Updated News

Pemkab Sorong Selatan Siapkan Dana 1,3 M Biayai Program Pamsimas

Pemkab Sorong Selatan Siapkan Dana 1,3 M Biayai Program Pamsimas


Pemkab Sorong Selatan Siapkan Dana 1,3 M Biayai Program Pamsimas

Posted: 10 Nov 2018 09:00 AM PST

Pemkab Sorong Selatan Siapkan Dana 1,3 M Biayai Program Pamsimas
TEMINABUAN, LELEMUKU.COM - Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat sudah berlangsung sejak tahun 2014 lalu.

Jumlah kampung penerima program Pamsimas hingga tahun 2017 lalu berjumlah 18 kampung. Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupatern (Pemkab) Sorsel melalui Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan dana sebesar Rp.1,3 Miliar atau tepatnya Rp.1.339.400.000 untuk membiayai program Pamsimas di 6 kampung.

Pembiayaan Pamsimas juga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keenam kampung penerma program Pamsimas yang berasal dari APBD Kabupaten Sorsel tahun 2018 ini yakni Kampung Wendi Dusun Sniway, Kampung Wensough Dusun Balolo, Kampung Mlaswat, Kampung Nagna, Kampung Boldon dan Kampung Sungguer Dusun Waromggey.

"Dinas PU berupaya semaksimal mungkin supaya dana yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat di kampung untuk menyediakan air bersih atau air minum dan sanitasi di kampung. Untuk itulah Dinas PUPR melaksanakan sosialisasi Pamsimas kepada kampung penerima program Pamsimas tahun 2018 ini, sehingga apa yang tidak jelas tentang program Pamsimas tersebut dapat ditanyakan langsung kepada konsultan," kata Ketua Panitia Sosialisasi Pamsimas Origenes Antoh saat menyampaikan laporan pada sosialisasi Pamsimas yang digelar baru-baru ini di Hotel Mratuwa Sesna.

Sosialisasi Pamsimas yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs.Martinus Salamuk menghadirkan Konsultan Pamsimas tingkat Provinsi Papua Barat Saharuddin sebagai pemateri dalam sosialisasi tersebut. Pendamping Pamsimas juga ikut dalam Sosialisasi Pamsimas tersebut.

Diharapkan dana yang disiapkan tersebut digunakan semaksimal mungkin untuk menyediakan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di kampung.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan dokumen kontrak Pamsimas kepada kepala kampung yang kampungnya menjadi penerima program Pamsimas tahun 2018 ini. Pencairan dana Pamsimas tergantung seberapa cepat penyelesaian dokumen kontrak oleh setiap kampung penerima program Pamsimas.

Sementara itu Wabup Martinus Salamuk pada kesempatan tersebut meminta masyarakat kampung penerima program Pamsimas mendukung program tersebut. Mengingat program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat akan air bersih.

"Jangan sampai masyarakat menuntut ganti rugi lahan yang digunakan untuk membangun fasilitas Pamsimas. Semua fasilitas Pamsimas yang dibangun diperntukan bagi masyarakat kampung," pesan dia. (HumasSorsel)

Buka Raker II GKI Klasis Nabire, Warga Puncak Jaya Sambut Andrikus Mofu

Posted: 10 Nov 2018 07:22 AM PST

Buka Raker II GKI Klasis Nabire, Warga Puncak Jaya Sambut Andrikus Mofu
MULIA, LELEMUKU.COM - Warga Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua menyambut rombongan Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th di Bandar Udara Mulia dan disambut meriah oleh tarian adat khas Pegunungan tengah.

Rombongan dikalungi taring babi dan topi replika bulu cenderawasih tanda tamu Allah diterima dengan hangat di Bumi Abelom Eruwok. Kunjungan ini sendiri merupakan lawatan perdana sebagai Ketua Sinode GKI di Puncak Jaya.

