Updated News

Berhalangan Membuka Pesparani, Jokowi Sampaikan Pesan via Video

Berhalangan Membuka Pesparani, Jokowi Sampaikan Pesan via Video


Berhalangan Membuka Pesparani, Jokowi Sampaikan Pesan via Video

Posted: 27 Oct 2018 11:14 AM PDT

Berhalangan Membuka Pesparani, Jokowi Sampaikan Pesan via Video
AMBON, LELEMUKU.COM - Berhalangan menghadiri secara langsung pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I di Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Sabtu (27/10) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan pesan melalui sebuah video.

Pada video dengan durasi 30 detik yang diterima Lelemuku.com dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, ini Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya meyakini pesta paduan suara perdana untuk umat Katolik se Indonesia ini dapat menjadi sarana memuji Tuhan dengan lebih baik lagi.

"Menyambut Pesparani nasional di Ambon saya berharap ajang pesta lagu-lagu rohani ini dapat menjadikan umat Katolik lebih mampu memuliakan Tuhan," ujar Presiden.
Jokowi juga berharap agar Pesparani tahun 2018 ini dapat menjadi tanda bahwa umat Katolik juga mampu memberikan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Lebih mampu menyatukan bangsa Indonesia dalam persaudaraan sejati, terima kasih," tutup dia.

Presiden Jokowi sendiri berhalangan hadir ke Ambon, karena ia akan mengadakan serangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur .
"Bertolak ke Provinsi Jawa Timur, siang ini, untuk serangkaian kunjungan kerja," ujar Presiden melalui twitternya.

Mewakili dirinya, Jokowi menugaskan Menteri ESDM Ignatius Jonan untuk membuka pesta yang bertemakan "Membangun Persaudaraan Sejati" itu. Jonan akan ditemani  Menteri Agama Lukman Hakim Syaiffudin.

Sementara itu, pembukaan Pesparani yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Ambon sendiri berlangsung meriah dan dihadiri oleh 12 ribu orang yang terdiri dari 8000 peserta dan 4 ribu tamu undangan dan partisipan yang memeriahkan pembukaan melalui tari-tarian, kidung pujian dan drama. (Albert Batlayeri)

Pembukaan Pesparani Katolik Nasional Berlangsung Megah dan Meriah

Posted: 27 Oct 2018 09:26 AM PDT

Pembukaan Pesparani Katolik Nasional Berlangsung Megah dan MeriahAMBON, LELEMUKU.COM - Pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I di Kota Ambon, Provinsi Maluku  yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon pada Sabtu (27/10) malam berlangsung megah dan meriah.

Acara yang dihadiri oleh Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua  Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Ignatius Suharyo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT)  Viktor Laiskodat, Pangdam Pattimura, Kapolda Maluku, anggota DPR RI, para uskup,  para bupati, walikota, dan pejabat Forkopimda di Maluku serta 8000 peserta Pesparani yang berasal dari 34 provinsi se Indonesia.

Pembukaan yang diwarnai dengan parade dari 34 kontingen yang akan berlomba ini dihiasi dengan nyanyian kidung dari paduan suara, beberapa penyanyi dan pagelaran seni tari.

Dalam sambutannya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ignasius Jonan menyatakan pesan kebhinekaan menjadi judul utama setiap perayaan di negeri ini termasuk Pesparani perdana yang dilaksanakan saat ini.

"Pesan bapak Presiden, kebhinekaan adalah kekayaan yang paling besar dari bangsa ini. Kebhinekaan yang dibentuk sejak jaman bapak-bapak pendiri bangsa yang berada dari Sabang hingga Merauke dan juga Miangas sampai Pula Rote. Kita perlu menjaga dan melestarikan kebhinekaan ini dengan persatuan, dengan kerukunan dan dengan persaudaraan," ujar dia.

Selanjutnya pesan kedua yang ingin disampaikan presiden adalah kebhinekaan tersebut harus diwujudkan melalui persatuan, kerukunan dan persaudaraan dalam tiap sisi kehidupan. Hal yang senada dengan tema Pesparani, "Membangun Persaudaraan Sejati."

"Persatuan, kerukunan dan persaudaraan yang harus kita pertahankan akan membawa Indonesia menjadi satu negara yang sangat besar dan sangat dihormati di seluruh dunia. Tanpa persatuan, kerukunan dan persaudaraan, membangun Indonesia tidak akan mudah. Oleh sebab itu kita berharap agar terus menjaganya didalam kebhinekaan," jelas dia.

Pembukaan Pesparani Katolik Nasional Berlangsung Megah dan MeriahDikatakan, Maluku merupakan gudang penyanyi kelas dunia, seperti Daniel Sahuleka, Bob Tutupoli, Broery Marantika, Harvey Maliholo, Ruth Sahanaya dan Glenn Fredly. Sehingga sebagai tuan rumah, Maluku dan Kota Ambon pada khususnya harus menyajikan kualitas pesta seni suara terbaik sehingga berdampak pada para peserta Pesparani yang jumlahnya lebih dari 8000 orang ini.

"Kota Ambon dengan masyarakat yang diberkati dengan berkesenian yang tinggi terus diharapkan mengembangkan potensi yang dimilikinya, telah banyak penyanyi Indonesia yang terlahir dan memiliki darah Maluku. Mereka telah mewarnai blantika musik Indonesia dan Internasional dan hal ini menjadi faktor kota ambon menjadi kota musik Indonesia, dan dengan adanya pesparani kali ini, seluruh peserta harus bersaing dengan sehat dan menghasilkan para penyanyi gereja setingkat penyanyi-penyanyi hebat dari Maluku saat ini," harap Jonan.

Ia juga mengajak agar pesta rohani ini lebih peka kepada sesama lintas budaya dan agama.

"Tidak lupa kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam di Sulawesi Tengah, di Lombon dan berbagai daerah lainnya," ajak dia.

Selanjutnya ia menandaskan, pesta paduan suara ini akan menjadi warna baru pada Gereja Katolik di Indonesia dalam mengembangkan puji-pujian pada saat beribadah. Dan juga sebagai upaya terbaru mendukung Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia melalui salah satu organisasi payung dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kami menghaturkan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Forkopimda yang telah bersusah payah memberikan kesempatan kepada Kota Ambon sebagai kota tuan rumah Pesparani yang pertama. Semoga pertandingan ini dapat tingkatkan pelayanan kita terhadap Tuhan dan berharap agar pesta paduan suara ini yang menyemarakan upaya Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia yang sedang kita sendang mengajukan kepada UNESCO," papar dia.

