Updated News

Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku

Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku


Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku

Posted: 15 Nov 2018 01:30 PM PST

Tour de Ambon Manise (TDAM) Perkenalkan Kehidupan Sosial dan Keindahan Maluku
AMBON, LELEMUKU.COM - Tour de Ambon Manise (TDAM) yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Kodam XVI Pattimura dan Pemprov Maluku selama tiga hari, selain memperkenalkan keindahan pariwisata Maluku, juga melaksanakan kegiatan bhakti sosial di sejumlah daerah yang akan dilintasi oleh 431 peserta bersepeda berupa pembagian alat olahraga dan kitab suci umat Islam dan Kristen kepada masyarakat desa yang dilalui peserta, akan mewarnai kemeriahan pelaksanaan TDAM dalam aksi sosial di Pulau Ambon dan Pulau Seram.

Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Kombes Pol. Heru Trisasono, S.I.K, M.Si., selaku Wakil Ketua Panitia dalam konfrensi pers mengaku, TDAM merupakan kegiatan touring yang diikuti ratusan peserta dengan beragam profesi, seperti TNI, Polri, Pengacara, PNS dan lain sebagainya, bahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo beserta tim, ikut berpartisipasi dalam TDAM ini. Peserta yang terdaftar hingga saat ini berasal dari Lokal, Nasional, bahkan Internasional. Peserta berasal dari Negara Asing, diantaranya Swiss, Amerika, Denmark dan Prancis.

Pelaksanaan TDAM sendiri, bertujuan untuk mengeksplore atau memperkenalkan tempat-tempat pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Disisi lain, penyelenggaraan TDAM dihelat untuk menciptakan situasi yang sejuk (cooling sistem) dalam menghadapi Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 mendatang.

"Kegiatan berlangsung selama tiga hari. Sejak tanggal 17, 18 dan 19 November 2018," ungkap Heru kepada wartawan di Rupatama Polda Maluku, Kamis (15/11).

Didampingi Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Muhamad Roem Ohoirat, Heru mengurai jadwal dan agenda TDAM selama tiga hari. Di Hari pertama, peserta bersepeda santai ini akan mengitari Pulau Ambon. Pulau Ambon sendiri terbagi menjadi dua wilayah di Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Hari pertama peserta akan memulai bersepeda dari tempat star yang berada di Natsepa Hotel, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng. Peserta akan mengitari Kota Ambon hingga ke Bandara Internasional Pattimura, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon.

Bandar Udara Pattimura, merupakan daerah perbatasan dengan Kabupaten Malteng. Dimana peserta akan melalui kawasan tersebut menuju tempat wisata Batu Layar, Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat, Malteng. Setelah rehat sejenak menikmati salah satu tempat wisata ternama di Pulau Ambon, peserta melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Malteng.

"Jarak yang ditempuh dari lokasi star sampai di pelabuhan Ureng kurang lebih 87 Km. Peserta kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan beberapa kapal yang telah disediakan. Kapal-kapal itu akan membawa peserta bersama sepedanya menuju Pulau Seram, atau tepatnya di Pelabuhan Ina Marina, Masohi, Malteng," jelasnya.

Berlayar dari Negeri Ureng menggunakan kapal, peserta diperkirakan tiba di Pelabuhan Ina Marina, sore hari. Mereka akan kembali mengayun sepeda mengitari Masohi, Ibukota Malteng. Di hari pertama atau tanggal 17 November, itu peserta akan finis di Markas Polsek Waipia.

"Jarak yang ditempuh di hari pertama sekitar 126 Km. Dan Peserta akan istirahat di sejumlah tenda yang disiapkan di Mapolsek Waipia. Di tempat Finsih itu, peserta akan disambut dan dihibur dengan tarian khas asal asal Maluku," kata Heru.

Goes to TDAM kembali berlanjut esok hari, 18 November. Sejak pagi, peserta melanjutkan perjalanan menuju tempat wisata Pantai Ora, Desa Saleman, Malteng. Dari tempat star hari kedua, jarak yang ditempuh hanya berkisar 57 Km. Meski terbilang dekat, namun medan yang dilintasi agak rumit, karena melalui pegunungan. Peserta diharapkan dapat menyiapkan mental dan fisik agar bisa sampai tujuan dengan selamat.

"Saat menuju tempat wisata Pantai Ora, terdapat beberapa lokasi pistop yakni di KM 12, 28, dan 36 yang berada di simpang Desa Saleman. Setiap pistop tersedia petugas bagian konsumsi, kesehatan, teknisi dan sebagainya," terangnya. (HumasPoldaMaluku)

Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado Akan Promosikan Sulut

Posted: 15 Nov 2018 01:00 PM PST

Sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) di Manado Akan Promosikan Sulut
MANADO, LELEMUKU.COM - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal semakin dikenal di dunia. Pasalnya keberadaan gedung sekretariat Coral Triangle Initiative (CTI) yang berlokasi di kawasan Grand Kawanua International City (GKIC) Manado akan dioptimalkan fungsinya.

Direktur Eksekutif Sekretariat CTI yang baru Hendra Yusran Siry menyambangi Gubernur Olly Dondokambey, SE di Kolongan, Minahasa Utara, Kamis (15/11) sore untuk mengutarakan hal tersebut.

Yusran yang menggantikan Direktur Eksekutif CTI yang lama Widi Prayitno ini meminta dukungan Gubernur Olly agar program pengelolaan terumbu karang dunia yang dipusatkan di gedung futuristik berbentuk bola dunia yang menjadi sekretariat bersama 6 negara anggota CTI yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini dan Solomon Island ini berjalan lancar.

Gubernur Olly menyambut baik kedatangan pihak CTI yang ingin mensupport program Pemprov Sulut termasuk melibatkan teknokrat dan stakeholders untuk bekerja sama dalam pengelolaan sumberdaya hayati laut - terumbu karang dan konservasi pesisir dan laut.

Sekretariat CTI menunjukkan keterlibatan langsung Sulut dan juga Indonesia dalam pengelolaan kekayaan dan keanekaragaman hayati laut yang menjadi perhatian dunia saat ini.

Gubernur Olly juga mendukung rencana CTI mengadakan kegiatan MICE berupa pertemuan-pertemuan, simposium dan seminar internasional tentang terumbu karang termasuk kegiatan internasional yaitu peringatan 10 tahun berdirinya CTI yang akan menghadirkan 6 kepala negara. Sebelumnya, pada Mei 2019, para menteri negara anggota CTI juga berencana melakukan pertemuan di Sulut.

Pertemuan ini turut dihadiri Nora Ibrahim, Deputy Executive Director Program Services (Malaysia); Gregory Bennet Technical Program Senior Manager (Solomon Island); Janet Polita Communication and Information Manager (Filipina), Tim Kemenlu RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan dan Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil. (HumasSulut)

Sebelum KTT APEC di PNG, Jokowi ke Merauke Resmikan Monumen Kapsul Waktu

Posted: 15 Nov 2018 12:38 PM PST

MERAUKE, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Merauke, Provinsi Papua guna meresmikan Monumen Kapsul Waktu  yang menyimpan Impian Indonesia 2015-2085 pada Jumat (16/11).

Sebelum KTT APEC di PNG, Jokowi ke Merauke Resmikan Monumen Kapsul Waktu
Gubernur Papua, Lukas Enembe saat menyambut Presiden Jokowi di Merauke, Jumat (16/11)
Monumen seluas 2,5 hektar ini, berlokasi dekat Bandara Mopah, dan akan dijadikan sebagai wajah baru dari Kota Merauke untuk 70 tahun ke depan

Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana berangkat dari Bandara Udara Internasional Changi Singapura pada Kamis (15/11) pukul 18.50 waktu setempat. Jokowi terbang menggunakan pesawat kepresidenan dan tiba di Bandar Udara Internasional Mopah, Merauke pada Jumat, (16/11) pukul 01.20 WIT.

Jokowi disambut oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya.

