Updated News

Ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika Gelar Bakti Sosial di Nayaro

Ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika Gelar Bakti Sosial di Nayaro


Ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika Gelar Bakti Sosial di Nayaro

Posted: 22 Nov 2018 06:49 PM PST

Ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika Gelar Bakti Sosial di Nayaro
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Ikatan Alumni SMK Petra Yayasan Anu Beta Tubat (YABT) Mimika melaksanakan kegiatan Bakhti Sosial (Baksos) berbagi kasih bersama masyarakat di Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Rabu (21/11). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan reuni akbar yang akan direncanakan di tahun depan.

Ketua panitia pelaksana kegiatan Baksos di Nayaro, Ricky Lodarmasse dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Baksos yang dilakukan oleh ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika merupakan suatu kegiatan untuk berbagi kasih kepada sesama terlebih khusus bagi anak-anak SD Inpres Nayaro yang saat ini sangat membutuhkan motivasi pendidikan dan prilaku hidup sehat.

"Jadi kegiatan ini sebagai bentuk jalinan kasih kami kepada masyarakat Nayaro terlebih kepada siswa-siswi SD Inpres Nayaro, sehingga kelak mereka akan menjadi orang yang berguna bagi siapa saja," kata Ricky.

Menurutnya, dengan kehadiran ikatan Alumni untuk memberikan matovasi pendidikan dan kesehatan kepada siswa-siswi di SD Inpres Nayaro agar lebih semangat dalam bersekolah untuk menggapai cita-cita yang diimpikan sehingga kelak akan lahir generasi penerus Paulus Waterpauw dan Leonard Tumuka.

"Dengan belajar kita bisa mewujudkan cita-cita yang kita impikan menjadi orang yang berguna bagi daerah dan masyarakat," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Community Relaton PT Freeport Indonesia, narasumber dr. Herlina Soumilena, Dan Brigif 20/IJK Kostrad yang telah membantu dan mensukseskan pelaksaan kegaiatan baksos serta seluruh ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika yang hadir maupun yang tidak hadir karena kesibukan pekerjaan.

Sementara itu, perwakilan guru SD Inpres Nayaro Maikel Mitoro mengatakan, mewakili kepala sekolah SD Inpres Nayaro pihaknya menyambut baik kegaitan baksos yang dilakukan oleh Ikatan Alumni SMK Petra YABT Mimika yang telah datang dan berbagi kasih kepada masyarakat Nayaro terlebih khusus bagi siswa-siswi SD Nayaro.

"Kami sambut baik kegiatan Baksos ini," kata Maikel.

Ia mengungkapkan, ada keingingan besar dari anak-anak Nayaro untuk mengenyam pendidikan seperti anak-anak lain, tapi kurangnya perhatian pemerintah kepada Kampung Nayaro karena daerahnya berdekatan dengan area Operasinoal PT Freeport sehingga akses ke kampung tersebut sedikit susah dan bersyukur ada bantuan Kendaraan Bus dari PT Freeport sehingga masyarakat bisa melakukan aktifitas ke Timika untuk kegiatan Ekonomi dan lain-lain. Namun apabila ada keseriusan dari Pemerintah untuk memajukan pendidikan di pasti ada jalan.

"Kami ini terkendala akses kesini, tapi kalau ada koordinasi pasti bisa," ungkapnya.

Sementara itu dalam memberikan motivasi dr. Herlina Soumilena berpesan agar untuk menggapai cita-cita diperlukan motivasi dan kemauan yang tinggi. Karena dengan kemauan akan terbuka peluang untuk bersekolah melalui beasiswa yang diberikan oleh LPMAK dan kepedulian dari pihak Freeport untuk pendidikan putra-putri Amungme dan Kamoro termasuk Pemerintah.

"Harus ada kemauan, kalau tidak ada kemauan kita tidak bisa menggapai impian kita," katanya. (Ricky Lodar)

Ausilius You Klaim Masih Jabat Sekretaris Daerah Mimika

Posted: 22 Nov 2018 06:41 PM PST

Ausilius You Klaim Masih Jabat Sekretaris Daerah Mimika
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Dinilai pergantian jabatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng tidak sesuai dengan mekanisme, Ausilius You mengklaim dirinya masih sebagai Sekretaris Daerah (Sekda).

Ausilius You kepada wartawan saat melakukan  konfrensi pers di kediamananya di Jalan Poros SP 3, mengatakan bahwa meski pergantian jabatan merupakan kewenangan Bupati, tetapi harus melalui proses seleksi yang diawali dengan pembentukan tim serta mengumumkan terkait pejabat yang akan masuk dalam penyeleksiannya.

