Updated News

KPK Fokus Cegah Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Hutan Papua

KPK Fokus Cegah Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Hutan Papua


KPK Fokus Cegah Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Hutan Papua

Posted: 30 Oct 2018 07:21 PM PDT

KPK Fokus Cegah Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Hutan Papua
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun ini tidak hanya fokus pada upaya mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pemerintahan dan penggunaan uang negara di Provinsi Papua tetapi juga terkait pengelolaan hutan di daerah tersebut.

Menurut Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua sejak Desember 2017, KPK mulai fokus ke pada penyelamatan pegelolaan hutan di bumi cenderawasih. Dimana saat ini, Kabupaten Sarmi menjadi wilayah yang cukup diperhatikan karena memiliki potensi kayu yang baik.

"Kami diperintahkan pimpin untuk kerja sama dengan pihak terkait di Papua guna mencegah seluas-luasnya kerugian negara dalam pengelolaan hutan. Intinya mesti ada kondisi yang seimbang antara penegakkan hukum di sektor kehutanan dengan penguatan tata kelola hutan itu sendiri."

"Nah, hal itu yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi sektor kehutanan dan ditandatangani pada 1 maret 2018 lalu. Kemudian baru-baru saja pada 6 September 2018 lalu, pimpinan KPK bersama Forkompinda Papua melakukan monitoring evaluasi pertama di Jayapura. Yang pasti Ini catatan penting dalam rencana aksi khusus di bagian tata kelola kehutanan Papua," terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Tak sampai disitu, dia menilai penguatan tata kelola hutan, penting dimulai dari pencanangan wilayah adat. Dimana untuk Provinsi Papua, dasar hukumnya sudah termuat dalam regulasi yang diterbitkan pusat hingga daerah.

"Memang tantangan kita di Indonesa agar bagaimana regulasi ini saling dukung untuk mencapai tujuan. Sebab ada UU kehutanan, peraturan pemerintah sampai permenhut yang pada dasarnya tujuannya sama."

"Sehingga kedepan saya harap dalam berbagai pertemuan, bersama pemda di Papua bisa konkrit menghasilkan sebuah pencadangan hutan di wilayah adat. Sehingga kedepan ada kesepahaman untuk selanjutnya disusun kedalam sebuah rencana operasionalnya," kata dia.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen mengakui sejak masa pemerintahan orde lama hingga saat ini, masih banyak praktek-praktek menyimpang hingga menyebabkan terjadinya perusakan hutan di bumi cenderawasih.

Pihaknya pun menyebut hal itu sudah bukan menjadi rahasia lagi, sebab dirinya pernah mendapat tekanan dari pihak-pihak yang memiliki jabatan tinggi, sewaktu hendak menghentikan kegiatan ilegal di dalam hutan.

"Saya pernah diperintahkan Gubernur di beberapa tempat, ternyata ada kekuatan yang cukup tinggi menekan saya, sehingga kegiatan yang ilegal itu bisa terjadi".

"Bahkan sampai hari ini kegiatan ilegal itu masuk terjadi. Untuk itu, saya atas nama gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya bidang pencegahan yang sudah terus mendampingi kami dalam berbagai kesempatan," katanya.

Untuk itu, Sekda memandang penting kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi yang digelar KPK kepada Pemprov Papua. Dengan harapan kedepan ada pengamanan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. (DiskominfoPapua)

Pemerintah Pusat Bentuk Pusat Dokumentasi Musik Nasional (PDMN) di Ambon

Posted: 30 Oct 2018 06:39 PM PDT

Pemerintah Pusat Bentuk Pusat Dokumentasi Musik Nasional (PDMN) di Ambon
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat semakin mendukung Kota Ambon, Provinsi Maluku sebagai Kota Musik Dunia atau World City of Music (WCoM).

Hal tersebut ditunjukkan lewat penandatanganan MoU antara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Museum Musik Indonesia (MMI) terkait pembentukkan Pusat Dokumentasi Musik Nasional (PDMN) di Ambon yang berlangsung di Auditorium Soekarman, gedung Fasilitasi Layanan Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada Senin (29/10).

Penandatanganan MoU itu sendiri dilakukan oleh Kepala Perpus RI, Muhamad Syarif Bando, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Kepala MMI, Hengki Hermanto.

Seperti diketahui, PDMN ini merupakan salah satu dari 25 action plan yang diminta UNESCO sebagai prasyarat menjadikan Ambon sebagai kota musik dunia.

