Updated News

13 Pemerintahan Daerah di Papua Terima Penghargaan Imunisasi MRP

13 Pemerintahan Daerah di Papua Terima Penghargaan Imunisasi MRP


13 Pemerintahan Daerah di Papua Terima Penghargaan Imunisasi MRP

Posted: 23 Nov 2018 02:24 PM PST

13 Pemerintahan Daerah di Papua Terima Penghargaan Imunisasi MRP
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kesehatan Provinsi Papua menganugerahi penghargaan kepada 13 kabupaten dan kota di bumi cenderawasih, karena memiliki pencapaian cakupan imunisasi Measles, Rubella dan Polio (MRP) lebih dari 95 persen.

Sebanyak 13 Pemda itu diantaranya, Kabupetn Mappi, Paniai, Keerom, Supiori, Nabire Merauke, Mamberamo Tengah, Biak Numfor, Bouven Digoel, Kabupaten Sarmi, Jayapura dan Kota Jayapura.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giay, apresiasi khusus diberikan kepada Kabupaten Paniai dan Mappi yang meski daerahnya tersulit secara georgrafis, namun pihak terkait mampu menunjukkan kinerja cakupan MRP tertinggi.

"Tak ketinggalan juga Kabupaten Mamberamo Raya yang dulu biasanya nilai rapornya merah, kali ini mereka bagus di cakupan imunisasi. Namun untuk daerah lain yang masih di bawah 95 persen, kami kasih batas waktu hingga akhir tahun ini," terang dia.

Sementara menyoal hasil Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) beberapa waktu lalu, sambung dia, menghasilkan sedikitnya delapan poin rekomendasi.

Kedelapan poin rekomendasi ini, diantaranya, sepakat mengintegrasi KPS-JKP ke dalam KIS-JKN akan dilaksanakan pada 2019 mendatang.

Dalam delapan poin itu, juga menyepakati agar semua rumah sakit di kabupaten/kota yang terlibat dalam pelaksanaan PON XX Tahun 2020, harus terakreditasi Paripurna.

Kadinkes Aloysius menambahkan, salah satu tugas utama yang harus dilakukan Dinas Kesehatan Papua saat ini adalah untuk menyukseskan PON XX di Papua dengan mengeliminasi malaria. Sebab ratusan ribu atlit dan pengurus PON dari seluruh Papua yang hadir sangat kuatir akan ancaman malaria.

"Kami juga sudah sepakati dalam Rakerkesda ini bahwa semua dinas kesehatan dan rumah sakit se-Papua siap eliminasi malaria agar para atlit yang datang itu rasa aman, safety.  Kita akan benahi masalah sanitasi lingkungan hidup, kerjasama lintas sektor seperti dengan Badan Lingkungan hidup, tempat-tempat berkembang bianya jentik-jentik nyamuk kita berantas dengan pengasapan dan sebagainya," tuntasnya. ()

Anni Rumbiak Ajak Pemeliharaan Venue Cabor Pasca PON XX 2020,

Posted: 23 Nov 2018 02:19 PM PST

Anni Rumbiak Ajak Pemeliharaan Venue Cabor Pasca PON XX 2020,
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diingatkan untuk memikirkan langkah strategis memelihara venue pasca Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Provinsi Papua. Apalagi, ada lima cluster penyelenggaraan PON XX tersebut.

Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Anni Rumbiak pada Seminar Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Jayapura, Kamis (23/11).

Dikatakan, dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Layanan Umum Daerah (BLUD), mengharuskan agar management aset keolahragaan perlu menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-PLUD).

Untuk itu, kata Gubernur Enembe, menjadi suatu tantangan pasca PON XX dan Peparnas XVI di Papau bahwa venue cabang olahraga yang sudah dibangun dan direnovasi itu, perlu dipikirkan langkah strategis yang bisa membantu pemerintah mendapatkan dana pemerliharaan yang tidak mudah dan tidak murah serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga venue itu tetap terawat dengan baik.

"Saya berharap kegiatan seminar Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ini dapat memberikan kontribusi yang baik di daerah tentang bagaimana cara mengelola venue olahraga yang baru terbangun dan direnovasi, sehingga terpelihara dan terawat secara profesional dengan konsep bisnis yang sehat menjadi suatu kawasan sport industri yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah," ujarnya.

Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi Papua dengan bantuan dana APBN dan APBD membangun beberapa venue olahraga yang baru, selain merenovasi beberapa venue lain yang sudah ada dengan dana yang sangat besar. 

