Updated News

Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan

Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan


Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan

Posted: 05 Nov 2018 02:19 PM PST

Raih WTP, Pemprov Papua dan 8 Kabupaten Dapat Penghargaan dari Menteri Keuangan
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua dan delapan kabupaten/kota mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017, mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Delapan kabupaten yang menerima penghargaan adalah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.

Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Papua, Asyik Fauzi mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana LKPD merupakan wujud akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan APBD.

"Dengan adanya Opini WTP atas LKPD tahun 2017 menggambarkan pengelolaan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif," katanya disela-sela kegiatan Rakornis Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan, Kamis (1/11).

Dikatakan, LKPD tahun 2017 disusun berdasarkan standar akuntasi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

"Laporan perubahan ini terdiri tujuh laporan yakni, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," ungkapnya.

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kantor Wilayah DJP Papua dengan pemda Papua dan kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di Papua, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sementara itu, Asisten III Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Aury mengatakan, sejak pertama kali LKPD diaudit dan diberi opini oleh BPK, terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan semakin meningkatnya opini BPK.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD menunjukan semakin meningkatnya jumlah LKPD yang memperoleh Opini terbaik yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta semakin menurunnya jumlah LKPD yang memperoleh opini tidak menyenangkan pendapat (TMP) atau disclaimer.

Untuk yang mendapatkan LKPD opini WTP, diharapkan prestasi itu dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.

"Saya harapkan pemda yang mendapat opini WTP agar tidak cepat berpuas diri, capaian opini WTP hendaknya bukan merupakan tujuan akhir, namun merupakan sarana menuju tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (DiskominfoPapua)

BKD Papua Serahkan 18 ASN ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura

Posted: 05 Nov 2018 02:16 PM PST

BKD Papua Serahkan 18 ASN ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua, menyerahkan 18 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua ke Balai Latihan Masyarakat Jayapura sebagai ASN Pusat di Aula Kantor BKD Jayapura, Kamis (01/11).

Sekretaris Balilatfo Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi Pusat Jakarta, Drs Jajang Abdullah, MM dalam sambutannya mengatakan, pihaknya membentuk Balai Latihan Masyarakat itu merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat (UPTP) yang didirikan di Papua khususnya di Jayapura yang disebut Balai Latihan Masyarakat Jayapura.

"Berkedudukan di Jayapura tetapi wilayah kerjanya meliputi Papua dan Papua Barat. Karena kita sudah dibentuk berdasarkan keputusan Kemenpan Struktur Organisasi Balai Latihan Masyarakat itu dari Permenpan Nomor 9 Tahun 2015 berubah menjadi Permenpan Nomor 8 Tahun 2017 yang pertama dibentuk 7 balai menjadi 9 balai ada balai latihan masyarakat di Jayapura dan di Ambon," katanya.

Sebagai lembaga baru, maka pihaknya sangat membutuhkan ASN yang akan menggerakkan roda balai ini, sehingga pihaknya memprioritaskan berdasarkan proses administrasi sebelumnya yang disebut Penyerahan Personil Daerah (P3D), penyerahan aset dan penyerahan keuangan.

"Penyerahan ASN itu melalui persetujuan dari BKD Jayapura yang mengusulkan dan setelah itu keluar persetujuan dari BKN dan dari BKN sudah keluar suratnya 2 bulan lalu, namun baru diagendakan secara seremonialnya sekarang yaitu 18 orang ASN yang diserahterimakan bergabung di Kementrian Desa dengan status baru sebagai pegawai pusat di kantor pusat Jakarta, namun wilayah kerjanya tetap di Balai Jayapura," jelasnya.

Pihaknya tidak asal merekrut, karena semua sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dan prosedur.

"Kita sudah uji kompetensi untuk KSM pada jabatan fungsional untuk penggerak swadaya masyarakat yang ada di Balai Jayapura dan 8 pejabat yang memenuhi syarat. Harapan saya mereka bisa mengawal dan mempercepat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di desa - desa sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu," tandasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Helen Ronsumbre mengharapkan, ke depan agar formasi dapat dibuka lagi untuk merekrut pegawai agar bisa diturunkan ke kampung- kampung di Papua agar SDM di Papua bisa maju dan berkembang dengan baik.

Selain itu, Kepala Balai Latihan Masyarakat Papua, Dominggus Rumadas, SSos, MSi menambahkan, kantornya masih status kontrak di kompleks Tanah Hitam, Abepura dan saat ini masih menunggu proses hibah aset dari daerah ke pusat, meskipun berita acara sudah ditandatangani oleh Sekjen Kementrian Desa bulan Februari 2018 lalu, tetapi sampai hari ini Sekda Papua belum menandatangani.

