Updated News

Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018

Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018


Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018

Posted: 21 Dec 2018 03:45 PM PST

Suko Pranoto Pimpin Apel Operasi Lilin Siwalima 2018AMBON, LELEMUKU.COM – Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura, Mayjen TNI Suko Pranoto memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Lilin Siwalima 2018, bertempat di lapangan upacara Letkol (Purn) C Tahapari Jl Sultan Hassanudin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (21/12).

Operasi Lilin Siwalima Tahun 2018 mengambil tema "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima Tahun 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019".

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Siwalima 2018 diawali dengan laporan Komandan apel kepada inspektur upacara, pemeriksaan pasukan, dilanjutkan dengan pemasangan pita operasi Lilin Siwalima oleh 3 perwakilan dari TNI, Polri dan Jasa Raharja.

Amanat Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang dibacakan Pangdam mengatakan, apel gelar pasukan ini adalah momentum penting untuk mempersiapkan sekaligus mengecek kekuatan personil dalam rangka menghadapi perayaan hari-hari besar, khususnya perayaan Natal.

Lebih lanjut dikatakan, Polri bersama jajaran lainnya akan menggelar Operasi Lilin selama 12 hari di wilayah Maluku terhitung mulai 21 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua masyarakat Maluku dalam rangka memperingati hari raya Natal Tahun 2018.

"Terkait dengan jaringan aksi terorisme Polda Maluku harus melakukan pendekatan secara baik guna meminimalisir aksi-aksi yang akan di lakukan. Lakukan selalu monitoring terhadap daerah-daerah yang di anggap rawan kemacetan guna untuk mengurangi kemacetan dan lakukan rekayasa lalu lintas bila itu perlu dilakukan, kata Kapolri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Kabinda Maluku, Danlanud Pattimura, Danlantamal IX Ambon, Waka Polda Maluku, para Asisten dan Kabalak jajaran Kodam XVI/Ptm, para PJU Polda Maluku, Kapolres Pulau Ambon, Dandim 1504 Ambon, Danpomal IX Ambon dan SKPD provinsi Maluku. (Pendam16)

Pemkot Kupang Segera Tutup Lokalisasi Karang Dempel

Posted: 21 Dec 2018 03:40 PM PST

Pemkot Kupang Segera Tutup Lokalisasi Karang DempelKUPANG, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan penutupan lokalisasi Karang Dempel di Kecamatan Alak Kota Kupang per 1 Januari 2019. Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man di sela – sela acara Coffee Morning bersama para warga penghuni lokalisasi pada Senin (17/12) bertempat di Hotel Maya kelurahan Tode Kisar.

Hadir juga unsur Forkopimda terkait dari Polres Kupang Kota, Kodim 1604, TNI Angkatan Laut serta perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang yang terkait.

Wakil Wali Kota Kupang menegaskan bahwa telah ada Surat Keputusan (SK) mengenai penutupan lokalisasi Karang Dempel per 1 Januari 2019. Selanjutnya akan ada Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Kupang dengan Menteri Sosial, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang dalam rangka mendeklarasikan rencana tersebut.

Akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dan kementerian sosial mengenai masalah pemulangan warga lokalisasi ke daerahnya masing-masing. Bagi warga lokalisasi yang pulang ke daerahnya akan ditanggung biaya pemulangan dan diberi modal usaha senilai Rp. 5.500.000,-. Wakil Wali Kota menyatakan bahwa penutupan lokalisasi Karang Dempel tidak bias diganggu gugat.

Pernyataan Wakil Wali Kota Kupang tersebut di dukung oleh unsur Forkopimda terkait. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Alak yang mewakili Kapolresta Kupang Kota, menurutnya tidak ada perdebatan lagi mengenai penutupan lokalisasi dan siap mendukung dan mengamankan pelaksanaan rencana tersebut.

Hal senada juga diutarakan oleh Danramil Alak dan Asisten Danlantamal, dimana mereka juga mendukung program yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang yang merupakan Program Nasional dan mengajak semua masyarakat untuk mendukung penutupan lokalisasi. (HumasKupang)

Kementerian BUMN Serahkan Bantuan ke Suku Mausu Ane

Posted: 21 Dec 2018 03:36 PM PST

Kementerian BUMN Serahkan Bantuan ke Suku Mausu AneAMBON, LELEMUKU.COM - Wujud kepedulian terhadap Suku Mausu Ane, Kementerian BUMN menyerahkan bantuan dalam rangka Sinergi BUMN untuk Indonesia, bertempat di Gedung Baileo Siwalima Karang Panjang, Ambon pada Jumat (21/12.

Penyerahan bantuan secara simbolis dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementrian BUMN RI ( Bapak Aloysius Kokro dan Dirut BUMN PIC dan Co PIC Bidang Infastruktur Bisnis Bapak Hambra Samal kepada Kodam XVI/Pattimura untuk masyarakat Suku Mausu Ane senilai 1.376.480.000, dan diterima oleh Dandim 1502/Masohi, Letkol Inf Hari Sandhi Chrishandoko, S.Sos

"Kita perlu bersyukur dan berterima kasih, pada hari ini karena Kementerian BUMN telah hadir di tengah–tengah kita dan telah menyerahkan bantuan untuk warga Suku Mausu Ane. Penyerahan bantuan ini merupakan momentum dan wadah yang tepat guna membantu mengatasi permasalahan yang tengah dialami suku tersebut", kata Dandim.

"Selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga dan memelihara hubungan baik ini dengan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di wilayah Maluku", ajaknya. (Pendam16)

Pemkot Kupang Musnahkan 2629 KTP Elektronik

Posted: 21 Dec 2018 03:34 PM PST

Pemkot Kupang Musnahkan 2629 KTP ElektronikKUPANG, LELEMUKU.COM - Sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP – El Rusak atau invalid Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang KTP Elektronik bertempat di Halaman Kantor Dispenduk Kota Kupang, Rabu (19/12).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam Sistem Administrasi Kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP – el yang rusak atau invalid.

Sekretaris Dispenduk Kota Kupang Drs. Agus Ririmase, M.Si mengtakan pemusnahan ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak nertanggungjawab

Sebanyak; 2629 KTP – el di musnahakan, dengan rincian 2129 yang cacat, 500 KTP-el pindah atau masyarakat tidak melapor

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita Acara oleh tim pemusnahan KTP – el. (HumasKupang)

Kota Kupag Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

Posted: 21 Dec 2018 03:25 PM PST

Kota Kupag Raih Penghargaan Anugerah Parahita EkaprayaKUPANG, LELEMUKU.COM - Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini diberikan kepada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah menunjukan komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan.

Walikota Kupang, Dr.Jefri Riwu Kore yang menerima langsung penghargaan tersebut di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/12) menyampaikan penghargaan ini dipersembahkan khusus sebagai kado ulang tahun  Provinsi NTT yang ke 60 pada tanggal 20 Desember 2018 dan Hari Ibu pada 22 Desember 2018 mendatang. Diakuinya, prestasi ini tidak dapat diraih tanpa dukungan semua pihak, terutama warga Kota Kupang.

"Semoga prestasi ini bisa jadi motivasi bagi kita semua, bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh warga Kota Kupang untuk lebih peduli pada kesetaraan gender serta perlindungan anak dan perempuan," tambahnya. Walikota menyadari masih banyak tantangan yang akan dihadapi ke depan. Kareba itu dia berharap di masa mendatang kerja sama dan dukungan dari semua elemen semakin kuat.

Drg. Francisca J. Ikasasi Izaac, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang yang turut hadir pada acara penganugerahan tersebut menjelaskan terdapat tiga kategori dalam APE. Yang tertinggi kategori Utama, disusul Madya dan Pratama. Penilaiannya dilakukan berdasarkan indikator penerapan strategi Pengarusutamaan Gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak. Penilaian dilakukan oleh tim independent yang dibentuk oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa ditahun 2018 ini Penghargaan APE dapat kembali diraih oleh Kota Kupang, Kota Kupang meraih penghargaan ini pertama kalinya pada tahun 2016 lalu dengan kategori madya.

Mekaniseme dan proses penilaian dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari input data online yang berkaitan dengan implementasi pengarusutamaan gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan perlindungan anak (PA) yang ada di berbagai sektor pembangunan, Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh tim penilai independen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang datang ke Kota Kupang pada bulan Oktober lalu. Dan pada tahun 2018 ini, Kota Kupang kembali terpilih untuk menerima penghargaan tersebut.

Acara penganugerahan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dihadiri langsung oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Turut mendampingi Walikota pada acara tersebut, Plt. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, Drs. Yos Rera Beka dan Kepala Bappeda Kota Kupang, Jhon Pelt. (HumasKupang)

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama Papua

Posted: 21 Dec 2018 02:49 PM PST

Lukman Hakim Diberi Penghargaan Tokoh Agama PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menerima penghargaann dari Tokoh agama Papua yang menobatkan dirinya sebagai tokoh moderasi nasional.

Pemberian penghargaan sekaligus penobatan tokoh moderasi nasional ini diberikan tokoh agama di Papua yang tergabung Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), saat peresmian Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) kanwil kementerian agama Provinsi Papua.

Penobatan oleh Ketua FKUB Papua Pdt. Lipiyus Biniluk, Jumat (14/12), kemarin. "Kami nobatkan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi tokoh moderasi nasional. Penobatan ini karena kami menilai menetri bisa merangkul seluruh umat beragama di Indonesia," terang Lipuyus.

Mentri Lukman pada kesempatan itu mengaku sangat bersyukur atas penobatannya sebagai tokoh Moderasi antar umat beragama. Hanya saja ia merasa tidak layak dengan gelar yang diberikan itu. Sebab menurutnya, tokoh moderasi itu lebih layak diberikan bagi tokoh agama yang ada di provinsi ini.

"Bagi saya, penobatan seharusnya diberikan kepada seluruh jajaran ASN Kementrian Agama Provinsi Papua. Sebab karena saya dan seluruh ASN Kementrian Agama hanya melayani yang umat beragama dengan harapan supaya kualitas kehidupan keagamaan dari waktu ke waktu terus meningkat secara umum," ucapnya.

Sementara terkait pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Menteri Lukman menilai lembaga ini memiliki simbol yang sangat penting, yakni bagaimana mewujudkan pelayanan kepada umat semakin berkualitas.