Sementara itu Presiden Jokowi yang berhalangan menghadiri secara langsung menyampaikan pesannya melalui sebuah video dengan durasi 30 detik.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa dirinya meyakini pesta paduan suara perdana untuk umat Katolik se Indonesia ini dapat menjadi sarana memuji Tuhan dengan lebih baik sehingga mampu menyejukkan keberagaman yang selama ini hidup didalam Indonesia.

"Menyambut Pesparani nasional di Ambon saya berharap ajang pesta lagu-lagu rohani ini dapat menjadikan umat Katolik lebih mampu memuliakan Tuhan dan lebih mampu menyatukan bangsa Indonesia dalam persaudaraan sejati, terima kasih," ucap Presiden singkat.

Acara pembukaan yang berlangsung dalam cuaca cerah itu dihadiri oleh 12 ribu orang yang terdiri dari 8000 peserta dan 4 tamu undangan, partisipan dan pengisi acara yang memeriahkan pembukaan melalui tari-tarian khas Maluku, kidung pujian dan drama kolosal yang melibatkan generasi muda Maluku lintas agama.

Pesparani ini akan diadakan selama sepekan, dari 27 Oktober 2018 hingga 2 November 2018. Berbagai perlombaan yang digelar seperti lomba Paduan Suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Pria, Paduan Suara Dewasa Wanita, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Gregorian Dewasa, Paduan Suara Gregorian Anak-Remaja, Menyanyikan Mazmur Dewasa, Menyanyikan Mazmur Remaja, Menyanyikan Mazmur Anak, Cerdas Cermat Rohani Anak, Cerdas Cermat Rohani Remaja dan Bertutur Kitab Suci Anak.

Acara diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) dan panitia lokal di Maluku. LP3KN adalah lembaga yang direstui oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan difasilitasi oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Pesparani secara periodik. (Albert Batlayeri)

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura

Posted: 27 Oct 2018 06:34 AM PDT

Lukas Enembe Resmikan Gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bertepatan dengan peringatan HUT GKI di Tanah Papua ke 62, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meresmikan pembangunan gedung GKI Paulus Dok V Atas Jayapura, Jumat (26/10).

Dalam sambutannya, Gubernur Lukas Enembe menyebutkan betapa pentingnya peran gereja bagi Pemerintah Provinsi Papua dan rakyat Papua pada umumnya, terlebih dalam menciptakan damai di negeri ini.

"Hikmat Tuhan sungguh luar biasa terhadap jemaat GKI Paulus Dok V Jayapura. Sebab, peresmian gedung ibadah yang bertepatan pengucapan syukur HUT GKI di Tanah Papua yang ke 62. Untuk itu, saya berharap dengan adanya gedung gereja yang kokoh dan megah ini, semakin meningkatkan semangat jemaat untuk beribadah," kata Gubernur Lukas Enembe.

Gubernur Lukas Enembe menyebutkan bahwa dalam progress pembangunannya, jemaat GKI Paulus mengalami pergumulan yang panjang, di mana banyak suka-duka yang dialami meskipun bukan suatu hambatan dan tantangan.

Demikian juga, dalam pekerjaan pembangunannya, serta melalui campur tangan Tuhan, semua yang dirindukan dapat terwujud dengan baik.

"Dalam hal ini melalui pembangunan dan peresmian pembangunan GKI Paulus Dok V Jayapura, membutuhkan pengorbanan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya yang besar. Saya sendiri di periode pertama melakukan peletakkan batu pertama pada 2013 silam. Dan saat ini, setelah satu bulan lebih menjabat Gubernur Papua, meresmikan gedung ini. Lima tahun pembangunan merupakan pekerjaan luar biasa," imbuhnya.

Pada kesempatan serupa, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, MTh, menyampaikan sukacita seluruh jemaat karena gedung GKI Paulus Dok V Jayapura diresmikan dan ditabiskan.

Gedung yang ia nilai sangat megah ini kiranya dapat mewarnai keimanan dan ketakwaan jemaat untuk beribadah, memuji, dan memulikan Tuhan.

"Jemaat GKI Paulus boleh bersukacita karena memiliki tempat ibadah yang luar biasa. Ini boleh jadi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Kiranya, melalui gedung yang sangat megah ini, dapat mewarnai keimanan kita semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan," ujarnya.

Ketua Panitia Pembangunan GKI Paulus, Jansen Monim dalam laporannya menyampaikan, jika pembangunan GKI Paulus membutuhkan total dana sebesar Rp 17,2 miliar, dimana Rp 5,8 miliar diantaranya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua

Posted: 27 Oct 2018 06:30 AM PDT

Hery Dosinaen Imbau Semua Pihak Lindungi Hutan dan Alam Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen mengimbau semua pihak di bumi cenderawasih untuk dapat melindungi hutan dan alam yang ada, guna menjaga kelangsungan hidup manusia serta flora dan fauna yang ada didalamnya.

Hal itu diserukan Sekda Hery Dosinaen pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Ikatan Alumi Sekolah Kehutanan Menengah Atas, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

Menurut Sekda, saat ini pembalakkan liar masih cukup marak di bumi cenderawasih. Hal itu, ditandai dengan penangkapan sejumlah kayu ilegal yang hendak dijual ke luar Papua.

Oleh karenanya, para alumni sekolah kehutanan menengah atas yang juga adalah petugas kehutanan di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, agar dapat menjadi pelopor untuk melindungi tanah dan hutan Papua.

"Jangan justru ikut menjadi perusak alam kita. Maka itu, menjadi harapan kami supaya rekan alumni sekolah kehutanan menengah atas ini bisa bersama-sama memberikan dampak kepada masyarakat."

"Ya, diantaranya mungkin melalui sosialisasi maupun tupoksi yang diemban di jajaran birokrasinya masing-masing," kata dia.

Sekda menambahkan, pemerintah provinsi beserta masyarakat sangat mengapresiasi pelaksanaan munas alumni kehutanan di Papua.

Dia berharap kegiatan lima tahun sekali ini menghasilkan sebuah konklusi dengan melihat masalah kontemporer yang terjadi di Indonesia termasuk Papua.

