Updated News

Provinsi Papua Kini Darurat HIV-AIDS

Provinsi Papua Kini Darurat HIV-AIDS


Provinsi Papua Kini Darurat HIV-AIDS

Posted: 07 Dec 2018 04:37 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bumi Cenderawasih kini sedang berada dalam posisi "darurat kasus virus kekebalan tubuh yang berujung pada sindrom penurunan kekebalan tubuh atau HIV-AIDS". Bagaimana tidak, data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyebut, hingga September 2018, angka kasus HIV dan AIDS kini menembus 38.874 kasus.

"Papua sedang dalam "darurat AIDS" sehingga harus ada upaya untuk menekan kasus ini, agar tidak banyak orang lain yang tertular lagi," terang Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, di Jayapura, Kamis.

Ia mengimbau perlu segera ada upaya pertobatan massal dari seluruh umat yang ada diatas tanah ini, supaya penyebaran penyakit mematikan itu dapat ditekan. Dalam artian, sikap dan perilaku hidup sehat perlu digalakkan serta tak ketinggalan berupaya setia kepada pasangannya.

"Ya, langkah-langkah seperti ini menjadi salah satu upaya termudah untuk terhindar dari virus mematikan ini. Untuk itu, kita juga berharap ada sinergitas antara instansi dan lembaga terkait, agar bisa mensosialisasikan bahaya penyebaran virus ini. Sehingga angka prevalensi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dapat terus menurun," terang dia.

Doren juga mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk lebih dini memeriksakan diri ke rumah sakit, guna mengantisipasi penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Aqcuuired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

Sebab ada kebiasaan masyarakat yang pada akhirnya berani memeriksakan diri ke rumah sakit apabila penyakit yang dideritanya sudah stadium akhir. "Nah kebiasaan seperti inilah yang pada akhirnya menyebabkan banyak orang Papua masuk ke rumah sakit bukannya keluar menjadi sembuh, justru sebaliknya (tambah parah bahkan meninggal)".

"Makanya saya minta supaya masyarakat jangan menunggu hingga penyakitnya sudah stadium empat atau parah baru memeriksakan diri dan pergi ke rumah sakit. Sebab ke rumah sakit dalam kondisi seperti itu tetap tidak dapat tertolong," katanya.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk bisa menghindari minuman beralkohol dan narkoba yang paling banyak menjadi "pintu masuk" HIV/AIDS. Mengapa demikian, karena minuman beralkohol dan narkoba biasanya menyulut seks bebas yang pada akhirnya menjadi faktor penyebar penyakit mematikan ini.

"Sehingga sekali lagi memang perlu ada sinergitas antara dinas kesehatan, rumah sakit hingga Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) setempat untuk mensosialisasikan betapa pentingnya memeriksakan kesehatan lebih dini guna menghindari penularan virus HIV/AIDS".

"Sebab penting sekali kita mencegah lebih dini penyebaran virus mematikan ini," harapnya. (DiskominfoPapua)

16 Korban Pembantaian di Nduga, Diberangkatkan Hercules ke Daerah Asal

Posted: 07 Dec 2018 03:45 PM PST

16 Korban Pembataian di Nduga, Diberangkatkan Hercules ke Daerah AsalTIMIKA, LELEMUKU.COM –  16 jenazah korban pembantaian yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU di Bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika pada Jumat (7/12) pukul 15.00 Wit.

Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com, sebelum diberangkatkan, Tim DVI Polda Papua di back up Tim DVI Mabes Polri melakukan  rangkaian identifikasi jenazah selama 1 jam

Pesawat tersebut berangkat dengan tujuan Makassar kemudian akan berganti pesawat lain ke masing-masing asal jenazah diantaranya Toraja (Sulawesi Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Pontianak (Kalimantan Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Sementara untuk jenazah yang akan dimakamkan ke Sumatera Utara, Hercules akan terbang ke Jakarta dan kemudian berganti pesawat menuju Medan

Pihak perusahaan PT. Istaka Karya memberikan kuota masing-masing Jenazah maksimal 3 orang keluarga untuk sebagai pendamping dan pengantar. Berikut rincian daftar Jenazah dengan kota tujuan sebagai berikut:

