposition party MDC, said the ban was only meant to stop its planned "inauguration" of party leader Nelson Chamisa Saturday as the "people's president."

"The government is using its failure to provide water, it is taking advantage of its failures to restrict the freedoms of the people. They are running scared of our president Nelson Chamisa since his victory, to quickly take over from ZANU-PF inefficiency so that people can be healed from medieval diseases," said Mafume.

Mnangagwa's government has refused to comment on what it called "cheap politics" by the opposition, which has refused to accept results from the July 30 elections.

It said it is concentrating on containing the cholera outbreak which has since spread from Harare to other parts of the country.

Critics blame the government for failing to address issues of poor water supply, blocked sewers, and irregular trash collection, factors which are said to be making a cholera outbreak worse. (VOA)

Jalan Santai Jelang HUT ke 19 Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Posted: 14 Sep 2018 02:01 PM PDT

Jalan Santai Jelang HUT ke 19 Kabupaten Maluku Tenggara Barat
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Guna memeriahkan hari ulang tahun (HUT) ke 19 Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MTB menggelar Jalan Santai pada Jumat (14/9) pada pukul 06.30.WIT di halaman Gedung Natar Kaumpu, Desa Olilit Barat, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Adapun rute jalan santai tersebut dimulai dari halaman gedung Natar Kaumpu melewati Jln. Mathilda Batlayeri, belok kanan perempatan perumahan KPPN menuju ke Jln. Ir. Soekarno. Selanjutnya belok kiri perempatan Dinas Perhubungan dan melewati SPBU menuju Kantor Bupati, lalu belok kanan masuk ke Kantor Bupati dan tiba di lapangan bola volly belakang Kantor Bupati.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati MTB, Petrus Fatlolon, Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki Frenkie Son Laku, Wakil Ketua DPRD MTB Ema Labobar, Ketua MUI MTB  H. Tamzil Herman, Asisten Bidang Pemerintahan Setda MTB Yohanis Batseran, Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan dr. Edwin Tomasoa, Asisten Bidang Administrasi Umum Rynhard Salmart Matatula, para perwira TNI/POLRI, Danki 3 Detasemen C Pelopor Sat Brimob Polda Maluku, para staf ahli Bupati, para pimpinan SKPD MTB, pimpinan BUMD/BUMN dan Instansi Vertikal.

Bupati Fatlolon dalam sambutannya saat membuka dengan resmi kegiatan yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara ini mengajak seluruh elemen masyarakat di kabupaten ini untuk mensyukuri HUT kabupaten tetap dilaksanakan hingga saat ini.

"Mengajak kita semua seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat agar ikut serta berpartisipasi aktif dalam rangka melaksanakan dan mengikuti seluruh pertandingan dan lomba yang telah direncanakan oleh panitia. Bertanding dan berlombalah dengan sportif dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ini," ujar dia.

Pada kesempatan ini dia mengatakan ada 2 lomba yang akan berkaitan erat dengan proses perubahan nama kabupaten yang sedang kita lakukan saat ini.

"Proses sejarah lahirnya Kabupaten Kepulauan Tanimbar yakni lomba menciptakan logo Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru dan lomba menciptakan Mars atau Hymne Kabupaten Kepulauan Tanimbar," ujar dia.

Dipaparkan, dua mata lomba ini nantinya akan mendapatkan hadiah khusus selain hadiah yang telah ditentukan oleh panitia.

"Hadiah khususnya adalah apabila juara lombanya dari umat Muslim maka yang bersangkutan akan mengikuti Ibadah Haji di Tanah Suci atas biaya Pemerintah Daerah dan apabila juara lombanya dari umat Kristen maka yang bersangkutan akan mengikuti Siarah Rohani ke Yerusalem atas biaya Pemerintah Daerah," ungkap dia.

Dikatakan materi juara dari lomba ini akan dipresentasikan ke Presiden RI, Joko Widodo pada saat kedatangan perdananya di Kepulauan Tanimbar.

"Pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia untuk membuka Pesparani pertama Tingkat Nasional di Ambon pada tanggal 27 Oktober 2018, dan setelamh itu tanggal 28 Oktober 2018 Presiden Republik Indonesia berkesempatan untuk berkunjung ke Saumlaki dengan 3 (tiga) agenda besar yaitu Pengresmian Perubahan Nama Kabupaten, Pengresmian Jembatan Penghubung Yamdena-Larat dan Penyerahan 10.000 sertifikat tanah kepada warga Tanimbar yang berhak," ujar Fatlolon. (Albert Batlayeri)

Donald Trump Wants Tariffs on About $200 Billion in Chinese Goods

Posted: 14 Sep 2018 01:39 PM PDT

Donald Trump Wants Tariffs on About $200 Billion in Chinese GoodsWASHINGTON, LELEMUKU.COM - U.S. President Donald Trump has instructed aides to proceed with tariffs on about $200 billion more in Chinese products, despite Treasury Secretary Steven Mnuchin's attempts to restart talks with China about resolving the trade war, Bloomberg reported on Friday.

Reuters could not immediately verify the report, which had an immediate effect on financial markets. It led U.S. stocks to trade lower, fueled drops in the Chinese yuan in offshore trading and gains in the dollar index, and sent the S&P 500 index negative.

The step comes exactly one week since Trump raised the possibility of duties on the $200 billion of imports and also threatened tariffs on $267 billion worth of goods. Trump has already levied duties on $50 billion worth of Chinese goods.

The United States only imported $505 billion in goods imported from China last year. But 2018 imports from China through July were up nearly 9 percent over the same period of 2017, according to U.S. Census Bureau data. (VOA)

Top US Diplomat Takes 'Wait and See' Approach to South Sudan Peace Deal

Posted: 14 Sep 2018 01:36 PM PDT

Top US Diplomat Takes 'Wait and See' Approach to South Sudan Peace Deal
WASHINGTON, LELEMUKU.COM - The U.S. ambassador to South Sudan says Washington will not continue to fund peace agreements that are violated over and over by the parties in the South Sudanese civil war.

Thomas Hushek told VOA that the government and rebels, who signed the revitalized peace deal on Wednesday, must show a real commitment to ending violence, allowing unfettered access to humanitarian workers and releasing all political prisoners.

The United States, United Kingdom and Norway, known as "the Troika," released a joint statement this week expressing concerns about the latest South Sudan peace deal.

In an exclusive interview withSouth Sudan in Focus, Hushek said the Troika expects to see a significant change from the past when peace deals were signed and violated within hours.

"It is time to start the work of building peace, but when we see a few things like a little bit of fighting going on; in Wau there was some hostilities after the signing of the recommitment to the cease-fire, there are still places where humanitarian access gets blocked by both parties by the way, those are the things that concern us," Hushek said.

The ambassador said the administration of South Sudan President Salva Kiir should immediately release all political prisoners and allow freedom of speech. As it now stands he said, South Sudanese civil society leaders operate in a repressed environment.

"We are concerned that when there are arrests of civil society activists because of their political opinions or pressure put on them or other repressive means used against them.This actually leads to unhealthy civil society, a civil society that is too afraid to speak their mind and to participate in the process. If that happens then people will not have confidence in their government's commitment to the peace process," said Hushek.

Government says funding is key

South Sudan Minister of Information Michael Makuei said the government is committed to implementing the revitalized peace deal but is skeptical about the international community's efforts to monitor the actions of all parties who signed the deal.

"There is no mechanism whereby you can measure commitment of any person. But you only see it through deeds and actions. So for Troika to say we will not believe it until we see it, let them wait and they will see. Whatever we say for them, they will not believe us," Makuei told VOA.

Makuei also argued the international community should provide financial support to implement the peace agreement.

"If they want the agreement implemented, they are supposed to join us in the implementation so that we all work together, they back up the agreement because implementation means money, it means funding," Makuei said.

The U.S. government provided funds to support the work of the Ceasefire Transitional Security Arrangement and Monitoring Mechanism, or CTSAMM, and the work of the Joint Monitoring and Evaluation Commission, or JMEC.

But Hushek said this time around his country will be more careful about doling out financial assistance to South Sudan.