Lewat momentum penandatanganan MoU ini, diharapkan akan terus memperkuat komitmen bersama dalam percepatan atau akselerasi kota Ambon sebagai kota musik dunia pada tahun 2019 mendatang.

Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando menuturkan, salah satu agenda utama Perpusnas kali ini adalah memperkuat dan mendukung agar segala hal dapat dilakukan guna terwujudnya Kota Ambon sebagai kota musik dunia.

Diakui, dukungan Perpusnas untuk Ambon merupakan kebanggaan tersendiri, dan untuk itu, pihaknya akan sepenuhnya membuka pintu membantu hal itu, apalagi dengan pengalaman-pengalaman mendaftarkan beberapa situs nasional untuk mendapat pengakuan UNESCO.

Bahkan, Perpusnas menawarkan diri untuk nantinya menjadi bagian dari penyusunan naskah akademik, untuk nantinya mendaftarkan Ambon ke salah satu badan PBB tersebut.

Ditempat yang sama, Kepala MMI, Hengki Hermanto mengatakan, pihaknya juga sudah
mempersiapkan berbagai prasarana pendukung untuk nantinya diberikan kepada Ambon guna mengisi koleksi di PDMN yang nanti terbangun disana.

Menurut Kepala MMI, beberapa hal yang sudah dikerjakan antara lain mendokumentasikan lagu-lagu Ambon maupun lagu yang dibawakan musisi Maluku-Ambon baik lewat kaset, CD, piringan dan lainnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan Universitas Brawijaya mengerjakan proyek tinjauan antropologi lagu-lagu Ambon, sehingga nantinya bisa digali lebih jauh dan lebih dalam tentang jati diri masyarakat Ambon sebagai bagian dari pembangunan peradaban Indonesia.

Selain penandatanganan MoU, pada kesempatan itu juga digelar talkshow dalam rangka pendukungan program ambon menuju kota musik dunia versi UNESCO dengan menghadirkan narasumber masing-masing Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi BeKraf, Ari Juliano Gema, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Direktur Ambon Music Office, Ronny Lopies dan Kepala Perpusnas, Muhamad Syarif Bando.

Hadir pada kesempatan itu pula, Direktur Hak Cipta dan Desain Industry Dirjen Kekayaan Intelektual, Direktur Pengendalian Aplikasi Informasi, Dirjen Aplikasi Informatika, Sekretaris Kota Ambon, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Kadis perpustakaan Ambon, Kabag Hukum Setkot Ambon, Kepala Bidang Ekraf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ambon, Ketua Persatuan Artis, Penyanyi dan Pemusik Indonesia, Ketua Wahana Musik Indonesia, Ketua Yayasan Anugerah Music Indonesia, Ketua Karya Cipta Indonesia, Ketua Asosisasi Musisi Indie Indonesia dan Ketua Persatuan Artis Musisi Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI). (DiskominfoAmbon)

Petrus Fatlolon Nilai Kuota CPNS MTB 2018 Sudah Maksimal

Posted: 30 Oct 2018 05:59 PM PDT

Petrus Fatlolon Nilai Kuota CPNS 2018 Sudah MaksimalSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat kouta 244 formasi CPNS dan itu sudah cukup maksimal karena sebelumnya Pemerintah Pusat hanya memberikan 150 kouta untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Jumlah kouta 244 formasi tersebut menimbulkan persepsi negatif sejumlah masyarakat yang menilai Pemerintah Daerah telah melakukan pembohongan Publik kepada masyarakat karena jumlah formasi CPNS disampaikan bahwa Pemerintah Daerah sebanyak kouta 300 hingga 500 formasi.

Menjawab persepsi negatif tersebut membuat Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon mengatakan,  Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah Pusat yang mana saat itu Pemerintah Pusat menetapkan kebijkan penganggaran CPNS itu dibebankan kepada APBN, karena itu masing –masing Daerah termasuk Papua, Kalimantan, Maluku berbondong-bondong mengusulkan formasi CPNS dengan jumlah yang besar sesuai kebutuhan masing-masing. Namun dua bulan terakhir ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI menyurati para Kepala Daerah secara resmi  termasuk gubernur dan para Bupati, Walikota.