Pimpinan GKI Bethel Mulia, Pdt. Fera Diana Aibini, S. Si mengaku ada rasa suka cita mendalam karena, Kota Mulia dipilih oleh Tuhan menjadi Tuan Rumah Raker II GKI Klasis Nabire dari tanggal 8 sampai 9 November 2018.

Rombongan dan tamu yang hadir yakni Ketua sinode GKI di tanah papua Pdt. Andrikus Mofu, M.Th didampingi Ibu yakni Pdt. Mey Wattimena Mofu, S.Th, bersama Wakil Sekretaria Sinode GKI, Pdt. Syhanur abbas, M.Pd.

Rencananya kegiatan raker II GKI Klasis Nabire akan dibuka secara resmi oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM sekaligus memberikan paparan kepada jemaat, Kamis (8/11) di Gereja GKI Bethel Mulia.

Acara dilanjutkan dengan Tatap Muka jemaat dengan Ketua Sinode GKI di tanah Papua sekaligus perkenalan diri kepada jemaat yang hadir. (HumasPuja)

Banyak CPNS Tak Lulus, Richard Louhenapessy Usul Bentuk Tim Pertimbangan Standarisasi Tes

Posted: 10 Nov 2018 06:22 AM PST

Banyak CPNS Tak Lulus, Richard Louhenapessy Usul Bentuk Tim Pertimbangan Standarisasi Tes
AMBON, LELEMUKU.COM – Sikapi banyaknya peserta CPNS yang tidak lulus, Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Richard Louhenapessy berinisiatif meminta Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk menggelar rapat bersama semua pimpinan daerah yang ada di Maluku, Walikota, Bupati, Para Pimpinan DPRD, serta Kepala Badan Kepegawaian Se-Provinsi Maluku.

Rapat yang berlangsung pada hari Jumat (9/11), memutuskan untuk membentuk tim yang dalam waktu dekat akan menyampaikan aspirasi baik kepada Presiden, Ketua DPR-RI, Komisi terkait dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – RB, Komjen Syafruddin untuk kemudian dipertimbangkan.

Hal yang ingin dibicarakan adalah meminta pertimbangan dari pihak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PAN-RB terkait nilai ambang batas (passing grade) akumulatif yang ditentukan. diharapkan, kiranya nilai akumulasi tersebut (298 poin) yang menjadi patokan kelulusan, bukan lagi passing grade secara parsial sesuai 3 kategori yang ada.

Walikota Ambon berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – RB (MenPan-RB) mempertimbangkan kembali Standarisasi Nilai Kelulusan dari Tes SKD dari Seleksi CPNS yang berlaku saat ini.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Tes Seleksi CPNS telah dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan  9 November, seleksi CPNS 2018 terdiri dari beberapa tahapan, antara lain, Proses Seleksi Administrasi, Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40% , dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%.

Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri dari 100 soal yang terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) dengan 30 Soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 Soal.

Standart nilai minimum ambang batas (passing grade), 75 Poin untuk TWK, 80 Poin untuk TIU, dan 143 poin untuk TKP dengan total jumlah passing grade untuk ketiga kategori adalah 298 poin. Merupakan ketetapan dari MenPan-RB untuk setiap Peserta dinyatakan lulus apabila nilainya melebihi ketiga kategori tersebut.

Berdasarkan hasil tes, sebagian besar peserta dinyatakan tidak lulus, dikarenakan tidak memenuhi standarisasi nilai dari salah satu kategori yang ditetapkan. Untuk Kota Ambon, dari 2259 peserta yang mengikuti tes SKD, 30 peserta dinyatakan lulus tes SKD, namun hanya 24 peserta yang terakomodir sesuai formasi yang sudah ada, sementara 6 peserta lainnya akan dipertimbangkan sesuai dengan Permenpan-RB.