"Those mechanisms didn't work so well. It wasn't a great investment by our taxpayers. And the reason it didn't work well is because the parties to the agreement broke the agreement almost at the beginning," Hushek said. "We can't just keep investing in broken agreements. If this agreement proves to be workable and everything, I think you will be able to see the world stepping up but first and foremost, the parties to the conflict have to make the commitment and the investment."

The parties to the conflict in South Sudan signed the final peace deal in Addis Ababa this week after lengthy negotiations in Addis Ababa and Khartoum.

Under the deal, the pre-transitional period of eight months started immediately after its signing. The parties are supposed to form a revitalized, transitional government of national unity which includes rebel leader Riek Machar, who is to be reinstated as First Vice President for the duration of the transitional period. (VOA)

DR Congo's Health Care Workers Better Equipped to Fight Ebola Outbreaks

Posted: 14 Sep 2018 01:31 PM PDT

DR Congo's Health Care Workers Better Equipped to Fight Ebola Outbreaks   KINSHASA, LELEMUKU.COM - Medical workers have lots of experience dealing with Ebola outbreaks in the Democratic Republic of Congo. The current one in North Kivu province is the country's 10th. Fortunately, they have new tools to fight the deadly virus. A new vaccine has shown it can protect people who've come into contact with Ebola victims, and more people have learned techniques to keep the virus from spreading.

But, new problems emerge and old problems persist with every outbreak. Some people still refuse to believe Ebola exists and have hidden infected family members. Traditional burial practices put people at risk. And the location of the current outbreak is a conflict zone with about 100 active armed groups, creating security risks for health workers.

As of Sept. 12, 92 people have died from Ebola in the North Kivu outbreak, according to the World Health Organization.

Peter Salama, the WHO's deputy director general in charge of emergencies, says North Kivu's location poses a huge challenge. The province borders Uganda and Rwanda, and thousands of people cross the border for business or personal reasons each day.

"We hear that some of the cross-border sites such as Kasindi see up to 10- to 20,000 people crossing in either direction every day," he says. "So it's an enormous, as you can imagine, exercise to screen that level of population movement across the border."

"Fortunately, we've had no confirmed cases in surrounding countries," he adds. He believes that is a sign that surveillance methods at the border, which include temperature checks, are working.

He also says the lessons from the 2014-15 West Africa Ebola outbreak, which killed 11,000 people, have been used to good effect during the three separate outbreaks in Congo this year.

"What we're seeing is certainly a paradigm shift in the way we are confronting Ebola outbreaks," he said. "In the past, you know, we had very little to offer communities other than to isolate sick people and to give information to communities and to (recommend) hygiene and handwashing and of course to trace very carefully the contacts."

"Now, we have a much more optimistic message that I think is giving people a lot of hope, which is to say that we can protect your family members, your caregivers, your health care workers, your neighbors with vaccines so they don't have to become infected."

"And if you are unfortunate enough to contract Ebola, you have the option of coming to an Ebola treatment unit and getting more than just rehydration and supportive treatment, but actually the kind of sophisticated medications that you would benefit from in a Western country." (VOA)

Mozambique's Conservationists Try to Curb Child Marriage

Posted: 14 Sep 2018 01:28 PM PDT

Mozambique's Conservationists Try to Curb Child MarriageMAPUTO, LELEMUKU.COM - Girls take turns to read aloud under a tree in rural Mozambique, part of a project by Gorongosa National Park to educate them and keep them out of child marriage.

The club meetings operate in 50 schools on the edge of the park, whose managers believe helping communities is key to conservation. Many girls in the southern African nation are particularly vulnerable, marrying and giving birth in their teens.

"We try to make a safe place for them to be able to speak up," said Larissa Sousa, manager of the program for girls who also learn about health and family planning and take trips to see Gorongosa's wildlife. About 2,000 girls are participating.

It could take a generation to persuade communities to let girls stay longer in school rather than drop out, marry and give birth in line with old customs, Sousa said. The girls' clubs, which started two years ago, are gaining some acceptance after talks with local leaders and others, she said.