"Saya juga masih termasuk dalam penyeleksian itu. Berarti saya masih harus menjabat sampai dengan adanya hasil seleksi itu. Jadi sekarang saya katakan bahwa saya masih Sekda Mimika, karena Bupati mengganti saya tanpa memperhitungkan masa yang sempat dinonaktifkan. Apalagi saat mereka resmikan pergantian itu tanpa dihadiri saya. Mereka lantik siapa?, karena Ausilius tidak ada ditempat," ungkapnya saat melakukan jumpa pers di Rumah Jabatannya, Jalan Poros SP3, Kamis (22/11).

You mengaku bahwa ia telah menjabat sebagai Sekda Mimika selama lima tahun setelah dilantik tanggal 11 Oktober tahun 2013 hingga bulan November tahun 2018. Akan tetapi, selama menjalankan jabatan tersebut, Bupati sempat memberhentikan atau non aktifkan selama satu tahun dua bulan. Karena sempat diberhentikan, maka jabatan sekda yang efektif hanya selama tiga tahun delapan bulan.

"Berarti kalau sekarang Bupati mau seleksi jebatan sekda, maka harus menunggu satu tahun dua bulan lagi, karena saya sempat dinonaktifkan selama itu. Saya minta kalau memang Bupati mau berhentikan saya, maka harus melalui seleksi bukan dengan cara saya harus dipindahkan ke eselon IIB. Karena saya tidak mempunyai kesalahan," ungkapnya.

Ia meminta agar Bupati bisa melakukan pergantian pejabat bisa dilakukan berdasarkan prosedur yang benar. Sebab, ketika ia menjabat Sekda Pemkab Mimika melalui prosedur penyeleskian yang ketat tanpa melalui jabatan selaku pejabat pelaksana tugas (Plt). Dengan demikian, pemberhentiannyapun  harus melalui mekanisme yang baik dan benar.

Ia menjelaskan, jika  pada saat Bupati mengajukan usulan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Gubernur, tetapi harus disampaikan kepadanya. Sebab, dalam pengajuan yang disampaikan Bupati tersebut hanya mecantmkan alasan bahwa Ausilius telah menjabat selama 5 tahun dan tidak memperhitungkan satu tahun dua bulan yang dinonaktifkan.

"Itu berarti jabatan saya tidak bisa diturunkan. Jabatan saya bisa saja menjadi turun kalau saya pernah membunuh orang dan melakukan pelanggaran hukum dan keslahan lain yang melanggar jabatan saya. Kalau begitu saya dikenai sangsi disiplin dan diturunkan dari eselon IIA menjadi IIB," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pergantian jabatan yang dilakukan oleh Bupati tanpa adanya undangan fisik tertulis yang diberikan. Selain itu, pelantikan pejabat pengganti juga tanpa dihadirinya, karena ia sedang berada di Provinsi untuk melakukan koordinasi lanjutan terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Mimika bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua.

"Sebelumnya Bupati tidak pernah menginformasikan bahwa jabatan saya akan diganti. Saya sangat keberatan dengan keputusan ini. Beberapa waktu lalu, saat ada undangan dari Kemendagri Bupati menyampaikan kepada saya bahwa karena undangan tersebut berkaitan dengan Sekda, maka dipersilahkan pak sekda yang menghadirinya. Tapi sampai di sana mereka bicarakan persoalan saya telah menjabat selama lima tahun, tapi karatekernya tidak diperhitungkan," katanya.

Selanjutnya ia menjelaskan, pemberhentian jabatan sekda tidak bisa dilakukan melalui mutasi antar pejabat tinggi pratama,  karena berdasarkan ketentuan  pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah  bahwa jabatan Sekda setingkat dengan pejabat golongan IIA sekaligus salah satu pejabat golongan IIA di Kabupaten/Kota. Karena itu, jika jabatan  Sekda  dipindahkan ke jabatan yang lain, maka itu tidak termasuk mutasi.

Karenanya, sebagaimana dimaksud pada pasal 132, PP nomor 11 tahun 2017 melainkan demosi atau penurunan jabatan. Dalam hal ini, jabatan seroang Sekda tidak bisa turun eselon menjadi staf ahli, asisten,kepala dinas ataupun kepala dinas.

Mekanisme penurunan jabatan atau penempatan jabatan setingkat lebih rendah, diatur dalam ketentuan pasal 118 Undang- undang  nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), dalam hal ini seseorang pejabat pimpinan tinggi dapat ditempatkan pada jabatan pejabat setingkat lebih rendah melalui penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun, kemudian diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerja. Namun, jika tidak menunjukan perbaikan, selanjutnya dilakukan uji kompotensi untuk menentukan pejabat terkait harus dimutasi atau didemosi.