" Isi surat tersebut menyampaikan bahwa pembiayaan CPNS termasuk pengkajiannya nanti di tahun 2018 dibebankan kepada APBD bukan lagi APBN. Nah Tentunya ketika kebijakan ini berubah, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tahu bahwa PAD Kabupaten kita ini belum cukup 200 Milyar rupiah, sementara gaji pegawai sekarang sudah mencapai 305 Milyar rupiah belum lagi plus Honorer sehingga total sudah hampir 330 Milyar rupiah  pertahun, oleh karena itu kita lakukan rasionalisasi berdasarkan uji kebutuhan kerja masing-masing SKPD, setelah dianalisas ulang sesungguhnya kita mengusulkan 330 formasi CPNS, namun oleh Menpan melakukan pengurangan lagi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. justru kalau kita mengacu kepada kamampuan keuangan daerah MTB hanya mendapat 100 lebih formasi tapi karena kita paksakan ke Kementerian akhirnya kita mendapat 244 kouta CPNS ," bebernya

Menurut Bupati, jika Pemerintah Daerah dikatakan telah melakukan pembohongan publik maka hal tersebut tidak benar karena mereka tidak mengetahui  penjelasan yang detail tentang  riwayat kronologis dari pengusulan Kouta bagi Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

"Sekali lagi saya tekankan bahwa ketika Pemerintah Pusat melakukan perubahan kebijakan wajib hukumnya,  jangankan di Kabupaten, diprovinsipun  menyesuaikan  dan wajib melakukan pengurangan apalagi kita disini yang mana kita punya PAD terlampau kecil, " ujarnya. (DiskominfoMTB)

Pemuda Tanimbar Gelar Apel Sumpah Pemuda ke 90

Posted: 30 Oct 2018 05:17 PM PDT

Pemuda Tanimbar Gelar Apel Sumpah Pemuda ke 90
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pemuda Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) MTB dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Saumlaki menggelar apel bersama dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 90 pada Minggu, 28 Oktober 2018.


Dalam apel yang digelar di Chatolic Sport Center (CSC) Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dengan Tema "Bangun Pemuda Satukan Indonesia" itu bertindak sebagai Inspektur Upacara ialah Pembina Pemuda Katolik dan Tokoh Inspirator Pemuda MTB, dr. Juliana Chatrina Ratuanak.

Dalam orasi pemudanya, Juliana mengatakan pada tahun 1908 melalui Ikrar Sumpah Pemuda merupakan titik bangkitnya semangat kebangkitan nasional. Tanpa pikir panjang para pemuda dari penjuru Indonesia menuju Jakarta untuk mengucapkan ikrar persatuan untuk mengusir para penjajah.

"Para pemuda saat itu tahu persis bahwa Indonesia dijajah lebih dari 350 hingga 450 tahun karena tidak bersatu dan kesadaran itu baru muncul di tahun 1908, bersatu untuk mengusir penjajah dari Indonesia," kata dia.

Juliana mengungkapkan bahwa Provinsi Maluku adalah bagian dari salah satu pilar pendiri bangsa Indonesia karena merupakan  Provinsi ke-8 pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu dapat didengar dalam lirik Mars Provinsi Maluku, yaitu "19 Agustus tahun 45 kau lahir sebagai anak kandung NKRI".

Ia pun meminta pada generasi muda Indonesia, khususnya yang berada di Kepulauan Tanimbar, daerah perbatasan NKRI – Australia lewat momen ke 90 Hari Sumpah Pemuda ini untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat mengejar pendidikan Karena lewat pendidikan mampu membuat seseorang bermartabat.

"Mari kita isi kemerdekaan dengan pendidikan, yaitu  pendidikan yang berbudi pekerti dan pendidikan yang kemudian mampu memanusiakan manusia," pinta Juliana.

Selepas itu  dilakukan pembacaan komitmen pemuda Tanimbar yang dibacakan oleh Ketua KNPI MTB Ongen Hinggo Laiyan dan Ketua Pemuda Katolik Komcab MTB Kornelis Waturu. Komitmen itu berisi tentang bentuk syukur dari Pemuda MTB yang akan bersatu untuk menjaga keragaman dan kekayaan tanah air Indonesia, menjaga dan mempertahankan persatuan di Indonesia.

Dikatakan atas rasa cinta terhadap sejarah dan masa depan Indonesia, pihaknya akan berjuang untuk menjunjung tinggi Budaya Tanimbar dan Bahasa Indonesia serta akan bekerja sekuat tenaga untuk berkarya dan bekerja memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Bumi Duan Lolat.