Adapun 30 Peserta yang dinyatakan lulus sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang tersedia sebanyak 24 orang adalah sebagai berikut; Jabatan Analis Mutu Produk, Jumlah Formasi 1 Orang, yang lulus 2 Orang; Jabatan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Jumlah Formasi 3 Orang, yang lulus 5 Orang; Jabatan Penera Ahli Pertama, Jumlah Formasi 2 Orang, Yang lulus 5 Orang; Jabatan Analis Hukum, Jumlah Formasi 3 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Analis Tata Ruang, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 1 Orang, Jabatan Pengantar Kerja Ahli Pertama, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Guru Agama Islam Ahli Pertama, Jumlah Formasi 15 Orang, yang lulus 2 Orang; Jabatan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 2 Orang; Jabatan Guru Kelas Ahli Pertama, Jumlah Formasi 19 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Dokter Ahli Pertama, Jumlah Formasi 7 Orang, yang lulus 3 Orang; Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, Jumlah Formasi 17 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Analis Penelitian dan Pengembangan, Jumlah Formasi 1 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Analis Keuangan, Jumlah Formasi 1 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi, Jumlah Formasi 1 Orang, yang lulus 1 Orang; Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Jumlah Formasi 2 Orang, yang lulus 1 Orang.

Terdapat kelebihan peserta yang lulus pada Jabatan Analis Mutu Produk sebanyak 1 Orang, Jabatan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebanyak 2 Orang dan Jabatan Penera Ahli Pertama sebanyak 3 Orang, sehingga berjumlah 6 Orang.

Kalau dilihat dari standart akumulasi passing grade (298 poin), banyak peserta baik di Kota Ambon dan wilayah lain di Maluku yang melewati jumlah nilai passing grade akan tetapi terganjal dengan ambang batas nilai TWK, TIU dan TKP. (DiskominfoAmbon)

Direktorat Preservasi ANRI Restorasi Arsip Warisan Budaya di Maluku

Posted: 10 Nov 2018 01:22 AM PST

Direktorat Preservasi ANRI Restorasi Arsip Warisan Budaya di MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Direktorat Preservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan program restorasi arsip warisan budaya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku.

Program ini berlangsung dari tanggal 11 sampai 15 September 2017 dengan kegiatan edukasi mengenai konsep dan teknik restorasi arsip tekstual serta pelaksanaan restorasi arsip statis (tekstual) yang disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku.

Program tersebut bertujuan agar Lembaga Kearsipan Daerah mampu menginisiasi dan mengeksekusi program preservasi arsip secara mandiri, baik dari segi sarana dan prasarana hingga Sumber Daya Manusia. (ANRI)

Film Provinsi Konservasi Diputar di Raja Ampat

Posted: 09 Nov 2018 11:10 PM PST

Film Provinsi Konservasi Diputar di Raja Ampat
WAISAI, LELEMUKU.COM -  Film Provinsi Konservasi yang digagas  Conservation International (CI) Indonesian bekerja sama dengan Provinsi Papua Barat akan diputar di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Kabupaten Raja Ampat, sore ini (Minggu, 14/10).

Acara pemutaran film provinsi konservasi ini juga akan dihiburan sejumlah artis nasional diantaranya Edo Kondologit dan doorprize berhadiah bagi penonton yang menghadiri acara nonton bareng tersebut.

Pemutaran Film Provinsi Konservasi ini merupakan rangkaian safari tim Kampanye Provinsi Konservasi menjelang tiga tahun dideklarasikannya Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia di lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat.

Pemutaran film dan hiburan yang menghadirkan artis serta doorprize berhadiah ini setelah sebelumnya dilakukan hal serupa di Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat dan Anggi, Ibukota Kabupaten Penggunungan Arfak.

Pemutaran film konservasi ini disambut pemda Raja Ampat. Asisten III Setda Raja Ampat,  Muhidin Umalelen, S.Sos, M.Ec.Dev saat ditemui akhir September 2018 lalu mengakui pemutaran sebagai persiapan atau pemanasan menyambut Festival Raja Ampat tahun 2018.

Perlu diakui bahwa Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (CI dan TNC) merupakan pelopor dalam pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)  di wilayah bentang laut kepala burung tanah Papua.