Untuk itu, ia berharap beragam fasilitas yang dibangun harus bisa dimanfaatkan.

"Jangan sampai pembangunan yang sudah baik ini menjadi rusak. Pasca PON venue-venue tersebut harus dikelola dengan baik," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

MUI Launching Buku Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat

Posted: 23 Nov 2018 10:36 AM PST

MUI Launching Buku Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat
WAISAI, LELEMUKU.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaucing buku berjudul "Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat" pada Rakernas IV MUI di gedung Pari Convention Center (PCC) Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat pada Kamis (22/11) malam.

Komisi Pengkajian dan Peneliti MUI, Dr.Rida Hesti Ratnasari mengatakan, dalam penerbitan buku ini, MUI Pusat bersama MUI Provinsi Papua Barat berkolaborasi dalam menggali moderasi beragama Islam berbasis kearifan lokal di Papua Barat. MUI Provinsi Papua Barat memfasilitasi pengumpulan data lapangan (field work), sedangkan analisis data hingga penulisan laporan dilaksanakan oleh MUI Pusat. 

Penulis adalah Cahyo Pamungkas (LIPI), Rida Hesti Ratnasari (MUI) dan Teguh (Kejaksaan Agung RI) bersama Tim Editor Nadratuzzaman Hosen, Amirsyah Tambunan dan Rofiqul Umam Ahmad (MUI).  Tim peneliti adalah Cahyo Pamungkas, Rida Hesti Ratnasari dan Dudi Ramdani (MUI Papua Barat).
   
Dijelaskan Rida, penulisan buku berbasis riset ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menghimpun potensi kemajemukan Bangsa Indonesia.  Di antara berbagai kelompok dan aliran paham keagamaan, ditemukan pentingnya kehadiran kelompok masyarakat sipil (civil society) yang membantu merekat berbagai kelompok ini. 

Proses moderasi beragama bukan menggeser pokok-pokok ajaran agama, atau menyamarkan dan atau menghilangkannya.  Moderasi beragama membawa spektrum berbagai kelompok yang berseberangan menuju satu titik tengah win-win solution, menang-menang bersama, sebagai solusi, titik ini dikenal sebagai moment produktif, kepentingan lebih besar daripada kepentingan individu dan kelompok tertentu.
   
Jejak moderasi beragama Islam di Papua Barat digali melalui riset, telah berakar sejak sebelum abad ke-15. Terdapat  delapan versi sejarah masuknya Agama Islam di Papua Barat dan sepanjang sejarahnya berabad-abad tidak terjadi konflik keagamaan. 
   
Berikut ini jejak moderasi beragama di Papua Barat yang ditulis dalam buku tersebut, antara lain mushala di Pulau Lemon yang dipindahkan tiga kali, direlakan dengan kebesaran hati umat Islam menghargai kepentingan negara menggunakan lahan mushala untuk perkantoran dan gedung negara lainnya, hingga kini masih berdiri, menjadi masjid bernama Masjid Merdeka di  Manokwari.
   
Masuknya Ottow dan Geisler, penginjil pertama di Papua  Barat, pada tahun 1855, difasilitasi oleh Sultan Tidore bersama umat Islam yang berada di Papua Barat. 
   
Reaksi sebagian warga hampir menolak kedua misionaris, dilakukan peran mediasi oleh Sultan Tidore dan umat Islam pengikutnya, hingga diberikan kesempatan dan dipertemukan dengan warga untuk menunaikan tugas misinya. Relief pada dinding bersejarah di Pulau Mansinam menjadi bukti catatan sejarah ini.
   
Penghormatan terhadap guru misi atas jasa mengajarkan membaca, menulis dan berhitung, sekolah-sekolah yang dalam perkembangannya memiliki peserta didik muslim, guru-guru muslim dan pelajaran agama adalah agama Islam, tetap menggunakan nama Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan Katolik (YPKK), tanpa mengubahnya menjadi Yayasan Pendidikan Islam.
   
"Narasumber penelitian ini menyatakan ini bentuk penghormatan terhadap guru misi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada nenek moyang mereka dahulu. Jejak naskah kuna dan peninggalan sejarah Islam di Papua Barat ditemukan lebih dari 84 item menunjukkan bahwa tradisi tulis dalam pembelajaran Islam, telah ada sejak sebelum abad ke-15," jelasnya.
   