 "Kita mau dekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah mengakses melalui website dengan tujuan agar pelayanan bagi masyarakat semakin baik," jelas dia.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Anni Rumbiak menyatakan pembentukan PTSP Kementerian Agama Wilayah Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, diharapkan menjadi inspirasi dan contoh dalam peningkatan pelayanan publik. (DiskominfoPapua)

DPMD Halsel Gelar Program Bursa Inovasi Desa 2018

Posted: 21 Dec 2018 02:47 PM PST

DPMD Halsel Gelar Program Bursa Inovasi Desa 2018LABUHA, LELEMUKU.COM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Minggu, 16 Desember 2018, menggelar Program Inovasi Desa (PID) "Bursa Inovasi Desa (BID)", bertempat di Aula Kantor Bupati Halsel, dengan menyusung tema " Membangun Ekonomi Pedesan Halmahera Selatan Menuju Bisa Mandiri"

Hadir dalam acara ini, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Repoblik Indonesia, Mohammad Fachri, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Kapolres Halsel, Mewakili Dandim 1509 Labuha, Satker P3MD Provinsi Maluku Utara berserta Rombongan, Kordinator KPW4 Provinsi Malut, Pejabat esalon II dan III dilingkup Pemkab Halsel, Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Halsel, Ketua DPD S3 Kabupaten Halsel, TPID se Kabupaten Halsel, serta pendamping TPPI Kabupaten Halsel.

Acara inovasi desa ini dibuka langsung oleh Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba ditandai dengan pemukulan gong.

Dalam sambutannya Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba menyampaikan dengan adanya kegiatan Bursa Inovasi Desa ini, dirinya menghimbau kepada seluruh Aparatur Desa agar selalu Fleksibel dalam melakukan proses perencanaan pembangunan di desa, yang diharapkan mampu bersinergi dengan pola perencanaan reguler yang telah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kebupaten Halsel.

"Bursa Inovasi Desa adalah pameran yang menampilkan kegiatan-kegiatan Inovatif, serta pameran ide-ide yang kreatif dan diharapkan mampu direplikasi oleh 249 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan,"ujarnya

Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, lanjut Bupati, dibagi dalam tiga bidang, yakni Bidang Infrastuktur, Bidang sumber daya manusia dan bidang pengembangan ekonomi, dari tiga bidang ini masing-masing dilakukan pemetaan wilayah yang terdiri atas 4 zona, diantaranya Zona Bacan, Obi, Gane dan Makian Kayoa.

Bupati juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Halsel mendapatkan Alokasi Dana Desa di Tahun 2019 sebanyak 194 Milyar 264 juta rupiah,atau mengalami kenaikan sebesar 12.99 persen dari Tahun 2018, dengan pembagian yakni 77 Persen Pagu dasar, 3 persen Afirmasi, dan 20 persen pagu Formula, maka setiap desa mendapatkan alokasi anggaran terendah 700 juta dan tertinggi sekitar 900 juta rupiah.

Oleh karena itu, tambahnya, dengan mengalami kenaikan ini semua desa- desa diharapakan mampu menyusun perencanaan berbasis Partisipatif yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disenergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halsel tahun 2019.

"Saya berharap di Tahun 2019 nanti, lebih banyak perubahan, terkait dengan menejmen pengelolaan Dana Desa, Aparatur desa lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa, Satgas desa lebih responsif melakukan pembinaan, tenaga pendamping lokal kirannya lebih mengefektifkan pendampingan desa, sehingga kita mampu meminimalisir kesalahan ditahun-tahun sebelumnya, "harap Orang nomor satu di Halsel ini.

Pada kesempatan yang sama Direktur PMD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Mohammad Fachri dalam sambutannya menyampaikan Bursa Inovasi Desa sebagai media untuk semuanya saling belajar, saling bertukar pengalaman, serta memperbanyak referensi-referensi dari daerah yang Inovatif untuk dikembangkan dan ditiru dari proses perencanaan sampai paska pembangunan desa agar pembangunan desa lebih berkualitas, yang utamanya agar setiap tahun APBDesa lebih berkualitas efektif dan efisien. Hal ini karena semakin banyak referensi dalam proses pembangunan desa.

"PID hadir sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal,"jelasnya

Mohammad Fahri juga menekankan bahwa proses Bursa Inovasi Desa ini sangatlah penting, karena ini adalah awal memulai proses perencanaan pembangunan di desa.

"Kami berharap desa-desa di Kabupaten Halsel ini akan menjadi pusat pembelajaran untuk bisa menjadi contoh-contoh Inovatif oleh daerah lain, baik itu dalam Kabupaten ini maupun diluar Kabupaten, bahkan akan dicontohi oleh desa-desa seluruh nasional, "harapnya.

Pada acara Bursa Inovasi Desa ini Pemerintah Daerah memberikan piagam penghargaan kepada pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), kepada lima desa di Kabupaten Halsel, diantaranya Desa Tuwakona Kecamatan Bacan Selatan, Desa Waya Kecamatan Mandioli Utara, Desa Dolik, Kecamatan Game Barat Utara, dan Desa Buton Kecamatan Obi.