Karena itu, Pemutaran Film Provinsi Konservasi di Waisai mengingat keberhasilan Raja Ampat dalam membangun kawasan konservasi perairannya.

Berkaitan dengan inisiatif Provinsi Konservasi dalam konteks pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam dari beragam aktivitas pemanfaatan, Direktur Program Papua Barat dari CI Indonesia, Meity Ursula Mongdong mengakui Perwujudan Provinsi Konservasi bisa dilihat dari komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan dalam berbagai bidang pembangunan.

 "Pemilihan pariwisata sebagai sektor unggulan, terutama Raja Ampat,sudah menunjukkan sebuah komitmen yang tinggi pemerintah dan masyarakat terhadap keberlangsungan sumber daya alam di Raja Ampat," ujarnya Meity Ursula Mongdong.

 "Namun kepopulerannya saat ini telah meningkatkan jumlah pengunjung dengan sangat drastis. Best practices dan regulasi terhadap praktik berwisata di Raja Ampat sudah sangat penting dihadirkan dan yang lebih penting lagi perlu penegakan peraturan dan pengawasan harus benar-benar serius di diterapkan,"  kata Meity berharap.

Pemutaran Film Provinsi Konservasi di Raja Ampat yang akan dilaksanakan di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) pada hari Minggu, 14 Oktober 2018 dimulai pukul 18.30 WIT tersebut.

Sementara, lokakarya Provinsi Konservasi akan diselenggarakan di Ruang Pertemuan Lantai 1 Gedung Wanita, Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Senin, 15 Oktober 2018.  (DiskominfoRajaAmpat).

Pemprov Papua dan CI Indonesia Kampanyekan Provinsi Kampanye

Posted: 09 Nov 2018 10:02 PM PST

Pemprov Papua dan CI Indonesia Kampanyekan Provinsi Kampanye
WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan Conservation International (CI) Indonesia mengkampanyekan provinsi konservasi di lima kabupaten dan satu kota di Wilayah Papua Barat.

Sebagaimana press reales yang diterima Media Center Raja Ampat, Minggu (7/10) menjelaskan kampanye provinsi konservasi ini menjelang tiga tahun dideklarasikannya Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi.

Kampanye provinsi konservasi ini akan di mulai dari Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat selanjutnya berturut-turut  Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kota Sorong, Fakfak, dan Kabupaten Kaimana Kaimana.

Kampanye bertajuk "Pesta Rakyat untuk Konservasi" tersebut akan terbagi dalam dua kegiatan utama: Pemutaran Film Provinsi Konservasi dan Lokakarya Provinsi Konservasi bagi perwakilan pemerintah daerah, elemen non-pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sebagai informasi, Lokakarya tersebut selain bertujuan untuk menggalang dukungan dari Pemangku Kepentingan, juga dimaksudkan untuk 'membahasakan' istilah "Provinsi Konservasi" bagi seluas- luasnya khalayak.

Dalam Lokakarya Provinsi Konservasi perdana yang digelar  (4/10) lalu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel D. Mandacan menjelaskan konservasi itu bertujuan melindungi makhluk hidup.

"Orang-orang tua dahulu mengetahui bagian-bagian yang mesti dilindungi; seperti di laut dan di gunung," katanya Nataniel D. Mandacan.

"Pemerintah terus mendorong pengesahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, atau yang lebih dulu dikenal dengan nama provinsi konservasi," tambahnya.

 "Setelah Perdasus ditetapkan, akan ada sosialisasi dengan melibatkan semua orang dari pesisir dan pegunungan. Pembangunan itu tidak melulu fokus pada ekonomi saja dan sumber daya alam tidak boleh diambil dengan serakah," tegas Nataniel D. Mandacan.

Perdasus tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat  dirancang sebagai panduan utama bagi upaya-upaya pembangunan dalam konteks apapun  dengan menitikberatkan perlindungan, pelestarian, dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua Barat.