The emphasis on girls is part of a wider campaign to restore Gorongosa, led by a joint venture between a non-profit group founded by American philanthropist Greg Carr and the Mozambican government.

Much of Gorongosa's wildlife was wiped out during the nearly two-decade civil war that ended in 1992. The park is in an opposition area in central Mozambique, where political tensions led to sporadic clashes in the last few years.

Child marriage around the world has declined in past decades but progress has been slow, according to the U.N. children's agency. Mozambique has one of the highest rates of child marriage in the world, UNICEF says.

Mozambican parents who give girls away in marriage benefit from a payment made by the bridegroom's family, and it also "removes a mouth to feed — an important consideration for families living below or only slightly above the poverty line," UNICEF said.

One aim of the Gorongosa clubs is to help the girls understand that, once armed with an education, they can seek the same kinds of opportunities as the boys. Some boys have been allowed to join in the club's activities.

The legal age of marriage in the southern African country is 18, though it can be 16 if parents give consent. Girls and young women are vulnerable to HIV infection, and many women are illiterate.

"Children shouldn't be having children. It's dangerous," Carr said. "When women are educated, all of society benefits." (VOA)

SDM Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jayapura Semakin Ditingkatkan

Posted: 14 Sep 2018 01:22 PM PDT

SDM Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jayapura Semakin DitingkatkanJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Menjadikan pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagai barometer kabupaten/kota di Indonesia dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Wali Kota Jayapura terus meningkatkan SDM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Kota Jayapura.

"Beberapa pimpinan OPD tersebut seperti Kepala Inspektorat Dr Ahmad Idrus, MM, Kadispendikbud Dr Fachruddin Pasolo, MSi, Plt Sekda Dr Frans Pekey, MSi, Kepala BKPP Dr Robert Betaubun, MM, Kadispendukcapil Dr Merlan S Uloli, MM, Kepala BPKAD Dr Adolf Siahaya, MSi, Sekretaris Disnakertrans Dr John Makanuay, Kepala Bappeda Dr Rory Huwae, juga ada Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, dan sedang proses menuju sidang terbuka Wakil Wali Kota Jayapura Ir H Rustan Saru, MM," katanya pada pertemuan terbatas penyerahan Surat Perintah Penunjukkan Plt. Kadishub kota Jayapura di Ruang Rapat Wali Kota Jayapura, Selasa 28 Agustus 2018.

Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano, MM mengaku telah berhasil meningkatkan SDM di OPD lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dengan wujud memberikan kepercayaan kepada beberapa pimpinan OPD mengikuti program doktoral, sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah berada pada SDM yang menjalankan roda pemerintahan.

Keberhasilan Wali Kota dalam membina dan memberikan kepercayaan berbuah prestasi yang dilirik kabupaten lain di Papua dan di Papua Barat. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Adrian Jitmau, SE, MSi yang digantikan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Sefnath Kambuaya, S.Sos, M.Si, kini menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Sorong, Papua Barat.

"Kemudian Kadispendikbud Dr. Fachruddin Pasolo, MSi mau ditarik menjadi Sekretaris Daerah di Kabupaten Manokwari, namun saya katakan untuk jangan dulu pindah karena masih saya masih butuh," tambahnya.

Kompetensi SDM di OPD Kota Jayapura membuat posisi strategis yang memiliki capaian positif dan prestasi atau kemajuan, menjadi incaran kabupaten lain untuk menarik pimpinan OPD yang dirasa kompeten membangun suatu daerah.

"Jabatan di Papua Barat dan Papua mengincar Pimpinan OPD yang berhasil menata Kota Jayapura untuk dipakai di daerah lain. Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," katanya.

Wali Kota juga menyinggung soal Smart City yang merupakan komitmen bersama, langkah tersebut menjadi kemajuan. Rencananya PT Freeport Indonesia akan memasang cable car atau kereta gantung dari Kantor Stasiun TVRI di Bhayangkara ke Puncak Vangasgu di Jayapura City.