"Naskah dan peninggalan sejarah jejak moderasi Beragama Islam masih disimpan oleh sebagian ahli waris pendakwah Islam,"sambungnya.
   
Pilar Moderasi Beragama Islam di Papua Barat dibangun dengan falsafah satu tungku tiga batu, Agama Keluarga, Kepatuhan terhadap Pesan Nenek Moyang, Kebanggaan menyampaikan pesan budi luhur serta tradisi tulis naskah kuna dan peninggalan Islam.
   
Penulis dalam paparan dalam kegiatan Rakernas MUI memberikan rekomendasi sebagai berikut, pembangunan museum pemeliharaan naskah kuna dan peninggalan sejarah jejak moderasi Beragama Islam di Papua Barat, Buku Moderasi Beragama Islam Berbasis Kearifan Lokal di Papua Barat dapat dijadikan rujukan dan acuan untuk penyusunan modul pelajaran Agama Islam bagi anak usia dini, SD, SMP dan SMA.
   
"Penanaman moderasi beragama Islam sejak usia dini sebagai proses pembentukan karakter dasar generasi. Moderasi Beragama Islam  merupakan tiang penopang harmoni kehidupan umat beragama dalam negara kesepakatan (daarul mitsaaq) NKRI," tuntas Rida. (MUI)

Dana Otsus Habis 2021, Generasi Muda Diminta Tingkatkan Daya Saing

Posted: 23 Nov 2018 09:10 AM PST

Dana Otsus Habis 2021, Generasi Muda Diminta Tingkatkan Daya Saing
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengingatkan generasi yang akan datang terkait masa berlaku dana otonomi khusus (Otsus) yang dipastikan berakhir pada 2021 mendatang.

Generasi berikutnya diminta untuk bersiap-siap dengan berupaya meningkatkan daya saing serta profesional untuk menyokong pelaksanaan pembangunan di  provinsi ini. "Artinya, apa yang sudah gagal jangan diulang lagi. Tetapi perbaiki secara baik sehingga bisa membawa masyarakat Papua ke masa depan lebih baik".

"Intinya kesalahan yang dilakukan gubernur-gubernur era Otsus, generasi berikut harus berfikir lebih maju dan pintar. Kalian harus tunjukan bisa membangun provinsi ini," terang Lukas Enembe pada perayaan Hari Otonomi Khusus, di GOR Cenderawasih Jayapura, Rabu (21/11).

Enembe mengatakan, meski sejak adanya Otsus banyak keberhasilan yang dicapai, namun banyak pula yang mesti diperbaiki. Sehingga demikian, generasi akan datang diminta siap hanya menjalankan UU Otsus tanpa didukung pendanaan.

"Karena tantangan kedepan akan lebih kompleks dan krusial. Yang mana akhir-akhir ini negara-negara besar sedang perebutkan wilayah Pasifik termasuk Papua," ujarnya.

"Makanya sekarang rakyat tinggal memilih, apakah mau maju atau tidak? atau mau berkelahi terus? atau masih mau ribut-ribut terus? Semua tergantung rakyat Papua," jelas dia.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan 17 Tahun perjalan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua belum sempurna seperti yang diharapkan semua orang, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan. Salah satunya, Papua belum memiliki grand desain secara baik sejak awal.

Secara umum ia katakan, di era kepemimpinan Almarhum Jacobus Perviddya Solossa (Gubernur Papua tahun 2000), perjuangan keras untuk membangun Papua sudah dilakukan, dengan demikian masyarakat bisa merasakan pembangunan seperti jalan dan sebagainya.

Lahirnya Otsus di 2001 langsung membawa harapan baru bagi orang Papua untuk merubah dan menata dirinya menjadi lebih baik. Dimana, dengan dana awal sebesar Rp1 triliun pada 2002, Papua mulai dibangun kembali, diantaranya dengan membuka 11 ruas jalan sampai ke pedalaman.

Pembangunan Papua pun terus berjalan sampai dirinya memimpin untuk periode kali kedua, dimana dulunya dana Otsus 80 persen dikelola provinsi, kini dibalik menjadi dikelola kabupaten dan kota.

