Updated News

Muhamad Taher Hanubun Tutup Gala Desa 2018 di Stadion Maren Langgur

Muhamad Taher Hanubun Tutup Gala Desa 2018 di Stadion Maren Langgur


Muhamad Taher Hanubun Tutup Gala Desa 2018 di Stadion Maren Langgur

Posted: 13 Nov 2018 06:37 PM PST

Muhamad Taher Hanubun Tutup Gala Desa 2018 di Stadion Maren LanggurLANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku Drs. Muhamad Taher Hanubun menutup dengan resmi Gala Desa 2018 di Stadion Maren Langgur Maluku Tenggara pada Sabtu (10 /11).

Dalam Sambutan Bupati Taher dikatakan olahraga di Maluku Tenggara harus dibantu penuh oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) karena Kepulauan Kei banyak melahirkan atlet-atlet tercepat di Asia Tenggara.

"Salah satunya bernama Agus Ngamel. Beliau adalah salah satu pelatih fisik terbaik di Indonesia," kata dia.

Olahraga menurut Bupati, adalah fairplay sportmanship atau yang saling mengakui baik menang atau kalah.

"Yang menang tidak Boleh sombong dan yang kalah tidak boleh kecil hati harus saling manghormati dan saling menjaga sportifitas olahraga tingkat tinggi dan team yang menang siap di seleksi untuk mewakili Maluku Tenggara dalam Pekan Olaraga Propinsi Maluku yang akan datang,"ujar Bupati.

Harapan Bupati di Gala Desa ini akan muncul atlit-atlit baru yang suatu saat bukan hanya mewakili Maluku tetapi mewakili Indonesia di ajang yang lebih Tinggi.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada para Wasit. 

"Kalau tanpa Wasit kita tidak memainkan pertandingan ini," kata dia.

Penutupan Gala Desa, 32 desa menyisakan dua tim terbaik yang berlaga di final Gala Desa 2018 yaitu Danar Sare Fc vs Ohoider Tutu Fc dan yang keluar sebagai pemenang yaitu Danar Sare Fc.

Penyerahan hadiah Pada pemenang Lomba Gala Desa. Turut hadir dalam penutupan Gala Desa tersebut adalah  Asisten 1 deputi Pendidikan Olaraga Dr. Arman Hugri M.Pd Dan Kepala SKPD Se-Maluku Tenggara,Komandan Kesatuan  TNI dan POLRI serta  Masyarakat Maluku Tenggara. (DiskominfoMalra)

BPKP Gelar Workshop Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa di Halsel

Posted: 13 Nov 2018 06:26 PM PST


LABUHA, LELEMUKU.COM – Workshop Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa Dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia resmi dibuka Bupati Halsel Bahrain Kasuba pada Kamis (8/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati ini, dihadiri Wakil Bupati Iswan Hasjim, Anggota Komisi XI DPR RI DR. Ahmad Hatari, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan (DPK) Daerah Wilayah III Iskandar Novianto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Indra Khaira Jaya, mewakili Kapolda Malut AKBP Masrur, Unsur Forkopimda, Pimpinan SKPD, Para Camat dan Kepala Desa Se- Kabupaten Halsel.

Dalam sambutannya Bupati Halsel Bahrain Kasuba menyampaikan bahwa workshop ini merupakan kegiatan yang sangat strategi bagi pembangunan nasional khususnya bagi daerah Halmahera Selatan yang diketahui memiliki rentan kendali yang cukup besar dengan adanya 249 desa di kabupaten Halsel.

"Dengan adanya 249 desa di Halsel, perlu adanya perhatian dari BPKP sehingga dapat mempermudah seluruh akses di Maluku Utara khususnya Halsel," katanya

Bahrain berharap para peserta bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh materi workshop yang nantinya dipaparkan pemateri

"Pemerintah daerah juga mendukung program BPKP tersebut," jelasnya

Kemudian DR Ahmad Hatari selaku anggota Komisi XI DPR RI yang juga sebagai narasumber memberikan arahan kepada para kepala desa agar dapat menggunakan dana desa dengan sebaik-baiknya dan penyampaian materi terkait kebijakan serta fokus pemeriksaan keuangan daerah dan desa.

Dilanjutkan pemaparan tentang pengawalan akuntabilitas keuangan desa oleh Iskandar Novianto serta KBP Masrur terkait pengawasan atas pelaksanaan dana desa.

Acara diakhiri dengan pemberian plakat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Malut kepada Bupati Halsel, Anggota Komisi XI DPR RI, Mewakili Kapolda Malut dan DPK Wilayah III dan penyerahan plakat dari pemerintah daerah kepada para pemateri workshop. (DiskominfoHalsel)

Iswan Hasjim Tutup Motoprix Open Tournament Saruma Cup Race 2018

Posted: 13 Nov 2018 12:39 PM PST

Iswan Hasjim Tutup Motoprix Open Tournament Saruma Cup Race 2018
LABUHA, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) Iswan Hasjim pada Minggu (4/11) menutup dengan resmi Motoprix Open Tournament Saruma Cup Race Tahun 2018 yang dilaksanakan di Sirkuit non permanen Jalan Raya Labuha – Tomori.

Acara penutupan ini dihadiri oleh Ketua IMI Provinsi maluku utara Glen Sangaji, Sekertaris IMI Provinsi Malut
Abdurahim Ahmad, Ketua Harian IMI Provinsi Malut H.Jekson D.Briving, Ketua Korwil IMI Halsel Umar H.Soleman, Ketua Panitia Dahrun Kasuba, Forkopimda Halsel, dan para Pimpinan SKPD.

Dalam sambutannya, Iswan Hasjim mengatakan bahwa kejuaraan seperti ini telah diselenggarakan 3 (tiga) kali di Kota Labuha. Setiap pelaksanaanya terlihat sangat tinggi antusias masyarakat untuk menyaksikannya.

"Masyarakat khususnya di Kota Labuha sangat antusias terhadap turnamen balap, ini menunjukam masyarakat kita adalah masyarakat yang dinamis," katanya.

Iswan mengatakan tingginya antusias masyarakat terhadap olahraga ini perlu ada perhatian khusus guna melengkapi segala kekurangan – kekurangan fasilitas sarana olahraga. Menurutnya olahraga balap motor ini perlu lintasan atau sirkuit yang harus dibangun.

"Ditahun 2019 nanti Halsel akan memiliki sirkuit atau lintasan khusus balapan motor permanen dan gelanggang olahraga (GOR) yang telah disetujui oleh DPRD Halsel," ujar Iswan.

Dia menambahkan bahwa pembangunan sudah dimulai ditahun 2018 ini, dan tentunya akan menjawab semua antusias dan respon masyarakat terhadap perkembangan olahraga di Halsel.