Pemuda Tanimbar Gelar Apel Sumpah Pemuda ke 90Kemudian, Ketua KNPI Laiyan, Wakil Ketua KNPI Eko Fasse, Sekretaris KNPI Agustinus Ohoitimur, Ketua Pemuda Katolik Komcab MTB Waturu, Sekretaris Pemuda Katolik Salvin Solarbesain, Anggota Pemuda Katolik Fidelis Samponu dan Andreas Luturyali menyampaikan 8 pernyataan sikap terhadap kondisi terkini Kabupaten MTB, yaitu dukungan sepenuhnya pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke I di Kota Ambon pada Sabtu, 27 Oktober 2018 hingga 2 November 2018.

Mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tetapi secara tegas menolak pasal 69 dan pasal 85, meminta Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MTB dan Pemerintah Dearah (Pemda) MTB agar bekerjasama membangun Tanimbar dan tetap serius serta focus dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terhadap kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mendesak Badan Kehormatan DPRD MTB dan Pimpinan Partai Politik untuk segera melakukan evaluasi terhadap beberapa Anggota DPRD yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik sebagai Anggota DPRD dan meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak dengan tegas netizen yang membuat postingan atau pernyataan yang bersifat provokatif dan ujaran kebencian serta menyebarkan berita-berita bohong (hoax) melalui media sosial. (Laura Sobuber)

Abdul Hamid Ingratubun Buka Festival Penangkapan Ikan Namur Met Ev 2018 di Ohoiel

Posted: 30 Oct 2018 04:47 PM PDT

Abdul Hamid Ingratubun Buka Festival Penangkapan Ikan Namur Met Ev 2018 di Ohoiel
OHOIEL, LELEMUKU.COM - Festival menangkap ikan Namur secara tradisional di Ohoi Ohoiel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi pada Sabtu (27/10) guna memeriahkan Festival Penangkapan Ikan Namur Met Ev 2018 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peningkatan pariwisata di Kepulauan Kei.

Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra Malra Drs.Abdul Hamid Ingratubun,M.Si saat membacakan sambutan Bupati mengatakan Masyarakat Kei sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan alam laut, maupun darat.

"Festival Tangkap ikan tradisional dengan tangan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara meriah selama tiga tahun terakhir yang mana kegiatan tersebut sudah agendakan untuk kegiatan tahunan oleh Pemerintah Ohoi dan BSO Ohoiel," ujar dia.
Ingratubun menambahkan kegiatan Festival Tangkap ikan Namur Met Ev 2018 ini sangat penting ,karena kegiatan ini memiliki makna yang sangat besar yaitu dengan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi, maka dampak yang diberikan atau manfaat yang diterima tentu akan lebih optimal,baik bagi Ohoi sendiri maupun Maluku Tenggara secara keseluruhan.

Ketua Panitia Samuel D Tapotubun menambahkan Festival ini dilatarbelakangi atas kepedulian untuk tetap menjaga kearifan lokal budaya tangkap ikan dan budaya lainnya yang semakin terkikis oleh arus globalisasi.

"Dalam mengembangkan Potensi pariwisata Maluku Tenggara,Baik menjalin kemitraan Bersama Pemerintah Daerah,dalam memperhatikan Potensi wisata budaya melestarikan keaarifan lokal baik, hasil laut ,hutan seni tari baik dan Budaya sebagai masyarakat adat Selain itu dengan festival tangkap ikan tradisional agar menghindari penggunaan racun mematikan karena pertumbuhan terumbu karang memakan waktu yang cukup panjang.

Tangkap ikan menggunakan tangan memeliki keunikan sehingga tetap dijaga budaya dengan mengadakan ivent  agar masyarakat merasa ikut memliki atas potensi alam yang ada. Hadir pada acara tersebut Asisten I Setda Maluku Tenggara,Pimpinana SKPD, serta Masyarakat Ohoiel. (DiskominfoMalra)

Puncak Festival Pesona Meti Kei (FMPK) ke III di Pantai Ngurbloat

Posted: 30 Oct 2018 04:41 PM PDT

Puncak Festival Pesona Meti Kei (FMPK) ke III di Pantai Ngurbloat
LANGGUR, LELEMUKU.COM - Puncak Festival Pesona Meti Kei (FPMK) ke-III Tahun 2018 di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku berpusat di Tempat Wisata Pantai Pasir Panjang Ngurbloat pada Desa atau Ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeu pada Senin (29/10).

Festival Pesona Meti Kei III diawali dengan acara Tangkap Ikan Secara Tradisional dengan menggunakan tali yang dipusatkan di Ohoi Revav, Kecamatan Kei Kecil Timur. Dilanjutkan dengan acara puncak yang berpusat di Pantai wisata Pasir Panjang Ohoi Ngilngof.