Dilain pihak, ikut dan turut menyimpulkan sebuah rekomendasi untuk kedepan dipakai oleh pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, khusus di bidang penanganan kehutanan.

Pembina Ikatakan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray mengatakan alumni ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan hutan. Para anggota alumni ini pun tersebar di dinas kehutanan hingga ke cabang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Dilain pihak, para lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Manokwari, Papua Barat setiap tahunnya "melahirkan" putra dan putri potensial untuk membantu pengelolaan hutan. Dia harapkan para alumni dapat membantu pemerintah daerah, untuk bersama-sama dengan pemerintah menyelamatkan hutan dan alam di Papua. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama

Posted: 27 Oct 2018 06:25 AM PDT

Lukas Enembe Ajak Masyarakat Papua Wujudkan Keharmonisan Antar Umar Beragama
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Memperingati perayaan hari ulang tahun (HUT) Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) ke-62, komponen masyarakat diajak menyatukan tekad guna mewujudkan keharmonisan hidup antar umat beragama agar tercipta kesejahteraann lahir dan batin.

Gubernur Papua Lukas Enembe juga mengharapkan agar umat beragama di Papua, pada umumnya mampu menjaga ketenangan dan kedamaian. Selain itu, dapat bahu-membahu dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus mewujudkan sikap senasib sepenangunangan.

"Sebab keharmonisan menjadi modal utama bagi kita umat beragama untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama. Karena dengan terciptanya keharmonisan dalam kerukunan antar umat beragama, tentunya akan semakin meningkatkan peran serta umat dalam pembangunan bangsa, maupun dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, budaya dan moral," hal demikian disampaikan Lukas pada peresmian dan pentahbisan gedung GKI Paulus Dok V, Jayapura, kemarin.

Ia katakan, Papua merupakan tanah damai yang diberkati. Dimana damai menjadi dambaan dan harapan bagi kita semua dan merupakan salah satu syarat menuju pada keharmonisan antar umat beragama. Damai pun menjadi bagian terpenting yang harus difokuskan serta diciptakan dalam pembangunan di Papua.

Karena itu, ketika damai itu ada maka pembangunan dapat dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tanah Papua dan masyarakatnya dapat maju.

Dengan demikian, diharapkan peran gereja dapat membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota untuk dapat menciptakan damai bagi negeri ini.

"Sebab salah satu prioritas pembangunan kita fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan. Hal ini, disebabkan karena kesejahteraan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan damai di tanah ini."

"Ketika masyarakat tidak sejahtera, maka mereka akan menciptakan ketidakamanan di lingkungan dimana mereka berada. Dan bila hal ini terjadi maka berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembanguna itu sendiri," ucap dia.

Berkenaan dengan peresmian gedung gereja GKI Paulus, ia mengucapkan selamat kepada jemaat, apalagi pembangunannya membutuhkan proses yang panjang dan tenaga maupun biaya besar.

Kendati demikian, hal itu bukanlah hambatan maupun tantangan dalam pekerjaan pembangunan gedung baru, terbukti lewat kegigihan jemaat dan campur tangan Tuhan, semua harapan dan kerinduan jemaat dapat terwujud.

"Sebab dikatakan dalam Firman Tuhan Mazmur 127a "jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya."

"Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar iman kuat bagi jemaat untuk memberi dalam bentuk apa pun bagi Tuhan. Sehingga melalui hikmat Tuhan pula, gereja ini dapat diresmikan saat HUT GKI ke-62 di Tanah Papua," terang dia. (DiskominfoPapua)

Ignasius Jonan Buka Pesparani Nasional I di Ambon

Posted: 27 Oct 2018 05:36 AM PDT

Ignasius Jonan Buka Pesparani Nasional I di Ambon
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Ignasius Jonan mewakili Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka  acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Petrus Fatlolon, SH., MH. Ia mengatakan Presiden Jokowi berhalangan hadir dikarenakan jadwalnya yang begitu padat sehingga acara perdana yang membanggakan masyarakat Maluku tersebut dibuka oleh Ignasius Jonan dan didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin serta akan ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani.

"Pak presiden berhalangan hadir, terakhir saya berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Said Assagaf. Beliau menyampaikan yang akan membuka pesparani nasional pertama di kota ambon ini adalah Menteri Ignasius Jonan," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (27/10).

Fatlolon pun menghimbau seluruh lapisan masyarakat di Kepulauan Maluku untuk bersama-sama mendukung sepenuhnya pelaksanaan pesparani perdana tinggat nasional di Kota Ambon agar berjalan lancar dan sukses.

"Mari kita mendukung sepenuhnya pelaksanaan pesparani pertama tinggat nasional di Ambon ini dan ciptakan kondisi yang aman, damai dan tertib untuk para tamu yang akan datang," imbaunya. (Laura Sobuber)

DPD LASQI akan Gelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus di Kota Ambon

Posted: 27 Oct 2018 05:28 AM PDT

DPD LASQI akan Gelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus di Kota Ambon
AMBON, LELEMUKU.COM - Salah satu upaya mendukung Kota Ambon sebagai World City of Music (WCOM) atau Kota Musik Dunia serta meningkatkan ketakwaan Iman, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni Qasidah (DPD LASQI) Kota Ambon menggelar Festival Bintang Vokalis Qasidah Gambus tingkat Kota yang dilaksanakan di Gedung Ashari,Senin (22/10).

Festival tersebut dibuka secara resmi oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapesy dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Lasqi pusat, H.Tarmizi Tohor; Sekjen DPP Lasqi, Inu Aminuddin; Ketua Harian DPP Lasqi Pusat, Yayat Supriyadi; Komandan Kodim 1504/Ambon, Fendry N. Raminta; Ketua DPD Lasqi Kota Ambon, Iffah Syarif; Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler; Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru beserta Kepala OPD Kota Ambon.

Ketua DPD Lasqi Kota Ambon dalam sambutannya mengakui tingginya animo masyarakat dalam menyambut pelaksanaan festival bernuansa Religi ini. Tercatat sejumlah 122 peserta yang mendaftarkan diri untuk mengikuti festival dimaksud.