Selanjutnya, Direktur PMD Kementerian Desa melakukan pengguntingan Pita Stan Pemaren Bursa Inovasi Desa Tahun 2018, yang didampingi oleh Bupati Halsel, Sekda Halsel, Kapolres Halsel, Satker P3MD Provinsi Malut, dan Kordinator KPW4 Provinsi Malut. (HumasHalsel)

Terkait Pasukan di Nduga, Lukas Enembe dan Yunus Wonda Tak Paham Tupoksi

Posted: 21 Dec 2018 02:45 PM PST

Terkait Pasukan di Nduga, Lukas Enembe dan Yunus Wonda Tak Paham TupoksiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Menyikapi Seruan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Yunus Wonda  (YW) serta para pimpinan Fraksi DPR Provinsi Papua pada hari  Kamis (20/12), kepada Presiden RI, Panglima TNI dan Kapolri agar menarik seluruh aparat TNI-Polri yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di Kabupaten Nduga pasca terjadinya tindakan pembantaian secara keji terhadap puluhan orang Pahlawan Pembangunan Papua di Puncak Kabo Distrik Yigi Kab. Nduga pada tanggal 1-2 Desember lalu.

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dihubungi awak media menyatakan dirinya telah membaca seruan tersebut dan menyatakan seruan tersebut menunjukkan bahwa Gubernur dan Ketua DRP serta pihak-pihak tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pemimpin, pejabat dan wakil rakyat.

"Bahwa seorang Gubernur adalah wakil dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Negara Republik Indonesia (RI) di daerah. Gubernur berkewajiban menjamin segala program Nasional harus sukses dan berjalan dengan lancar di wilayahnya. Bukan sebaliknya malah Gubernur bersikap menentang kebijakan Nasional," ujar dia di Jayapura, 20 Desember 2018.

Dikatakan kehadiran TNI-Polri di Nduga termasuk di daerah lain di seluruh wilayah NKRI adalah untuk mengemban tugas Negara  guna melindungi segenap Rakyat dan seluruh tumpah dara Indonesia kok Gubernur dan ketua DPR malah melarang kami bertugas, sedangkan para gerombolan separatis yang nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan membantai rakyat, mengangkat senjata untuk melawan kedaulatan Negara malah didukung dan dilindungi.

"Sampai sekarang masih ada empat orang korban pembantaian oleh KKSB yang belum diketahui nasibnya dan entah dimana rimbahnya. Bapak Gubernur, Ketua DPR, Para Ketua Fraksi-Fraksi DPR, Pemerhati HAM dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan, Apakah Saudara-Saudari semua dapat memahami bagaimana perasaan duka keluarga korban yang setiap saat menanyakan kepada TNI-Polri tentang nasib keluarganya yang masih hilang? Apalagi kalau mereka mendengar bahwa TNI-Polri telah menghentikan pencarian karena perintah Gubernur dan DPR? Dimana hati nurani Saudara-Saudari sebagai manusia sama-sama ciptaan Tuhan apalagi sebagai pemimpin? Bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada Anda?," tanya dia.

Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 67.  Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: khususnya poin; a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan poin f. melaksanakan program strategis nasional.

"Dengan demikian bila Gubernur LE bersikap mendukung perjuangan Separatis Papua Merdeka dan menolak kebijakan program strategis Nasional maka LE telah melanggar UU Negara dan patut dituntut sesuai dengan hukum. Sebab gubernur adalah ketua Forkopinda di daerah dimana anggotanya meliputi Pangdam, Kapolda Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan. Dengan posisinya LE seharusnya melaksanakan rapat Forkopinda untuk bersama-sama membahas tentang upaya menumpas gerakan separatis diwilayahnya. Bukan membuat satatemen yang seakan-akan mejadi juru bicara gerombolan separatis dan menyudutkan peranan TNI-Polri dalam penegakan hukum," ujar Aidi.

Ia menegaskan, Kodam XVII/Cenderawasih tidak akan menarik pasukan dari Kabupaten Nduga meski saat ini merupakan waktu untuk merayakan hari raya.

"Hari raya bukanlah alasan untuk ditarik dari penugasan, karena kami yakin Tuhanpun juga Maha Tahu akan kondisi itu. Sebagian besar Prajurit kami juga ummat Kristiani. Pangdam dan Kapolda juga hambah Tuhan. Kami Parjurit sudah terbiasa merayakan hari Raya di daerah penugasan, di gunung, di hutan, di tengah laut atau dimanapun kami ditugaskan. Dan tidak ada masalah dengan perayaan Natal di Mbua dan Yigi Kompleks, Rakyat dan aparat keamanan khususnya ummat Kristiani akan melaksanakan ibadah secara bersama-sama," papar dia.

Ia juga menyatakan pada tanggal 6 Desember yang lalu di Mbua dilaksanakan ibadah bersama antara Rakyat dan TNI di Gerja Mbua dipimpin oleh Pendeta Nataniel Tabuni, selaku Koordinator Gereja se Nduga yang dihadiri oleh Danrem 172/PWY Kolonel J. Binsar. P. Sianipar.