"Tetapi kembali lagi keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat Papua sendiri. Untuk itu, dimasa sisa kepemimpinan ini kami ajak seluruh masyarakat Papua untuk ikut membangun provinsi ini menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan," pungkas dia. (DiskominfoPapua)

Terima Rombongan Pemimpin Daerah di Maluku, Syafruddin Terbitkan Permenpan

Posted: 23 Nov 2018 08:49 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menerima audiensi rombongan Pemimpin Daerah di Maluku yang terdiri dari Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD se-Maluku di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (22/11).
 Syafruddin saat memerima rombongan Pemimpin Daerah Maluku di Kantor KemenpanRB Jakarta
Dalam kesempatan tersebut , Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menyampailkan hasil pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 di Provinsi Maluku.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Taher Hanubun,  Bupati Kepulauan Aru Johan Gonga, Bupati Buru Ramly Umasugi, Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon, Ketua DPRD Kota Tual Taufik Hamud, dan Ketua DPRD MTB Frengky Limber.

Menanggapi hal tersebut Syafruddin menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB (Permenpan) Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018.

"Kita menerbitkan Permenpan 61 untuk memperkuat Permenpan 37 sebelumnya, cuma Permenpan 61 ini lebih spesifik tentang formasi," kata dia.

Terbitnya Permenpan Nomor 61 Tahun 2018 itu sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

"Kita tahu bahwa dalam tes CPNS tahap pertama tidak sampai 10 persen (yang lulus), karena itu kita membenahi tapi tidak merobah Permenpan yang lama, tujuannya untuk menghasilkan ASN dengan kualitas terbaik," tambahnya.

Di tengah minimnya kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 dan untuk menjaga kualitas CPNS serta pengisian formasi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 61/2018.

Kebijakan tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS tahun 2018 tersebut telah ditandatangani oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 19 November 2018.

Regulasi ini juga diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan jumlah kelulusan peserta SKD CPNS serta terjadinya disparitas hasil kelulusan antar wilayah yang berpotensi tidak terpenuhinya formasi yang telah ditetapkan. (AlbertBatlayeri/BeritaSatu)

Pemprov Papua Tolak Indocopper Investama, BUMD Usulan Inalum

Posted: 23 Nov 2018 12:10 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menolak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentukan PT. Inalum yang belakangan diketahui sudah dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).

BUMD itu, menjadi salah satu poin yang ditolak Gubernur Papua Lukas Enembe, menanggapi beberapa keterangan yang termuat dalam proposal yang diajukan PT Inalum, terkait dengan divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia.

"Perusahan PT. Indocopper Investama  itukan sebelumnya dimiliki Aburizal Bakri yang kemudian dibeli oleh PT Freeport Indonesia. Sehingga jika Inalum menyodorkan proposal itu, maka sudah tak sesuai kesepakatan sebelumnya," terang Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menyampaikan penolakan secara terbuka di Timika, usai melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan PT Inalum, Kamis (23/11).

Gubernur Enembe mengatakan, pertemuan tersebut sebenarnya tindaklanjut dari pembahasan dengan pihak terkait di Jakarta, pada 12 November 2018 lalu. Sehingga melalui pertemuan ini diharapkan ada progres dari PT Inalum untuk menyepakati pembentukan, BUMD yang bakal menangani 10 persen saham bagi Provinsi Papua.

"Bahkan Pemprov Papua kan sudah menyiapkan nama BUMD dan sudah diserahkan kepada Menteri Keuangan sejak beberapa waktu lalu. Tetapi, kesepakatan tersebut ternyata diganti dengan tiba-tiba oleh PT. Inalum. Dimana mereka datang dengan proposal yang disodorkan dengan nama perusahaan daerah PT. Indocopper Investama," jelas Lukas.

"Makanya, saya dalam pertemuan itu sempat ribut dan keluar dari ruang rapat. Sebab saya berharap jangan membuat sejarah masa lalu yang tidak baik diulang kembali. Jangan bikin bodok (membodohi,red) kami orang Papua," tegas Enembe.

Enembe Kembali menegaskan agar pembentukan perusahaan BUMD yang menangani masalah divestasi saham 10 persen bagi Papua, harus dibahas ulang. Sebab jika PT. Inalum keberatan, mestinya disampaikan jauh-jauh hari sebelumnnya.

Ia pada kesempatan itu masih memberi waktu bagi PT. Inalum untuk memperbaiki proposal tersebut, namun wajib berpijak pada kesepakatan sebelumnya. Dimana Provinsi Papua akan membentuk BUMD sendiri yang akan menangani 10 persen saham Freeport.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerwa, SH dan SKPD terkait. (DiskominfoPapua)
Bagi ke WA Bagi ke G+