Ditambahkan, Ambon tidak hanya diwarnai oleh musik bernuansa Pop, Jazz, dan musik lainnya, namun juga musik-musik bernuansa religi yang harus ditumbuh kembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembentukkan karakter anak bangsa.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Pusat Lasqi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang telah mendukung sehingga kegiatan lomba tersebut dapat terlaksana.

Diakui, Kota Ambon berhak menjadi Kota Musik Dunia, karena Kota Ambon merupakan lumbungnya para penyanyi dan musisi.

Dirinya berharap, festival dapat berjalan dengan baik dan hasil penilaian dapat dilakukan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Ditempat yang sama, sebelum membuka festival Qasidah Gambus, Walikota Ambon melantik Dewan Hakim/Juri yang terdiri dari 5 (lima) orang, dimana salah satu dewan juri merupakan Sekjen DPP Lasqi Pusat.

Dalam sambutannya, Walikota menyampaikan terima kasih kepada DPD Lasqi Kota Ambon yang telah memberikan sumbangsih guna mendukung Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia.

Walikota menjelaskan, festival yang digelar merupakan pencapaian yang luar biasa, karena selain mampu menyediakan wadah bagi masyarakat Kota Ambon dalam bermusik, khususnya musik religius juga menjaga kualitas pelestarian nilai-nilai religius serta mampu meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan lewat festival.

Atas keputusan Rakernas DPP Lasqi Tahun 2018 yang disampaikan Ketua DPP Lasqi Pusat, Walikota Ambon menerima dan mendukung sepenuhnya Kota Ambon sebagai Kota penyelenggaraan Festival Qasidah Gambus tingkat Nasional Tahun 2019.

Festival Qasidah Gambus akan berlangsung sejak tanggal 22-25 Oktober 2018. (DiskominfoAmbon)

Pesparani 2018 Disiarkan Langsung di TVRI

Posted: 27 Oct 2018 05:19 AM PDT

Pesparani 2018 Disiarkan Langsung di TVRI
AMBON, LELEMUKU.COM - Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I  digelar di Kota Ambon, Provinsi Maluku mulai 27 Oktober hingga 2 November 2018.

Kegiatan nasional ini merupakan yang pertama kalinya digelar oleh gereja Katolik.
Diperkirakan, kegiatan ini akan diikuti sekitar 8.000 peserta dan undangan dari 34 provinsi.

Hari ini, Kamis (27/10) Pesparani akan secara resmi dimulai pada pukul 15.00 WIT atau 13.00 WIB. Acara pembukaan Pesparani Katolik ini akan disiarkan langsung di Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Nasional (LPEKN) Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D dalam rilisnya mengatakan tujuan Pesparani digelar yakni sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, maka umat Katolik melalui Pesparani ingin mempersembahkan karya terbaiknya dibidang seni dan sosial budaya bagi bangsa Indonesia dengan harapan memperkaya khasanah budaya, religi .

Serta menumbuh kembangkan kerukunan dan persaudaraan diantara umat beragama dan masyarakat, terutama kaum muda agar akar nilai-nilai budaya bangsa tetap terjaga .

"Pesparani merupakan suatu aktivitas seni budaya dan kegiatan kerohanian umat Katolik dalam bentuk pagelaran, lomba musik, dan nyanyian liturgi, dengan tujuan mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalam terhadap ibadah dan liturgi gerejani serta mendorong pengembangan seni budaya bernafaskan iman Katolik sebagai salah satu wujud kekayaan multikulturalisme bangsa Indonesia," ungkap Adrianus Meliala.

"Persiapan Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Pesparani tahun ini sudah 95 persen," ungkap Zeth Sahuburua sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pesparani 2018.

Dijelaskan Adrianus, pada Rapat Kerja Nasional LP3KN di Bali, pada 10-14 Maret lalu, panitia pelaksana Pesparani 2018 Ambon telah menyatakan kesiapannya. (Tribunnews)

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Posted: 27 Oct 2018 05:08 AM PDT

KPK Duga 70 Persen Modus Korupsi di Papua dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindak pidana KKN di Provinsi Papua, terjadi dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Lebih dominannya korupsi PBJ dibanding perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan di bumi cenderawasih, kata Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, dikarenakan adanya praktik pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga.

"Sehingga PBJ pun cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa PBJ ada kontraktor yang ditunjuk, sehingga ditandai proyek ini pemilik si A, lalu proyek seanjutnya si B."

"Kendati memang ada proses lelang, kemudian penelitian dokumen, tapi itu cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya," terang Maruli.

Menurut dia, hal itu kini menjadi tantangan bagi KPK untuk dieliminasi. Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain, seperti di Lampung Selatan. Oleh karenanya, dia mengingatkan para kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota untuk menghindari praktik seperti demikian.

Sebab bila tertangkap tangan, maka proses hukum kepada pelaku tidak akan pilih kasih. "Contohnya bupati Bekasi yang ditangkap KPK karena korupsi padahal sedang hamil empat bulan. Bisa dibayangkan nanti anaknya berpotensi lahir dalam keadaan ibunya sedang dalam kasus hukum."

"Makanya saya ingatkan sekali lagi kepada kepada daerah, juga bupati-bupati supaya menghindari segala bentuk KKN. Sebab jangan sampai moral kita menjadi bobrok karena keinginan mempunyai materi (uang). Sebab jika sudah tertangkap tangan maka sudah tak adan pengampungan lagi," imbaunya.

Sebelumnya, Marulis pernah mengkritisi sejumlah kepala daerah di bumi cenderawasih, yang jarang berada di tempat tugas. Dia menduga para kepala daerah, lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya.

Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana.

"Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana Otsus

Posted: 27 Oct 2018 05:05 AM PDT

Hery Dosinaen Ungkap Penjajakan Perubahan Porsi Pembagian Dana OtsusJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota di periode kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, belum final dan masih dalam penjajakan bersama para pihak terkait.

Hal demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin, menanggapi pernyataan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Befa Yigibalom, meminta Pemprov tak merubah porsi 80 dana Otsus yang turun ke kabupaten dan kota.

Ia menerangkan salah satu alasan mengkaji perubahan porsi pembagian dana Otsus ke kabupaten dan kota, dikarenakan alasan pengalihan kewenangan tenaga pendidikan, kehutanan dan pertambangan ke provinsi, yang sebelumnya dibiayai kabupaten dan kota.