Rencananya pada pukul 09.00 WIT, Jokowi akan berangkat dari Swiss Belhotel menuju Monumen Kapsul Waktu acara Peresmian Kapsul Waktu yang merupakan Monumen Impian Indonesia 2015-2085 yang berasal dari anak muda di seluruh provinsi di Indonesia, lewat ekspedisi melintasi 34 provinsi. Di setiap provinsi, anak mudanya menulis keinginannya 70 tahun ke depan, yang kemudian disimpan di sini, setelah itu dilas, dan akan dibuka tahun 2085 nanti.

Monumen Kapsul Waktu dibangun Kementerian PUPR melalui kegiatan Ruang Terbuka Hijau mulai tahun 2016 yang dialokasikan pada DIPA APBN di Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian PUPR.

"Secara fisik bangunan sudah 100 persen untuk bisa diresmikan Bapak Presiden besok pagi. Monumen ini menyimpan pesan-pesan dan harapan anak-anak Indonesia untuk 70 tahun ke depan," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Merauke, Kamis (15/11).

Pembangunan tahap I dilaksanakan tahun 2016 berupa pekerjaan pondasi dengan anggaran Rp 7 miliar. Pekerjaan tahap II sejak Juli 2017 dan selesai pada November 2018 dengan biaya konstruksi Rp 82,9 miliar. Bertindak selaku kontraktor adalah PT Nindya Karya.

Arsitektur monumen yang didesain oleh arsitek prinsipal Yori Antar Awal ini mengadopsi unsur budaya Papua. Kapsul Waktu akan ditempatkan di atas bangunan tugu yang terinspirasi dari menara perang Suku Dani, dengan lima akses masuk bangunan yang merepresentasikan lima suku asli Merauke yakni Malind, Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu sebagai penjaga tugu kapsul waktu.

Sebelum KTT APEC di PNG, Jokowi ke Merauke Resmikan Monumen Kapsul WaktuAngka 17, 8, dan 45 yang memiliki makna spesial bagi Indonesia, yakni tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan, dipilih sebagai ukuran monumen, yakni lebar 17 m, tinggi 8 m, dan panjang 45 m. Bagian dalam monumen juga dihiasi relief mengenai perjalanan Republik Indonesia, Pancasila, serta kebudayaan Papua. Dari total luas monumen, 1,5 ha akan digunakan sebagai alun-alun. Selain menjadi ruang terbuka publik dan lokasi wisata bagi masyarakat Merauke, Monumen Kapsul Waktu diyakini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Pembangunan monumen Kapsul Waktu menunjukkan perhatian dan penghargaan yang besar dari Presiden Jokowi bagi masyarakat Papua, khususnya bagi Merauke," tutup Menteri Basuki.

Usai meresmikan monumen tersebut, Presiden akan shalat di Masjid Raya dan pada pukul 14.15 WIT, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan berangkat  menuju perbatasan Sota melalui perjalanan darat melewati jalan Trans Papua Merauke - Bovendigoel.

Presiden berencana akan singgah di KM 29 guna melakukan peninjauan pembangunan jalan kemudian dilanjutkan menuju Sota untuk melakukan peninjauan PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Setelah meninjau, Presiden dan rombongan akan kembali ke Merauke.

Selanjutnya pada Sabtu (17/11) presiden Jokowi akan berangkat dari Swiss Belhotel Merauke menuju Bandara Mopah pada pukul 08.30 WIT dan berangkat untuk melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini (PNG) guna mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin - Asia-Pasific Economy Cooperation (APEC) 2018 di Port Moresby.

Dalam perjalanan itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, dan Staf Khusus Presiden Adita Irawati. (Albert Batlayeri)

Satgas TMMD Kodim Ambon Gelar Turnamen Volly Ball di Bandari

Posted: 15 Nov 2018 12:00 PM PST

Satgas TMMD Kodim Ambon Gelar Turnamen Volly Ball di Bandari
RUMAH TIGA, LELEMUKU.COM - Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103 Kodim 1504/Ambon menggelar Open Tournament Volly  Ball dalam rangka HUT TNI ke-73. Dengan tema "Tabea 4G : Pemuda Kreatif dan Produktif Bersama TNI Untuk Rakyat'  Bertempat di Lapangan bola volly, Dusun Bandari, Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon,  Kota Ambon, Sabtu (3/11).

Dalam kesempatan ini Walikota Ambon Bersama Dansatgas TMMD ke-103 Kodim 1504/Ambon berkordinasi dengan Dinas DPD KNPI dan PBVSI Kota Ambon guna menggelar kejuaraan bola volly antar kampung se-Kecamatan Teluk Ambon.

Adapun sambutan Walikota Ambon Ambon Richard Louhenapessy, SH. Bahwa dengan di selenggarakannya Open Tournament Volly  Ball se-Kecamatan Teluk Ambon adalah untuk membina mental dan karakter generasi muda serta membentuk jiwa yang sehat.
Mengingat waktu dan banyaknya program yang dilaksanakan di kegiatan TMMD, jadi kejuaran bola volly berlangsung selama sepuluh hari, sejak 03 Nopember sampai 13 Nopember 2018.

"Selain sebagai ajang pencarian bibit atlet bola volly,  kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga di Dusun  Bandari, Desa Rumah Tiga dengan TNI khususnya Satgas TMMD ke-103,"pungkasnya.

"Kita berharap dalam kejuaran bola volly ini ada bibit yang muncul membawa nama harum Desa. Di ivent tingkat Kabupaten sering diselenggarakan kejuaran bola volly antar klub juga seperti WaliKota cup, Kecamatan Teluk Ambon sering tampil di event tingkat Kab. Kota Ambon,"ungkapnya.

"Harapanya semoga dengan kejuaran ini sangat bermanfaat dan sangat memotivasi ke depan untuk berkarier lewat olah raga bola volly,"tambahannya. (Penrem151)

TMMD Sukses, Yayat Priatna Prihatina Apresiasi Dukungan Pemda dan Polres Halteng

Posted: 15 Nov 2018 11:00 AM PST

TMMD Sukses, Yayat Priatna Prihatina Apresiasi Dukungan Pemda dan Polres HaltengWEDA, LELEMUKU.COM - Dandim 1505/Tidore Letkol Inf Yayat Priatna Prihatina berterimakasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada seluruh pihak khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Polres Halteng dan seluruh masyarakat Kecamatan Weda Tengah atas dukungannya serta partisipasi yang tinggi sehingga pelaksanaan TMMD ke-103 berjalan dengan sukses dan lancar pada Selasa (13/11).

Kegiatan TMMD yang telah dilaksanakan selama 30 hari ini memiliki tujuan untuk mengakselerasi pembangunan di daerah khususnya daerah tertinggal agar segera dapat sejajar dengan daerah maju lainnya selain itu juga turut dilaksanakan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan non fisik termasuk diantaranya karya bhakti dan bhakti sosial kepada suku togutil.

Kegiatan TMMD ini pada hakikatnya merupakan ruh dan implementasi nyata dari kemanunggalan TNI dan Rakyat karena pada kegiatan tersebut pelibatan masyarakat secara langsung juga anggota satgas yang berbaur dengan tinggal di rumah-rumah warga.

Sehingga secara tidak langsung akan terjalin keharmonisan dan ikatan emosional yang kuat antara TNI dengan Rakyat, pelaksanaan TMMD ke-103 ini telah berakhir dengan tuntas baik sasaran fisik berupa Pembangunan Saluran Air, Goronggorong, Tembok Tepi jalan, melanjutkan pembangunan masjid, pembangunan pagar sekolah, pagar gereja, dan pelebaran jalan.

Sementara itu dalam pembangunan sasaran non fisik Terdiri 19 kegiatan baik penyuluhan dan sosialisasi serta Baksos kepada Suku Togutil yang dapat dilaksanakan dengan baik sehingga meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta terjalin hubungan yang baik antara sesama elemen masyarakat, yang berdampak pada terwujudnya Kemanunggalan TNI dengan Rakyat dan Dalam rangka membantu Pemda Kab. Halteng dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa yang menjadi sasaran TMMD-103. (Penrem152)

Lembaga Agama Berperan Dorong Toleransi Umat Beragama di Maluku

Posted: 15 Nov 2018 10:55 AM PST

Lembaga Agama Berperan Dorong Toleransi Umat Beragama di Maluku
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Lembaga-lembaga agama dalam sinergitas bersama Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam mendorong terwujudnya toleransi, kesantunan, kerjasama dan relasi kemanusiaan dalam hidup umat beragama di Kepulauan Maluku.