"Semoga ini bisa cepat tercapai agar kita bisa melayani masyarakat Papua untuk melakuan pelatihan yang terbaik bagi mereka, karena sampai saat ini masyarakat masih membutuhkan pelatihan dan dukungan penguatan kapasitas bagi mereka, karena hari ini mereka punya potensi yang luar biasa, tetapi tidak bisa dikembangkan karena pengetahuan dan keterampilan yang terbatas karena sikap dan nilai budayanya," imbuhnya.

TMMD di Weda Selatan Capai 80 Persen Pengerjaan

Posted: 05 Nov 2018 02:11 PM PST

TMMD di Weda Selatan Capai 80 Persen Pengerjaan
WEDA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-103 yang memasuki hari ke-18 telah menunjukan progres yang menggembirakan diantaranya beberapa pekerjaan yang telah rampung dikerjakan maupun sudah melampaui 80 % pengerjaannya pada Selasa (02/11).

Sasaran fisik yang telah rampung dikerjakan adalah pembangunan saluran air serta 2 unit gorong-gorong di Desa Air Salobar sehingga di Desa tersebut sisa menyelesaikan gorong-gorong 3 dengan prosentase telah mencapai 80 %.

Selain itu pembangunan saluran air sepanjang 1000 meter di Kluting jaya saat ini telah mencapai 75 % serta sejumlah pembangunan lain yang  meliputi 8 Desa se-Kecamatan Weda Selatan terus dikebut dalam pengerjaannya namun tetap memperhatikan faktor kualitas bangunan tersebut.

Senada dengan hal tersebut Kapten Inf Andi Purwanto selaku dan SSK menkonfirmasi di sisa waktu 12 hari ini kita maksimalkan dengan baik sehingga seluruh pekerjaan fisik maupun non fisik dapat selesai sesuai target sehingga setelah penutupan sudah tidak ada lagi pekerjaan yang tertinggal. (Penrem152)

Pembukaan MPP AMGPM ke 31 di Latdalam

Posted: 05 Nov 2018 02:01 PM PST


Pembukaan MPP AMGPM ke 31 di Latdalam
LATDALAM, LELEMUKU.COM – Pembukaan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) ke-31 se- Kepulauan Maluku di Desa Latdalam, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku berjalan khusuk penuh khidmat pada Minggu (4/11).

Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Maluku, dr. Frona Koedoeboen, INkes memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya moment yang berharga tersebut.

Melalui kegiatan akbar itu ia mengajak seluruh pemuda untuk mengingat satu peristiwa besar yang baru saja berlalu, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-90 tahun pada 28 Oktober 2018 dimana peristiwa itu menantang seluruh pemuda Maluku untuk terus menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa sebab pemuda terpanggil untuk terlibat dalam membangun bangsa dan Negara serta pro aktif dalam menyikapi berbagai persoalan yang mengemukan pada jaman kekinian.

"Jika pemuda-pemuda Indonesia 90 tahun yang lalu bisa menggerakan sebuah peristiwa sejarah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, maka pemuda jaman sekarang atau jaman now harus juga bisa membuat sejarah dan tidak hanya menjalani sejarah," ajak dia.

Gubernur Assagaff berharap selain memenuhi mekanisme organisasi forum pimpinan paripurna itu dapat menjadi momentum untuk melakukan refleksi yang mendalam dan fundamental untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi gereja maupun masyarakat sekarang dan ke depan.

"Melalui moment ini terus dirajut kerjasama, kerja keras dan kerja cerdas serta solidaritas untuk terus menjadi garam dan terang dunia serta menjadi pelopor perubahan dan pembaruan, perajut persaudaraan dan persahabatan yang humanis dalam bingkai Gereja Orang Basudara," harapnya.

Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pdt. Drs. A. J. S. Werinussa pun mengajak seluruh pemuda AMGPM untuk beryukur atas ijin Tuhan sehingga pembukaan musyawarah itu boleh berjalan dengan baik. Ia meminta seluruh pemuda gereja  untuk terus bergumul dan berdoa atas keajaiban Tuhan lewat beberapa duka yang dialami dan berharap agar jalannya musyawarah akan berlangsung dengan lancar dan menjadi berkat bagi seluruh pemuda.

"Sebagai pimpinan gereja pemilik AMGPM kami mengajak kita semua untuk bersyukur hingga saat ini kita tetap ada. Walaupun lempeng-lempeng bumi yang kita diami ini terus bergerak. Untuk itu mari kita semua bergumul dan berdoa sehingga kita siap untuk menghadapi semua," ajak dia.

Sementara itu Bupati MTB, Petrus Fatlolon, SH., MH mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita seluruh tamu dan peserta yang hadir dari daerah berbeda di Bumi Duan Lolat. Ia mengatakan Tanah Tanimbar adalah tanah persatuan bagi semua orang bersaudara yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Fatlolon juta menuturkan sangat setuju dengan Tema "Allah kehidupan, tuntunlah kami untuk membela dan merawat kehidupan" dan Sub Tema "Memuliakan Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa," karena sudah menjawab apa yang harus dilakukan bersama, yakni bekerjasama untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan kasih.