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Sugeng Santoso dalam sambutannya memberikan apresiasi karena lokasi wisata di kepulauan Kei sangat beragam dan terjaga dengan baik, sehingga layak untuk diperkenalkan hingga ke dunia Internasional.

"Begitu banyak spot pariwisata di Maluku Tenggara yang perlu dipromosikan ke Luar Negeri untuk itu teruslah memelihara menjaga tempat Wisata agar tetap terawat sehingga para pegunjung merasa nyaman," ujar dia.

Selanjutnnya ia menyatakan bidang-bidang potensial yang mampu dikembangkan di kabupaten tersebut harus dikembangkan sehingga masyarakat pula yang akan merasakan keuntungannya.

"Kabupaten Maluku Tenggara memiliki dua bidang yang sangat potensial yaitu Pariwisata dan maritim seharusnya semua sumber daya diarahkan didalam pariwisata dan kemaritiman, agar berkisenambungan dengan pemberdayaan pulau-pulau kecil dan ekonomi kerakyatan,"ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Bupati Malra Anderias Rentanubun dalam sambutanya mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu yang hadir pada acara FPMK Ke-III yaitu Staf Ahli Menteri Bidang Eknomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Sugeng Santoso, Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Kementerian Desa ,PDT dan Transmigrasi Hasrul Edyar dan Kementerian Pariwisata RI Kanal Rimoson serta Kepala Bidang Destinasi Area IV Maluku.

"Kegiatan Festival Pesona Meti Kei Ke-III Tahun 2018 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Oleh Pemkab Malra semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya di bidang perikanan dan kemajuan pariwisata di Kei,"tutur Bupati.

Kemeriahkan Acara FPMK Ke-III menampilkan Tarian Khas Kei yaitu tari Panah yang dibawakan oleh siswa SD,SLTP berjumlah 1000 orang dan tarian-tarian lain seperti tarian sawat, goyang Meti Kei serta tarian Tradisional Kei Lainnya serta masyarakat dihibur dengan Group EB-Band yang membawakan lagu khas daerah Kei serta Penyanyi dari Luar Daerah yang berasal dari Kei dan Ambon.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Malra, Roy Rahayaan pelaksanaan FPMK kali ini dilaksanakan dengan konsep yang berbeda, dengan inovasi pada tiap tahapan kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak monoton dalam pelaksanaannya salah satunya dengan melibatkan semua komunitas dan masyarakat pelaku  usaha wisata yang ada di objek wisata.

"Festival Pesona Meti Kei (FPMK) ke-3  ini, kita laksanakan di penghujung masa pemerintahan Pak Andre-Yunus, dan tentu kita pahami bersama bahwa di saat yang sama ada event nasional yang diselenggarakan di Ibukota provinsi yaitu Pesparani. Sehingga memang kalau kita bilang tidak semeriah tahun kemarin, yah di akui memang tidak semeriah, tetapi kami mencoba melakukan inovasi-inovasi dalam tiap tahapan kegiatan sehingga kita tidak monoton hanya satu kegiatan saja, sehingga setiap tahun ada perubahan-perubahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan," kata Rahayaan kepada RRI Tual.

Disinggung terkait fokus pemerintah daerah dalam pengelolaan destinasi wisata daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, Rahayaan menjelaskan masih terkendala dengan pelepasan hak objek wisata kepada pemerintah daerah.

"Karena persyaratan DAK dalam pengelolaan pariwisata per objek wisata, harus ada pelepasan hak kepada pemerintah daerah, sampai saat ini yang kita baru dapat di Wab, karena itu ditahun 2019, kita fokus untuk pengembangan objek wisata dan destinasi wisata di Wab," ujar Rahayaan.

Terkait pelaksanaan Festival Pesona Meti Kei yang diundur pelaksanaannya dari tanggal 22 menjadi 29 Oktober, Rahayaan meminta pengertian baik dari masyarakat Maluku Tenggara, wisatawan  Nusantara maupun wisatawan Mancanegara, dimana karena beberapa pertimbangan sehingga pelaksanaannya diundur dan akan dijadwalkan kembali pelaksanaannya tiap 22 Oktober pada tahun-tahun mendatang.

Rahayaan juga mengapresasi semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan FPMK ketiga ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. (DiskominfoMalra/RRI)

Burhan Abdurrahman Buka Destinasi Digital Pasar Melayu di Ternate

Posted: 30 Oct 2018 04:27 PM PDT

Burhan Abdurrahman Buka Destinasi Digital Pasar Melayu di TernateTERNATE, LELEMUKU.COM - Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurrahman, SH,MM buka destinasi digital pertama di Maluku Utara bertajuk "Pasar Melayu" di areal Fort Oranje (Benteng Oranje) pada Minggu (28/10).