"Persidangan MPL telah menempatkan GPM sebagai bagian dari seluruh proses pelaksanaan amanah pembangunan jangka panjang daerah Maluku Tahun 2014 hingga 2019 dalam kerangka perwujudan kesadaran religius dan kematangan pluralisme," kata Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Ia menilai persidangan yang melibatkan 34 Klasis se Provinsi Maluku dan Maluku Utara sangat penting dan memiliki makna yang strategis bagi perkembangan dan kemajuan institusi gereja, karena selain melakukan evaluasi kritis, korektif dan konstruktif terhadap berbagai keputusan program yang telah dilakukan juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan arah pelayanan terhadap program kerja yang baru.

"GPM memang harus bertumbuh dan berbuah, sebab berdirinya GPM telah menunjukkan keberpihakan terhadap tugas pelayanan dan pekabaran injil atas dasar ketulusan serta janji penyertaan Tuhan menjadi sandaran kekuatan spiritualitas bagi GPM yang terus terpelihara," nilai Tairas. (Laura Sobuber)

Pemahaman Menanam dan Menyiram Harus Menjadi Kekuatan Moral Bagi GPM

Posted: 15 Nov 2018 10:47 AM PST

Pemahaman Menanam dan Menyiram Harus Menjadi Kekuatan Moral Bagi GPM
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi menilai Motto pelayanan Gereja Protestan Maluku (GPM), yaitu 'Aku Menanam, Apolos Menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan' harus menjadi moral bagi Gereja Protestan Maluku (GPM).

"Sebab itu adalah bagian dari tugas selaku manusia yang wajib dipenuhi tanpa harus memperhitungkan apakah yang ditanam itu nantinya bertumbuh ataukah tidak," nilai dia saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Tairas pun berpesan bahwa hal bertumbuh adalah kewenangan dan otoritas Tuhan sang pemilik kehidupan, sesungguhnya Tuhan menghadirkan kehidupan kepada insan manusia, disertai komitmen dan tanggung jawab untuk menjadi kehidupan itu semakin baik dan bermutu.

"GPM mesti terus berjalan dan tetap mengandalkan tangan Tuhan yang kuat," pesannya. (Laura Sobuber)

Sidang MPL Miliki Arti Penting Dalam Menjaga Eksistensi GPM

Posted: 15 Nov 2018 10:42 AM PST

Sidang MPL Miliki Arti Penting Dalam Menjaga Eksistensi GPM
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Provinsi Maluku, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi mengatakan pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) se-Kepulauan Maluku ke-40 yang digelar di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11) hingga Jumat (16/11) memiliki arti penting dalam menjaga eksistensi GPM.

"Fase strategis menuju persidangan ke 40 Sinode GPM yakni forum yang legitimit untuk bagaimana merumuskan hal-hal prinsipil yang akan menjadi landasan guna pembahasan lebih lanjut di tngkat persidangan sinodal," kata dia saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Tairas mengungkapkan jika Pemerintah Daerah sangat berkepentingan melihat GPM terus maju dan berkembang mengisi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

"GPM sebagai gereja yan terus bertumbuh telah menjadi gereja yang bukan hanya besar tetapi juga matang dalam membangun kehidupan jemaatnya," ungkanya. (Laura Sobuber)

Said Assagaf Nilai GPM Berkontribusi Menyelesaikan Masalah Masyarakat

Posted: 15 Nov 2018 10:39 AM PST

Said Assagaf Nilai GPM Berkontribusi Menyelesaikan Masalah Masyarakat
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff melalui Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi menilai Gereja Protestan Maluku (GPM) mampu berkontribusi guna menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan, seperti kemiskinan, keadilan, penegakan hukum, krisis lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak dan problematika kemanusiaan lainnya.

"GPM memiliki pola misi bergereja yang efektif, partisipasi dan sekaligus komprehensif serta yang menari adalah ditemuinya mpdel pemberdayaan umat dengan mengunakan pendekatan pola kemandirian," nilai dia dalam pembukaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode GPM ke-40 di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11).

Assagaf mengatakan GPM telah hadir sebagai organisasi modern yang didukung oleh metode penetapan Rencana Strategis (Renstra) pada semua tingkatan mulai dari Sinode, Klasis hingga para jemaat. Visi misi GPM kini dan ke depan akan semakin sinkron dengan pola dan karakter pembangunan berbasis 'Good Government, yaitu GPM berada dalam pilar masyarakat yang bukan lagi objek tetapi bertindak sebagai subjek pembangunan.

"GPM memiliki posisi yang strategis dalam kemitraan dengan pemerintah atau pihak manapun, sebab di dalam GPM mesti mempersiapkan diri guna menatap tanggung jawab bersama membela dan merawat kehidupan menjadi prioritas utama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan," katanya.

Gubernur Assagaff berharap lewat moment keagamaan tersebut akan menciptakan pola pelayanan bergereja yang mampu mendemonstrasikan praktek berteologi yang menjadi ciri khas GPM dalam spiritualitas membela dan merawat kehidupan bersama sebagai anak-anak negeri Maluku.

Masyarakat Maluku sendiri setiap saat berhadapan dengan berbagai gejolak ataupun krisis yang datang kapan saja dan dalam bentuk yang variatif. Terlebih saat ini telah memasuki era masyarakat Ekonomi Asean yang sarat dengan kompetisi dan sederet konsekuensi yang mengukitinya.

"Disitulah peran pastoralia, pendampingan dan juga pemberdayaan potensi umat. Oleh sebab itu Gereja terpanggil untuk memenuhi Tri Panggilan Gereja agar menjadi sebuah keniscayaan yang patut dihadirkan di tengah-tengah kehidupan umat Kristen di Kepulauan Maluku," harapnya. (Laura Sobuber)

Sidang MPL Sinode GPM ke-40 Jawab Kebutuhan Pelayanan Gerejawi

Posted: 15 Nov 2018 10:34 AM PST

Sidang MPL Sinode GPM ke-40 Jawab Kebutuhan Pelayanan GerejawiSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) menjadi sarana evaluasi gereja terhadap seluruh dinamika dan perkembangan pelayanan serta merancang bangun strategi pelayanan untuk menjawab kebutuhan pelayanan di tengah-tengah dunia.

"Gereja yang sadar akan kebutuhannya adalah gereja yang sungguh-sungguh hadir di dalam dunia," ujar Ketua Umum Pelaksanaan Sidang MPL Sidang GPM ke-40, Agustinus Utuwaly, S.Sos saat pembukaan sidang tersebut di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (11/11).

Ia menjelaskan Majelis Pekerja Lengkap (MPL) adalah badan pengambilan keputusan di bawah Sinode yang diwujudkan dalam bentuk persidangan yang terdiri dari Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode dan utusan klasis-klasis.

Persidangan MPL juga merupakan agenda rutin gereja yang terlaksana sekali dalam setahun dan persidangan presbiter sebagai bagian gerak berjalan bersama Jemaat, Klasis dan Sinode yang selaras, serasi, utuh dan dinamis dalam upaya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi.

"GPM mengungkapkan pengakuannya bukan saja dalam ajaran, pelayanan dan kesaksian gereja ataupun dalam ibadah-ibadah, tetapi juga dalam persidangan-persidangan gerejawi. Hal itu menunjukan bahwa persidangan MPL Sinode GPM adalah salah satu bentuk pengakuan GPM kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja," jelas Utuwaly. (Laura Sobuber)

Kabupaten dan Kota di Papua Diminta Finalkan Kebutuhan Instansi Pemerintah 2019

Posted: 15 Nov 2018 10:08 AM PST

Kabupaten dan Kota di Papua Diminta Finalkan Kebutuhan Instansi Pemerintah 2019
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta segera memfinalkan kebutuhan instansi pemerintah 2019. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda, di sela-sela validasi peta kebutuhan instansi pemerintah sebagai dasar dalam penetapan kebutuhan PNS 2019, kemarin, di Jayapura.