1.  M. Agus, laki-laki, Islam, 25 Tahun, tinggi 163 cm, Alamat lengkap Botong , Desa Bontomanal RT 020 RW 019 Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;
2. Jefri Simaremare, laki-laki, Kristen, tinggi badan 168 cm, alamat Tebing Tinggi Sumatra Utara;
3. Alpianus, laki-laki, Kristen, Umur 25 tahun, tinggi badan 173 cm, alamat lengkap Kantun Poya Kepala Pitu Toraja Utara 91854;
4. Yosafat, laki-laki, tinggi badan 162 cm, alamat Toraja;
5. M.Fais, laki-laki, tinggi badan 156 cm, alamat Makasar;
6. Carli Vatrino, laki-laki, Kristen, Umur 23 tahun, tinggi badan 164 cm, alamat lengkap Tambunan Sanggalangi Toraja Utara 91852;
7. Yusran, laki-laki, Kristen, tinggi badan 167 cm, alamat Toraja;
8. Aris Usi, laki-laki, Kristen, tinggi badan 162 cm, alamat Toraja;
9. Agustinus K, laki-laki, Kristen, Umur 41 tahun, tinggi badan 170 cm, alamat lengkap Pangala, Kecamatan  Rinding Allo Toraja Utara;
10.  Anugrah, laki-laki, 17 Tahun, Kristen, alamat Poya, Toraja;
11. Emanuel, Laki-laki, 32 Tahun, Kristen, alamat jalan Sonbay RT/RW 006/002 Kel, Kefamenanu Tengah, kota Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Daniel Karre, Laki-laki, 41 Tahun, Kristen, Alamat Pangalla, Kecamatan Rinding Allo Kabupaten Toraja Utara;
13. Samuel Pakiding,  Laki-laki, Alamat Bukit Sion Kelurahan Jahab Kabupaten Tenggarong, Kalimantan Timur;
14. Efrandi Hatagaul, laki-laki, 27 Tahun Alamat Tebing Tinggi Sumatra Utara;
15. Markus Allo, laki-laki, Alamat Toraja
16. Dino Kondo, laki-laki, Alamat Kelurahan Tampo, Talunglipo, Toraja. (Albert Batlayeri)

Pemda Nduga Diminta Bantu Penanganan Pembunuhan Pekerja Trans Papua

Posted: 07 Dec 2018 03:32 PM PST

Pemda Nduga Diminta Bantu Penanganan Pembunuhan Pekerja Trans PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nduga, Provinsi Papua diminta membantu mempermudah penanganan insiden pembunuhan sadis 19 pekerja trans Papua, sebagaimana keterangan salah satu saksi yang berhasil melarikan diri kepada aparat keamanan.

Para pekerja jalan Trans Papua sebelumnya dikabarkan dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12).

"Bupati dan jajaran di Kabupaten Nduga  harus tetap bertanggungjawab membantu memulihkan kondisi di wilayahnya," terang Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, kemarin.

Sekda juga mengaku prihatin dengan peristiwa pembunuhan tersebut, karena jumlah korban meninggal yang amat banyak. Disamping itu, peristiwa ini membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mesti menghentikan pekerjaan proyek jalan Trans Papua.

"Sekali lagi saya katakan sangat prihatin terkait insiden ini. Untuk itu, kita harap segera ada penyelesaian terkait dengan insiden ini," tutur dia.

Sekda mengharapkan, ada langkah-langkah konkrit baik, aspek hukum maupun pendekatan keamanan dan pendekatan sosial lainnya. Hal demikian, agar pembangunan dapat dilanjutkan kembali di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua menyebut ulah sadis Kelompok Kriminal Bersenjata yang menghilangkan nyawa 19 pekerja pembangunan jalan, sebagai pelanggaran HAM berat.

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa bahkan menyebut pembunuhan warga sipil ini sebagai sebuah tindakan keji yang telah mengganggu keamanan nasional. Sebab banyak jumlah korban jiwa, yang dikabarkan mencapai 31 orang.

"Pembunuhan ini sudah masuk kategori itu (pelanggaran HAM berat). Kan menembak orang itu pelanggaran HAM. Bagaimana bilang tidak melanggar HAM kalau sudah membunuh 31 orang. Mereka brutal (membunuh) sehingga sudah (masuk kategori) pelanggaran HAM besar (berat) yang mengacaukan keamanan di Papua," terang Doren, di Jayapura, Selasa (4/11).

Doren yang baru-baru ini menjabat Caretaker Bupati Nduga meminta pihak kepolisian dan TNI untuk segera turun melakukan penyisiran, pengejaran, penangkapan dan mengadili para pelaku pembunuhan tersebut.

Sebab tindakan itu, turut berdampak pada pembangunan jalan Trans Papua yang diselenggarakan pemerintah pusat, guna membuka isolasi wilayah dan menghubungkan antara wilayah Jayapura – Wamena.(DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Nilai Pemantapan Kualitas SDM Jadi Prioritas Pembangunan

Posted: 07 Dec 2018 03:28 PM PST

Lukas Enembe Nilai Pemantapan Kualitas SDM Jadi Prioritas PembangunanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menyebut pemantapan kualitas dan daya saing SDM, bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan bumi cenderawasih kedepan, dengan fokus pada akselerasi dan afirmasi pendidikan.