Sebagai wujud menjalankan program Smart City, diharapkan berbagai instansi terkait mendukung program tersebut. Fasilitas umum juga akan diremajakan seperti bangku teras panjang di Dok II depan Kantor Gubernur Papua akan dibenahi dan diadakan ekspansi guna memfasilitasi warga yang ingin menikmati teluk di Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)

Ratakan Pelayanan Pembangunan, Pemkot Jayapura akan Hapus Sejumlah Kampung

Posted: 14 Sep 2018 01:18 PM PDT

Ratakan Pelayanan Pembangunan, Pemkot Jayapura akan Hapus Sejumlah KampungJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Jayapura, Provinsi Papua berencana menghapus sejumlah kampung di kota Jayapura untuk pemerataan pelayanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditegaskan wali kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM, sabtu 1 september 2018

"Seperti kampung Mosso, kita harus hapuskan, dia harus bergabung ke kampung Souw Sae, kampung Holtekam ini kita akan tingkatkan menjadi kelurahan karena masyarakatnya sudah heterogen, dan Kampung Koya Koso kita harus hapus dan bergabung dengan kampung Nafri,"kata Wali Kota.

Wali kota Jayapura mengatakan alasan penghampusan sejumlah kampung ini karena melihat jumlah anggaran yang digulirkan ke kampung cukup besar, namun anggaran yang terbilang cukup melimpah itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah setempat.

Ia mencontohkan  seperti kampung moso yang dialokasikan dana mencapai 6 miliar rupiah lebih  tetapi penduduknya hanya berada di kampungnya mulai hari senin hingga kamis, hari jumat hingga minggu, warga moso lebih banyak menyebrang ke Papua Nugini.

Wali kota yang akrab disapa BTM ini mengatakan  rencana penghapusan ini akan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, seperti diperkuat dengan peraturan daerah, persetujuan DPR, kemudian diusulkan ke provinsi dan selanjutnya provinsi mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dengan adanya perampingan kampung  ini, maka kampung yang tersisa di kota Jayapura hanya ada 10 kampung dan itu memiliki pemerintahan adat. Pemerintah kota Jayapura juga sudah tidak lagi melakukan penambahan kampung, sebagaimana aspirasi masyarakat di Hamadi dan di Argapura Pantai, mengingat wilayah-wilayah itu tidak memiliki keondoafian.

"Yang punya kampung adalah kepemerintahan ondoafi di kampung, maka itu ada 10 kampung yang sah yaitu, Kampung Kayu Batu, Kayu Pulo, Tobati, Enggros, Waena, Yoka, Nafri, Skouw Sae, Skouw Mabo, dan Skouw Yambe yang lain akan kami hapusnya,"tegas Pemimpin Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)

Transparan dan Efektif, Rustan Saru Apresiasi Pengelolaan Dana Kampung Skouw Sae

Posted: 14 Sep 2018 01:15 PM PDT

Transparan dan Efektif, Rustam Saru Apresiasi Pengelolaan Dana Kampung Skouw SaeJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Pemerintah kota Jayapura mengapresiasi pengelolaan dana Kampung Skouw Sae yang transparansi dan efektif dalam penyaluran dana kampung.

Sidak yang dilakukan pemerintah kota dipimpin langsung oleh wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru di 8 pemerintahan kampung yang ada di distrik Muara Tami, hanya kampung Skouw Sae yang dianggap sebagai kampung yang tertib dalam pengelola administrasi yang baik.

"Apresiasi kepada kampung Skow Sae,  terhadap pengelolaan admistrasi dan transparan terhadap dana desa dan efektif, kampung skwo sae dianggap sebagai kampung yang tertib didalam mengelola administrasi dan pertangung jawaban, ini dibuktikan yang  merupakan kerjasama yang baik  antara kepala kampung, aparat kampung, bamuskam, dan tim kerja mereka kompak dana mengelola dana kampung yang trasparan,"kata  Wakil Wali Kota, usai menggelar sidak pelayanan publik dan pengela anggaran dana kampung disejumlah kampung di distrik Muara Tami, Senin 3 september 2018.

Dengan tertib administrasi yang baik dan transparan yang dilakukan oleh pemerintah kampung Skouw Sae, orang nomor 2 di kota Jayapura mengharapkan  7 kampung yang ada di distrik muara tami dapat mencontohi kampung Skouw Sae.