Menurutnya dengan adanya turnamen ini dapat menjadikan ajang menggali potensi dan meraih prestasi di bidang otomotif.

"Selama perlombaan kita telah disuguhkan dengan ketangkasan, keuletan, kegigihan, dan skill oleh para pembalap lokal maupun pembalap luar Halsel. Saya berharap agar para pembalap dapat meraih prestasi yang gemilang agar dapat mengharumkan nama pribadi ataupun atas nama daerah masing – masing," ungkapnya

Kejuaraan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti Sebanyak 17 tim se Provinsi Maluku Utara dan dibagi dalam 22 kelas yang dilombakan salah satunya kelas 150 cc 4 Langkah Mix Tune Up Sedded MP1 yang dimenangkan oleh Herman Bass dari Babang Raya Racing Team Kabupaten Halmahera Selatan yang juga memenangkan Kelas

125 cc 4 Langkah Mix Tune Up Sedded MP2 sekaligus Babang Raya Racing Team keluar sebagai juara Umum Kategori Open dan Kategori Lokal dengan total point 75 sesuai surat keputusan Panitia Motoprix Open Tournament Saruma Cup Race 2018. (DiskominfoHalsel)

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Halsel Gelar Sosialisasi

Posted: 13 Nov 2018 12:35 PM PST

Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Halsel Gelar Sosialisasi
LABUHA, LELEMUKU.COM – Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Saruma Sejahtera Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar sosialisasi dan penyampaian laporan kinerja keuangan BPRS Saruma Sejahtera tahun 2018 di Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (7/11).

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sofyan Bachmid, Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Fatma Usman Syah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Marten Puka Puka, Direktur Utama BPRS Saruma Rustam Muchdar serta para pimpinan dan Staf BPRS.

Rustam Muchdar selaku Dirut BPRS Saruma Sejahtera menyampaikan bahwa mereka siap melayani dan bermitra dengan Pemerintah Daerah.

"Daerah memiliki sebanyak 98 persen saham di BPRS jadi pada prinsipnya ini adalah bank milik daerah, milik bapak ibu sekalian", ungkapnya.

Dirinya melanjutkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan BPRS Saruma Sejahtera diperlukan kesadaran dari masyarakat Halsel dimulai dari pegawai dalam lingkup Pemda sendiri.

"Terkait honor yang akan dipercayakan kepada kami, Insya Allah pihak BPRS akan amanah dalam menjaga dan mengawal honor dari bapak ibu sekalian" lanjutnya.

Pada kesempatan itu pula, dirinya menjelaskan tentang mekanisme kerja dari BPRS yang mengolah sumber dana yang berasal dari tabungan dan deposito kemudian di pooling dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

"Untuk jasa-jasa diantaranya wakalah, hiwalah, kafalah dan qardul hasan yang kami dapat adalah biaya administrasi" jelasnya.

Saat ini BPRS sedang mengupayakan agar bisa masuk dalam jaringan ATM bersama untuk memudahkan para nasabah dalam bertransaksi. (DiskominfoHalsel)

Bahrain Kasuba Buka Open Tournament Pemuda Bori Cup

Posted: 13 Nov 2018 12:24 PM PST

Bahrain Kasuba Buka Open Tournament Pemuda Bori Cup
LABUHA, LELEMUKU.COM - Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), H.Bahrain Kasuba membuka Open Tournament Pemuda Bori Cup di Lapangan Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur, Senin (12/11).

Turut hadir dalam pembukaan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Halsel H. Nurlela Muhammad, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kapolsek Bacan Timur, Serta Masyarakat Desa Bori.

Mengawali sambutan Bupati Halsel memberikan apresiasi buat Pemuda Desa Bori yang telah menggelar Open Turnamen Pemuda Bori Cup ini .

"Semoga dengan Open Turnamen ini bisa mempererat hubungan silaturahmi yang dimana terdapat kesenjangan di Desa Bori tersebut," Pungkasnya.

Dirinya berharap agar Seluruh penonton dapat memberikan dukungan kepada timnya masing-masing dengan menjunjung tinggi sportivitas tanpa ada kekerasan dan hal-hal yang bisa merusak sendi-sendi persatuan yang terkandung dalam semangat sportiitas itu sendiri.

Dengan kesempatan yang sama pula, Kepala Desa Bori Meksen Miskin dalam sambutannya mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemuda Desa Bori yang telah melaksanakan Turnamen ini dengan tujuan bagaimana melakukan sebuah rekonsiliasi karna terjadi kesenjangan di Desa Bori.

"Kami berharap agar bagaimana kita di persatukan kembali dalam sebuah komitmen untuk kemajuan Desa Bori dan Halsel secara umum," kata Kasuba.

Sebagai Pemerintah Desa kami himbaukan kepada seluruh Masyarakat Desa Bori agar mulai hari ini dan seterusnya sepanjang perjalanan pertandingan berlangsung dan tentunya kita pasti kedatangan banyak tamu dari luar baik penonton maupun pemain.

"Untuk itu mari kita menyambut mereka dengan sikap yang baik sehingga sepanjang turnamen ini berlangsung tidak ada sesuatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam proses pertandingan berlangsung," harapnya.

Sementara itu, Muslim Rahyan selaku Ketua Panitia Open Tournament Pemuda Bori Cup saat di wawancarai menyampaikan bahwa peserta yang mengikuti pertandingan ini sebanyak 58 tim dari beberapa kecamatan mulai dari Bacan Timur, Bacan Timur Tengah sampai Bacan Timur Selatan dengan tujuan untuk memberikan salah satu kearifan lokal dalam hal ini sepak bola di Desa Bori pada khususnya dan Haksel pada umumnya.

"Semoga dengan pertandingan ini pemuda bisa mengembangkan minat dan bakat untuk kemajuan Desa Bori kedepannya," harap Rahyan.(DiskominfoHalsel)

Said Assagaff Latik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku

Posted: 13 Nov 2018 12:16 PM PST

Said Assagaff Latik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku
AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff melantik Tim Peningkatan Ekspor Provinsi Maluku yang bertugas untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor, sekaligus membuka kegiatan Gathering Export di Kota Ambon pada Kamis (8/11).

"Tim ini diharapkan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama para pelaku ekspor," ungkap Assagaff.

Dikatakan, merosotnya kinerja ekspor Maluku selama beberapa tahun terakhir telah berdampak pada penurunan daya saing regional, meskipun pelbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing sudah dilakukan pemerintah.

"Hal yang sama juga telah dilakukan oleh pelaku usaha melalui usaha-usaha efisiensi dan peningkatan produktivitas. Namun demikian, upaya-upaya tersebut dipandang belum membawa hasil yang memuaskan," ujar Assagaff.