"Maksudnya saya harus diturunkan melalui seleksi dan jika dalam seleksi itu saya dinyatakan tidak perkompotensi, maka tetap diberikan kesempatan enam bulan untuk saya melakukan perbaikan. Setelah kompotensi saya tidak mampu mencapai apa yang diuji, maka akan diturunkan eselon 1 tingkat," jelasnya.

Dalam konfrensi pers tersebut, ia juga mengaku tidak pernah melakukan pengaduan kepada Komisi  Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pemberhentian yang dilakukan Bupati Omaleng.(Ricky Lodar)

Allo Rafra Nilai Dana Otonomi Khusus Papua Perlu Dievaluasi

Posted: 22 Nov 2018 06:37 PM PST

Allo Rafra Nilai Dana Otonomi Khusus Papua Perlu Dievaluasi
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Menyangkut tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah ada sejak tahun 2000. Masyarakat Papua terlebih khusus bagi masyarakat Kabupaten Mimika belum merasakan dan menikmati apa itu otsus, sebab anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat tidak semua terserap dengan baik untuk masyarakat.

Justru sebaliknya, anggaram tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang akibat dari tidak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut. Demikian diungkapkan oleh tokoh masyarakat (tomas) Mimika Athanasius Allo Rafra ketika ditemui di kediamannya di jalan Busiri, Kamis (22/11).

"Pemerintah memberikan Otsus bagi masyarakat Papua untuk menjalankan penyelenggara pemerintahan di Papua dengan baik dan masyarakat antusias menerima itu, tapi sejauh mana keberhasilan Otsus yang orang selalu katakan dana Otsus tidak sampai di masyarakat," kata Allo.

Allo menjelaskan, penggunaan anggaran Otsus oleh Pemerintah melalui program-program perlu disampaikan kepada masyarakat jumlah anggaran dan program apa yang akan dan telah dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui dan bersama-sama mengawasi program tersebut, namun terkesan penggunaan dana Otsus sangat tertutup dan  tidak transparan kepada masyarakat.

"Pemerintah daerah harus bisa menjelaskan dan menjabarkan kepada masyarakat bahwa anggaran dana Otsus tahun ini sekian dan digunakan untuk apa-apa, sebab masyarakat ini tidak tahu diperuntukkan untuk kampung tapi masyarakat tidak tahu itu," jelasnya.

Menurutnya transparansi merupakan suatu tindakan yang harus diambil oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya pengalahgunaan anggaran, mengingat anggaran yang diberikan untuk  memajukan kesejahteraan rakyat,  peningkatan pendidikan dan  kesehatan sehingga melalui program-program yang menyentuh kepada masyarakat harus jelas, serta melakukan evaluasi terkait program yang dijalankan.

"Masyarakat juga turut mengawasi jangan sampai ada korupsi dan sebagainya. Karena uang Otsus ini tidak bisa dibagi-bagi perorangan tapi harus dibuat dalam bentuk program yang menyentuh kepada masyarakat, jadi harus diperjelas program apa yang menggunakan dana Otsus," terangnya.

Sementara itu Pendeta Deserius  Adii, S. Th mengatakan, selama ini dirinya tidak mengetahui anggaran Otsus ada atau tidak dan digunakan untuk program apa. Sebab setiap pembangunan yang ada tidak pernah disebutkan Otsus.

"Kalau menyangkut dengan Otsus saya belum tahu secara pasti karena saya ini hanya hamba Tuhan," is kata Deserius Adii kepada wartawan di kantor DPRD Mimika.

Ia juga menambahkan, sejauh ini dirinya hanya mendengar anggaran Otsus sangat besar tapi diperuntukan untuk siapa, jangan sampai anggaran otsus yang ada dijadikan sebagai lahan korupsi.

"Orang bilang bilang dana itu dan ini tapi dana itu untuk siapa, apakah dana itu untuk anak jalanan atau gerakan-gerakan apa yang didukung oleh dana itu tapi koruptor yang makan sampai hari ini," tambahnya. (Ricky Lodar)

Generasi Muda Anti Miras Minta Tutup Penjualan Minuman Keras di Timika

Posted: 22 Nov 2018 06:33 PM PST

Generasi Muda Anti Miras Minta Tutup Penjualan Minuman Keras di Timika
TIMIKA, LELEMUKU.COM - Generasi Muda Anti Miras melakukan aksi demo damai di kantor DPRD Mimika, Provinsi Papua dan mendesak kepada pihak legislatif untuk menutup tempat penjualan dan pendistribusian miras di Mimika, karena semua kejahatan yang terjadi berawal dari miras.