Ia sampaikan melakukan validasi peta kebutuhan instansi pemerintah merupakan dasar dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2019. Dengan begitu, dapat diputuskan kebutuhan ASN pada tahun ini maupun 2019 mendatang

"Sehingga kami sampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting sekali. Sebab kita bisa tahu seberapa jauh kebutuhan pegawai pada instansi pemerintah di provinsi maupun kabupaten dan kota," ucapnya.

Nicolaus menjelaskan validasi data kebutuhan yang disiapkan oleh kabupaten dan kota pada 2018, khusus untuk penerimaan CPNS dari jalur umum. Sementara kebutuhan 2019, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Makanya, pemerintah kabupaten dan kota diminta sekali lagi kami imbau berikan data yang valid. Sebab nanti akan digunakan untuk mendorong kebutuhan pegawai bagi Papua dan Papua Barat," tegasnya.

Sementara menyoal pemindahan atau mutasi pegawai di wilayah kabupaten yang belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan organisasi, kata dia, hal tersebut wajib menjadi perhatian pihaknya kedepan.

Sebab dari pengamatannya, masih terdapat pegawai yang status kepegawaiannya sudah pindah, tetapi hak-hak bersangkutan masih berada ditempat tugas yang lama.

"Makanya kedepan khusus untuk provinsi tidak akan lagi menerima mutasi pegawai dari Kabupaten. Sebab kita di provinsi sudah terlalu banyak pegawai. Termasuk untuk pengurusan kenaikan pangkat kedepan kita akan dorong seluruh prosesnya agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya. (DiskominfoPapua)

Kunjungi OPD di MTB, Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Belum Diterapkan

Posted: 15 Nov 2018 09:37 AM PST

Kunjungi OPD di MTB, Ombudsman Nilai Standar Pelayanan Belum Diterapkan
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Tim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku melakukan kunjungan ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Selasa (6/11).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Hasan Slamat, S.H., M.H. tersebut dalam rangka melihat kondisi pelayanan publik pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kepulauan Tanimbar.

Hasan Slamat saat ditemui langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuturkan bahwa semua OPD belum terapkan standar pelayanan sesuai peraturan.

"Di sini kami dapat melihat secara langsung dan jelas bahwa belum semua OPD menerapkan Standar Pelayanan Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat," ujar dia.

OPD lain yang sempat dikunjungi oleh Tim Ombudsman adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perhubungan.

Hasan menambahkan bahwa meskipun Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan salah satu kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi dan belum dijadikan sebagai objek penilaian kepatuhan penerapan standar pelayanan publik oleh Ombudsman.

Seharusnya OPD memahami dan menerapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai acuan OPD dalam rangka melayani masyarakat.

"Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat berbenah, minimal dapat menerapkan standar pelayanan publik pada masing-masing OPD terutama bagi OPD yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setidaknya hal tersebut sebagai persiapan jika ke depan dijadikan objek penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI," tutupnya. (OmbudsmanRI)

Fesal Musaad Sambut Persiapan Pengembangan Asrama Haji Maluku

Posted: 15 Nov 2018 09:29 AM PST

Fesal Musaad Sambut Persiapan Pengembangan Asrama Haji Maluku
AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, menyambut hangat pelaksanaan kegiatan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Tahun 2019 di hotel Santika Ambon. Terlebih kegiatan dihadiri Direktur Jenderal PHU dan seluruh Pejabat Eselon II PHU.

"Pertemuan ini terasa istimewa karena dihadiri Dirjen, Sekretaris, dan seluruh Direktur Ditjen PHU," ucap Fesal di Ambon, Kamis (15/11/2018).

Dengan logat khas Indonesia timur, Fesal juga menjelaskan istilah Ambon Manise. Katanya, Manise berarti Ambon yang Aman Indah Sejahtera, bukan berasal dari kata manis.

Pada acara tersebut, Fesal juga berterima kasih telah ada penyesuaian jumlah kuota Maluku. Selain itu dia juga berterima kasih karena Maluku menerima anggaran SBSN asrama haji terbesar di tahun 2018.

"Kami sangat berharap akan menjadi embarkasi antara karena kebutuhan jemaah yang berasal dari ratusan pulau yang tersebar di Maluku," harapnya.

Mengenai penerima SBSN 2019, Fesal berbagi tips kepada unit penerima dana agar pelaksanaan proyek berprinsip tepat waktu, tepat prosedur, tepat sasaran, dan tepat kegunaan.

"Yakinlah bahwa SBSN revitalisasi Asrama Haji berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi umat," pungkasnya. (HumasKemenag).

Pembangunan Sektor Industri di Provinsi Papua Sangat Rendah

Posted: 15 Nov 2018 09:26 AM PST

Pembangunan Sektor Industri di Provinsi Papua Sangat Rendah
JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pembangunan sektor industri di Provinsi Papua dinilai masih sangat rendah, sementara sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama atau lokomotif dalam memajukan perekonomian di Bumi Cenderawasih.

Hal itu dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Max Olua pada Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembangunan Industria Provinsi Papua di Jayapura, Rabu (14/11).

"Untuk itu, peran industrialisasi sebagai lokomotif pembangunan di sektor hilir harus mampu menggandeng sektor ekonomi lainnya dalam mengimplementasikan program-program pengembangan ekonomi secara terpadu, guna mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, Sejahera yang Berkeadilan," katanya.

Dikatakan, berdasarkan data dari BPS Papua tahun 2017, peran Provinsi Papua dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional untuk kategori industri pengelolahan pada tahun 2015 dibawah 0,5 persen, jika dibandingkan dengan Provinsi Bapua Barat yang mencapai 0,5-0,9 persen.

Lebih lanjut, minimnya konstribusi industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Papua menunjukkan bahwa potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola sebagai input produksi belum berfungsi optimal.

"Masalah keamanan, aksebilitas dan konektivitas masih menjadi kendala utama dalam menarik minta investor untuk datang dan berinvestasi di Papua," tandasnya.

Adanya upaya dari Kementerian Perindustrian untuk mendorong percepatan pembangunan industri ke luar pulau Jawa termasuk di Provinsi Papua sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Oleh karena itu, imbuhnya, arah dan kebijakan pembangunan industri harus diselaraskan dengan kebijakan daerah melalui RPJMD dan RTRW Papua, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berawasan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan masa depan generasi yang akan datang.

"Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Papua merupakan pedoman penyusunan Renstra dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua yang nantinya masuk dalam RPJMD Provinsi Papua 2018-2022," tambahnya. (DiskominfoPapua)

Fahri Hamzah Harap Proses Pembangunan di Maluku Tak Terhambat Administrasi

Posted: 15 Nov 2018 09:22 AM PST

Hasil kesepakatan dimaksud memuat 4 point penting diantaranya: Pertama, bagi peserta CPNS yang telah memenuhi passing grade Seleksi Kompetensi Dasar sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 37 Tahun 2018 tetap dinyatakan lulus.  Kedua, bagi formasi jabatan yang tidak ada kelulusan sesuai passing grade maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.  Ketiga, bagi formasi jabatan yang kelulusannya belum memenuhi jumlah formasi maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.  Keempat, bagi formasi yang tidak ada pelamar tidak boleh dihilangkan tetapi dialihkan ke formasi lain sesuai kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.  Fahri Hamzah menyambut baik hasil kesepakatan yang disampaikan dan berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut kepada Presiden RI.  Selain bertemu dengan DPR RI, juga sudah diagendakan hasil kesepakatan ini akan diserahkan langsung pada saat audiensi dengan Presiden RI dan Menteri PAN dan RB RI dalam waktu dekat ini.
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah menekankan jangan sampai proses akselerasi pembangunan daerah di Indonesia Timur, terutama di Kepulauan Maluku terhambat karena proses administrasi yang rumit dan panjang.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menanggapi keluhan para kepala daerah dari Provinsi Maluku diantaranya yang diwakili oleh Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Bupati Maluku Tenggara (Malra) Tahen Hanubun, Walikota Ambon Richard Louhenapessy, Walikota Tual Adam Rahayaan, Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB) Petrus Fatlolon dan beberapa bupati lainnya yang mengeluhkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Maluku, yang tidak sebanding dengan hasil kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Karena itu kita harus betul-betul memperhatikan agar proses akselerasi pembangunan di timur jangan tertunda oleh kekurangan sumber daya manusia yang menangani daerah kepulauaan," papar Fahri di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/11).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu beranggapan, metode penilaian seleksi kompetensi dasar untuk pengadaan Calon PNS tidak bisa disamaratakan antara pusat dan daerah. Pasalnya antara kebutuhan daerah dengan pusat tentu berbeda. Menurutnya permasalahan di daerah kepulauan seperti Maluku tidak sama dengan daerah Indonesia bagian barat yang akselerasi pembangunannya sudah saling terkoneksi sehinggan proses pengembangan SDM lebih maju.