"Mari melalui MPP AMGPM ke 31 kita terus mengajak kaum muda dan segenap orang basudara dari ujung Halmahera hingga Tenggara Jauh mari kita manggurebe bangun tanah Maluku," tutur dia.

Bupati Fatlolon  mengimbau untuk seluruh panitia dan juga masyarakat Tanimbar untuk mensukseskan musyawarah itu dan berharap diskusi dan keputusan nantinya akan membawa perubahan bagi Tanah Raja-Raja ini.

"Atas nama Pemda dan seluruh masyarakat Tanimbar saya ucapkan limpah terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yan sudah turut serta dalam mensukseskan kegiatan ini dan juga saya mohon maaf kalau ada yang salah," imbaunya.

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh wakil Bupati (Wabup) Agustinus Utuwaly, S.Sos, Sekda Pemda MTB Piterson Rangkoratat, SH, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Asisten, Staf Ahli Bupati beserta pimpinan SKPD di lingkup Pemda MTB, Forum Koordinasi Pimpinan Umat Beragama, para Ketua Klasis GPM se-Maluku dan Malut, para pendeta se-Maluku dan Malut. (Laura Sobuber)

Jelang Pembangunan Blok Masela, Petrus Fatlolon Harapkan Kerjasama Semua Pihak

Posted: 05 Nov 2018 07:51 AM PST

Jelang Pembangunan Blok Masela, Petrus Fatlolon Harapkan Kerjasama Semua Pihak
LATDALAM, LELEMUKU.COM - Jelang pembangunan proyek minyak dan gas (Migas) di Lapangan Abadi, Blok Masela oleh Inpex Corporation pada beberapa tahun kedepan, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon mengharapkan semua elemen masyarakat di Kepulauan Tanimbar dapat menahan diri dari sikap-sikap saling menjatuhkan dan terus menjalin kerja sama.

"Tidak lama lagi, Blok Masela mau jalan dan kita kebanyakan hanya menunggu dan tidak mau melakukan kesiapan lebih awal. Saya mau usul mari kita kerja, jangan ribut lagi karna tak berguna. Karena siapapun yang selenggarakan pemerintahan, kalau kita ribut, rakyat yang menjadi korban," ungkap Bupati saat memberikan sambutan pada pembukaan MPP AMGPM ke 31 di Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), MTB, Minggu (4/11).

Dikatakan kerja yang diusulkan adalah kerja  bersama sebagai  pemimpin yang dipilih melayani rakyat. Sebab kerja bersama ini harus dijalankan tanpa ada niat-niat yang malah merusak kebersamaan itu.

"Apa gunanya kalau tidak ada kerja yang nyata. Saya sebagai Pemimpin Pelayan, salah satu hal yang dilawan yaitu dendam, iri hati dan cemburu. Tetapi yang saya mau lakukan adalah kasih sebagai wujudnya," ujar dia

Dikatakan pemerintah pusat (pempus) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang meningkatkan perhatian mereka ke Kepulauan Tanimbar. Perhatian ini, menurut Bupati Fatlolon harus dijawab dengan menyediakan ruang-ruang investasi yang saat ini masih kurang disadari oleh warga Maluku dan Tanimbar pada khususnya.

"Akhir-akhir ini, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah berupaya melalui Pemerintah Pusat untuk mendatangkan investor, namun keberadaan kesiapan kita dalam keterbukaan ekonomi sosial masih mengalami kendala," ujar dia.

Sehingga ditegaskan kesiapan ini guna mencegah dan mengurangi semakin tingginya angka kemiskinan di Tanimbar.

"Kemiskinan adalah masalah kita hari ini yang nantinya akan diwarisi oleh anak cucu. Mereka akan mempertanyakan dan menyalahkan seperti sekarang ini terlihat diantara kita saling menyalahkan, saling sindir menyindir  bahkan saling menjatuhkan," ujar dia.

Ia juga mengharapkan, generasi muda salah satunya melalui Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (GPM) agar dapat memberikan masukan optimal guna menyikapi kehadiran proyek pertambangan energi dengan skala nasional ini.

"Pemerintah akan terus berupaya mengajak semua orang melalui mimbar musyawarah ini kiranya dapat menyumbangkan pikiran kritis, juga solusi yang komperhensif akan ketersediaan lapangan pekerjaan. Saya menyambut hal ini karena sudah menjawab apa yang harus dilakukan bersama yakni bekerja sama untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan sudah berikan," ungkap Fatlolon. (Albert Batlayeri)
Bagi ke WA Bagi ke G+