Pengalihan kewenangan itu sesuai amanat PP 18 2016 tentang Perangkat Daerah,  namun sayangnya penarikan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke provinsi, tak disertai dengan pembiayan dari pemerintah pusat.

"Makanya, kami sangat prihatin bahwa kebijakan menarik atau pengalihan SMA ke provinsi tidak disertai kebijakan fiskal hingga akhirnya jadi bebean luar biasa. Faktor ini juga yang kami akui menjadi pertimbangan merubah porsi pembagian dana Otsus."

"Memang banyak kabupaten dan kota di Indonesia melakukan aspek  hukum dan lain sebagainya dengan harapan kebijakan ini bisa ditarik kembali. Tapi ini karena kebijakan pemeritnah pusat, makanya kita lakukan. Hanya jika akan merubah pembagian porsi dana Otsus, tentunya ada pengkajian lebih mendalam lewat pertemuan, baik menghadirkan semua stake holder terkait supaya penerapannya tak bermasalah dikemudian hari," tutur dia.

Kendati masih dalam pengkajian, ia mengimbau para bupati untuk tetap tenang sebab kebijakan perubahan porsi dana Otsus oleh kepala daerah, tak mengorbankan kepentingan pembangunan kepada masyarakat, lebih khusus di wilayah perkampungan.

"Sebab intinya kebijakan ini semua dilakukan gubernur untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan lain."

"Prinsipnya gubernur tetap berikan perhatian serius terhadap Pemda di kabupaten dan kota juga untuk atur dan urus rumah tangganya. Hanya memang lagi-lagi dengan kondisi obyektif yang ada inilah, maka perlu pengkajian secara akademis. Namun hasilnya kita harap bisa menguntungkan semua pihak," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom selaku Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Papua meminta agar Gubernur Lukas Enembe agar tak buru-buru melakukan evaluasi pembagian porsi dana Otsus.

Sebab pelaksanaan dana Otsus di kabupaten dan kota dinilai telah menyentuh semua sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat maupun infrastruktur. Kendati mesti merubah, Befa berharap ada penjelasan yang tepat dari pemprov serta pembahasannya wajib melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. (DiskominfoPapua)

TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018

Posted: 27 Oct 2018 02:27 AM PDT

TP PKK Kota Ambon Juarai Lomba Cipta Menu B2SA Nasional 2018
BANJARBARU, LELEMUKU.COM - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Provinsi Maluku yang mewakili Propinsi Maluku kembali menerima penghargaan dalam ajang lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat nasional tahun 2018 yang diselenggarakan di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (17/10).

Turut hadir saat pelaksanaan Lomba tersebut, Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler didampingi Wakil Ketua TP PKK Kota Ambon, Iffah Syarif.

Menu yang disajikan TP PKK Kota Ambon pada Lomba tersebut adalah Sukun Tuna Ayam Kenari; Salad Sayur; Jus Merah Putih dan Susu sebagai menu makan pagi, Ubi Pelangi; Ikan Panggang Kenari; Kare Gumira dan Semangka Merah sebagai menu makan siang serta Selimut Kembang; Ikan Spiral; Urap Pucuk Beringin dan Alpukat sebagai menu makan malam.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Sylvia Abdullah kepada Media Center mengatakan, TP PKK Kota Ambon meraih penghargaan pada kategori kreasi menu beragam dan berimbang dilihat dari kompisisi yang disajikan.

Ditambahkan, Lomba Cipta Menu B2SA dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVIII ini diikuti oleh 34 Propinsi se-Indonesia.

Sementara itu, Acara Puncak Peringatan HPS ke XXXVIII baru akan digelar besok hari (18/10) bertempat di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. (DiskominfoAmbon)

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019

Posted: 27 Oct 2018 02:24 AM PDT

Kota Ambon Jadi Tuan Rumah Konferensi Musik Pasifik (KMP) 2019
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Setelah sukses dalam penyelenggaraan Konferensi Musik Indonesia (KAMI) Maret 2018 Silam, Kota Ambon kini dipercayakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf) Republik Indonesia untuk menggelar Konferensi Musik tingkat Internasional dengan tajuk Konferensi Musik Pasific (KMP) 2019.

Hal tersebut dibuktikan lewat pertemuan koordinasi awal yang dilakukan antara Bekraf-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Ambon Music Office (AMO) yang dilangsungkan di Novotel Hotel-Tangerang, Kamis (18/10).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota Ambon,Richard Louhenapessy; BeKraf yang diwakili Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,Robinson Sinaga beserta jajarannya; Perwakilan PAPRI dan Kemenlu; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Rico Hayat beserta jajarannya; dan juga Pengurus AMO.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Media Center mengatakan, kegiatan KMP rencananya akan dilaksanakan pada bulan september 2019 mendatang sekaligus mengiringi kemeriahan HUT Kota Ambon ke-444.

Ditegaskan, Kegiatan yang akan digelar adalah even internasional dan Pemkot Ambon akan memaksimalkan seluruh potensi untuk menyukseskannya dan mengambil peluang bisnis guna memajukan Ambon.

Pada even tersebut,juga direncanakan akan diadakannya Business Summit dan Ambon Night, dimana peserta bisnis summit adalah duta besar Negara-negara peserta KMP 2019. (DiskominfoAmbon)

Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Posted: 27 Oct 2018 02:12 AM PDT

Pemkot Ambon Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
AMBON, LELEMUKU.COM - Sejak diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 pada tanggal 22 Maret 2018 silam dan akan diberlakukan pada tahun 2019 nanti. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku lewat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar Sosialisasi Perpres No 16. Tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Rapat Lt.2 Balaikota Ambon pada Jumat,(26/10).

Sosialisasi dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy didampingi Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru, para Asisten Sekretaris Kota Ambon serta Pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon dengan menghadirkan Kasubbag Penyusunan Materi Diklat LKPP-RI, Heldi Yudiyatna sebagai Narasumber.

Dengan mengalami beberapa perubahan dalam aturan terkait Pengadaan Barang dan Jasa, Walikota Ambon dalam sambutannya mengakui, kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah hal yang sangat urgent dan strategi untuk kepentingan pelayanan pembangunan.

"Pengadaan barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Artinya, semua kegiatan belanja yang ada di anggaran pendapatan dan belanja daerah, direalisasikan dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa," ungkap dia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ini diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan value for money serta mudah dikontrol dan diawasi.