Assagaff menyebutkan, permasalahan-permasalahan mendasar yang menjadi faktor merosot dan berkembangnya ekspor dan daya saing di Maluku, antara lain, pertama, masalah tantangan geografis Maluku.

"Luasnya kepulauan Maluku secara otomatis membuat konektivitas dan aksesibilitas pada sentra-sentra produksi menjadi sangat berat dan mahal.

Faktor lain, menurut Assagaff, terkait dengan geografis Maluku yang berciri kepulauan serta terbatasnya anggaran yang mengakibatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor di daerah ini masih minim.

"Ketiga, upaya deregulasi beberapa peraturan di bidang transportasi masih menghadapi kendala dan hambatan, karena belum sinkronnya peraturan baik secara horinsontal (lintas K/L)," sebut Assagaff,

Selain itu, proses pengangkutan komoditi atau produk ekspor dari sentra produksi menuju pelabuhan masih menghadapi kendala teknis di lapangan.

"Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan ekspor juga masih dikeluhkan pelaku ekspor," ucapnya.

Keempat, perlunya peningkatan kapasitas masyarakat yang ada pada sentra-sentra produksi serta pelaku-pelaku usaha untuk memiliki pengetahuan, keterampilan atau kreativitas guna peningkatan hasil produksi dan kualitasnya.

Lebih jauh dia katakan, berdasarkan hasil diskusi dan survei lapangan oleh instansi terkait dengan beberapa pelaku ekspor, permasalahan pokok yang dihadapi para pelaku ekspor diantaranya, masalah biaya (cost), Waktu (time) dan layanan (services).

"Ketidaksinkronan regulasi atau peraturan (pusat-daerah dan lintas sektor), keamanan transportasi, dan proses dokumentasi barang yang belum berbasis IT, telah menciptakan biaya tinggi dalam proses pengiriman barang," terangnya.

Sedangkan birokrasi ekspor, keterbatasan armada kapal dan belum sinkronnya jadwal pengangkutan, serta akses menuju pelabuhan dari sisi hinterland, dinilainya, juga menjadi penyebab tidak efisiennya proses pengangkutan komoditi ekspor dan memperpanjang waktu pengiriman barang.

"Demikian halnya dengan keterbatasan area konsolidasi barang menjadi penyebab permasalahan di sisi layanan pelabuhan," bebernya.

Untuk itu, pelantikan Tim Peningkatan Ekspor Maluku ini, disebutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah bersama instansi vertikal lainnya untuk bahu membahu dan bekerja sama untuk mendorong peningkatan ekspor Maluku.

"Tim ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi para pelaku ekspor dan mampu membuat perubahan terutama memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang akan melakukan ekspor dari Maluku," paparnya

Berkaitan dengan Gathering Ekspor yang dilakukan, Assagaff berharap dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Tim Peningkatan Expor yang sudah dilantik.

"Kegiatan ini sangat strategis, selain dihadiri peserta dari kalangan pejabat atau instansi terkait, para ekportir maupun para narasumber dari kalangan profesional, akademisi dan paraktisi untuk berdiskusi atau bertukar pikiran dan berbagi pengalaman sekaligus membangun jaringan strategis guna percepatan peningkatan ekspor produk-produk dari Maluku di level regional, nasional maupun internasional harus dimanfaatkan baik oleh tim sehingga tujuan kita membangkitkan ekspor menuju Maluku jaya, dapat terwujud," tandas Assagaff. (HumasMaluku)

Karpowership Siap Kembangkan Kelistrikan di Maluku, Ufuk Berk Temui Said Assagaff

Posted: 13 Nov 2018 12:11 PM PST

 Siap Kembangkan Kelistrikan di Provinsi Maluku, Ufuk Berk Temui Said Assagaff
AMBON, LELEMUKU.COM - Direktur perusahaan penyedia pembangkit listrik apung, Karpowership di wilayah Asia, Ufuk Berk didampingi 5 staff dan mitra dari PT. PLN Maluku-Maluku Utara yang diwakili Senior Manager Teknik Pedi Sumanto dan Manager UP3, Wahidin bersilaturahmi ke Gubernur Maluku, Said Assagaff pada Senin (5/11).

Kunjungan yang berlangsung 1 jam, Gubernur Assagaff menyatakan sangat antusias menerima kehadiran para investor yang ingin mengembangkan wilayahnya Maluku terutama dalam upaya penyediaan kelistrikan.

"Wilayah kami ini kan kepulauan dan tersebar sebanyak 1.340 buah pulau. Saya berharap ke depan seluruh wilayah bisa terpenuhi pasokan listrik. Saya juga berharap ada sinergitas antara PLN dengan pihak perusahaan," harap Assagaff.

Sementara itu, usai pertemuan, kepada pers, Berk mengatakan, kunjungan pihaknya, sebagai kunjungan persahabatan.

"Ini adalah kunjungan persahabatan. Respon dari Bapak Gubernur Said Assagaff dengan tim yang lain sangat baik," ungkap Berk.

Sebagaimana diketahui, perusahaan asal negara Turki tersebut sesuai kontrak, akan beroperasi selams lima tahun. Dan saat ini telah beroperasi sebagai penyuplai tenaga listrik kurang lebih 1,5 tahun di wilayah Kota Ambon.
Kapal Pembangkit Listrik Karadeniz atau Karadeniz Powership Yasin Bey Marine Vessel Power Plant (MVPP) berdaya 120 megawatt dan beroperasi sejak April 2017 dan memasok listrik ke sistem interkoneksi kelistrikan Maluku.

Berk katakan, pihaknya sebelum ini, belum pernah melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

"Kami melakukan kunjungan ke bapak gubernur, karena sebelumnya belum pernah ada kunjungan dari pihak perusahaan kami. Kami hanya ingin menanyakan kepuasan atas pelayanan kami di wilayah Maluku selama ini," ungkap dia.

Menurut Berk, saat ini, ada kelebihan kapasitas dari energi yang disediakan. "Kapasitas pembangkit kami 120 megawatt, dengan nilai kontrak 60 megawatt. Dan yang digunakan saat ini sebesar 40 megawatt, sehingga kami juga ingin menanyakan apa ada tambahan kebutuhan listrik lagi atau tidak," paparnya.

Berk juga mengakui, jika kunjungan pihaknya adalah untuk membicarakan kunjungan CEO Kapoewership, Dogan Karadeniz ke Maluku.

"Termasuk membahas hubungan internasional dan kunjungan nantinya. Kerjasamanya memang sudah dilakukan dan sudah berjalan selama 1,5 tahun," tandas Berk.