Ketua Generasi Muda Anti Miras Pendeta Deserius Adii, S. Th dalam orasinya mengatakan, aksi demo di kantor DPRD Mimika sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah yang tidak pernah menutup miras di Timika, hingga banyak generas muda menjadi korban.

"Ini suara spontan rakyat meminta miras tutup mewakili masyarakat Mimika, Jadi miras ini merupakan suatu pemusnahan bagi generasi muda, jadi kami menuntut untuk mereka harus tegakkan dengan Pergub yang ada"  kata Pendeta Deserius Adii dikantor DPRD Mimika, Kamis (22/11).

Menurutnya, begitu banyak kejadian yang terjadi di Mimika berawal dari miras. Artinya dengan mengkonsumi miras bisa terjadi kecelakaan, perang, pembunuhan, dan tindak kriminal lainnya, namun tidak ada respon dari Pemerintah padahal sudah ada Pakta Integritas dari Gubernur Papua, Perda Miras dari Pemkab Mimika,  serta deklarasi anti miras yang merupakan komitmen bersama dan dihadiri oleh semua elemen baik dari TNi-Polri, Pemerintah, Toga, dan masyarakat.

Tidak ada respon untuk menyelamatkan generasi bangsa, membuat pihaknya  membentuk suatu gerakan anti miras  yang akan bersuara agar miras di tutup.

"Segala produk kejahatan di Papua terlebih khusus di timika berawal dari alkohol oleh sebab itu kami membentuk suatu gerakan anti miras yang akan bersuara mewakili Papua," terangnya.

Dirinya berharap agar miras di Mimika bisa dituntaskan, agar generasi muda yang dihidup di Mimika bisa bebas dari miras. Sejak dirinya hidup di Timika ia menilai miras sebagai jalan tol untuk menuju maut, jangan sampai banyak masyarakt meninggal karena miras.

Sehingga Pemerintah perlu menyikapi hal tersebut sebelum terlambat Untuk itu harapan kami miras itu kita harus hilangkan dan tuntaskan, sejak saya berada di Timika sampai saya kembali ke rumah Tuhan saya akan melawan miras. Seolah-olah miras ini sebuah jalan tol untuk memusnahkan generasi gara-gara miras.

Sementara itu Kabag Persidangan Setwan DPRD Mimika Widowati mengatakan, saat ini seluruh anggota DPRD Mimika sedang melaksanakan tugas kedinasan diluar TImika sehingga aspirasi yang disampaikan belum bisa diterima.

"Saya mewakili DPRD Mimika tidak bisa menerima aspirasi ini karena seluruh anggota dewan sedang berada diluar daerah," kata Widowati.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid via telpon menanggapi aksi demo  generasi anti miras mengatakan, pihaknya sependapat dengan generasi muda anti miras yang mengharapkan adanya ketegasan terkait miras di Timika.  Hanya saja aturan didaerah dalam hal ini Perda yang dibuat akan terbentur dengan peraturan yang dibuat oleh Mentri dan Keputusan Presiden.

Oleh sebab itu dirinya meminta kesadaran dari masyarakat untuk tidak mengkonsumsi miras. Dengan saran tersebut dengan yakin kedepan miras akan tutup di Mimika, karena tujuan dari penjualan miras un tuk keuntungan, kalau miras tidak dibeli oleh masyarakat maka dengan sendirnya miras akan tutup.

"Peraturan yang dibuat oleh Pemkab Mimika akan terbentur dengan peraturan yang ada diatasnya, jadi  kembali kepada kesadaran masyarakat  dari sisi agama," kata Saleh. (Ricky Lodar)

Dominggus Mandacan dan Ma'ruf Amin Buka Rakernas MUI IV 2018

Posted: 22 Nov 2018 03:07 PM PST

Dominggus Mandacan dan Ma'ruf Amin Buka Rakernas MUI IV 2018
WAISAI, LELEMUKU.COM - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) IV tahun 2018 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang mewakili pemerintah pusat, Kamis (22/11) malam di Gedung Pari Convention Center (PCC), Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.

Pembukaan dihadiri Ketua Umum MUI Pusat, Prof.Dr.KH.Ma'ruf Amin yang juga calon Wakil Presiden Nomor Urut 1,Wakil Kedubes Arab Saudi,Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol.Drs.Rudolf A.Rodja Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan pengurus MUI se-Indonesia.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan bahwa keberagaman budaya Indonesia menjadi salah satu penarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, terlebih lagi tempat wisata Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan luar Negeri.