"saya meminta kepada seluruh kampung agar dapat mencontohi kampung skow sae, dengan administrasi yang tertata dengan baik dan pengelolaan dana desa yang trasparan,"tegas Wakil Wali Kota.

Harapan wakil Wali Kota, dengan adanya dana kampung  yang  jumlahnya sangat banyak yang diberikan kepada kampung agar dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, dengan adanya dana kampung yang sangat besar ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di kampung.

Selain itu, wakil Wali Kota juga meminta kepada kepala kampung  kalau ada pekerjaan di kampung, pemerintahan kampung dapat memberdayakan, masyarakat kampung yang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menopong dan meningkatkan taraf hidup.

Sidak yang dilakukan berpusat di pemerintahan kampung Nafri, kampung Koya Kosso, kampung Holtekamp, kampung Koya Tengah, kampung Mosso, kampung Skow Sae, kampung Skow Mabo, kampung Skow Yambe, didampingi sejumlah kepala OPD.(HumasKotaJayapura)

Rustan Saru Lakukan Sidak ke Sejumlah Sarana Perkantoran Pemerintah Kampung

Posted: 14 Sep 2018 01:12 PM PDT

Rustan Saru Lakukan Sidak ke Sejumlah Sarana Perkantoran Pemerintah KampungJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Guna memastikan adanya pelayanan publik dan aktivitas perkantoran, serta pengelolahan anggaran yang diturunkan ke Kampung, wakil Wali Kota Jayapura , Provinsi Papua Ir. H. Rustan Saru, MM lakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah sarana perkantoran pemerintahan kampung.

Sidak dilakukan di kantor pemerintahan kampung Nafri, kampung Koya Kosso, kampung Holtekamp, kampung Koya Tengah, kampung Mosso, kampung Skow Sae, kampung Skow Mabo, kampung Skow Yambe, senin 3 september 2018.

Sidak yang di pimpin langsung wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM bersama sejumlah kepala OPD, melihat secara langsung pelayanan publik serta pengelolahan anggaran dana kampung yang diperuntuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kampung yang belum tepat sasaran.

"Saya mengharapkan pengelolahan anggaran dana kampung harus dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat tepat sasaran dan transparan, juga melibatkan tim pendamping, Bamuskam untuk melakukan kordinasi sehingga menetapkan program yang menjadi prioritas,"jelas wakil Wali Kota Jayapura.

Ia menegaskan agar pendamping dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk memberikan arahan memberikan pembinaan yang baik dalam hal administrasi, dan memberikan arahan motivasi yang lebih baik  kepada kampung yang di anggap lambat dalam pengelolaan  administrasi dan pelaporan, sehingga perlu ditingkatkan di berikan pelatihan dan bimbingan.

"Sistim pengelolaan keuangan di hampir semua kampung belum terlatih terdidik untuk membuat laporan yang baik, maka dinas pemberdayaan masyarakat kampung harus terus membina perangkat pemerintahan kampung agar sistem pelaporan dan keuangan kampung betul-betul sudah dikuasai, sehingga mereka dengan muda melaporkan keungan kampung,"tambah pemimpin yang akrab disapa Pak Haji.

Wakil Wali Kota minta kepala kampung dapat mengelola kucuran dana kampung dengan baik, prioritaskan keperluan masyarakat kampung, infrastruktur, dan pemberdayaan kampung. Selain itu, kepala kampung berkewajiban untuk melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelolah anggaran kampung, Bamuskam melakukan kordinasi, dan mendata program prioritas yang diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat kampung.

"Kepala kampung harus berperan aktif dalam melayani masyarakat, aparat kampung, tim pendamping, pengelola anggaran kampung, bamuskam selalu mengadakan koordinasi, pertemuan mendata secara prioritas mana yang harus diutamakan untuk kesejahtraan masyarakat kampung, tepat sasaran, tepat alokasi,"cetus wakil Wali Kota.