Sementara itu, Senior Manager Teknik PT PLN Maluku-Maluku Utara, Pedi Sumanto mengatakan, pihak perusahaan Kaporwership yang merupakan mitra PLN turut andil di Ambon, dalam rangka menyediakan listrik.

"Listrik yang disediakan oleh Kaporwership dan PLN ini sudah sangat cukup sekali. Pihak perusahaan menyediakan 120 megawatt. yang terpakai baru separuh atau sekitar 60 megawatt. Jadi, yang masih tersisa 60 megawatt, kita siapkan untuk keamanan kita, ketika nanti ada permintaan yang lebih banyak," jelas Pedi.

Penggunaannya untuk saat ini, lanjut dia, masih dominan Kota Ambon. "Untuk lokasi-lokasi yang lain kita juga kembangkan pembangkit yang lain, seperti Pembangkit LIstrik Tenaga Gas (PLTNG) yang sudah kita kembangkan di Langgur. Selain itu, ada penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di temnpat yang lain," paparnya.

Energi lain yang juga akan dikembangkan, tambah Pedi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Hanya saja, untuk PLTS, teknologinya tidak murah bila dibandingkan dengan PLTD. Apa yang kita lakukan ini sebagai persiapan kedepan, ketika perusahaan sudah melewati masa kontraknya, kita sudah siap untuk bisa mengambil alih," tandas Pedi. (DiskominfoMaluku)

Siap Lapor ke Joko Widodo, Said Assagaff Tinjau Pembangunan RSUPT

Posted: 13 Nov 2018 12:02 PM PST

Siap Lapor ke Joko Widodo, Said Assagaff Tinjau Pembangunan RSUPT
AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff, Minggu (11/11) melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Baguala, Ambon.

Peninjuan tersebut untuk mengetahui secara langsung progres yang telah dicapai oleh kontraktor terhadap pelaksanaan pembangunan rumah sakit (RS) yang digadang-gadang akan menjadi RS rujukan terbesar di Kawasan Indonesia Timur itu.

Sebagaimana diketahui, RSUPT akan dibangun dengan konstruksi berlantai delapan (8) dan memiliki landasan helikopter.

Hasil pantauan yang diperoleh dari tinjauan terhadap pelaksanaan pembangunan RS sangat positif.

Dipastikan pada akhir Desember 2018 mendatang, pembangunan gedung telah mencapai 80 persen.

"Diperkirakan Desember 2018 gedungnya sudah sampai pada struktur lantai 4 yang terselesaikan," ungkap salah satu kontraktor yang saat itu ditanyai Assagaff.

Kontraktor juga menjawab pertanyaan Assagaff, yang mempertanyakan soal kapan rampungnya proyek tersebut, sehingga bisa diresmikan.

"Diperkirakan Desember 2019 sudah bisa diresmikan," ungkapnya.

Gubernur meninjau satu per satu gedung yang telah dibangun dan memotivasi untuk segera merampungkan proyek dimaksud.

Usai peninjauan, Gubernur Assagaff berkesempatan menandatangani testimoni untuk meyakinkan semua pihak termasuk kontraktor yang bekerja bahwa keberadaan fasilitas RSUPT sangat dibutuhkan masyarakat Maluku.

Setelah melakukan peninjauan, Assagaff langsung bertolak ke Jakarta untuk menghadap Presiden RI, guna melaporkan progres pembangunan RSUPT yang dibiayai melalui dana pusat.

Saat peninjauan, Assagaff didampingi Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Ismail Usemahu dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku Muhammad Junaries. (DiskominfoMaluku)

Pemda Malra Adakan Upacara Bendera Peringati HUT Kesehatan Nasional ke 54

Posted: 13 Nov 2018 11:23 AM PST

Pemda Malra Adakan Upacara Bendera Peringati HUT Kesehatan Nasional ke 54
LANGGUR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku mengadakan upacara bendera memperingati hari ulang tahun (HUT) Kesehatan Nasional ke 54 Dengan tema 'Aku Cinta Sehat' dan sub 'Tema Ayo Hidup Sehat Di Mulai Dari Diri Kita dengan gerakan Masyarakkat Hidup sehat' di lapangan RSUD Karel Saudsitubun Langgur, pada Senin 12/11.

Bupati Malra, Drs M Thaher Hanubun pada saat membacakan Pidato Menteri Kesehatan RI mengatakan, Sebagai momentum untuk mengingatkan seluruh masyarakat bahwa derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya terwujud apabila semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan.

"Memprioritaskan promotif-prefentif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dengan menekankan pada prilaku hidup sehat dan di mulai dari diri sendiri merupakan sesuatu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pentingnya Hidup Sehat," kata dia.

Dikatakan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) telah di Prakarsai Oleh Presiden RI Menjadi Suartu Gerakan Nasional yang teruang dalam Inpres No 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyrakat Hidup Sehat Berbagai Program Kesehatan Telah Laksanakan Dengan Baik hasil ini dapat refalsikan melalui hasil Pembangunan Kesehatan meliputi Oleh upaya Mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Dan peningkatan Mutu layanan.

"Peran Pemerintah dalam mendekatkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Perlindungan faninsial telah di bayarkan iuran bagi penerimah bantuan uiran (PIB) yakni 87,8 jiwa pada TaHUN 2015 menjadi 92,3 juta jiwa."ujar Bupati.

Hanubun mengatakan peningkatkan Fasilitas kesehatan tingkat Pertama yang Menerima layanan JKN dari 19,969 tahun 2015 menjadi 21.763 pada tahun 2017 untuk falitas tingkat Lanjutan juga mengalami peningkatkan dari 1.847 faskes pada Tahun 2015 Menjadi 2.292 pada Tahun 2017.

"Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Memenuhi akses Pelayanan Kesehatan Khususnya di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) hinga Tahun 2017 Pemerintah Menetapkan 6.316 Tenaga Kesehatan Melalui Nusantara Sehat. Wajib kerja dokter spesialis (WKDS) serta penguasihan khusus dokter spesialis Dalam keberhasilan di atas kita masih menghapi Pemasalahan kesehatan yang masih terjadi di Indonesia yang masih tinggi angka kematian ibu,tingginya angka kurang Gisi penyakit menular dan tidak menular Ini harus segera di selesaikan jika kita ingin Meningkatkan kualitas hidup saat ini dan dimasa akan datang," papar dia.

Bupati juga mengajak semua mengikuti rangkaian Peringatan HKN dengan penuh semangat dan suka cita serta mari kita kobarkan semangat melayani,semangat menggerahkan dan semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat dan memandirikan dan memberdayakan masyarakat dalam pencapaian derajat kesehatan yang seting-tingginya dimulai dari diri kita masing-masing .