"Oleh karena itu, Rakernas IV MUI tahun 2018 diselenggarakan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Dimana daerah ini memiliki budaya-budaya Islam, dengan format kultur daerah dari berbagai suku yang ada dan dapat dipersembahkan kepada semua untuk menyampaikan pesan kemanusiaan," kata dia.

Untuk itu, gubernur mengajak semua pihak untuk bersama-sama meneduhkan ukhuwah Islamiah dan mengawal NKRI dengan cara menjaga keberagaman Indonesia untuk semua.

Selanjutnya Ketua MUI Pusat, Prof.Dr.KH.Ma'ruf Amin dalam pidatonya menyampaikan syukur alhamdulillah,karena cita-cita menggelar Rakernas di Raja Ampat dapat terlaksana dengan baik.

"Semula kami meragukan, tetapi berkat dukungan Gubernur,Wakil Gubernur dan Bupati Raja Ampat,sehingga Rakernas dapat terlaksana. Mudah-mudahan Raja Ampat menjadi bumi yang dirahmati oleh Allah SWT," katanya.

Dikatakan Ma'ruf, hingga kini MUI masih tetap menjaga diri sebagai pelayan umat, penyatuhan umat dan menjadi mitra pemerintah. MUI terus menjaga umat dari pikiran menyimpang. Dan menjaga umat dari gerakan radikal. Menjaga umat dari kehalalan bagi makanan yang dikonsumsi dan lainnya.

Lewat kesempatan ini, Ma'ruf juga mengajak umat Islam untuk memperteguh ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah untuk Indonesia, menjadi satu bingkai kesatuan, dibawah Pancasila dan UUD 1945. Menghargai sesama anak bangsa, untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam menyambut Pilpres mendatang, Ma'ruf juga meminta umat untuk tetap menjaga prinsip-prinsip Islam,ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathaniyah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan. "Siapa pun yang dipilih,kita harus tetap menjaga hubungan keumatan," ujarnya.

Tak lupa,ia menyampaikan,apabila ia terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Jokowi,dirinya akan mundur dari jabatan sebagai Ketua MUI Pusat. Apabila tak terpilih, ia memohon maaf karena Rakernas IV ini menjadi momen terakhir dalam masa kepemimpinannya.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati mengatakan, MUI sebagai momen mengenalkan pariwisata Raja Ampat, agar semakin banyak yang mengunjungi tempat yang sudah di kenal di tingkat Nasional, bahkan dunia ini.

"Rakernas akan berlangsung dua hari,hari ke tiga akan saya ajak peserta Rakernas untuk berkeliling melihat keindahan Raja Ampat," tandasnya. (MUI)

Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim Sambut Dandim Labuha yang Baru

Posted: 22 Nov 2018 08:15 AM PST

Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim Sambut Dandim Labuha yang Baru
LABUHA, LELEMUKU.COM – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) Bahrain Kasuba beserta Wakil Bupati Iswan Hasjim, Kapolres AKBP Agung Setyo Wahyudi, SH. SIK, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe dan Dandim 1509 Labuha yang lama Letkol.Inf Joni Widodo S.Sos serta seluruh pimpinan SKPD Halsel menyambut kedatangan Dandim 1509 Labuha Kabupaten Halmahera Selatan yang baru Letkol.Inf Imam Kanafi,S.Sos,.MM

Kedatangan Imam Kanafi sekitar pukul 09.00 Wit, dari ternate dengan menggunakan pesawat Lion Air ATR 72-600. Dandim baru disambut dengan tarian khas daerah Soya Soya dan tradisi Adat Kesultanan Bacan yaitu Batijak Lecak di Bandara Oesman Sadik Labuha, Selasa (20/11).

Sebelum menjabat sebagai Dandim 1509 Labuha Letkol.Inf Imam Kanafi,S.Sos,.MM menjabat sebagai Dansecata Rindam 16 Patimura Ambon sedangkan Letkol.Inf Joni Widodo S.Sos akan mendapatkan tempat dan jabatan barunya yaitu sebagai Pabandya-1/Regdist Paban IV/Mintel Sintel TNI Mabes TNI di Jakarta.

Bupati Bahrain Kasuba serta Wakil Bupati Iswan Hasjim mengucapkan selamat datang kepada Dandim baru beserta Ibu di Kabupaten Halmahera Selatan.

"Selamat datang di Bumi Saruma,dan selamat bergabung bersama kami pemerintah daerah ,"ucap Bupati saat menyambut Kedatangan Dandim baru di ruang VIP.(DiskominfoHalsel)

Biaya Pengembangan Blok Masela Masih Dievaluasi SKK Migas

Posted: 22 Nov 2018 07:58 AM PST

Biaya Pengembangan Blok Masela Masih Dievaluasi SKK Migas
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan perusahaan minyak dan gas (Migas) Asal Jepang, Inpex Corporation telah menyelesakan kajian desain awal atau Pre-Front End Engineering Design (FEED) Blok Masela di Lapangan Abadi, Laut Arafura dan Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku.