Dengan adanya dana kampung  yang jumlahnya sangat banyak kepada kampung agar dapat memberikan dampak positif, memberikan dampak yang baik, dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat di kampung.

Ia juga meminta kepada kepala kampung  kalau ada pekerjaan di kampung, pemerintahan kampung dapat memberdayakan, masyarakat kampung yang bisa mendapatkan penghasilan yang bisa menopong dan meningkatkan taraf hidup.(HumasKotaJayapura)

ASN di Kota Jayapura Gelar Spontanitas Peduli Korban Gempa Lombok

Posted: 14 Sep 2018 01:09 PM PDT


JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa Bumi Lombok 7,0 SR yang menelan ratusan warga korban meninggal dunia dan ribuan warga kehilangan rumah tinggal, sehingga membuat ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintah Kota Jayapura, menggelar aksi spontanitas peduli gempa lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), senin 3 september 2018.

Aksi yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. H. Rustan Saru, MM dan Asisten II Kota Jayapura, usai menggelar upacara pengibaran bendera awal bulan, membuat seluruh (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Jayapura mengikuti jejak pimpinan memasukkan uang dalam kotak yang disediahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura.

"Kegiatan ini sebagai bentuk aksi kemanusiaan terhadap bencana gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)," kata orang nomor 2 di kota Jayapura.

Selain itu, Wakil Wali Kota juga menyampaikan turut bela sungkawa atas meninggalnya korban gempa bumi berkekuatan 7,0 SR yang merenggut ratusan nyawa  dan memporandakan bangunan di Lombok, NTB.

"Belasan warga meninggal dunia, bahkan ratusan orang mengalami luka-luka serta kehilangan harta bendanya. Harapan kami, bantuan ini bisa mengurangi beban saudara-sausara di Lombok," kata Rustan. (HumasKotaJayapura)

Benhur Tomi Mano Lantik Titik Rinjayati Sebagai Kepala Puskesmas Kotaraja

Posted: 14 Sep 2018 01:07 PM PDT

Benhur Tomi Mano Lantik Titik Rinjayati Sebagai Kepala Puskesmas Kotaraja
JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Guna memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat  di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua,  Wali Kota Jayapura Dr.Benhur Tomi Mano, MM melantik Kepala Puskesmas Kotaraja yang baru dr.Titik Rinjayati menggantikan pejabat lama Masdiana Pardede, bertempat di ruang rapat kantor Wali Kota, senin 3 septerber 2018.

Dalam arahannya Wali Kota mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Jayapura tengah fokus meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat, tepat dan prima, dimana 13 puskesmas yang ada di Kota Jayapura direncakan semua akan terakreditasi.

"Rencana saya pada tahun 2019 semua puskesmas yang ada di kota Jayapura ini sudah terkreditasi, saya juga berharap kepada para kepala puskesmas untuk menurunkan angka kesakitan, dan juga 3 penyakit terabaikan serta saya harapkan HIV/AIDS pada tahun 2020 bisa zero atau nol "ucap Wali Kota Jayapura.

Dihadapan para kepala Puskemas yang hadir dalam acara pelantikan ini, Wali Kota menegaskan, agar dana dari Pemerintah Pusat maupun daerah untuk Puskesmas, jangan dimasukan didalam rekening pribadi, tetapi harus lebih transparan.

Wali Kota juga mengatakan, saat ini pembangunan rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura dalam tahap penyelesaian akhir, Wali Kota berharap tahun 2019 rumah sakit yang terletak di distrik Muara tami ini dapat diresmikan. Selain itu, Pemerintah Kota Juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa rumah sakit swasta di Kota Jayapura.

Wali Kota yang akrab disapa BTM mengaharapkan kepala puskesmas yang baru dapat menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab dan kepada kepala puskesmas yang lama pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya.

"Atas nama Pemerintah Kota Jayapura megucapkan selamat kepada Pejabat yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, kepada pejabat lama kami Pemerintah Kota Jayapura mengucapkan terimakasih atas pengabdian nya dan selamat bertugas ditempat yang baru" Kata Wali Kota Jayapura. (HumasKotaJayapura)
Bagi ke WA Bagi ke G+