Selanjutnya Bupati menyerahan penghargaan kepada 4 Tenaga Kesehatan dan 1 Dokter teladan bertempat Halaman RSUD Karel Sadsuitubun Langgur. (DiskominfoMalra)

Muhamad Hanubun dan Petrus Beruatwarin Lakukan Prosesi Adat Sebelum Pimpin Malra

Posted: 13 Nov 2018 11:07 AM PST

Muhamad Hanubun dan Petrus Beruatwarin Lakukan Prosesi Adat Sebelum Pimpin MalraLANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, Drs Muhamad Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin bersama para pimpinan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sebelum menjalankan roda pemerintahan, diawali dengan melakukan prosesi adat yang diawali di Ohoi Danar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, hari Kamis (8/11).

Acara prosesi Adat tersebut diawali dengan penyerahan Gelang Adat yang diserahkan oleh semua pimpinan SKPD dan Bupati dan wakil Bupati Malra, para Raja serta Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara untuk selanjutnya Gelang Adat tersebut akan di tanam di beberapa tempat sacral yaitu Woma, tempat Kerbau Siu di Ohoi Elar dan di Tempat Nen Dit Sakmas di Ohoi Semawi. Prosesi kemudian dilanjutkan di Ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Bupati Hanubun dalam sambutannya mengatakan sebelum melaksanakan Tugas kepemimpinanya diadakan Prosesi Adat dimaksudkan untuk dalam melaksanakan Tugas selalu dilindungi Oleh Tuhan dan Leluhur.

"Untuk itu dengan diadakan proses ritual adat ini semua kepala SKPD menyerahkan satu Gelang adat yang nantinya akan di Tanam di Tempat sakral Woma atau Pusat Kampung," ujar dia.

Dikatakan prosesi adat ini merupakan upaya pembersihan diri sebelum memulai pekerjaan pemerintahan. Agar nantinya bila bekerja tidak jujur dalam pemerintahan maka dirinya yang nanti bertanggung jawab kepada Tuhan dan leluhur.

"Semuanya itu bertujuan untuk dalam melaksanakan Tugas selalu mengedepankan perasaan dan bekerja selalu jujur dengan berlandaskan Hukum Adat Larvul Ngabal dan Fagnan Ain Ni Ain," ujar Hanubun.

Acara prosesi Adat tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu Tanggal 7 -8 November 2018 , dan dihadiri Oleh para Raja, Komandan TNI dan POLRI, Ketua dan Anggota DPRD, serta Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. (DiskominfoMalra)

Pembelian Saham Rp55 Triliun Inalum ke Freeport Indonesia Masih Diproses

Posted: 13 Nov 2018 10:46 AM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penjualan saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) ke PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)  dari 9,36 persen menjadi 51,2 persen dengan membayar 3,85 miliar dollar AS atau senilai Rp 55 triliun masih diproses dan akan dipenuhi secepatnya.

Menurut Vice President Corporate Communication PTFI, Riza Pratama menuturkan terdapat lima proses untuk kepemilikan saham Freeport yakni Divestasi, Pembangunan Smelter, Peningkatan Penerimaan Negara, Kelangsungan Operasi Hingga Tahun 2041 dan Stabilitas Investasi.

"Salah satunya adalah divestasi, kemudian pembangunan smelter, peningkatan Penerimaan Negara, Kelangsungan Operasi Hingga Tahun 2041, dan Stabilitas Investasi. Lima  proses ini harus sama-sama untuk mencapai kesepakatan," ungkap Juru Bicara PT Freeport Indonesia itu kepada pers, Senin malam (12/11) di Hotel Pullman Thamrin Jakarta Pusat.

Khusus untuk Divestasi, kata Pratama, Inalum harus membeli saham 41,64 persen PTFI. Hingga saat ini, Inalum baru sebatas menandatangani perjanjian pembelian saham PTFI.

Sedangkan mengenai saham 10 persen bagi Papua, Riza Pratama mengatakan prosesnya masih berjalan. Hanya saja pengaturan maupun proses pembelian saham tersebut merupakan bagian kerja dari Pemerintah Indonesia, PT Inalum, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

"Soal 10 persen saham Freeport untuk Papua prosesnya masih berjalan. Akan tetapi Freeport Indonesia tidak berperan disitu. Itu adalah peran Pemerintah Indonesia, Inalum. Kami sendiri tidak terlibat dalam perundingan itu. Itukan arahnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua,"katanya.

Sedangkan terkait pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (Smelter) perusahaan itu dibangun di Gresik, Provinsi Jawa Timur.

"Smelter masih di Gresik, karena ada limbah beracun yang harus dikelola. Kebetulan di Gresik sudah ada infrastruktur atau pabrik semen dan pabrik pupuk yang menampung limbah itu. Maka itu untuk sementara lebih visibel dibangun di Gresik,"ungkap Riza.

Selanjutnya menurut rilis dari Inalum pada Rabu (13/11) dijelaskan bahwa pembelian saham ini membutuhkan tahapan yang cukup banyak. Sebab hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengembalikan penguasaan areal tambang PTFI kepada pemerintah Indonesia melalui perjanjian pembelian saham.

Hal ini dilakukan sebab Kontrak Karya (KK) PTFI tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas, yang jika konsesi berakhir maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina.

Dalam peralihan tersebut, pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Itu karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai puluhan triliun rupiah.

KK yang ditandatangani pada 31 Desember 1991 seharusnya memang berakhir pada 2021. Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan antara pemerintah dan raksasa tambang Amerika Freeport McMoRan (FCX), pemilik mayoritas PTFI, dalam menafsirkan substansi KK.

FCX menafsirkan, mereka berhak mendapatkan perpanjangan KK hingga 2041 dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut seca a "tidak wajar".

Berdasarkan pengertian dari FCX, jika pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai Tahun 2041, maka akan menjadi landasan dasar bagi FCX untuk membawa masalah tersebut ke arbitrase internasional. Peluang pemerintah untuk memenangkan arbitrase tidak terjamin.

Jika kalah, pemerintah tak hanya diwajibkan membayar ganti rugi senilai miliaran dolar AS ke FCX, tapi juga seluruh aset pemerintah di luar negeri dapat disita jika pemerintah tidak membayar ganti rugi tersebut.

Sekalipun menang, pemerintah Indonesia tetap harus membeli aset PTFI minimal sebesar nilai buku berdasarkan laporan keuangan audited 2017, yang diestimasi sekitar 6 miliar dollar AS. Selain itu, proses panjang arbitrase akan berdampak pada ketidakpastian operasi serta membahayakan kelangsungan tambang deposit emas terbesar di dunia tersebut.