"Sosialisasi tentang Peraturan Presiden ini, sangatlah penting guna mengetahui aturan-aturan baru dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Untuk itu, diharapkan semua peserta, khususnya para pimpinan perangkat daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada perangkat daerah masing-masing dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan seksama," tambah Louhenapessy.

Kepada penyelenggara yaitu bagian pengadaan barang/jasa, Walikota berharap untuk terus mengelola secara administratif proses pengadaan, mengawal prosesnya hingga mendapat barang/jasa yang sesuai, sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota dalam mencegah tindakan korupsi yang telah ditandatangani dalam rencana aksi daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama KPK beberapa waktu lalu. (DiskominfoAmbon).

Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke I

Posted: 27 Oct 2018 02:02 AM PDT

Ignasius Jonan Gantikan Presiden Jokowi Buka Pesparani Nasional ke IAMBON, LELEMUKU.COM - Panitia Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 mengadakan Konferensi Pers untuk menjawab pertanyaan hadir tidaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pembukaan Pesparani I 2018, yang bertempat di Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Sabtu (27/10).

Dalam konferensi pers ini hadir Sekretaris umum Panitia lokal Titus Rahail, Ketua LP3KN Adrianus Eliasta Meliala, dan Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC yang menjelaskan bahwa panitia lokal maupun pusat sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo. Tetapi semua keputusan tentu dengan pertimbangan lain sehingga Presiden tidak berkesempatan hadir.

"Meski begitu Presiden akan hadir secara digital lewat sambutan video kepada masyarakat Maluku secara khusus dan peserta Pesparani," ungkap Adrianus dihadapan 40 wartawan baik nasional dan lokal,

Dipastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri pembukaan Pesparani tingkat nasional I di kota Ambon. Dan akan diwakilkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membuka pesta paduan suara umat Katolik terakbar di tanah air ini.

Sebagai Tuan Rumah dari Pesparani Tingkat Nasional I 2018 di Ambon, Mgr Mandagi mengaku sangat bangga, dan senang bahwa pada akhirnya Pesparani Katolik yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Khatolik ini akhirnya bisa terlaksana dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di kota Ambon.

Uskip Mandagi juga menjelaskan soal hakikat Pesparani sesungguhnya. Menurutnya ketidakhadiran orang nomor satu di negeri ini kiranya tidak mengurangi rasa sukacita sebagai satu kesatuan dalam acara ini.

"Ini merupakan pesta sukacita dan kegembiraan, jadi meskipun Bapak Presiden tidak datang tapi hadir secara lain, tetapi kegembiraan dan sukacita harus menjadi warna dari Pesparani ini," Uskup  Mandagi.

Mgr Mandagi mengatakan Pesparani adalah kesempatan untuk mempertobatkan diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Harusnya event besar ini melambangkan sebuah tahap dimana kita semua mau membangun kerukunan antar umat beragama tanpa sekat.

"Ini adalah momen membangun kerukunan antar umat beragama karena saat ini banyak orang karena politik menjadi 'setan' bagi orang lain. Setan sudah pensiun karena banyak orang Kristen sudah menjadi setan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan Kristus," ungkap Mgr Mandagi.

Sementara itu Titus mengatakan sedikitnya 12.000 peserta sudah menyemut di Kota Ambon. Sebagai panitia mereka berharap agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik agar tersuksesnya kegiatan ini. (HumasMaluku)

Petrus Fatlolon Yakin Kontingen Tanimbar Juara di Pesparani 2018

Posted: 27 Oct 2018 01:54 AM PDT

Petrus Fatlolon Yakin Kontingen dari Tanimbar Juara di Pesparani 2018SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku Petrus Fatlolon, SH., MH yakin kontingen Kepulauan Tanimbar akan menjadi juara di Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I tahun 2018 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
"Saya optimis kita akan mendapat juara," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Sabtu (27/10).

Bupati Fatlolon mengatakan tim paduan suara dari Bumi Duan Lolat berjumlah 106 peserta dan tergabung dalam kontingen Provinsi Maluku. Tim dari Tanimbar sendiri akan mengikuti 3 kategori mata lomba, diantaranya Kategori Wanita Dewasa, Kategori Gregorian dan Kategori Mazmur.

"Ada tiga kategori lomba yang kita ikut, mari kita doakan supaya mereka bisa menampilkan yang terbaik," katanya.

Fatlolon menuturkan jika pada Sabtu pagi (27/10) ia bersama Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) MTB  Joice Pentury Fatlolon, SP dan didampingi oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daaerah (SKPD) terkait mengunjungi peserta dari Kepulauan Tanimbar guna melihat secara langsung persiapan mereka dalam mengikuti kegiatan akbar yang akan berlangsung pada 27 Oktober hingga 2 November 2018 tersebut.

"Saya melakukan kunjungan dan sekaligus mengecek bagaimana kesiapan dan ternyata kesiapan mereka sudah matang serta mereka sudah siap bertanding berparpatisipasi untuk menyukseskan Perparani pertama tingkat nansional di Ambon," tutur dia
.
Bupati Fatlolon mengungkapkan selain memberikan dukungan moril dengan kehadirannya dalam pembukaan iven nasional itu, pihaknya juga memberikan bantuan anggaran untuk mendukung pelaksanaan acara yang membanggakan masyarakat Kepulauan Maluku itu sebesar 1 Milyar Rupiah.

Ia pun meminta dukungan dari segenap masyarakat Tanimbar yang berada di seluruh Indonesia untuk memberi dukungan baik secara moril lewat doa agar pelaksana kegiatan yang akan dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Ignasius Jonan itu dapat berjalan lancar dan sukses.

"Mari seluruh masyarakat MTB baik yang ada di Tanimbar, Kota Ambon serta dimana saja berada supaya memberikan dukungan moril dan doa kepada peserta dari Tanimbar dan juga Provinsi Maluku," pintanya. (Laura Sobuber)

RUU Batasi Sekolah Minggu dan Katekisasi, DPRD Maluku Undang Pimpinan Gereja

Posted: 26 Oct 2018 10:54 PM PDT

RUU Batasi Sekolah Minggu dan Katekisasi, DPRD Maluku Undang Pimpinan Gereja
AMBON, LELEMUKU.COM -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku pada Jumat (26/10) mengundang pimpinan umat dari berbagai denominasi gereja untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait pembatasan aktivitas kegiatan gereja pada pasal 69 dan pasal 70 Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Kegamaan yang sedang dibahas oleh DPR RI di Senayan, Jakarta.