Diantaranya dengan membangun dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan politeknik berbasis potensi unggulan di lima wilayah.

Hal demikian disampaikan Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Kamis (6/11), dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2018 – 2023 Papua.

Tak sampai disitu, pemerintah provinsi juga bakal menyasar upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta pemantapan rasa aman dengan mendorong kedewasaan berdemokrasi. Upaya ini diperkuat melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga agama maupun tokoh adat.

"Termasuk kolaborasi efektif dengan lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM," ucapnya.

Hal penting lain disampaikannya, mengenai pemantapan tata kelola pemerintahan yang juga menjadi prioritas pembangunan untuk selanjutnya dibahas dan masuk dalam pengusulan RPJMD Papua kedepan.

Dimana pada pemerintahan periode sebelumnya sampai saat ini, telah berupaya memperkuat dan melanjutkan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi ASN. Serta peningkatan fungsi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

"Sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pemerintahan. Sebab dengan melanjutkan upaya reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya, maka sistem pemerintahan maupun pembangunan bakal berjalan tepat sasaran," jelas ia.

Gubernur tambahkan, pemantapan infrastruktur dasar dan konektivitas maupun upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu bakal menjadi pelengkap program prioritas Papua dalam program kerja lima tahun mendatang.

"Untuk itu, mari semua kita bersatu dan bersama-sama melihat apa yang belum kita lakukan dimasa lalu dan terobosan apa yang hendak dilakukan pada masa depan. Sebab jika kita ingin kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkeadilan tercipta di Papua, maka perlu ada persatuan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita besar itu," ajaknya. (DiskominfoPapua)

Sesparlu Kunjungi Papua, Noak Kapisa Terima Kedatangan June Kuncoro Hadiningrat

Posted: 07 Dec 2018 03:19 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua menerima kunjungan Direktur Diplomat Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri  (Sesparlu) June Kuncoro Hadiningrat bersama rombongan, di Jayapura, Rabu, kemarin.

Tim Sesparlu diterima oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dalam pertemuan itu, Asisten Noak Kapisa menjelaskan kondisi perbatasan Papua. Dimana antara Provinsi Papua dan Papua Nugini saat ini sedang dalam penjajakan kerja sama di bidang budaya dan ekonomi.

"Kita merasa perlu menyampaikan soal kondisi Papua di segala bidang kepada Sesparlu. Tentunya yang terutama soal perbatasan. Karena nanti para diplomat ini akan mewakili Papua di luar negeri sebagai. Sehingga diharapkan mereka bisa memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya soal kondisi Papua di luar negeri," terang Naoak.

Direktur Sesparlu June Kuncoro Hadiningrat selaku ketua tim rombongan mengaku bangga melihat wajah perbatasan Papua - Papua Nugini yang sudah dibangun dengan sangat baik. Sehingga hal tersebut membuat citra positif Papua terhadap negara tetangga.

"Memang seluruh wilayah perbatasan Indonesia menjadi perhatian dari pihak pemerintah. Tapi kebetulan kami hari ini ke wilayah timur karena ada kepentingan dan prioritas Kemenlu. Yakni merangkul teman-teman dari negara sahabat di Pasifik".

"Sebab Sesparlu ini kan pendidikan berjenjang diplomat tertinggi yang pada prinsipnya sebagai pelaku diplomasi perlu mengetahui perkembangan terakhir di Papua. Paling tidak tahu secara umum. Sehingga para diplomat bisa menjalanankan tugas-tugas bilateral di PBB dan organisasi internasional lainnya. Yang pasti ini kesempatan baik sekaligus memberikan diplomat kesempatan untuk melihat langsung apa yang terjadi di Papua," terangnya.

Dia tambahkan, salah satu tugas diplomat adalah menjaga kedaulatan NKRI dan sudah menjadi hal yang sewajarnya mengetahui situasi sebenarnya di perbatasan. Sebab hal itu sejalan dengan prinsip-prinsip tugas Sesparlu, bahwa jika ingin mengetahui atau mendiskusikan sesuatu hal, harus mengerti kondisi lapangan.