Terkait hal itu, Vice President untuk CI Indonesia, Ketut Sarjana Putra menjelaskan kebijakan Provinsi Konservasi di Papua Barat merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang holistik;  yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi resiko tetapi menjamin kelestarian sumber daya alam di darat dan laut untuk generasi mendatang. 

 "Kampanye ini bertujuan untuk) Membangun pemahaman yang sama bagi para Pemangku Kepentingan akan arti dan hakekat, paradigma Provinsi Konservasi sehingga diharapkan masyarakat luas dapat menjadi pelaku utama serta pelopor model pembangunan hijau ini,"  tambah Ketut Sarjana Putra ketika ditanya soal  tujuan kampanye provinsi konservasi tersebut.

Kampanye pertama provinsi konservasi ini akan dilaksanakan besok (Senin, 8/10) di Halaman Kantor Gubernur Papua Barat yang dimulai pukul 18.30 Wit  sebagai bagian dari  "Festival Seni Budaya Papua Barat VI " berbarengan dengan International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE)

Kampanye provinsi konservasi yang dikemas dalam bentuk "Pesta Rakyat untuk Konservasi"  ini  diwarnai pemutaran "Film Provinsi Konservasi' yang penggarapannya dilakukan Pemprov Papua Barat bersama-sama dengan CI Indonesia dan Blue Sphere Foundation,  juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik oleh Edo Kondologit dan Mitha Talahatu; dua seniman yang juga turut mendukung inisiatif Provinsi Konservasi di Papua Barat.

Setelah Manokwari,  kegiatan serupa akan dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak  (11 Oktober 2018), Raja Ampat (14 Oktober 2018), Kota Sorong  (17 Oktober 2018), Kabupaten Fakfak (21 Oktober 2018), Kabupaten Kaimana (24 Oktober 2018). (DiskominfoRajaAmpat)

Satgas TMMD Gelar Sosialisais Bahaya Pornografi dan Penyimpangan Seksual

Posted: 09 Nov 2018 09:45 PM PST

Satgas TMMD Gelar Sosialisais Bahaya Pornografi dan Penyimpangan Seksual
WEDA, LELEMUKU.COM - Satgas TMMD 103 memberikan sosialisasi bahaya pornografi dan perilaku penyimpangan sosial kepada 64 Siswa SMKN 1 Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Rabu (07/11).

Materi yang disampaikan oleh Dansatgas TMMD 103 Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina tersebut membahas tentang dampak negatif pornografi bagi anak usia remaja maupun dibawah umur karena dapat merusak mental dan memutus sejumlah syaraf yang mengakibatkan tumbuh kembang otak tidak maksimal.

"Selain itu kita sering mendengar istilah LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender) merupakan penyakit penyimpangan seksual serta hal tersebut dapat menular, oleh karenanya kepada adik-adik pelajar agar lebih selektif memilah dan memilih pergaulan agar tidak terjerumus dalam hal tersebut," kata dia.

SemePrihatina menyampaikan bahwa sosialisasi bahaya pornografi dan penyimpangan seksual dimasukan dalam sasaran non fisik TMMD, karena hal tersebut sangat penting untuk menghindarkan para generasi muda dari pengaruh negatif. (Penrem152)

Aloysius Giay Nilai Kondisi Papua Aman Bagi Tenaga Medis

Posted: 09 Nov 2018 09:36 PM PST

Aloysius Giay Nilai Kondisi Papua Aman Bagi Tenaga Medis
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Alysius Giay memastikan kondisi bumi cenderawasih, sangat aman bagi pelayanan tenaga medis.

Oleh karena itu, para tenaga medis yang hendak diturunkan ke pelosok-pelosok, agar tak perlu khawatir dengan pemberitaan ancaman atau gangguan keamanan dari kelompok tertentu.

"Sepanjang sejarah dan setahu saya sampai saat ini tak ada sesuatu ancaman kepada petugas kesehatan".