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan gereja diantaranya dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Maluku, Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Keuskupan Amboina, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Maluku, Bala  Keselamatan, Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) serta sejumlah Gembala Sidang dari denominasi gereja-gereja yang ada di Maluku ini diharapkan membuahkan masukan positif yang dapat diteruskan ke Badan Lesgislasi DPR RI.

Dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang diusulkan oleh Komisi VIII DPR, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini tampak adanya pengaturan pembatasan pada kegiatan keagamaan pada Kristen dan Katolik dengan upaya pengusulan agar pendidikan nonformal dalam gereja ikut diatur dalam UU.

Dalam Pasal 69 ayat (1) RUU itu disebutkan bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non-formal agama Kristen. Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa jumlah peserta didik pendidikan non-formal agama Kristen itu paling sedikit 15 orang, dan dalam Pasal 69 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan sekolah minggu harus mendapat izin dari pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kami ingin mendapat masukan dari pimpinan umat soal dua pasal RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang memasukan kegiatan Sekolah Minggu dan Katekisai yang merupakan pendidikan non formal dan menjadi bagian dari prosesi peribadatan di gereja. Apakah sekolah minggu dan katekisasi bisa diterapkan dengan pendidikan pesantren atau tidak?" tanya Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae, saat memimpin rapat yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon.

Dijelaskan, Huwae menurut RUU tersebut pendidikan non-formal ini harus mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama dengan syarat jumlah anak yang hadir 15 orang, maka dalam posisi itulah sebagai wakil rakyat, DPRD ingin mendapat masukan dari para pimpinan agama apakah sekolah minggu dan katekesasi bisa diterapkan dengan pendidikan pesantren atau tidak.

"Karena ini merupakan bagian dari proses peribadatan, sehingga pendapat dari pemimpin agama merupakan masukan penting bagi DPRD dalam rangka mengajukan pendapat mewakili aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan tahapan lanjutan pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan," papar dia.

Butuh Kajian Bersama

Menurut Wakil ketua Sinode GPM, Pdt. Wem Pariama perlu dilakukan sebuah kajian yang komprehensif terhadap seluruh pasal yang ada di dalam RUU tersebut, sehingga dapat memahami substansinya secara utuh menyangkut norma pendidikan formal maupun non formal.

"Kalau hanya dua pasal ini yang kita bahas, saya rasa terlalu subjektif dan tidak menjawab seluruhnya, dan saya pikir brainstorming saja untuk melihat seluruh pasal secara lengkap dan nanti kita kembali untuk memberikan pikiran-pikiran, karena kita belum tau seluruh jiwa rancangan undang-undang itu," kata Pariama.

Selanjutnya Ketua PGI Wilayah Maluku, John Ruhulessin berpendapat, masalah ini perlu dibicarakan secara perspektif melalui pikiran besama dalam bingkai kebangsaan yang lebih besar, yaitu dengan melibatkan MUI serta unsur pimpinan dari berbagai organisasi muslim.

"Saya mengerti betul mengapa hal ini mendapat reaksi cepat dari DPRD, karena hal ini sudah menjurus kepada sebuah politisasi yang kuat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan gereja, dimana sudah ada yang melakukan petisi untuk menolak dua pasal RUU tersebut. Padahal masalah ini perlu kita bicarakan secara baik dalam frame kebangsaan yang lebih besar sehingga kita dapat melihat dimana letak kekuatan dan kelemahan RUU ini," katanya.

Pastor Inno Ngutra dari Keuskupan Amboina dalam pendapatnya mengatakan, bahwa dua pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini bertentangan dengan apa yang dipraktekan dalam gereja. Menurutnya, pembuat RUU ini punya itikad baik, namun mereka tidak mengerti realitas greja.

"Kalau syarat harus 15 orang dan disetujui Kemenag ini menjadi sesuatu yang justeru bertentangan dengan apa yang dipraktikan serta tidak menjawab persoalan. Saya melihat para pembuat RUU ini ada maksud bagus untuk pendidikan pesantren dan keagamaan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang ada dalam realitas gereja," ungkapnya.

Ketua Gereja Bala Keselamatan Ambon, Myr. S. Tulumang mengatakan, pasal 69 dan pasal 70 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ternyata didalamnya ada aturan tentang sekolah minggu dan kategesai, sehingga timbul pertanyaan apa hubungannya antara Pesantren dengan Sekolah Minggu dan Katekisasi.

"Karena itu kita perlu tahu keseluruhan dari RUU ini sehingga tidak hanya terpaku pada dua pasal dimaksud saja, karena tentu ada maksud dan tujuannya didalamnya," ujar Tulumang.

Hanya saja kalau mendengar pendapat dari pimmpinan umat, sekolah minggu adalah pendidikan non formal dan harus dibedakan dengan sekolah formal yang ada aturannya dan ada AD/ART sehingga perlu mengikuti aturan pemerintah jadi bisa diakreditasi.

Namun, katanya, kalau sekolah minggu, siapa yang mau akreditasi, kemudian pemerintah tidak bisa mengatur anak-anak untuk datang atau tidak karena non formal dimana kadang 50 anak, dan terkadang hanya lima anak yang hadir.

Bila mendekat hari raya Natal misalnya, gereja bisa penuh dengan kehadiran anak-anak, selebihnya Januari atau Februari akan jauh berkurang sehingga pemerintah tidak bisa mengatur hal-hal yang termasuk di dalam pelayanan gereja yang bukannya pendidikan formal. Sebab RUU ini juga bertentangan dengan Alkitab karena ini adalah bagian dari pelayanan gereja.

PGI Menolak

Sebelumnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) telah menyatakan sikap sejak Rabu (23/10). Dalam pernyataannya, PGI menilai penyusunan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan adalah kecenderungan membirokrasikan pendidikan nonformal khususnya bagi pelayanan anak-anak dan remaja yang sudah dilakukan sejak lama oleh gereja-gereja di Indonesia.

"Kecenderungan ini dikhawatirkan beralih pada model intervensi negara pada agama," ungkap pernyataan PGI dalam rilis medianya.