"Sebab ini merupakan dari program yang bisa memperkuat kapasitas kami sebagai diplomat senior," ujarnya. (DiskominfoPapua)

Abock Busup Pastikan 12 Ribu Warga Yahukimo Ikut Perekaman E-KTP

Posted: 07 Dec 2018 03:15 PM PST

Abock Busup Pastikan 12 Ribu Warga Yahukimo Ikut Perekaman E-KTPJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Bupati Yahukimo, Provinsi Papua Abock Busup memastikan sampai dengan saat ini, sudah sekitar 12 ribu warganya yang telah mengikuti perekaman E-KTP atau kartu tanpa penduduk elektronik dari total 340 ribu.

Kendati jumlah itu belum separuh dari total jumlah penduduk yang ada di Yahukimo, pihaknya yakin seluruhnya akan bisa terekam secara elektronik pada beberapa waktu yang akan datang.

"Tentunya kalau ada dukungan anggaran dari APBN khusus untuk perekaman minimal sekitar Rp5 miliar per tahun. Sebab kalau tidak, kami sendiri belum tau kapan bisa selesai. Sebab untuk bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kami hanya sediakan Rp1 miliar saja," terang Bupati Abock di Jayapura, Rabu (5/11).

Menurutnya, saat ini pihaknya fokus mendorong perekaman E-KTP di wilayah ibukota kabupaten. Sebab untuk turun ke distrik-distrik, membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Mulai dari ongkos angkutan pesawat untuk mengangkut orang dan barang.

"Sebab untuk ke distrik-distrik petugas mesti sewa pesawat dua kali. Penerbangan pertama untuk mengantas petugas lalu yang kedua membawa alat perekaman. Tak hanya itu, bahkan mesti membawa genset dan bensin sekitar dua drum".

"Makanya, kita saat ini berusaha menunutaskan di ibukota kabupaten terlebih dahulu. Itu juga saran kami kepada dinas sosial di provinsi. Nanti kalau sudah selesai baru masuk ke distrik-distrik. Supaya bisa tercapai semua perekaman," tuturnya.

Sebelumnya, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Papua bakal melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah, guna memaksimalkan persentase perekaman di bumi cenderawasih yang masih berjumlah 42 persen.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk juga akan bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Yahukimo melakukan perekaman KTP elektronik secara masal.

"Sebab Yahukimo juga sebagai kabupaten yang perekaman KTP elektroniknya masih dibawah sepuluh persen. Makanya kita akan lakukan perekaman masal yang akan dimulai dari Kabupaten Yahukimo, karena jumlah penduduk di daerah itu sangat banyak," ucapnya. (DiskominfoPapua)

Hery Dosinaen Dorong Pelaksanaan Diklat PIM II Di 2019

Posted: 06 Dec 2018 09:20 PM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen kembali mendorong pelaksanaan diklat di 2019 mendatang, pasca kelulusan 55 Pejabat dalam Pelatihan Kepemimpinan TK II Angkatan XXII, di Jayapura, Rabu (5/12).

"Saya berharap pada 2019 mendatang, Diklat Pim II bisa dilaksanakan kembali di Jayapura. Kalau bisa untuk dua angkatan," terang dia.

Sayangnya, lanjut dia, dari 57 Pejabat Pemerintah Provinsi Papua yang dinyatakan lulus, dua pejabat diantaranya tak lulus. Kendati demikian, dia harapkan dalam pelaksanaan diklat tahun depan, seluruh peserta yang ikut dapat lulus dengan nilai yang memuaskan.

"Makanya, kita harap lulusan Diklatpim II kali ini dapat mengaplikasikan ilmu yang dihasilkan untuk membangun Papua kedepan serta mengkaderisasi calon ASN yang bakal mengikuti diklat PIM II pada tahun depan". 

"Sebab saya selaku pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua, berjanji akan terus meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Sebab pelaksanaan Diklat Pim II ini merupakan perjuangan yang panjang dan menandakan bahwa Papua juga bisa melaksanakan kegiatan ini," tuturnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia Ady Suryanto meminta peserta Diklat Pim II untuk menginovasi perubahan dalam mendukung pembangunan di Papua kedepan. Pihaknya pun memuji pelaksanaan Diklat Pim II di yang pertama kali dilaksanakan di Jayapura.

Pihaknya berharap pelaksanaan diklat bisa terus berjalan di Jayapura, guna meningkatkan kualitas ASN di negeri ini.

"Intinya saya sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemda Papua dalam melaksanakan Diklat Pim II ini".

"Makanya, kita akan melakukan koordinasi dengan Pemda Papua kedepann untuk bisa mendorong pelaksanaan Diklat Pim II pada tahun depan. Sebab, Papua sudah memiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua yang sangat disayangkan jika tak diberdayakan. Apalagi fasilitas yang dimilki juga sangat baik dan mendukung," ucap dia. (DiskominfoPapua)
Bagi ke WA Bagi ke G+