Namun, sampai saat ini, kajian itu masih dievaluasi  oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait biaya yang diajukan untuk menggarap proyek tersebut.

"Lagi dilihat cost structure-nya. Kami lihat benar atau tidak angkanya," kata dia di Jakarta, Kamis (22/11).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Katadata, sebenarnya Pre-Feed yang diajukan Inpex sudah disetujui, tapi dengan beberapa catatan. Mereka harus memperbaikinya ketika masuk tahap FEED. Selain itu, Kementerian ESDM juga sudah membahas proposal pengembangan lapangan atau Plan of Development (PoD).

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengungkapkan besaran biaya pengembangan Blok Masela mencapai US$ 16 miliar.

"Blok Masela cost-nya US$ 16 miliar," kata dia dalam sarasehan dan diskusi nasional migas di Jakarta, Rabu, (8/8).

Jika dibandingkan dengan biaya sebelumnya, maka biaya pengembangan blok Masela sebesar US$ 16 miliar itu lebih tinggi daripada perkiraan awal. Tahun 2016 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan biaya Masela ditekan dari US$ 22 miliar ke US$ 15 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan dari Arcandra Tahar saat menjabat Menteri ESDM.

"Itu yang dilaporkan Pak Arcandra ke saya," kata Luhut di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Biaya sebesar US$ 16 miliar tersebut juga lebih tinggi dibandingkan yang diajukan Inpex dengan memakai skema terapung di laut (FLNG), nilainya mencapai US$ 14,8 miliar. Namun lebih rendah dari perhitungan awal jika kilang dibangun ke Aru maupun ke Tanimbar dengan investasi masing-masing sebesar US$ 22,3 miliar dan US$ 19,3 miliar.

Selama ini biaya pengembangan Masela juga memiliki berbagai versi. Salah satunya biaya proyek Masela yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bebebapa tahun lalu.

KSP pernah membuat perhitungan yang berbeda. Nilai investasi untuk skema FLNG sebesar US$ 18,2 miliar, sedangkan untuk skema kilang darat dan pipa ke Aru lebih rendah, yaitu US$ 13,25 miliar. Adapun, skema kilang darat dan pipa ke Tanimbar US$ 11,85 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menargetkan persetujuan proposal pengembangan (PoD) Blok Masela bisa diberikan tahun ini. Sedangkan, Inpex berjanji mengajukan PoD secepatnya setelah melakukan  studi penilaian risiko (study risk assessment), studi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), dan tahap klasifikasi lokasi potensial fasilitas produksi di darat untuk mendukung proyek Masela.

"Inpex janji cepat mengajukan yakni bulan depan, "  kata dia di Jakarta, Senin (29/10).

Selain mempercepat pengembangan Blok Masela. Pemerintah juga memberikan tambahan kontrak ke Inpex selama tujuh tahun. Sehingga target first gas-nya pada 2027 dapa tercapai.

Perpanjangan itu diberikan karena adanya perubahan skema pengembangan. Awalnya, Inpex Corporation, mengajukan pengelolaan menggunakan skema kilang apung di laut. Sedangkan pemerintah memutuskan menggunakan skema kilang di darat.

"Tujuh tahun sudah kami berikan," kata Djoko. (Albert Batlayeri)

Ramli Buka Kegiatan Peningkatkan Mutu Pendidik Sekolah Dasar di Pulau Taliabu

Posted: 21 Nov 2018 10:50 PM PST


Ramli Buka Kegiatan Peningkatkan Mutu Pendidik Sekolah Dasar di Pulau TaliabuBOBONG, LELEMUKU.COM –  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar kegiatan peningkatan mutu pendidik pada tenaga kependidikan untuk pendidikan sekolah dasar,  Rabu  (21/11)

Wakil Bupati Pulau Taliabu, Ramli dalam sambutannya mengatakan anak adalah mata rantai kehidupan, karena merekalah generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini.

"Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap program pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari sejak anak usia dini yang bertanggungjawab terhadap pengasuhan pembelajaran yang mengoptimalkan berbagai potensi kecerdasan yang menunjang tumbuh kembang anak secara menyeluruh," katanya.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah, Sehat Umagap SE, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk mengindentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di sekolah.

"Meningkatkan mutu serta kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Sekolah Dasar, sehingga dalam proses pembelajaran dapat bermanfaat bagi penerus bangsa ," jelasnya.