Pasar Melayu merupakan event yang digelar oleh Generasi Pesona Indonesia (GENPI) Maluku Utara. Turut hadir pada acara pembukaan tersebut Forkompimda Kota Ternate, perwakilan GENPI Pusat, Forum Pimpinan BUMD Kota Ternate serta sejumlah komunitas seni dan budaya yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Event Pasar Melayu sendiri dimulai sejak pagi pukul 09.00 WIT yang diawali dengan Festival Falinggir (Layang-Layang) bertempat di seputaran Benteng Oranje dan dilanjutkan dengan Karnaval Budaya dan Kontes Kostum pada pukul 14.00 WIT bertempat di Kawasan Taman Nukila Ternate dan mengambil rute di sepanjang ruas jalan protokol menujuke Benteng Oranje sebagai titik pusat pergelaran Destinasi Digital "Pasar Melayu'.

Acara Pembukaan Pasar Melayu diawali dengan pementasan tarian cakalele yang dibawakan oleh sanggar seni Timur Jauh dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Opan Jacky ketua GENPI Maluku Utara dalam sambutan pembukanya memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Walikota Ternate beserta jajaran Pemerintah Kota Ternate yang telah turut berpatisipasi dan memberikan support yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pasar Melayu ini.

"Kiranya event Pasar Melayu yang diselenggarakan oleh GENPI Maluku Utara ini dapat menjadi semangat baru untuk menumbuhkan kecintaan akan seni dan budaya di Maluku Utara sehingga Event-event seperti ini dapat terus digelar di Kota Ternate dan diseluruh Kabupaten Kota di Maluku Utara," kata dia.

Walikota Ternate Dr.H.Burhan Abdurrahman,SH,MM dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya atas pergelaran pasar Melayu ini terutama diselenggarakan di Benteng Oranje.

"Pemerintah Kota Ternate sedari Awal perencanaan revitalisasi Benteng Oranje ini bertujuan untuk selain sebagai sebuah pusat study sejarah dapat juga dijadikan sebagai media untuk menggelar event-event bertajuk seni dan budaya Moloku Kie Raha," jelas dia.

Hal ini menjadi tujuan utama untuk memeberikan media kepada komunitas-komunitas seni dan budaya agar mendapatkan ruang atau media untuk berkreasi dan mempromosikan seni dan budaya Moloku Kie Raha.

"Sehingga disamping sebagai situs sejarah yang dapat menjadi media study dan pembelajaran sejarah, kawasan ini nantinya dapat menjadi ruang terbuka untuk pergelaran pentas seni dan budaya bagi generasi-generasi muda di Kota Ternate."ungkap Walikota dalam sambutannya.

Walikota memberikan apresiasi yang sangat besar kepada GENPI Maluku Utara sebagai Komunitas Pertama yang menggelar event destinasi Digital di Provinsi Maluku Utara serta berharap event seperti ini dapat berkesinambungan sehingga komunitas seni dan budaya di Kota Ternate ini dapat terus hidup untuk melestarikan seni dan budaya Moloku Kie Raha.

Event Destinasi Digital "Pasar Melayu" dibuka secara resmi oleh Walikota Ternate yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Walikota bersama Forkompimda Kota Ternate, Ketua GENPI Maluku Utara, Perwakilan GENPI Pusat dan Forum Pimpinan BUMD serta diiringi dentuman meriam bambu. Acara dilanjutkan dengan penarikan tirai Papan Nama Pasar Melayu oleh Walikota Ternate.

Selanjutnya Walikota Ternate beserta para tamu dan undangan mengunjungi bazar station dimana terdapat stand-stand yang menjajakan berbagai jajanan kuliner dan sovenir khas maluku utara. Acara Peresmian Destinasi Digital "Pasar Melayu" ditutup dengan penandatanganan petisi kesepakatan Deklarasi Pasar Melayu benteng Oranje sebagai pusat seni karya dan budaya oleh Walikota Ternate bersama para tamu dan undangan yang hadir pada acara tersebut. (DiskomsandiTernate)

Lukas Enembe Ajak Provinsi Papua Barat Dorong Evaluasi UU Otsus

Posted: 30 Oct 2018 04:26 PM PDT

Lukas Enembe Ajak Provinsi Papua Barat Dorong Evaluasi UU Otsus
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengajak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendorong evaluasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), karena dinilai telah kadaluarsa serta banyak kebijakan didalamnya yang perlu direvisi.