"Jika diasumsikan Indonesia menang dalam arbitrase sekalipun, berdasarkan ketentuan KK, Indonesia sesungguhnya juga tidak akan memperoleh tambang emas di Papua tersebut secara gratis," kata Direktur Reforminer Komaidi Notonegoro dalam sebuah diskusi di televisi Swasta pertengahan tahun ini.

Lebih lanjut, Komaidi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia tetap harus membeli aset PTFI minimal sebesar nilai buku yang berdasarkan laporan keuangan audited yang diestimasi sekitar 6 miliar dollar AS.

Tak cuma itu, kata dia, pemerintah juga masih harus membeli infrastruktur jaringan listrik di area penambangan yang nilainya lebih dari Rp 2 triliun. Dengan membayar Rp 55 triliun, Inalum akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Berdasarkan keterangan dari Inalum, dalam dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR baru-baru ini, perusahaan tersebut akan mendapatkan kekayaan tambang yang terdiri dari emas, perunggu dan perak senilai lebih dari Rp 2,175 triliun.

Diperkirakan setelah tahun 2022, Holding Industri Pertambangan tersebut juga akan mendapatkan Iaba bersih dari kekayaan tambang PTFI yang mencapai Rp 58 triliun per tahunnya. (PasificPos/Kompas)

Inalum akan Lunasi Pembayaran Saham Divestasi PTFI

Posted: 13 Nov 2018 07:02 AM PST

Inalum akan Lunasi Pembayaran Saham Divestasi PTFI
JAKARTA, LELEMUKU.COM - PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan melunasi pembayaran saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal ini dilakukan setelah diperolehnya dana hasil penerbitan surat utang global (global bond).

Head of Corporate Communication Inalum Rendi Achmad Witular mengatakan jadwal pembayaran itu juga sesuai dengan hasil rapat dengan Komisisi VII DPR pada 17 Oktober 2018. "Penyelesaian transaksi divestasi saham PTFI di Desember," kata dia pada Senin (12/11).

Inalum nantinya akan membayar US$ 3,85 miliar kepada PT Freeport Indonesia demi memiliki 51% saham. Perinciannya sebanyak US$ 3,5 miliar dialokasikan untuk pembayaran 40% hak partisipasi Rio Tinto dan US$ 350 juta untuk Indocopper.

Dana untuk membayar divestasi saham berasal dari surat utang yang diterbitkan oleh Inalum pada minggu lalu. Obligasi global tersebut senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 58,4 triliun yang dicatatkan di Amerika Serikat (AS) menawarkan bunga tinggi 5,5% hingga 7,375%.
Skema ini pembayaran ini memang berubah. Awalnya, Inalum akan melakukan pembayaran dengan meminjam dana dari 11 bank asing yang dipimpin Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG).

Menurut sumber Katadata.co.id, bank yang awalnya akan memberikan pinjaman, sekarang beralih fungsi menjadi pihak arranger. Arranger adalah penata laksana penerbitan surat utang.

Sumber tersebut juga menyebutkan pinjaman bank lebih mahal karena ada kecenderungan suku bunga akan naik. Sementar, bond tidak perlu bayar cicilan pokok. "Hanya bayar bunga dan bisa diterbitkan kembali jika jatuh tempo," ujar dia.

Menurut Bloomberg, Inalum menjual obligasi global tersebut dalam empat seri. Seri pertama dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor tiga tahun atau jatuh tempo pada 2021 dengan bunga 5,5%. Seri kedua dengan nilai pokok US$ 1,25 miliar bertenor lima tahun atau jatuh tempo 2023 dengan bunga 6%.

Seri ketiga dengan nilai pokok US$ 1 miliar memiliki tenor 10 tahun atau jatuh tempo 2028 menawarkan bunga 6,875%. Seri keempat dengan nilai pokok US$ 750 juta bertenor 30 tahun atau jatuh tempo 2048 dengan bunga 7,375%. (Katadata)

13.000 Karyawan PTFI di Ridge Camp Nikmati Fasilitas Hiburan di Superblock

Posted: 12 Nov 2018 11:46 PM PST

13.000 Karyawan PTFI di Ridge Camp Nikmati Fasilitas Hiburan di SuperblockTEMBAGAPURA, LELEMUKU.COM - Lebih dari 13,000 karyawan di Ridge Camp telah menikmati ruang makan, pusat kebugaran, dan aula rekreasi yang dilengkapi meja bilyar, ping pong dan permainan foosball. Fasilitas-fasilitas ini semakin lengkap di bulan Juli ini.

Kini mereka dapat menikmati fasilitas bioskop dengan berkapasitas 96 kursi yang dilengkapi perlengkapan canggih terkini dari segi kualitas gambar dan suara, empat ruang karaoke, sebuah perpustakaan, resto dan layanan perbankan.

Tanggapan atas dibukanya fasilitas-fasilitas baru di Plaza Agawaa Ogom setidaknya cukup baik.

"Bioskop dan ruang-ruang karaoke baru dibuka beberapa waktu, tapi kita sudah dapat menyaksikan bahwa fasilitas-fasilitas ini beroperasi dengan keterisian yang sangat baik. Malah, fasilitas-fasilitas ini sudah penuh dipesan," terang Janjai Adii, Manager-Village/Rural Maintenance.

Bioskop dan ruang-ruang karaoke telah dimanfaatkan dengan baik sehingga MIS dan pengelola gedung kini tengah mengembangkan sistem pemesanan bagi karyawan sehingga pihak pengelola dapat melayani karyawan dengan optimal, kata Adii.

Menyesuaikan keinginan karyawan adalah kunci untuk mendapatkan fasilitas terbaik dari bangunan Superblock yang menghabiskan dana 66 juta dollar AS. Entah itu mengurangi jumlah meja ping-pong untuk menambah meja bilyar di aula rekreasi, memindahkan furnitur di ruang karaoke, atau mengutak-atik beragam menu di resto dan jadwal tayang bioskop, perusahaan kini berkomitmen untuk mengoptimalkan semua tempat yang tersedia di Superblock untuk memenuhi kebutuhan segenap karyawan yang berharga.

"Perusahaan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun Superblock. kita harus menggunakan gedung ini secara efektif untuk memanfaatkannya secara penuh dan menyelenggarakan sebanyak mungkin kegiatan yang kita bisa bagi para karyawan," kata Adii. "Kami telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita dapat mengakomodir hal-hal apa saja yang disukai dan mungkin tidak disukai oleh karyawan. Kuncinya adalah bekerjasama dengan komunitas dan beradaptasi."