Fahri menambahkan, jangan samakan Maluku dengan daerah Indonesia yang di barat, pembangunan Indonesia bagian barat dinilai maju karena pembangunan infrastruktunya masif. Di Jawa misalnya sudah ada jalan tol yang terkoneksi ke seluruh provinsi, ada juga kereta cepat di Jakarta yang terhubung ke Jawa Barat yang sebentar lagi bisa dimanfaatkan.

"Di sana kan enggak ada tol, orang pakai perahu karena masih melalui laut, daratnya cuma tujuh persen, yang lainnya itu lautan semua," ujar Fahri.

Selain itu dia juga menyinggung soal administrasi yang belum sederhana dan cenderung lamban.

"Jangan problem administrasi ini membuat kita lamban, kemudian kita seperti bertele-tele, padahal keperluannya ini kan besar sekali dan perlu waktu yang cepat. Intinya pemerintah terbuka dan memberi time-table yang fix kepada daerah, karena daerah ini harus jalan juga, satu sisi mereka keluarkan pensiunan banyak, tapi harus juga diimbangi dengan rekrutmen baru dengan jumlah yang memadai," jelas Fahri.

Di Maluku kebutuhan SDM di birokrasi pemerintahan cukup mendesak, karena kebutuhan SDM yang bersatatus ASN di daerah tidak bisa ditunda, harus segera bekerja. Sementara pemerintah punya standar kualifikasi tertentu yang kemudian membatasi jumlah kelulusan.

"Kita lihat tadi itu kelulusannya di bawah dua persen di beberapa tempat. Karena itu harus ada kebijakan yang paling tidak di tahap awal dijelaskan oleh pemerintah bagaimana memenuhi angka itu," ungkap Fahri.

Sementara itu terkait pertemuan dengan Wakil Gubernur dan para walikota dan bupati, Hamzah menyatakan ada 4 poin hasil kesepakatan yang akan dilanjutkan ke Presiden RI, Joko Widodo dan KemenPANRB  diantaranya: Pertama, bagi peserta CPNS yang telah memenuhi passing grade Seleksi Kompetensi Dasar sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 37 Tahun 2018 tetap dinyatakan lulus.

Kedua, bagi formasi jabatan yang tidak ada kelulusan sesuai passing grade maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.

Ketiga, bagi formasi jabatan yang kelulusannya belum memenuhi jumlah formasi maka kelulusannya ditentukan berdasarkan ranking jumlah total nilai akhir.

Keempat, bagi formasi yang tidak ada pelamar tidak boleh dihilangkan tetapi dialihkan ke formasi lain sesuai kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah.

Sementara itu Bupati Malra, Thahaer Hanubun menyampaikan  dari 1604 Peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yang berlangsung dari Tanggal 10 November sampai dengan 13 November 2018, peserta yang Lulus Seleksi Kompetensi Dasar berdasarkan Nilai Ambang Batas Kelulusan (Passing Grade) sebanyak 7 peserta atau 0,4495 persen.

Padahal kebutuhan PNS dalam posisi Fungsional Guru di Maluku sebanyak 122 Jabatan, posisi Fungsional Kesehatan sebanyak 100 Jabatan, serta posisi Fungsional Teknis sebanyak 30 Jabatan sangat dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurut Thahaer Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Kesehatan yang tersebut di atas, sangat dibutuhkan untuk pengisian Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan pada Sekolah-Sekolah dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu (PUSTU) atau Poliklinik Desa (POLINDES) yang diprioritaskan pada wilayah Tertinggal dan Terluar. (HumasDPRRI)

Keberadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi Terbaru Lebih Akuntabel

Posted: 15 Nov 2018 08:57 AM PST

Keberadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi Terbaru Lebih AkuntabelJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan, keberadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru diyakini lebih akuntabel dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di Papua.

"Apalagi, aplikasi ini bisa mengakomodir pengusaha orang asli Papua (OAP), namun dengan ketentuan, peserta itu telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP)," katanya di Jayapura, Rabu (14/11).

Dikatakan, untuk memperkenalkan SPSE versi terbaru itu, Pemerintah Provinsi Papua melakukan pelatihan dan sosialisasi SPSE versi terbaru, sehingga mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Disamping itu, memberikan dasar pengetahuan substantif tentang pemilihan penyedia.

"Yang terpenting memberikan panduan teknis dasar pelaksanaan e-Procurement dan lelang cepat pemerintah berdasarkan Perpres 16/2018. Kemudian juga membahas dan memahami prosedur administratif lengkap mengenai pelaksanaan lelang cepat sejak persiapan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban administratif hingga teknisnya," jelasnya.

Kegiatan ini, lanjutnya, dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya menciptakan agen-agen perubahan menuju tercapainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, efektif, terbuka, transparan, bahkan tidak diskriminatif.

"Peserta hanya memasukan penawaran harga maupun evaluasinya melalui aplikasi terbaru itu. Tak ketinggalan penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang diharapkan mulai diterapkan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak affirmasi bagi OAP.

Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua, Debora Salossa menambahkan, Perpres baru itu mengatur tentang pelaksanaan lelang terbatas senilai Rp 2,5 miliar, khusus bagi pengusaha OAP.

"Itu sebagai satu bentuk proteksi dan pembinaan bagi pengusaha OAP, agar ke depan menjadi lebih profesional, sehingga mampu bersaing dengan saudara-saudara pendatan," jelasnya. (DiskominfoPapua)

SMP Insan Kamil Wakili Halsel ke Kemnas 4 Pramuka SLT Indonesia

Posted: 15 Nov 2018 08:19 AM PST

SMP Insan Kamil Wakili Halsel ke Kemnas 4 Pramuka SLT Indonesia
LABUHA, LELEMUKU.COM – Pelepasan kontingen SMP Islam Terpadu Insan Kamil Bacan mewakili Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk mengikuti Kemnas 4 Pramuka Sekolah Islam Terpadu (SIT) Indonesia yang akan berlangsung di Cibubur, Rabu (14/11).

Menurut Muhammad Natsir Tarani selaku pembina bahwa yang mengikuti Kemnas ini bukan hanya dari Indonesia saja tetapi kontingen dari negara tetangga juga ikut serta pada kegiatan tersebut.

"Bukan hanya Indonesia, kegiatan ini diikuti juga oleh Malaysia dan Thailand", ungkapnya saat diwawancarai di ruang kantor SMP IT Insan Kamil.

Muhammad Natsir mengatakan bahwa sebanyak 9 siswa dalam kontingen yang terdiri dari 5 perempuan dengan pembina Santi Rejeb dan 4 laki-laki dengan pembina Muhammad Natsir akan berangkat malam ini juga.

"Kontingen beserta pembina akan berangkat malam ini, kalau untuk kegiatannya sendiri berlangsung pada tanggal 16 sampai 19 november 2018", katanya.

Dirinya berharap agar para kontingen bisa mendapatkan pengalaman berharga dan berkesan selama kegiatan tersebut.