PGI menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini menjadi undang-undang sejauh hanya mengatur kepentingan Pendidikan formal dan tidak memasukkan pengaturan model pelayanan pendidikan nonformal gereja-gereja di Indonesia seperti pelayanan kategorial anak dan remaja menjadi bagian dari RUU tersebut.

Menurut PGI pendidikan keagamaan formal seperti pesantren, madrasah, sekolah teologi dan sejenisnya sebagai bagian dari pendidikan nasional telah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa.

PGI juga menilai bahwa selama ini pengembangan institusi pendidikan berbasis agama tersebut kurang mendapat dukungan dari negara. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan di dunia pendidikan di mana pendidikan formal lainnya mendapat dukungan penuh dari negara.

PGI memahami perlunya UU yang menjadi payung hukum bagi negara dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada pesantren dan pendidikan keagamaan lain yang formal. Namun PGI melihat, ketika membahas tentang pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen, RUU ini tidak memahami konsep pendidikan keagamaan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan ada pendidikan nonformal melalui kegiatan pelayanan di gereja.

Kata PGI, pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi, yang juga hendak diatur dalam RUU ini, sesungguhnya adalah proses interaksi edukatif yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, yang merupakan pendidikan nonformal dan masuk dalam kategori pelayanan ibadah bagi anak-anak dan remaja.

Dengan melihat syarat pendirian pendidikan keagamaan dengan memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang serta harus mendapat ijin dari Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota maka hal tersebut tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja-gereja di Indonesia, sebagaimana kandungan RUU yang hendak menyetarakan Sekolah Minggu dan Katekisasi dengan model pendidikan pesantren.

"Sejatinya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi merupakan bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dapat dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan ijin karena merupakan bentuk peribadahan," tulis PGI. (Albert Batlayeri)

HUT ke 9 Yonif 734/SNS Dilaksanakan Sederhana dan Penuh Kekeluargaan

Posted: 26 Oct 2018 10:14 PM PDT

HUT Yonif 734 Dilaksanakan Sederhana dan Penuh Kekeluargaan
LAURAN, LELEMUKU.COM – Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 734/ Satria Nusa Samudra (SNS), Letkol Inf Beni Asman, S.Sos menyatakan perayaan kesatuannya merupakan wujud kebahagiaan yang diwarnai dengan kebersamaan penuh kekeluargaan.

"Hari ini adalah salah satu rangkaian daripada tradisi kebanggaan satuan dimana hari ulang tahun Batalyon 734 Satria Nusa Samudra yang ke 9 sehingga kami laksanakan secara sederhana tetapi tetap tanpa mengurangi rasa khikmad," ujar dia kepada wartawan di ruang kerjanya usai memimpin upacara HUT Yonif 734 SNS di Ukurlaran, Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis (25/10).

Dikatakan kesederhanaan yang dimaksud adalah kegiatan perayaan yang fokus kepada perenungan sebagai penjaga negeri ini yang  dimulai dari kegiatan renungan malam.  Termasuk membacakan sejarah satuan, sehingga baik prajurit maupun masyarakat Tanimbar dapat menyadari 9 tahun perjalanan satuan yang berlambang perahu putih tersebut.

"Ini adalah tradisi untuk menumbuh kembangkan satuan, renungan menyambut datangnya HUT batalyon, merenung bersama tadi malam sekitar pukul 00.00, kemudian paginya kita lanjut upacara karena di dalam upacara itu ada pembacaan sejarah satuan," jelas dia.

Sementara dikatakan kegiatan perdana ini belum dapat  dilaksanakan karena jumlah personil dari awal diresmikan hingga tahun ke 7 yang masih sedikit.

"Sehingga penambahan-penambahan perlengkapan, peralatan dan personil mulai meningkat sejak 2 tahun terakhir mencapai 90 persen dengan total 139 pesonil.  Ini akhirnya memampukan satuan untuk dapat melaksanakannya," jelas Danyon.

Beni mengharapkan agar HUT ke 9 ini, Yonif 734 dapat menjadi kesatuan yang membanggakan prajurit dan masyarakat sekitar. Termasuk pemerintah daerah, unsur instansi serta para tokoh agama, pemuda dan masyarakat di Kepulauan Tanimbar.

"Sehingga kehadiran kami ini menjadi penegak kedaulatan negara yang berada diujung terluar dibagian Selatan-Tenggara di wilayah Indonesia ini yang berhadapan langsung dengan negara Australia betul-betul bisa menjadi kebaggaan bersama bagi Indonesia khususnya masyarakat saumlaki," papar dia. (Albert Batlayeri)

Polda Maluku Gelar Pembinaan dan Pendampingan Anggota Polsek Saumlaki

Posted: 26 Oct 2018 09:29 PM PDT

Polda Maluku Gelar Pembinaan dan Pendampingan Anggota Polsek Saumlaki
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku gelar pembinaan dan pendampingan guna menguatkan anggota di Kepolisian Sektor (Polsek) Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Kegiatan Assistensi Penguatan Bhabinkamtibmas dan Implementasi Polmas serta Bintek fungsi Binmas oleh Tim dari Direktorat Binmas Polda Maluku yang dipimpin oleh Kabag Bin Ops Direktorat Binmas Polda Maluku, AKBP Olly Hanoatubun ini bertempat di Mako Polsek Saumlaki pada Jumat (26/10) pukul 10.30 WIT.

Tim Assistansi tiba di Mapolsek Saumlaki dan diterima oleh Waka Polsek Saumlaki ,Ipda M.A. Panggabean, S.Tr.K  PS. Kanit Binmas Polsek Saumlaki AIPTU A.Sermatang bersama anggota Polsek.

Kabag Bin Ops, didamping tim assistansi lainnya yakni Kasat Binmas Polres MTB AKP S. Mansilety; KBO Sat Binmas Polres MTB, IPDA J. Ranguly; Operator Dit Binmas Polda Maluku Brigpol Suhardi; dan anggota Sat Binmas Polres MTB.

Kegiatan pendampingan dan penguatan anggota ini dilaksanakan diruangan Unit Binmas Polsek Saumlaki  bersama para anggota Bhabinkamtibmas Polsek Saumlaki dan berlangsung dengan aman dan lancar. (HumasPolsekSaumlaki)
Bagi ke WA Bagi ke G+