"Sebaliknya, kami mendengar bahwa kisah tim Satuan Tugas Kaki Telanjang (Satgas Kijang) saat selesai masa tugas dan perpisahan, masyarakat setempat menangis. Sebab sepanjang hidup mereka baru merasakan seperti apa itu pelayanan kesehatan," terang dia.

Aloysius mengaku baru-baru ini melepas tenaga kesehatan tim Flying Health Care (FHC) ke Kabupaten Yahukimo. Sebanyak 20 tenaga kesehatan yang diturunkan itu, meliputi 11 dokter, perawat, bidan, kesehatan lingkungan, gizi,  analis kesehatan dan entomolog kesehatan.

Pengiriman tersebut, sebagai upaya dari Dinas Kesehatan Papua yang dipimpinnya bersama Kementerian Kesehatan untuk menjangkau pelayanan kesehatan ke wilayah terpencil di seluruh Papua.

"Sebab selain program layanan FHC, kami sebelumnya sudah buat program layanan Satuan Tugas Kaki Telanjang dan Tim Nusantara Sehat".

"Namun program layanan FHC ini untuk wilayah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat Kementerian Kesehatan melalui Dirjen P2P. Artinya pelayanan kesehatan bergerak ini merupakan keberpihakan Dinkes dan Kemenkes," katanya.

Diketahui, Flying FHC merupakan pelayanan kesehatan bergerak yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil seperti Papua.

Tim FHC Yahukimo akan berangkat dalam dua gelombang yakni gelombang pertama 5-20 Nevember 2018 dan gelombang kedua pada 18 November-4 Desember 2018. FHC akan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di Yahukimo dengan perhatian khusus pada penyakit malaria, TBC, masalah gizi dan cakupan imunisasi. (DiskominfoPapua)

Kedatangan KPK di MTB Tidak Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon

Posted: 09 Nov 2018 09:35 PM PST

Kedatangan KPK di MTB Tidak Terkait Dugaan Korupsi Petrus Fatlolon
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kedatangan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ke Kantor Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Kamis  (8/11) lalu tidak berkaitan dengan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi Bupati MTB, Petrus Fatlolon yang saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Menurut fungsional Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Ismail Hindersah, kehadiran mereka berfokus pada monitoring dan evaluasi (monev) tiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di MTB.

"Kehadiran kami disini untuk upaya pencegahan, bukan penindakan dan tidak ada kaitannya dengan apapun yang terjadi disini. Kalaupun ada pengaduan di sini, itu tidak ada kaitannya. Sebab ini khusus untuk monitoring dan evaluasi dan melihat seperti apa progress rencana aksi yang disepakati bersama," ujar dia didampingi penanggung jawab monev KPK RI untuk wilayah Maluku Utara, Septa Adhi Wibawa kepada wartawan di Lantai 2 Kantor Bupati MTB, Jln Ir. Soekarno, Saumlaki, Tanimbar Selatan.

Ditegaskan  kegiatan ini merupakan kelanjutan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah ditandangani oleh seluruh pimpinan SKPD di Kepulauan Tanimbar, menindaklanjuti penandatanganan Pakta Integritas antara Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku dengan KPK pada awal tahun 2018.

"Monev yang kami lakukan ini tidak terkait audit, kami hanya melihat apa saja kendalanya dan melihat target yang akan dicapai," ujar dia.

Saat ini Kejati Maluku tengah melakukan penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi tahun 2017 di Kabupaten MTB terus bergulir dan memeriksa semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut, termasuk Bupati Fatlolon.

"Intinya, semua pihak yang diduga memiliki keter­kaitan dalam kasus ini pasti akan dimintai keterangannya oleh penyelidik," kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada surat kabar, Siwalima di Ambon, Jumat (9/11).

Ia mengatakan, sejauh ini sudah sembilan orang yang dimintai keterangan, baik pegawai Kantor Bupati MTB maupun staf perusahaan daerah.