Revisi UU Otsus dilain pihak karena produk hukum itu, dipastikan habis masa berlakunya pada 2021 mendatang.

"Intinya untuk mendorong evaluasi UU Otsus, kita perlu keterlibatan Pemprov Papua Barat. Kedua pemerintahan harus duduk sama-sama membicarakan. Sebab jangan sampai kami mau evaluasi, lalu ternyata Papua Barat tidak setuju. Itu terjadi di saat kita mendorong RUU Otsus Plus saat pemerintahan SBY beberapa waktu lalu. Sayangnya kita dorong evaluasi, namun Papua Barat menahan. Makanya ini harus dibicarakan dulu supaya saat didorong semua dalam posisi setuju," terang Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, baru-baru ini.

Sebelumnya, lewat momentum kunjungan Tim Komite I DPD RI, Gubernur Lukas Enembe menilai revisi UU Otsus bagi Papua, sudah sangat mendesak sebab dalam penerapannya "tumpul" dan hampir-hampir tidak punya kemampuan menterjemahkan seluruh isi dari produk perundang-undangan itu.

"UU ini tidak punya gigi sama sekali. Bahkan selalu bertabrakan dengan UU yang diterbitkan pemerintah pusat secara sektoral. Itulah sebabnya kita tidak tahu ini betul Otsus atau otonomi apa yang dikasi ke Papua."

"Makanya kita perlu evaluasi karena UU ini tidak pernah dievaluasi sejak diterbitkan pemerintah," ucap dia.

Tak hanya itu, Lukas menyoroti pemberian UU Otsus yang sama sekali tak ada kewenangan bagi Pemprov Papua. Sebab, ada banyak pasal yang sama sekali tidak berjalan, termasuk pernyataan rekonsiliasi, dimana upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, tak bisa jalan secara maksimal.

Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdani mengatakan UU Otsus merupakan jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Integrasi dimaksud, dalam hal dan upaya mengatasi berbagai ketimpangan dan kesenjangan di Papua melalui pemerataan pembangunan, untuk supaya Papua bisa duduk setara dan berdiri sejajar dengan provinsi lainnya di nusantara.

Untuk itu, pihaknya bersama tim merasa perlu untuk menyerap aspirasi yang ada dengan harapan mampu mendorong revisi terhadap UU itu. (DiskominfoPapua)

Dinas PKP2 Papua Imbau Pendirian dan Pemukiman Wajib Berkonstruksi Tahan Gempa

Posted: 30 Oct 2018 04:11 PM PDT

Dinas PKP2 Papua Imbau Pendirian dan Pemukiman Wajib Berkonstruksi Tahan Gempa
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Provinsi Papua mengimbau agar pendirian bangunan di seluruh bumi cenderawasih, mulai saat ini wajib berkonstruksi tahan gempa.

Menurut Plt Kepala Dinas PKP2 Papua, Daud Ngabalin, imbauan itu bukan tanpa alasan, sebab provinsi tertimur di Indonesia ini, merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam gempa bumi maupun tsunami.

"Saya minta mulai saat ini semua pendirian bangunan wajib berkonstruksi rawan gempa, sebab selain instruksi pimpinan, Papua ini masuk dalam kawasan zona 13 atau zona merah. Sehingga saya harap setiap bangunan jangan hanya sekedar membangun saja. Sebab mohon maaf, jangan sampai kejadian di Palu dan Donggala, terjadi di Papua karena bangunan yang berkonstruksi lemah," terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Daud berharap Pemerintah kabupaten/kota melalui instansi terkait, mulai melakukan pengawasan secara ketat terhadap  pembangunan perumahan maupun perkantoran di wilayahnya. Bila memungkin, dapat menerapkan sanksi kepada pihak yang tak patuh dalam pendirian bangunan. Sebab dibiarkan berpotensi memunculkan korban jiwa yang lebih banyak saat dilanda gempa bumi.

Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Papua Simeon Itlay mengimbau mengimbau agar pendirian bangunan di seluruh wilayah bumi cenderawasih, menataati aturan yang berlaku. Sebab wilayah tertimur di Indonesia ini, merupakan daerah rawan gempa.