Turut hadir pada kegiatan itu, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Salim Ganiru, Kabag Tata Pemerintahan , Amrul Badal,SH ,  Kabag  Kesra Mansu  Mudo, Kasat Pol PP , Haruna Masuku, dan mewakili bagian bidang pendidikan Darmanto S, Pd, serta seluruh peserta dari Guru SMP, SD maupun TK Paud. (HumasTaliabu)

Pemkab Dukung Tim Survei Objek Pemajuan Kebudayaan di Pulau Taliabu

Posted: 21 Nov 2018 10:43 PM PST

Pemkab Dukung Tim Survei Objek Pemajuan Kebudayaan di Pulau Taliabu
BOBONG, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) mendukung sepenuhnya langkah yang dilaksanakan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Pulau Taliabu Tahun 2018 yang saat ini telah dilanjutkan dengan Fokus Group Discussion (FGD) sekaligus pembentukan Tim Survei objek pemajuan kebudayaan untuk pengisian Borang yang di pimpin Plt. Sekda Pulau Taliabu dan Ketua Tim Prov. Dosen Unkhair bapak Dr.Ridha Ajam, M.Hum.

Hal ini dikatakan oleh Bupati Pulau Taliabu Hi. Aliong Mus, melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abdul Kadir Nur Ali, bahwa bupati sangat mendukung objek pemajuan kebudayaan di masing-masing daerah sangat penting dalam menentukan strategi pemajuan kebudayaan nasional.

Karena itu dia mendorong agar Pemda bisa segera menyelesaikan PPKD. Karena PPKD itu merupakan implementasi undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang meminta Pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota kini untuk dapat  mengajukan pokok-pokok pikiran kebudayaan dari khazanah khas daerahnya.

"Tantangannya, kita harus menyelesaikan secepatnya, agar Pulau Taliabu bisa ikut serta dalam Kongres Kebudayaan di bulan November nanti," kata Kabag Humas dan Protokolers Setda Pulau Taliabu Abd. Kadir Nur Ali.

Menurutnya, Bupati, menilai isu terpenting dari strategi pemajuan kebudayaan adalah kepemilikan. Untuk itu, mekanisme penyusunan strategi kebudayaan dimulai dari masyarakat yang memahami budaya local sebagai bentuk kearifan local baik masih berjalan ataupun telah dilupakan generasi muda.

"Jangan terlalu rumit. Jangan dijadikan beban. Bukan tebal tipisnya PPKD yang menjadi ukuran. Tetapi identifikasi yang benar-benar ada di masing-masing desa. Tetapi bagimana hal ini bisa diwujudkan. Apalagi, bentuk budaya Pulau Taliabu itu masih mempunyai perbedaan atara pesisir utara dan selatan," pesan Bupati melalui WA Kabag Humas.

Dia menekankan, yang terpenting dalam strategi pemajuan kebudayaan adalah arah dasar pemajuan kebudayaan yang berasal dari potensi di masing-masing daerah. Karena sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia berpotensi besar dalam mempengaruhi peradaban dunia. (HumasTaliabu)

Aliong Mus Hadiri Seminar Nasional Sinergi Pengelolaan Resiko Bencana

Posted: 21 Nov 2018 10:16 PM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelar seminar nasional mengenai 'Sinergi Pengelolaan Resiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana'. Kegiatan ini  dilaksanakan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).

Bupati Pulau Taliabu Hi. Aliong Mus, turut hadir juga dalam seminar tersebut, dimana menurutnya bahwa seminar ini digelar guna meningkatkan kesadaran pemerintah daerah terhadap ancaman bencana yang bisa terjadi kapan pun.

Dan acara itu, dihadiri oleh para kepala daerah atau perwakilannya yang berasal dari wilayah rawan bencana yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga, para kepala atau perwakilan daerah bisa mengimplementasikan program dalam mengelola risiko kebencanaan yang mengancam warga Indonesia.

"Wilayah Indonesia termasuk Pulau Taliabu sangat rentan terhadap berbagai ancaman bencana sehingga perlu persiapan yang matang untuk mengantisipasinya,"katanya

Apalagi, lanjutnya, letak geografis Indonesia berada dipertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Indo Asia, Lempeng Indo Australia dan Lautan Pasifik dan juga berada di wilayah Ring of Fire.

"Sehingga potensi bencana mulai dari gempa bumi, tsunami hingga likuifaksi dapat mengancam kapanpun. Apalagi bencana seringkali menelan korban jiwa. Oleh karena itu, Kementerian PUPR mengundang sejumlah pemateri guna mengupas tuntas masalah bencana gempa bumi dan upaya agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir," papar dia.

