Updated News

Kodim Tidore dan Polres Halteng Sosialisasi UU Lalulintas di Tilope

Kodim Tidore dan Polres Halteng Sosialisasi UU Lalulintas di Tilope


Kodim Tidore dan Polres Halteng Sosialisasi UU Lalulintas di Tilope

Posted: 04 Nov 2018 08:27 AM PST

Kodim Tidore dan Polres Halteng Sosialisasi UU Lalulintas di Tilope
WEDA, LELEMUKU.COM - Kodim 1505/Tidore menggandeng Satlantas Polres Halteng guna menyelenggarakan sosialisasi Undang-Undang Lalulintas dalam pelaksanaan kegiatan sasaran Non Fisik TMMD Ke-103 yang dilaksanakan di Kantor Desa Tilope Kec. Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah pada Jumat (02/11).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pasiter Satgas Kapten Inf Joko Saeranto, Dan SSK Satgas Kapten Inf Andi Purwanto serta pemateri Brigadir Fadil S dan Bripda Firmansyah dari Satlantas Polres Halteng serta diikuti oleh 45 warga Desa setempat.

Dalam kesempatan tersebut pemateri menyampaikan aturan lalulintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dimana dalam UU tersebut diatur berbagai aturan yang mengikat berkaitan dengan tata cara berlalulintas  maupun penggunaan jalan raya dan angkutan, hal tersebut ditujukan untuk keamanan dan keselamatan dalam berlalulintas.

Saat ini ketaatan dan kesadaran berlalulintas masih sangat rendah dimana masih banyak pengendara yang tidak patuh rambu lalulintas dan tidak menggunakan helm yang berakibat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalin yang turut menjadi salah satu menyumbang angka kematian yang tinggi.

Selain itu dalam kesempatan tersebut pemateri manyampaikan bahwa saat ini pihak Kepolisian khususnya Satlantas di Seluruh Indonesia sedang melaksanakan Operasi Zebra 2018 yang akan berlangsung dari tanggal 30 Oktober hingga 15 November mendatang, oleh karenanya kami menghimbau masyarakat untuk melengkapi surat-surat kelengkapan kendaraan termasuk pengendara. (Penrem152)

UMP 2019 di Provinsi Papua Sebesar Rp3.240.900

Posted: 04 Nov 2018 08:21 AM PST

UMP 2019 di Provinsi Papua Sebesar Rp3.240.900
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3.240.900, yang bakal efektif mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan.

Penetapan UMP terbaru sebagaimana surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 561/12218/SET, tertanggal 20 Oktober 2018

"UMP sudah ditetapkan pada Senin lalu. Dimana penetapan UMP ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78  Tahun 2015 tentang Pengupahan," terang Kepala Dinas Tenaga  Kerja  Provinsi Papua Yan Piet Rawar, di Jayapura, Rabu (31/10).

Kenaikan UMP 2018 menurut Yan, mengalami kenaikan 8,03 persen dari UMP tahun 2018 senilai Rp3.000.000.

Penetapan upah terbaru itu juga, sambung dia, sudah lewat pembahasan bersama pihak terkait, sehingga dengan penyampaian ini diharapkan agar perencanaan anggaran atau program kegiatan tahun depan, dapat disesuaikan dengan upah terbaru itu.

Dia berharap dengan ditetapkannya upah terbaru itu, dapat disesuaikan oleh pemerintah kabupaten dan kota, menetapkan upah minimum di masing-masing wilayahnya.

"Apakah nanti mengikuti dengan upah yang diterbitkan provinsi atau lebih maka itu kami serahkan kepada kabupaten dan kota. Intinya kita menerbitkan acuan untuk diikuti oleh kabupaten dan kota..

"Namun kita berharap pimpinan perusahaan, baik BUMN dan BUMD serta swasta lainnya, supaya bisa menyesuaikan dengan UMP terbaru. Yang pasti wajib mematuhi  keputusan Gubernur dan ini wajib dilaksanakan oleh semua  pihak yang menggunakan tenaga kerja," kata dia. (DiskominfoPapua)
Bagi ke WA Bagi ke G+