Sejumlah kasus dugaan korupsi di Kabupaten MTB tahun 2017 yang dibidik Kejati Maluku, diantaranya dugaan penyelewengan 40 ton be­ras rastra, pembengkakan anggaran operasional bupati  dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar, dugaan pe­nyelewengan anggaran taktis, du­gaan korupsi surat perintah perja­lanan dinas (SPPD) dan dana rawan pangan tahun anggaran 2017.

Penyidik juga telah me­manggil anggota DPRD Kabupaten MTB, Simson Lob­loby untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ia dan sejumlah anggota DPRD MTB yang melaporkan kasus-kasus dugaan korupsi itu.

Awalnya dilaporkan ke Kejagung, yang tembusannya ke KPK dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Setelah ditelaah, Kejagung mendisposisikan ke Kejati Maluku untuk diselidiki. (Albert Batlayeri)

Cornelis Belay Awasi Pemadaman Kebakaran Lahan di Kantor Dinas Dukcapil MTB

Posted: 09 Nov 2018 08:17 PM PST

Cornelis  Belay Awasi Pemadaman Kebakaran Lahan di Kantor Dinas Dukcapil MTB
SIFNANA, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Cornelis  Belay, S.Sos, M.Si mengawasi operasi pemadaman kebakaran lahan di belakang kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) MTB, di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Kamis (8/11).

Operasi pemadaman yang dipimpin Kasie Pemadam Kebakaran Julianus Batmomolin, SE ini menurunkan 3 unit Armada yakni 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar 01) dan 2 Unit Mobil Suplay Air Pemadam Kebakaran.

Pemadaman ini dilakukan setelah armada Damkar memadamkan kebakaran lahan di lokasi Batalyon 734/SNS (wesawak) . Setibanya di belakang kantor Dinas Dukcapil, personil langsung melakukan upaya pemadaman hingga mencegah api menjalar ke kantor tersebut.

Setelah api dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan dan memastikan tidak ada lagi titik api, Armada Damkar bersama personil meninggalkan lokasi kebakaran dan kembali ke Kantor Bupati. Dari kejadian ini beberapa pohon Jati milik warga yang terbakar api. (Albert Batlayeri)

Damkar MTB Berhasil Padamkan Kebakaran Lahan di Sifnana

Posted: 09 Nov 2018 08:04 PM PST

Damkar MTB Berhasil Padamkan Kebakaran Lahan di Sifnana
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - 2 unit mobil dari Pemadam Kebakaran (Damkar) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) pada hari Rabu (7/11) berhasil memadamkan kebakaran lahan pada dua lokasi yakni di wilayah Desa Sifnana dan depan SMA Negeri Unggulan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Kebakaran ini terjadi sangat berdekatan dengan rumah warga sehingga para petugas bersama Armada Damkar langsung bergerak menuju lokasi kebakaran.

Pada pukul 10.02.WIT, api dapat dipadamkan, dan setelah melakukan pendinginan dan memastikan tidak ada lagi titik api, Armada Damkar bersama personil meninggalkan lokasi dan kembali ke Kantor Bupati.

Selanjutnya mereka menuju depan SMA Negeri Unggulan Saumlaki dan langsung melakukan upaya pemadaman. Pada lokasi ini terjadi kebakaran di pinggiran jalan Ir. Soekarno yang mana apinya mulai merambat ke arah lahan kosong yang ditumbuhi rumput kering sehingga harus dipadamkan sebelum api membakar rumput kering dan membesar. Dilaporkan tidak ada kerugian yang terjadi akibat kebakaran pada 2 lokasi tersebut.

Penyebab kebakaran pada Desa Sifnana akibat pembakaran sampah yang mana apinya tidak bisa dikontrol dan melebar sehingga membakar semak-semak dan tanaman kering.  Selanjutnya  penyebab kebakaran pada lokasi depan SMA Negeri Unggulan Saumlaki diduga karena puntung rokok yang dibuang masyarakat sehingga membakar rumput kering pada lokasi, karena awal titik api berasal dari pinggiran jalan. (Albert Batlayeri)
Bagi ke WA Bagi ke G+