"Saya ingin menegaskan bahwa terjadinya tindakan kekerasan yang memakan korban dan mengakibatkan trauma terhadap rakyat di Nduga termasuk di daerah manapun di seluruh Indonesia bukan disebabkan karena hadirnya aparat keamanan TNI-Polri di daerah tersebut. Tetapi kekerasan itu terjadi karena adanya pelanggaran hukum, karena adanya gerombolan separatis yang mempersenjatai diri secara illegal, melakukan pembantaian secara keji terhadap rakyat sipil yang tidak berdosa. Ingat, mempersenjatai diri sendiri cara illegal itu sudah merupakan pelanggaran hukum berat yang tidak pernah dibenarkan dari sudut pandang hukum manapun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi kalau aparat keamanan yang diminta untuk meletakkan senjata, itu adalah kesalahan terbesar," ungkap dia.

Aidi menegaskan, Gubernur dan Ketua DPR serta pihak manapun tidak sepantasnya meminta aparat keamanan TNI-Polri ditarik dari Nduga dimana didaerah tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat yang harus mendapatkan penindakan hukum.

"Justru apabila TNI-Polri tidak hadir padahal nyata-nyata di tempat tersebut telah terjadi pelanggaran hukum berat maka patut di sebut TNI-Polri atau Negara telah melakukan tindakan pembiaran. Seharusnya bila Gubernur dan Ketua DPR sebagai seorang pemimpin dan wakil rakyat yang bijak, beliau tidak harus meminta aparat keamanan TNI-Polri yang ditarik, tetapi para pelaku pembantaian itulah yang harus didesak untuk menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak yang berwajib guna menjalani proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya," papar dia.

Ia juga menegaskan bahwa gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya telah menyatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab telah melakukan pembantaian terhadap puluhan karyawan  PT. Isataka Karya.

"Kalau mereka memang bertanggung jawab harusnya jangan menjadi pengecut dan bersembunyi kemudian kemana-mana berkoar-koar seolah-olah mereka yang teraniaya sedangkan aparat keamanan dituduh sebagai penjahat kemanusiaan. Kami TNI-Polri bukan datang untuk menakut-nakuti Rakyat apalagi membunuh Rakyat. Yang kami cari adalah mereka para pelaku pembantaian. Rakyat dan aparat TNI-Polri bisa merayakan natal bersama di daerah tersebut. Rakyat tidak perlu merasa terganggu atas kehadiran TNI-Polri di Mbua dan Yigi Kompleks. Yang merasa terganggu adalah mereka para pelaku kejahatan yang berlumuran dosa telah membatai warga sipil yang tidak berdaya," ujar dia.

Selanjutnya kepada kelompok-kelompok berkepentingan, para pejabat birokrat, wakil rakyat, akademisi, tokoh agama, aktifis, pemerhati HAM dan lain-lain yang selalu berkomentar miring menyudutkan aparat TNI-Polri, seakan-akan tidak ada sesuatupun yang benar yang dilakukan oleh TNI-Polri, ia meminta agar instrospeksi diri.

"Berhentilah mengatas namakan rakyat, seolah-olah Saudara adalah dewa pelindung dan penyelamat rakyat, karena belum tentu juga seberapa besar peranan Saudara untuk memihak kepada kepentingan Rakyat. Ketika rakyat sipil atau anggota TNI-Polri yang jadi korban oleh kebiadaban para KKSB, Saudara semua diam, bungkam seribu bahasa. Tetapi manakalah yang menjadi korban adalah pihak KKSB Saudara-saudara langsung bereaksi bagaikan cacing kepanasan. Ini semua indikator apa?," tanya dia,

Dikatakan beberapa musibah di Papua, TNI dan Polri selalu hadir dan memberikan bantuan. Saat Asmat dilanda musibah KLB campak dan gizi buruk, TNI adalah institusi pertama yang terjun langsung ke Asmat dengan mengerahkan segala sumber dayanya dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cend dan Panglima TNI, tapi kami tidak pernah tahu bantuan apa yang telah diberikan oleh pemerintah Provinsi dan wakil rakyat terhadap warga Asmat, bahkan mungkin satu kalioun Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur LE tidak pernah menengok warganya yang menderita di Asmat.

"Saat bencana Embun Beku melanda di Distrik Kuyawage Lanny Jaya pada bulan Juli 2015, yang mengakibatkan ratusan masyarakat Kuyawage eksodus mengungsi ke Tiom, maka Dandim Jayawijaya dan Kapolres Lannyjaya beserta jajaranya yang paling pertama mendirikan tenda-tenda pengungsian, membangun dapur umum, menjemput para pengungsi sampai kepucuk-pucuk gunung, kondisi seperti itupun kami masih diganggu dengan tembakan oleh kelompok Separatis pimpinan Enden Wanimbo. Tapi kami tidak pernah mendengar bantuan apa yang diberikan Pemda Provinsi dan wakil Rakyat terhadap warga Kuyawage," ujar dia.

Selanjutnya, saat Mbua dilanda penyakit dimana puluhan Bayi dilaporkan meninggal pada bulan Oktober-November  2015, Kodim 1702/Jayawijaya adalah institusi pertama yang mengirim bahan makanan, lauk pauk, pakaian, selimut dan lain-lain ke Mbuah dan saat itu disambut oleh Pendeta Natalies Tabuni koordinator gereja se Kab. Nduga.