"Pembangunan gedung pemerintah atau rumah maupun bangunan apa pun mesti taat asas. Apalagi seperti pembangunan perumahan di sepanjang sungai, itu ada aturannya. Dengan begitu, jika terjadi bencana alam yang tidak kita harapkan, bangunan yang didirikan itu tetap kokoh dan tidak melukai warga," imbau dia.

Tak sampai disitu, Dia berharap masyarakat maupun pihak tertentu agar dalam mendirikan bangunan, menerapkan konstruksi yang tahan gempa, karena wilayah Papua kerap dilanda gempa.

"Sebab mendirikan bangunan tahan gempa ini sudah menjadi hal yang mendesak saat ini. Intinya infrastruktur yang di bangun kedepan harus tahan gempa apalagi kita akan melaksanakan PON XX 2020."

"Upaya ini juga untuk mengurangi risiko kerusakan bangunan dan korban jiwa," harapnya. (DiskominfoPapua)

Kompolnas Gelar Kunjungan Kerja dan Pengawasan di Selaru

Posted: 29 Oct 2018 09:36 PM PDT

Kompolnas Gelar Kunjungan Kerja dan Pengawasan di Selaru
ADAUT, LELEMUKU.COM – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka monitoring pulau terluar di Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku dan Sosialisasi serta tatap muka dengan Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Adat (Todat) se-Kecamatan Selaru, di Desa Adaut, pada Senin (29/10).

Pulau Selaru sendiri terletak di sebelah selatan dari Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar yang adalah kawasan strategis nasional karena merupakan garda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Australia.

Sosialisasi itu diawali dengan Laporan Satuan Polres MTB oleh Kepala Polres MTB, AKBP Raymundus Andhi Hedianto, SIK yang berisi tentang Situasi wilayah, situasi umum, situasi kesatuan, data Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dari kejahatan konvensional, kejahatan trans-nasional, kejahatan berimplikasi kontijensi dan kejahatan yang merugikan kekayaan Negara, kemudian data polsek yang berada pada wilayah perbatasan, serta data kasus menonjol di wilayah peraiaran dan terobosan kreatif.

Dilanjutkan dengan arahan Sekretaris Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Drs. Bekto Suprapto, MSi yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang dari Kompolnas, yaitu Lembaga Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Negara dengan dua tugas, yaitu membantu Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)  dalam menetapkan arah bijak  Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri (Kapolri).

Kompolnas mempunyai tiga wewenang, diantaranya mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana Polri.

Kemudian memberikan saran pertimbangan lain kepada presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri serta menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada presiden.

"Singkatnya Kompolnas adalah pengawasnya polisi," jelas mantan Kadensus 88 AT Bareskrim Polri itu.

Kompolnas Gelar Kunjungan Kerja dan Pengawasan di Selaru
Selepas penjelasan itu, Suprapto pun meminta para perwakilan dari Tomas, Toga dan Todat untuk memberikan pendapat tentang kinerja kepolisian setempat.

"Saya datang ke sini untuk minta masyarakat di Selaru ini memberi pendapat bagaimana kerja Polda, Kapolres dan Kapolsek bekerja, Polres bekerja disini. Apakah kerjanya itu sembarangan, apa sudah baik dan bagus, apakah suka menyakiti masyarakat. Di samping itu saya akan mengecek langsung," pintanya.

Melalui sesi dengar pendapat tersebut, Suprapto memperoleh pujian tentang kinerja Polri, khususnya kepada Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Tito Karnavian yang dinilai sudah membawah begitu banyak perubahan dan gebrakan di Institusi Polri dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Kemudian permohonan penambahan personil, penambahan sarana transportasi bagi petugas kepolisian serta keluhan terhadap beberapa oknum polisi yang bisa mencemari tubuh institusi, yaitu kerap mengonsumsi minuman keras (Miras) jenis sopi dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.

Hadir juga dalam kegiatan dimaksud Staf Kompolnas Tri Hudiono dan Rhesa Damara Pratama, Inspektur Pengawas daerah (Irwasda) Kepolisian Daerah (Polda) Malaku Kombespol Porwelewono bersama staf, Kompol Hendra Haurisa, Wakapolres MTB Kompol Lodevicus Tethol, Sh., MH dan seluruh perwira dan anggota Polres, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Yohanes batseran, S.Sos bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Dandim 1507 Saumlaki, Letkol. Inf. Rahmat Saeronin, Danyonif 734 SNS Letkol Inf. Beni Asman, dan Danlanal Saumlaki, Letkol Laut (P) Hartanto. (Anna Aurmatin)

Bagi ke WA Bagi ke G+