"Saya berharap agar mereka bisa mendapat pengalaman dan pelajaran mengenai pramuka juga dari teman-teman diseluruh Indonesia dan beberapa dari Malaysia dan Thailand yang mengikuti Kemnas ini" harapnya. (DiskominfoHalut)

Kementerian Pariwisata Dukung Promosi Wakatobi Wonderful Festival dan Expo 2018

Posted: 15 Nov 2018 08:17 AM PST

Kemenpar Dukung Promosi Wakatobi Wonderful Festival dan Expo 2018
WAKATOBI, LELEMUKU.COM – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI), mendukung sepenuhnya rangkaian kegiatan Wakatobi Wonderful Festival ( Wakatobi Wave) & Expo 2018 yang gagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dibuka pada Minggu (11/11).

Menteri Pariwisata RI, Dr.Ir.Arief Yahya, melalui Asisten Deputi Bidang Komunikasi dan Pemasaran Kementerian, Harianto mengatakan, Menteri Pariwisata menyampaikan pesan, secara nyata akan bersungguh-sungguh mempromosikan, mempublikasikan, dan menyebarluaskan Wakatobi Wonderful Festival (Wakatobi Wave) & Expo secara Internasional.

Bahkan, Kementerian Pariwisata selama ini mengikuti dan berpartisipasi menggerakkan kekuatan tim intinya untuk mempromosikan Wakatobi Wave. "Ini sebagai wujud Pemerintah Pusat dengan seluruh kekuatan Kementerian lembaga lainya untuk mendorong sepenuhnya kegiatan Wakatobi Wave terus tumbuh dan semakin baik," sambungnya, di Festival Wakatobi Wave.

Harianto menambahkan, Wakatobi Wave kini telah menjadi bagian dari Seratus Wonderful Indonesia Kelender Of Even.

"Ada beberapa kriteria yang sudah dipenuhi Even ini karena telah dilaksanakan selama Empat tahun, itu adalah prasyarat pertama. Kami melihat ada ke unikan dan kearifan lokal serta partisipasi masyarakat dalam mendukung Even ini," terangnya.

Sementara Gubernur Sultra, Ali Mazi memberikan apresiasi atas terselenggaranya Wakatobi Wave ini, dimana Kementerian Pariwisata telah menetapkan Festival dan Expo Wakatobi Wave sebagai salah satu Iven Wisata Nasional.

"Mewakili Pemda Wakatobi dan Pemprov Sultra, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Kemenpan RI, karena telah menetapkan event ini sebagai salah satu even Wisata Nasional," ucap Ali Mazi. (HumasSultra)

Bahrain Kasuba Buka Sosialisasi Pendidikan Keluarga di Pogo-Pogo

Posted: 14 Nov 2018 09:11 PM PST

Bahrain Kasuba Buka Sosialisasi Pendidikan Keluarga di Pogo-Pogo
LABUHA, LELEMUKU.COM – Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Bahrain Kasuba membuka dengan resmi Sosialisasi Pendidikan Keluarga pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Halsel bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan Republik Indonesia sesi ke-2 di Lokasi Wisata Pogo-Pogo. Kecamatan Bacan Barat Utara pada Rabu (14/11).

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halsel Nurlaela Muhammad, yang mewakili Kemendikbud RI Agus Saptono selaku Kepala Seksi Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Bidang Pendidikan Keluarga, Peserta Sosialisasi yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa serta Bunda Paud Se-Kabupaten Halsel.

Dalam sambutannya Bupati Bahrain Kasuba menyampaikan bahwa stunting atau keterlambatan tumbuh sangat penting untuk di cegah karena dari 100 kabupaten/kota, Halmahera Selatan termasuk sebagai salah satu daerah yang masyarakatnya terindikasi mengalami stunting.

"Oleh karena itu, Bunda-Bunda Paud Halsel diharapkan dapat lebih serius dalam mendampingi suami-suami sebagai Bupati Desa guna memperbaiki pola hidup masyarakat menjadi lebih baik", ucapnya

Dirinya mengingatkan kepada Para Kepala Desa agar dapat sama-sama berkomitmen memanfaatkan waktu untuk membina masyarakat dan generasi masa depan.

"Saya menghimbau Para Bunda Paud dan Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan dan desa, agar dapat memperhatikan pola asupan makanan bergizi bagi pertumbuhan anak-anak generasi kedepan sehingga tidak ada yang mengalami stunting", pungkasnya

Dirinya berharap, peserta sosialisasi agar bersungguh-sungguh mengikuti materi yang disampaikan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat lain akan pentingnya pola hidup sehat terutama dilingkungan keluarga.

Pada kesempatan yang sama, Nurlaela Muhammad selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa 1000 Hari Pertama Kehidupan ini merupakan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diselenggarakan melalui Dikbud Halsel.

"Sosialisasi ini telah memasuki sesi ke -2, dimana pada sesi ke- 1 telah dilaksanakan (13/11/18) kemarin di Aula Kantor Bupati dan sesi terakhir akan dilaksanakan tepatnya di Gedung Pertemuan Desa Laiwui Kecamatan Obi", jelasnya

Ketua Tim Penggerak PKK ini juga mengatakan sebagai Ketua Pokja Halsel, kami akan bergerak dilintas sektor untuk membantu menangani masalah stunting di masyarakat yang menjadi program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Ada beberapa desa di Kecamatan Bacan Barat Utara yang menjadi prioritas diantaranya Gilalang dan Bajo yang mengalami kasus stunting. Sehingga Saya berharap kepada Ketua Tim Penggerak Desa dan Bunda Paud agar dapat membantu para Kepala Desa untuk mensosialisasikan program stunting yang sangat penting bagi kehidupan kita kedepan", harapnya

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Agus Saptono selaku Kepala Seksi Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Bidang Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendidikan Keluarga.

Acara diakhiri dengan pemberian modul pendidikan keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada Bupati Halsel, kemudian dari Bupati kepada Kepala Desa. (DiskominfoHalsel)

Iswan Hasjim Pantau Persiapan Pemecahan Rekor MURI di Halsel

Posted: 14 Nov 2018 08:56 PM PST

Iswan Hasjim Pantau Persiapan Pemecahan Rekor MURI di Halsel
LABUHA, LELEMUKU.COM - Dalam rangka kegiatan Pemecahan Rekor Muri Tournament Seni Bela Diri dengan peserta terbanyak, yakni 1750 peserta yang berasal dari Atlet Taekwondo, Hapkido, Pencak Silat, Karate dan Younmodo pada tanggal 21 Desember 2018 nanti, Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim pantau langsung persiapan masing-masing cabang bela diri , di Lapangan Kantor Dinas Perhubungan Halsel, Minggu pagi (11/11).

Pelatihan tersebut melibatkan 14 sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA yang diprakarsai oleh Aksi Anak Bangsa dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Halmahera Selatan.

Dari 1750 peserta, yang mengikuti latihan gabungan sebanyak 600 peserta, dikarenakan salah satu Cabor Bela Diri yakni Younmodo yang berasal dari TNI ini belum bisa bergabung dan akan bergabung pada saat gladi bersih nanti.

Dalam sambutan Wakil Bupati Iswan Hasjim menyampaikan rasa syukur karena kita dapat bertemu dengan momentum Pemecahan Rekor Muri Seni Bela Diri dengan peserta terbanyak di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan tentunya ini menjadi momentum yang sangat luar biasa sebagai tumbuh kembang seni beladiri di Halsel.

"Atas nama pemerintah daerah saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus dan panitia serta anak-anak ku sekalian yang telah mempersiapkan ini dengan sungguh-sungguh untuk menyambut momentum yang sangat luar biasa dalam kurun waktu yang begitu lama untuk bisa menjadi Atlet di Cabang Olahraga masing-masing", pungkasnya

Lanjut Wabup, mari kita jadikan momentum ini, untuk terus membangkitkan cabang olahraga beladiri di Halsel, karena kita ketahui bersama bahwa cabang olahraga ini akan mampu membentuk jati diri seseorang.