"Tapi kamipun tidak pernah mendengar bantuan apa yang telah diberikan oleh Pemda Provinsi dan Wakil Rakyat maupun Pemda Kabupaten Nduga terhadap rakyatnya di Mbua. Termasuk persoalan kemanusiaan lainnya yang melanda Papua selama ini, apakah itu wabah penyakit, bencana longsor, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, konflik sosial dan lain-lain, TNI selalu hadir sebagai garda terdepan untuk meringankan beban warga yang menderita," ungkap dia.

Dikatakan, TNI-Polri tidak butuh dipuji dan disanjung terhadap apa yang telah kami lakukan untuk rakyat, karena memang itulah tugas dan kewajiban untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah. Sebab TNI dan Polridilatih, dididik dan disiapkan untuk membunuh dan terbunuh, tapi kami juga belajar untuk menjadi orang-orang yang paling menghargai kehidupan dan siap mempertaruhkan kehidupan rakyat kami dan kehidupan negara.

"Selaku Prajurit TNI dan Pribadi Saya sangat hormat dan bangga kepada Walikota Jayapura, DR. Drs. Benhur Tommy Mano, M.M atas peryataan sikapnya yang tetap setia kepada NKRI dan menentang sistem yang tidak demokratis berlangsung di tanah Papua ini, yaitu sistem Noken. Bapak walikota telah mempresentasikan dirinya sebagai Negarawan sejati yang menempatkan kepentingan Bangsa dan Negara diatas kepentingan golongan, kelompok apalagi kepentingan Pribadi. Bapak walikota Jayapura peatut menjadi contoh dan panutan bagi setiap Kepala Daerah, setiap pemimpin termasuk setiap tokoh Bangsa di seluruh Wilayah NKRI," tutup dia. (Pendam17)

Ferdinand Okoseray Dorong Lukas Enembe Fasilitasi Rekonsiliasi Kisruh KAPP

Posted: 21 Dec 2018 06:12 AM PST

Ferdinand Okoseray Dorong Lukas Enembe Fasilitasi Rekonsiliasi Kisruh KAPPJAYAPURA, LELEMUKU.COm - Pendiri Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Ferdinand Okoseray mendorong Gubernur Lukas Enembe untuk segera memfasilitasi upaya rekonsiliasi, terhadap kisruh yang terjadi di tubuh organisasi tersebut.

Pernyataan itu merujuk pada sikap Gubernur Lukas yang turut menyoroti aktivitas Konferensi Luar Biasa (KLB) KAPP, sebab dinilainya hal itu tak sesuai AD/ART organisasi.

"Kita sambut baik respon Gubernur Papua terhadap polemik di organisasi KAPP (yang tak setuju dengan KLB itu). Makanya kami segera dorong Gubernur agar bisa mengumpulkan kedua kubu yang bertikai untuk kemudian menyelesaikan permasalahan ini".

"Kami pun sebagai pendiri siap untuk membantu memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang berseberangan, supaya bisa segera diselesaikan," terang Ferdinand dalam keterangannya Rabu (19/12) petang.

Menurut ia, perdebatan dan saling tuding soal uang, diharapkan segera dikesampingkan oleh pihak yang menggelar KLB. Sebab yang perlu dilakukan saat ini adalah, semua pihak wajib mengakui Merry Yoweni merupakan Ketua KAPP yang sah. Karena dipilih sesuai mekanisme dan AD/ART organisasi.

Kendati demikian, pihaknya menilai pemimpin yang terpilih dari hasil KLB itu pun tak dapat dikesampingkan, meski dihasilkan dari proses yang tidak sah. Karena selain tak memenuhi kuorum, pelaksanaan KLB diduga tak diikuti para ketua maupun anggota KAPP yang sah. Serta belum jelas Surat Keputusan (SK) panitia pelaksana yang diterbitkan untuk menggelar KLB.

"Yang pasti saya harap semua kubu bisa segera bersatu. Lalu menyelesaikan semua polemik itu dalam Rapat Pimpinan Khusus (Rapimsus) KAPP yang rencananya digelar April 2019 mendatang. Nanti apakah dalam Rapimsus itu harus melakukan konferensi luar biasa untuk memilih ketua baru, itu urusan belakangan. Tapi untuk saat ini kita semua harus seirama dan terus mendukung Merry Yowenni sebagai ketua yang sah," harapnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap agar pimpinan KAPP dihasilkan dari proses dan mekanisme organisasi yang sah dan sesuai AD/ART.

"Saya harap siapapun yang hendak pimpin KAPP harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam organisasi. Harus sesuai AD/ART jangan diluar itu. Saya sudah sampaikan hal ini kepada orang-orang yang melakukan KLB seusai menemui saya di Bandara Sentani Jayapura.   

Diketahui, kepemimpinan Merry Yoweni sebagai Ketua KAPP, tercoreng proses KLB yang menghasilkan Musa Haluk sebagai pemimpin tandingan.

Kendati begitu, Merry Yoweni menilai KLB yang dilakukan cacat hukum karena tidak memenuhi kuorum. Dimana AD/ART organisasi mewajibkan KLB dihadiri 50 persen plus satu dari 42 ketua kabupaten/kota yang terdaftar. (DiskominfoPapua)

Pengesahan RAPBD 2019 dan Perampingan SKPD Papua Siap Rampung

Posted: 21 Dec 2018 05:10 AM PST

Pengesahan RAPBD 2019 dan Perampingan SKPD Papua Siap RampungJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe menargetkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 serta Peraturan Daerah Provinsi tentang restrukturiasi birokrasi dari 53 menjadi 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disahkan pada pekan ini.