Proyek Superblock adalah titik puncak komitmen perusahaan untuk membangun bangunan-bangunan akomodasi baru serta mengembalikan fasilitas-fasilitas rekreasi yang secara bertahap dihilangkan seiring ekpansi Ridge Camp di tahun-tahun belakangan, terang Joe Fragnito, Manager-Strategic Planning and Essential Services.

"Bahkan sebelum ekspansi besar terjadi di sini, kami telah membangun sejumlah fasilitas tambahan untuk mengakomodir kebutuhan tempat tinggal bagi karyawan, dan kami mencari setiap tempat yang tersedia," ujar Fragnito. "Dalam sejumlah kasus, kami terpaksa mengambil alih fasilitas-fasilitas rekreasi karyawan dan kami telah sampai di titik di mana hampir tidak ada lagi fasilitas rekreasi dan hiburan bagi mereka."

Superblock telah mengubah banyak hal secara signifikan, terang Bill Rising, Vice President-Strategic Business Services and Transportation.

"Pokoknya tempat ini luar biasa. Walaupun dibangun dalam kurun waktu yang lama, ini merupakan komitmen terhadap karyawan kita agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kami telah membuktikan komitmen tersebut," kata Rising.

Dengan perusahaan yang telah menyediakan fasilitas ruang makan sekelas resor serta fasilitas-fasilitas rekreasi dan hiburan, para karyawan diharapkan juga berkomitmen untuk menjaga dan memelihara Superblock, kata Adii.

"Alasan besar kami ingin memastikan bahwa kami tetap di atas pemeliharaan gedung adalah untuk menunjukkan kepada karyawan bahwa kami akan menjaga semuanya dengan baik di sini, dan kami mengharapkan mereka melakukan hal yang sama," kata Adii.

Ke depannya, gedung ini akan dilengkapi juga dengan kantor untuk Telkomsel dan Security Risk Management. (PTFI)

Pemprov Maluku Dukung Aparat Keamanan Tertibkan Penambangan di Gunung Botak

Posted: 12 Nov 2018 08:46 PM PST

Pemprov Maluku Dukung Aparat Keamanan Tertibkan Penambangan di Gunung Botak
AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku didukung TNI dan Polri dan juga Kejaksaan akan membentuk Tim Gabungan dalam rangka menertibkan kegiatan illegal penambangan emas dan peredaran penggunaan bahan-bahan berbahaya yang merusak lingkungan yang saat ini beroperasi di Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Keputusan tersebut diambil setelah gubernur Maluku, Said Assagaff memimpin rapat terbatas yang dihadiri Kapolda Maluku, Irjen (Pol) Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Triono Hartanto, Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Brigjen (TNI) Khairully. Sedangkan Pangdam XVI/ Pattimura diwakili Asintel Kasdam XVI/Pattimura Kolonel (Inf) R. Suranto dan Karo Ops Kasdam XVI/Pattimura Kol (Inf) Ali Aminudin, dan Dantamal Ambon diwakili Wakil Dantamal IX Ambon Kol (Marinir) Supriyono.

Rapat yang berlangsung selama dua (2) jam di ruang rapat gubernur Maluku, Selasa (18/9) selain membahas persoalan Gunung Botak juga membahas tentang kesiapan Penyelenggaraan Pesparani I Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Maluku. "Kita hidupkan kembali pos keamanan TNI-Polri di Gunung Botak," ujar Assagaff.

Menurutnya, sebagai penanggung jawab keamanan, maka kepolisian yang akan menangani masalah keamanan sementara TNI akan mem-backup. "TNI backup biar polisi sebagai keamanan. Kita hidupkan pos gabungan," tegasnya.

Dirinya menginginkan keberadaa pos gabungan pengamanan di Kawasan Gunung Botak harus permanen. Maksudnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

"Saya kira harus permanen sekitar satu tahun atau lebih. Jangan dua atau tiga  bulan saja karena ditakutkan para penambang illegal dan peredaran bahan-bahan berbahaya akan terus berlangsung," terangnya.

Menurutnya, penanganan persoalan Gunung Botak harus disikapi secara cepat dan tegas karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berdampak luas, sehingga pembentukan pos gabungan sangat penting dilakukan.

"Kalau bisa mulai minggu-minggu depan ini sudah bisa diaktifkan. Untuk anggaran akan dialokasikan oleh pemerintah daerah Maluku," kata Assagaff.

Di lain sisi, Assagaff juga meminta aparat kepolisian untuk menindaktegas setiap kegiatan yang merusak lingkungan. "Siapapun yang terlibat disini harus ditindak, karena kita mau daerah ini aman,'' ucap Assagaff.

Sementara itu, Kapolda Maluku,  Irjen (Pol) Royke Lumowa usai pertemuan kepada pers mengaku mendukung langkah pembentukan Pos Gabungan TNI,Polri dan Pemprov Maluku.

"Akan ada kegiatan terpadu TNI, Polri dan aparat Pemda untuk melakukan ketertiban di Kawasan Gunung Botak. Keberadaan pos pengamanan ini akan memakan waktu bertahun-tahun, tidak hanya satu (1) atau dua (2) bulan saja, karena kegiatan yang terjadi telah merusak lingkungan," kata Lomowa.

Mantan Kakorlantas Polri itu menegaskan, siapapun yang melakukan kegiatan illegal akan ditindak. "Intinya tidak boleh beroperasi kalau tanpa ijin, merusak lingkungan dengan penggunaan Sianida, Mercury atau segala macam bahan yang berbahaya yang merusak lingkungan akan ditindak," tegasnya.

Sikap tegas itu juga diberlakukan termasuk kepada aparat yang terlibat. "Apabila ada aparat yang terlibat akan dihukum tegas," tandas Lumowa. (Kemendagri)

Pemerintah Pusat Anggarkan Rp1.5 Miliar Untuk Adminduk di SBT

Posted: 12 Nov 2018 08:35 PM PST

Pemerintah Pusat Anggarkan Rp1.5 Miliar Untuk Adminduk di SBT
BULA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana untuk membiayai pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, selama tahun 2019 mendatang sebesar Rp1.5 miliar.

Jumlah dengan total Rp. 1.502.520.000, anggaran ini adalah yang ketiga terbesar dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku setelah Kabupaten Maluku Tengah sebanyak Rp. 1.914.928.000 dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 1.537.370.000.

Dengan jumlah keseluruhan Rp907,5 miliar jumlah tersebut merupakan akumulasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelatanan Adminduk provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakruloh, saat memberikan arahan di acara Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (GISA) di Bula, SBT pada Selasa (06/11).

Zudan menjelaskan, saat ini pemerintah tengah concern dengan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Itulah mengapa jumlah sebesar itu dianggarkan untuk mengejar cakupan dan peningkatan kualitas layanan Adminduk seluruh Indonesia.