"Dalam cabang olahraga ini kita bisa melihat dasar-dasar gerakan yang kuat dan akan mampu melahirkan jati diri orang tersebut. Oleh karna itu melalui momentum ini saya mengajak kepada semua yang ada disini, melalui pemecahan Rekor Muri yang akan digelar ini, agar dapat mendorong tumbuh kembang para atlet di bidang olahraga beladiri ini", tambahnya

Wabup  berharap para atlet dapat mempersiapkan diri untuk mengambil peran dalam mengisi waktu dan terus berkarya dalam membangun NegeriSaruma

Sementara itu, Rexa Surya Abdie selaku Kordinator kegiatan menyampaikan bahwa selain pemecahan Rekor Muri, panitia juga menggelar pengumpulan buku pelajaran dari seluruh atlet yang akan di sumbangkan ke sekolah – sekolah yang ada di Kota Palu, Sigi dan Donggala yang akan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo atau yang biasa dipanggil Pasha Ungu.

"Insya Allah di targetkan kurang lebih 2000 buku bacaan akan disumbangkan ke Sulawesi Tengah dan akan diterima langsung oleh Wakil Walikota Palu, Bapak Sigit Purnomo (Pasha ungu)," tutupnya.(DiskominfoHalsel)

Bahrain Kasuba Resmikan PRogram BAKTI Kemenkominfo di Tawabi

Posted: 14 Nov 2018 08:32 PM PST

Bahrain Kasuba Resmikan PRogram BAKTI Kemenkominfo di Tawabi
LABUHA, LELEMUKU.COM – Guna memaksimalkan program Indonesia Bebas Siknal Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia mengadakan kunjungan dan peliputan pemanfaatan Tower BTS di Desa Tawabi, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara pada Minggu, (11/11).

Tower BTS ini, diresmikan langsung oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba dan dihadiri juga oleh BAKTI Kementrian Kominfo RI Ari Soegeng Wahyuniarti selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat, Ranggi Sistama dan Asprila Tri Kusuma, Ketua Tim Penggerak PKK Halsel Nurlaela Mohammad, Asisten II Bidang Administrasi Chaerudin A Rahman, Asisten III Bidang Pembangunan Yusuf Taudin, Kadis Perikanan dan Kelautan Fatma Usman Syah, Kadis Pertanian Sofyan Bachmid, Kadis Pariwisata Muhammad Nur, Kadis P3AKB Aisya Badaruni, Kadis Kominfo Statistik dan Persandian Halsel Lely Sofyan Mubarun, Sekertaris Kominfo Halsel dan Staf Kominfo, Kepala Desa serta Masyarakat Desa Tawabi.

Bupati Kasuba dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Tim BAKTI Kementrian Kominfo RI yang telah membangun beberapa titik BTS di Kabupaten Halmahera Selatan salah satunya di Desa Tawabi

"Saya berterima kasih kepada Tim BAKTI karena dengan kondisi wilayah Halsel yang luas terdiri dari 30 kecamatan dan kurang lebih memiliki 400 pulau, BAKTI telah memberikan perhatian untuk pembangunan daerah terutama untuk Halsel", tuturnya

Orang nomor satu di Halsel ini, juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat mendukung program nasional melalui BAKTI dan Kominfo

"Kita harus mendukung pembangunan nasional melalui kehadiran BAKTI dan Kominfo karena telah membantu daerah memberikan akses komunikasi dan informasi di desa-desa sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat", jelasnya

Dirinya berharap di tahun 2019 dan 2021 akses komunikasi bisa dirasakan 249 desa di Halmahera Selatan.

Sebelumnya, Abbas Hamaya selaku Sekertaris Desa mengatakan bahwa Tower BTS merupakan rahmat yang tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah sehingga pembangunan tower ini bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Tawabi.

"Selain itu, program BAKTI ini sangat sinkron dengan program pemerintah daerah yaitu Dasa Cita yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di desa kita yaitu Bisa Bersaing sehingga dengan adanya Tower BTS ini, masyarakat Tawabi bisa bersaing dengan desa lain di Halsel", pungkasnya

Sementara itu, Lely Sofyan Mubarun selaku Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Halsel, juga melaporkan bahwa pada tahun ini, tepatnya 2018 sudah terbangun 3 Tower BTS yaitu di Desa Sango, Batulak dan Tawabi.

"Tahun ini juga ada lima tower lagi yang masih dikerjakan yaitu di Desa Cap, Desa Gonone, Jikohae, Mateketen dan Yoyok, dimana dari 71 tower yang ada di Halsel baru 42 yang aktif", jelasnya.

Kemudian Ari Soegeng Wahyuniarti selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat menyampaikan rasa bahagianya menginjakkan kaki di bumi saruma

"Kami sangat bahagia menginjakkan kaki di Bumi Saruma yang terkenal dengan batu akiknya. Tidak hanya di Halsel kami juga menjangkau daerah terpencil yang belum memiliki akses jaringan komunikasi, kami sebagai pemerintah wajib hadir bagi masyarakat sebagai bagian dari keberpihakan kepada masyarakat", jelasnya

Dirinya juga mengatakan salah satu program pemerataan akses telekomunikasi yang dilakukan oleh BAKTI adalah pembangunan BTS, selain BTS kami juga membangun akses internet di 58 yang sudah on-air.

"Ini tersebar di Puskesmas, Kantor Camat dan lokasi publik lainnya yang ada di Halsel", tambahnya

Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah Halsel yang telah berperan serta sehingga pembukaan akses telekomunikasi Kabupaten Halmahera Selatan bisa berjalan lancar.

"Semoga Tower BTS ini dapat dirawat dan dijaga dengan baik walaupun sekarang masih 2G, kedepan dibangun menjadi 3G kemudian 4G", harapnya.

Peresmian Tower BTS ditandai dengan via telepon Bupati Halsel dengan Plt. Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo Dhia Anugrah Febriansa lansung dari Desa Tawabi. (DiskominfoHalsel)

Hari Pahlawan Nasional ke 73 di Maluku Jadi Momen Introspeksi Diri

Posted: 14 Nov 2018 08:26 PM PST

Hari Pahlawan Nasional ke 73 di Maluku Jadi Momen Introspeksi Diri
AMBON, LELEMUKU.COM - Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan introspeksi diri.

"Introspeksi sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan demi mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur," ujar Mensos Kartasasmita dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Hamin bin Thahir, saat menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Pahlawan Nasional ke-73 yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (10/11).

Menurut Kartasasmita, pada hakekatnya, setiap perjuangan pasti ada hasilnya namun tidak kata akhir atau berhenti untuk berjuang.

Setiap etape perjuangan, lanjut dia, berlanjut pada etape perjuangan berikutnya sesuai tuntutan lingkungan strategis.

"Oleh karenanya, peringatan Hari Pahlawan harus melahirkan ide dan gagasan mentransformasikan semangat pahlawan menjadi keuletan dalam melaksanakan pembangunan," ujarnya.

Dia katakan, mentransformasikan keberanian melawan penjajah menjadi inspirasi mengusir musuh bersama bangsa saat ini, antara lain, kemiskinan.

Selanjutnya transformasi kecerdikan para pahlawan dalam mengatur strategi, tambah dia, menjadikan inspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan inovasi cerdas memperkuat daya saing bangsa dalam pergaulan dunia.

"Setiap zaman pasti ada pahlawan dan setiap pahlawan pasti berkiprah di eranya. Terkait dengan hal tersebut, bangsa Indonesia memerlukan pahlawan baru. Indonesia saat ini membutuhkan sosok yang berdedikasi dan berprestasi pada bidangnya untuk memajukan negeri ini," paparnya.

Terlebih lagi, kata dia, dibutuhkan sosok pemuda Indonesia sebagai generasi penerus yang mempunyai jiwa, patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Kartasmita juga mengingatkan soal negeri ini yang memiliki beragam agama, suku, adat istiadat, namun mampu memanfaatkan keberagaman sebagai modal sosial dipergunakan untuk keunggulan Indonesia dalam pergaulan dunia.

"Bukan justeru untuk memanfaatkan perbedaan demi kepentingan pribadi maupun golongan yang menjadi penghambat bagi kemajuan bangsa," ingatnya.