Hal demikian disampaikan Gubernur Lukas, saat memberi keterangan di Jayapura, Senin (17/12).

"Kita dorong untuk pembahasan RAPBD 2019 dan non APBD seperti Peraturan Daerah Provinsi mengenai struktur SKPD dari 53 menjadi 34, disahkan pada 21 Desember mendatang. Supaya pada awal Januari seluruh SKPD sudah bisa bekerja, namun terlebih dahulu kita akan lantik SKPD yang baru," terang dia.

Menurut dia, penyusunan RAPBD induk 2019 Pemerintah Provinsi Papua, sudah akan mengacu pada 34 SKPD yang merupakan hasil perampingan dan telah dikonsultasikan ke kementerian terkait.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen. Menurutnya, meski belum melantik organisasi perangkat daerah baru sesuai hasil restrukturisasi birokrasi yang sementara didorong Gubernur Papua, pembahasan RAPBD 2019 tetap akan dijalankan.

"Kita akui memang memang ada perubahan strutur organisasi perangkat daerah yang masih berproses. Tapi kami sudah konsultasi dengan Kemendagri,  sehingga langkah-langkah yang kita ambil didalam penyusunan RAPBD 2019 pada bulan ini tak bakal melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku," terang dia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan saat ini pemerintah provinsi tinggal melanjutkan program usulan yang ada di tahun sebelumnya, untuk kemudian diusulkan ke DPR Papua.

"Hanya saja kita menambahkan program yang dengan nuansa berkeadilan sebagaimana visi dan misi Gubernur Papua".

"Sebab Gubernur dan wakil gubernur berkeinginan supaya aspek berkeadilan ini lebih ditonjolkan. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan pembagian-pembagian program, keuangan dan sebagainya berdasarkan aspek keadilan," tuturnya. (DiskominfoPapua)

Pemprov Papua Revisi Hari Libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Posted: 21 Dec 2018 05:07 AM PST

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua merevisi hari libur yang sudah diumumkan berdasarkan surat edaran Gubernur Papua Nomor 003.2/14541/SET Tentang libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.

Sekda Papua, TEA Hery Dosianen mengatakan, surat edaran libur yang sudah diedarkan sudah direvisi, setelah dilakukan rapat evaluasi dengan Gubernur Papua.

Menurut Sekda, salah satu pertimbangan perubahan penetapan libur dan cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2019, karena banyak kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum selesai dikerjakan.

"Yang kita revisi kan hari libur fakultatif Papua," kata Sekda di Jayapura, Senin (17/12).

Dengan perubahan itu, lanjut Sekda Hery Dosinaen, aktivitas perkantoran di Papua akan mulai libur Natal pada 22 Desember 2018 hingga 27 Desember 2017.

Lalu, aktivitas perkantoran kembali aktif kembali pada 28 Desember hingga 31 Desember 2018. Selanjutnya, libur lagi dan aktivitas perkantoran di awal tahun baru akan dimulai pada 7 Januari 2019.

Sekda Hery Dosinaen menambahkan, surat edaran Gubernur terkait cuti bersama natal dan tahun baru yang sudah direvisi ini akan disampaikan kepada pimpinan instansi vertikal, TNI dan Polri di Provinsi Papua,  Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Papua dan pimpinan BUMN/BUMD.

Ditempat terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Papua Noak Kapissa mengimbau kepada ASN di lingkungan Pemprov Papua untuk tidak menambah hari libur.

"ASN stop menambah hari libur Natal dan Tahun Baru. ASN tetap melakukan aktivitas perkantoran kembali seperti biasanya, sesuai dengan jadwal masuk kantor yang telah ditetapkan," tandasnya. (DiskominfoPapua)

Lukas Enembe Minta Maskapai Tak Naikan Tarif Melebihi Ambang Batas

Posted: 21 Dec 2018 05:03 AM PST

Lukas Enembe Minta Maskapai Tak Naikan Tarif Melebihi Ambang BatasJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang hari raya Natal 25 Desember dan Tahun Baru 1 Januari, tarif tiket pesawat dari Jayapura menuju luar Papua, kerap mengalami kenaikan 100 persen dari harga normal.

Dari pantauan di situs Traveloka, harga tiket pesawat kelas ekonomi (termurah) untuk tanggal 20 s/d 31 Desember 2018 tujuan Jayapura – Jakarta, pada semua maskapai rata-rata mencapai dijual Rp4-6 jutaan. Padahal harga normal untuk rute yang sama hanya sekitar Rp2 jutaan.

Sementara untuk rute Jayapura – Manado, harga tiket termurah mulai 21 s/d 24 Desember 2018 rata-rata mencapai Rp4-5 jutaan. Dimana harga normal untuk rute itu Rp1 jutaan.

Menyikapi kenaikan tarif transportasi pesawat tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe bereaksi dengan memberi pernyataan resmi meminta seluruh maskapai untuk tak menjual tiket melebihi ambang batas yang diatur pemerintah.