"Hari ini saya sekaligus menyampaikan bahwa untuk tahun 2019 pemerintah pusat menganggarkan Rp. 907,5 juta untuk layanan Adminduk di daerah," kata Zudan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah akan terus rutin memberikan bantuan anggaran tersebut. Namun juga mengingatkan bahwa anggaran tersebut tidak boleh mengurangi atau menghilangkan anggaran dari APBD murni.

Hal itu tiada lain agar pelaksanaan layanan Adminduk di tiap daerah dapat berjalan merata dan sama, melaui dukungan anggaran pusat serta APBD.

"Ini untuk memastikan seluruh layanan Adminduk di seluruh Indonesi berjalan sama," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas mengatakan, meski diperuntukan bagi pelayanan nonfisik Adminduk, anggaran tersebut akan sangat membantu pihaknya mewujudkan berbagai target Adminduk di tengah keterbatasan APBD.

"Sudah sekitar 15 tahun kami belum bisa melakukan apa-apa karena kekuatan APBD kami tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan di Kabupaten kami ini dalam waktu singkat", jelas Abdul Mukti Keliobas.

Ia berharap, pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil bisa melihat dan memahami kondisi tersebut untuk mendapatkan berbagai solusi.

"Kami sunguh berharap, mudah-mudahan Pak Dirjen lihat. Tolong bantu kami memberi solusi, sehingga Kabupaten SBT bisa berdiri tegak seperti kabupateb lain di Provinsi Maluku," tutupnya. (Kemendagri)

Said Assagaff Tinjau Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon

Posted: 12 Nov 2018 08:23 PM PST

Said Assagaff Tinjau Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon
AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Said Assagaff  melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat Terpadu (RSUPT) Ambon yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Minggu (11/11). 

Peninjuan tersebut untuk mengetahui secara langsung progres yang telah dicapai oleh kontraktor terhadap pelaksanaan pembangunan rumah sakit (RS) yang digadang-gadang akan menjadi RS rujukan terbesar di Kawasan Indonesia Timur itu.

Sebagaimana diketahui, RSUPT akan dibangun dengan konstruksi berlantai delapan (8) dan memiliki landasan helikopter. 

Hasil pantauan yang diperoleh dari tinjauan terhadap pelaksanaan pembangunan RS sangat positif.Dipastikan pada akhir Desember 2018  mendatang, pembangunan gedung telah mencapai 80 persen. 

"Diperkirakan Desember 2018 gedungnya sudah sampai pada struktur lantai 4 yang terselesaikan," ungkap salah satu kontraktor yang saat itu ditanyai Assagaff.

Kontraktor juga menjawab pertanyaan Assagaff, yang mempertanyakan soal kapan rampungnya proyek tersebut, sehingga bisa diresmikan. "Diperkirakan Desember 2019 sudah bisa diresmikan," ungkapnya.

Gubernur meninjau satu per satu gedung yang telah dibangun dan memotivasi untuk segera merampungkan proyek dimaksud. Usai peninjauan, Gubernur Assagaff berkesempatan menandatangani testimoni untuk meyakinkan semua pihak termasuk kontraktor yang bekerja bahwa keberadaan fasilitas RSUPT sangat dibutuhkan masyarakat Maluku.

Setelah melakukan peninjauan, Assagaff langsung bertolak ke Jakarta untuk menghadap Presiden RI, guna melaporkan progres pembangunan RSUPT yang dibiayai melalui dana pusat.

Saat peninjauan, Assagaff didanpingi Kepala Dinas PU Provinsi Maluku Ismail Usemahu dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Maluku Muhammad Junaries. (Kemendagri)

Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 Tunjukkan Pentingnya Kepulauan Banda

Posted: 12 Nov 2018 08:11 PM PST

Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 Tunjukkan Pentingnya Kepulauan BandaBANDA, LELEMUKU.COM - Pulau Run yang merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang pernah menjadi penyebab perang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1652 sampai 1654. Penyebab perang itu, disebabkan keinginan kedua negara untuk memonopoli perdagangan pala dunia. 

"Kepulauan Banda merupakan penghasil pala saat itupun, dikuasai oleh Belanda. Bahkan, Pemerintah Ratu Elizabeth I mengirimkan ekspedisi untuk mendapatkan pala di Pulau Run, yang kemudian dijajahnya," demikian disampaikan Asisten III Setda Maluku, Zulkifli Anwar saat membacakan sambutan mewakili Gubernur Maluku pada Acara Pembukaan Event Pesta Rakyat Banda Tahun 2018 yang dipusatkan di Istana Mini, Minggu (11/11) di Banda Neira.

Bahkan, kata Assagaff, kesepakatan antara Inggris dan Belanda pada 13 Juli 1667 yang dikenal dengan perjanjian Breda, Pulau Run diserahkan kepada Belanda, sebaliknya Inggris mendapatkan New Amsterdam yang sekarang bernama Manhattan di New York, Amerika serikat.

"Ratusan tahun kemudian, Manhattan berkembang menjadi kota metropolis sementara Pulau Run kian terlupakan," ungkap Assagaff.

Selain sebagai penghasil pala, sebut Assagaff, Kepulauan Banda turut pula berperan penting dalam lahirnya Indonesia.

"Di Banda kolonialisme dimulai. Namun di Banda pula, ide-ide kebangsaan lahir," paparnya.

Dia menyebutkan, pada saat hampir bersamaan, 4 (empat) orang Founding Fathers Indonesia yakni, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri di asingkan ke Banda Naira.

"Kisah terusirnya pribumi dan kedatangan bangsa-bangsa yang kemudian menjadi orang Banda dalam ragam interaksi sosial budaya, membuat Sutan Syahrir menjadikannya sebagai salah satu gagasan dalam perumusan Undang-Undang Dasar," kata Assagaff.

Sangat pentingnya, sejarah Banda untuk Indonesia, sebut Assagaff, sehingga, dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata serta stakeholder pariwisata melaksanakan salah satu event yakni, Pesta Rakyat Banda yang termasuk dalam 100 Wonderful Event di Indonesia pun digelar.

Untuk itulah, dukungan dan partispasi sangat dibutuhkan.  "Pesta rakyat Banda ini sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi kita bersama.

Dirinya mengajak, seluruh stakeholder untuk menjadi agen dalam menyampaikan kegiatan-kegiatan positif di Maluku.

"Saudara-saudara dapat menyampaikan pesta rakyat dan event-event di daerah melalui media-media sosial yang saudara-saudara miliki, sehingga menularkan suasana positif bagi para wisatawan dan calon wisatawan untuk selalu berkunjung ke Maluku khususnya di Banda Neira," tandas Assagaff (Kemendagri)
Bagi ke WA Bagi ke G+