Negeri ini, disebut Kartasasmita, membutuhkan pemuda yang kokoh dengan jati dirinya, mempunyai karakter lokal yang luhur, percaya diri dan peka terhadap permasalahan sosial, sehingga mampu terlibat dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang membutuhkan pertolongan social.

"Negeri ini juga membutuhkan pemuda yang mempunyai pandangan global, mampu berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjadikan Indonesia diperhitungkan dalam bersaing dan bersanding dengan negara lain, khususnya ketika negeri ini memasuki era revolusi industry 4.0." harapnya.

Untuk itu, Kartasismita berharap, melalui momentum ini, dirinya mengajak seluruh komponen bangsa untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa ini.

"Mari berkontribusi bagi kemajuan banhgsa. Mulai dari yang dapat kita lakukan. Mulai dari lingkungan terdekat yang pada akhirnya memberikan kekuatan dan ketahanan bagi bangsa dan negara," tandas Kartasasmita.

Pada momentum peringatan Hari Pahlawan ini, Kartasasmita meminta para peserta upacara diajak untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan pendiri Republik Indonesia, karena perjuangan mereka, bangsa Indonesia bisa menikmati hidup sebagai bangsa yang merdeka.

Dia katakan, peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus sarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implentasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.

"Hal ini penting, karena nilai kepahlawanan bukan bersifat statis namun dinamis, bisa menguat bahkan dapat melemah. Untuk itu, kiranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru mewarisi nilai kejuangan dan patriotisme dalam membangun bangsa Indonesia," ungkap Kartasasmita.

Peringatan Hari Pahlawan kali ini mengambil tema "Semangat Pahlawan di Dadaku". Tema tersebut mengandung makna, sesuai fitrahnya dalam diri setiap insan tertanam nilai-nilai kepahlawanan.

"Oleh karenanya, siapapun dapat menjadi pahlawan. Setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali dapat berinisiatif mengabdikan hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan diri, lingkungan sekitar, bagi bangsa dan negara," sebutnya.

Masih terkait dengan rangkaian Peringatan Hari Pahlawan ke-73, Gubernur Maluku, Said Assagaff menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kapahaha.
Upacara dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, TNI, Polri serta pejabat Eselon II Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Usai Upacara dilanjutkan dengan penaburan bunga di Lantamal IX, Ambon.(HumasMaluku)

Said Assagaff Ajak Tanimbar Syukuri Pelaksanaan Sidang MPL Sinode GPM ke-40

Posted: 14 Nov 2018 06:59 PM PST

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Maluku, Ir. Said Assagaff melalui Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi mengajak masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk bersyukur atas pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku ke-40 di Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Minggu (11/11) hingga Jumat (16/11).
 Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas, S.Sos., Msi
Staff Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Ronny SW. Tairas saat membuka Sidang MPL Sinode GPM


"Sidang MPL Sinode GPM tahun 2018 kali ini dipercayakan pelaksanaanya di Jemaat GPM Saumlaki, Klasis Tansel, Kabupaten MTB karena itu marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasannya Ia sungguh baik dan memberi berkat pertumbuhan dalam usaha kita menanam dan menyiram di kebun anggurNya di bumi Maluku," ajak dia saat pembukaan sidang tersebut.

Assagaff memberi apresiasi yang tinggi atas kerja keras dari panitia pelaksana hingga keterlibatan seluruh masyarakat Bumi Lelemuku tersebut sehingga persidangan ke-40 MPL Sinode itu dapat terlaksana dengan baik.

Ia mengakui bahwa kegiatan akbar itu telah menempatkan GPM sebagai bagian dari seluruh proses pelaksana amanah pembangunan jangka panjang daerah Maluku Tahun 2014 hingga 2019.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan jajaran menyampaikan selamat dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras semua pihak hingga acara ini bisa terlaksana dengan baik," puji Assagaff. (Laura Sobuber)

Agustinus Utuwaly Berharap Sidang MPL Sinode GPM Tuntaskan Masalah

Posted: 14 Nov 2018 06:52 PM PST

Agustinus Utuwaly Berharap Sidang MPL Sinode GPM Tuntaskan MasalahSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Umum Pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-40 Tahun 2018, Agustinus Utuwaly, S.Sos mengungkapkan beberapa tujuan dari pelaksanaan sidang yang merupakan agenda rutin gereja yang terlaksana sekali dalam setahun itu.

Beberapa tujuannya adalah untuk menetapkan peraturan-peraturan organik, memberikan persetujuan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang jangka waktunya melampaui masa bakti Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode, mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan keputusan persidangan sinode dan persidangan MPL Sinode.

Mengawasi pelaksanaan pelayanan gereja dan pelaksanaan amanat pelayanan GPM, menetapkan arah kebijakan strategis penyelenggaraan pelayanan gereja berdasarkan PIP/RIPP sebagai pedoman penyusunan Renstra Jemaat dan Renstra Klasis.

"Dan menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan MPH Sinode dengan mendengar secara sungguh-sungguh pertimbangan majelis pertimbangan MPH Sinode GPM," ungkap dia saat menyampaikan laporan panitia pelaksana sidang tersebut di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (11/11).

Pelaksanaan sidang itu didasarkan pada tata gereja GPM Bab III Pasal 7 yaitu pertauran pokok GPM tentang sinode, Bab III Pasal 3 dan 11 hingga 16 dan keputusan sidang ke-34 MPL Sinode GPM Tahun 2012 yang tertuang dalam rekomendasi tentang tempat pelaksanaan MPL tahun 2018. (Laura Sobuber)

Agustinus Utuwaly Akui Persiapan Sidang MPL Sinode GPM ke 40 Maksimal

Posted: 14 Nov 2018 06:40 PM PST

Agustinus Utuwaly Akui Persiapan Sidang MPL Sinode GPM ke 40 Maksimal
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ketua Umum Pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-40 Tahun 2018, Agustinus Utuwaly, S.Sos mengatakan berdasarkan hasil persidangan ke-39 MPL Sinode GPM Tahun 2017 lalu yang terselenggara di Klasis Pulau-Pulau Obi Jemaat Wayaloar telah merekomendasikan kepada Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPM untuk membentuk dan melantik panitia penyelenggaraan persidangan ke-40 MPL Sinode GPM tahun 2018.

"Dengan dasar tersebut, MPH Sinode GPM menetapkan surat keputusan nomor 16/SKEP/SND/E.2/8/2017 tentang komposisi dan personalia panitia pelaksanaan sidang ke-40 MPL sinode GPM tahun 2018," kata dia saat menyampaikan laporan panitia pelaksana sidang tersebut di Lapangan Mandriak, Kota Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku pada Minggu (11/11).

Utuwaly mengungkapkan peserta persidangan ke-40 MPL Sinode GPM yang digelar di Klasis Tanimbar Selatan (Tansel) Jemaat GPM Saumlaki pada Minggu (11/11) hingga Jumat (16/11) dengan Tema 'Allah kehidupan tuntunlah kami merawat dan membela kehidupan' dan Sub Tema 'Memuliakan Tuhan dengan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan bangsa' itu berjumlah 424 orang yang terdiri dari peserta biasa sebanyak 77 orang yang terdiri dari 9 orang MPH Sinode dan 68 orang perutusan dari 34 Klasis se Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Peserta luar biasa sebanyak 347 orang yakni 252 orang perutusan dari 34 Klasis, 83 orang staf MPH dan Badan Pembantu di tingkat Sinode serta 3 orang Majelis Pertimbangan MPH Sinode serta 9 undangan. Sidang Gerejawi itu pun dilaksanakan dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2.095.000.000 yang merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) MTB, bantuan Klasis-Klasis se-GPM dan para donator serta bantuan natura berupa bahan makanan dari 17 Jemaat se-Klasis Tansel.

"Semoga lewat momentum gerejawi ini GPM dapat menjadi sarana untuk terus memperkuat persaudaraan yang sejati, sebagaimana komitmen GPM mejadi Gereja Orang Basudara," ungkapnya. (Laura Sobuber)
Bagi ke WA Bagi ke G+