Sejumlah pemateri yang berpengalaman di bidangnya dihadirkan dalam acara seminar. Mereka adalah ahli kebencanaan dan pemetaan bencana dosen ITB Prof. Dr. Ir Masyhur Irsyam dan Prof I Wayan Sengara, peneliti tsunami dari LIPI Dr. Danny Hilman Widjaja. Setditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Tata Ruang & Agraria Dr. Andi Renald, ST, MT, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Prof. Ir Arief Sabaruddin, CES, peneliti dari UGM Ir. Ikaputra, M.Eng., Ph.D, Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Suprijanto, ST, MT. (HumasTaliabu)

Hadapi Seleksi CPNS, Pemkab Pulau Taliabu Minta Putra-Putri Daerah Semangat Belajar

Posted: 21 Nov 2018 10:05 PM PST

Hadapi Seleksi CPNS, Pemkab Pulau Taliabu Minta Putra-Putri Daerah Semangat Belajar
BOBONG, LELEMUKU.COM - Pemerintah resmi telah mengeluarkan aturan terkait sistem perengkingan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PAN dan RB Nomor 61 Tahun 2018, Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018

Dalam aturan tersebut terdapat aturan pada pasal 3 poin a sampai d nilai kumulatif SKD paling rendah 255 dan di pasal itu juga pada huruf e sampai g  nilai kumulatif SKD paling rendah 220 untuk daerah Papua dan formasi medis dan tenaga guru.

Dengan aturan baru ini, Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) Hi. Aliong Mus, melalui Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abd. Kadir Nur Ali, meminta kepada para putra-putri daerah yang masuk dalam nilai kumulatif SKD paling rendah 220 untuk tetap semangat dan belajar agar bisa bersaing.

"Bupati minta agar tetap belajar dan Bupati tetap masih meminta keringan terhadap Menpan-RB," katanya.

Bahkan, Bupati Pulau Taliabu berencana akan mendatangi lagi kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), untuk mengajukan beberapa permintaan. Karena, Pulau Taliabu masih memerlukan ASN yang begitu banyak.

"Rencana bupati masih akan mendatangi Menpan-RB sebelum kembali ke Taliabu,"paparnya.

Ketika ditanya terkait dengan polemic lokasi test? Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abd. Kadir Nur Ali mengaku kalau Bupati telah memerintah sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Pulau Taliabu, Danial Hamid, bahwa apapun yang terjadi test ulang harus berlangsung di Pulau Taliabu.

"Bupati minta test di Pulau Taliabu bukan diluar pulau Taliabu,"katanya.

Bahkan dirinya mengaku, adanya usulan test akan berlangsung di Kota Ternate, namun usulan itu tidak bisa di akomodir oleh bupati. Karena, Bupati menginginkan test tetap berlangsung di Pulau Taliabu terbuka dan transparansi. Selain itu juga menyangkut anggaran bagi peserta akan membengkak bila test di luar daerah.

"Bupati pertanyakan kenapa harus ada test di luar daerah, Pulau Taliabu juga mampu melaksanakan test CPNSD dan bisa menghasilkan lulusan, kendati tidak seperti yang diharapkan,"kilahnya. (HumasTaliabu)

Aliong Mus Hadiri Rakornas dan Evaluasi P3MD di Jakarta

Posted: 21 Nov 2018 09:57 PM PST

Aliong Mus Hadiri Rakornas dan Evaluasi P3MD di Jakarta
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) Hi. Aliong Mus, akan menghadiri undangan Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 (Rakornas dan Evaluasi P3MD), di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (14/11) pagi.

Rakornas yang rencananya akan dibuka Presiden RI Joko Widodo dan dihadiri sejumlah menteri cabinet dan gubernur, walikota dan para Bupati.  Agenda rapat koordinasi ini merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Hal ini diungkapkan oleh Kabag Humas dan Protokoler Setda Pulau Taliabu Abd. Kadir Nur Ali sebagaimana dalam kutipan urat menteri Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tujuan dari Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional ini adalah untuk mendorong percepatan penyaluran Dana Desa bagi Kabupaten/Kota yang belum menyalurkan Dana Desa.

Selain itu Rakor ini juga bertujuan sebagai evaluasi dan Indentifikasi hambatan-hambatan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018. Selain itu juga kebijakan padat karya Tunai Desa untuk menggerakkan ekonomi desa dan daerah.

Dalam agenda rakor ini,  narasumber yang akan menyampaikan agenda acara yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Desa, PDTT, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen PPMD Kemendes, Dirjen Binas Pemdes Kemendagri, BPKP-RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Satga Dana Desa, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangumam Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(HumasTaliabu)
Bagi ke WA Bagi ke G+