"Saya minta kepada pihak maskapai penerbangan yang ada, baik Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air, Citilink atau lainnya supaya mereka jangan menaikan harga tiket dalam suasana Natal ini"

"(Kalau pun ada kenaikan) masyarakat Papua minta jangan terlalu tinggi. Sebab kenaikan harga tiket yang tinggi ini sudah menjadi kebiasaan setiap tahun. Karena itu, saya harap pihak maskapai harus mengerti dengan kondisi masyarakat," tegas Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, kemarin.

Lukas mengatakan bakal memanggil Kepala Dinas Perhubungan untuk mencari solusi sekaligus memecahkan masalah kemalahan transportasi itu. Dengan harapan, masyarakat Papua bisa melakukan mudik dengan hati yang damai sejahtera tanpa dibebani harga tiket yang menjulang tinggi.

"Saya akan panggil kepala dinas terkait supaya bisa memecahkan masalah kenaikan harga jelang Natal ini," pungkasnya.

Harga tiket pesawat yang mahal sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Dias Suwandi warga Kotaraja Dalam, Kota Jayapura,  meminta agar pemerintah menindak tegas maspakai maupun pihak terkait lainnya yang dengan sengaja menaikan tarif pesawat diluar ambang batas.

"Sebab bagaimana kami mau mudik kalau lihat harga tiket pulang ke Jakarta jelang Natal sudah diatas Rp4 jutaan. Belum lagi tiket kembali ke Jayapura. Ini tentunya membebani kami yang akan mudik pulang ke kampung halaman. Sehingga kita harap ada solusi dari pemerintah terkait masalah ini," harap dia. (DiskominfoPapua)

Abdul Gani Kasuba Serahkan DIPA Maluku Utara 2019

Posted: 21 Dec 2018 03:37 AM PST

Abdul Gani Kasuba Serahkan DIPA Maluku Utara 2019LABUHA, LELEMUKU.COM - Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), KH. Abdul Gani Kasuba menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2019, kepada sejumlah Bupati di Provinsi Malut, pada Senin (17/12), bertempat di Hotel Grend Daffam Ternate.

Salah satunya Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Bupati Hi. Bahrain Kasuba menerima langsung DIPA tersebut.

Total Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Halsel sebesar Rp.1.385.941.997.000, diantaranya :Dana Perimbangan sebesar RP.1.191.677.302.000, terdiri dari, Dana Bagi Hasil (DBH) :Rp. 69.354.515.000. Dana Alokasi Umum (DAU) :Rp.766.195.544.000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Rp.356.127.243.000.

DAK sendiri terdiri dari; DAK Fisik :Rp.252.964.877.000 dan DAK Non Fisik: Rp. 103.162.366.000 .Sedangkan Dana Desa, Kabupaten Halsel mendapatkan dana sebesar Rp.194.264.695.000.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) ini untuk mendorong Investasi dan Daya Siang melalui pembangunan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada kesempatan yang sama juga, diakhiri acara Bupati Hi. Bahrain Kasuba melakukan penandatangan Pakta Integritas, sebagai komitmen untuk pemberantas Korupsi.(HumasHalsel)

Disdukcapil Halsel Musnahkan 6400 e-KTP Invalid

Posted: 21 Dec 2018 03:31 AM PST

Disdukcapil Halsel Musnahkan 6400 e-KTP InvalidLABUHA, LELEMUKU.COM - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan pemusnahan e-KTP sebanyak 6400 terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan, yang sudah tidak bisa digunakan atau invalid dengan cara dibakar.Senin pagi (17/12) di Halaman Kantor Bupati Halsel, usai Upacara Hari Disiplin Pegawai.

Pemusnaan E-KTP dengan cara dibakar tersebut bukan tanpa alasan, ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan Bupati dan Wali Kota di seluruh daerah untuk menugaskan Disdukcapil melakukan pemusnahan berdasarkan surat edaran nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

Pemusnahan dilakukan Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, dan diikuti seluruh Pimpinan SKPD di Lingkup Pemkab Halsel.

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Iswan Hasjim menghimbau kepada seluru ASN dan Masyarakat Kabupaten Halsel yang belum melakukan rekaman agar segera melakukan rekaman dan kalau ada KTP rusak segera mendatangi Dinas Dukcapil Halsel untuk melakukan perekaman dan diganti dengan yang baru.

Sementara Saban Ali selaku Kadis Dukcapil Halsel mengatakan bahwa, pemusnahan ini berdasarkan perintah dari Dirjen Kementerian dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang keluar di tanggal 13 Desember lalu.

"Pemusnaan ini dilakukan jangan sampai ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan KTP tersebut, untuk kepentingan-kepentingan yang lain,

Saban juga menjelasakan e-KTP yang dimusnahkan adalah jenis e-KTP yang rusak dan ada juga e-KTP atas nama pemiliknya yang ganti status atau pindah domisili.(HumasHalsel)

Iswan Hasjim Buka Ekspose Pertanian Bioindustri Kopi dan Kakao di Bacan

Posted: 21 Dec 2018 03:25 AM PST

Iswan Hasjim Buka Ekspose Pertanian Bioindustri Kopi dan Kakao di BacanLABUHA, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, Iswan Hasjim membuka Ekspose Pertanian Bioindustri Kopi dan Kakao serta Penandatanganan Mou dan Talk Show dengan tema "Membangkitkan dan Melestarikan Cinta Kopi Lokal Bacan yang bertempat di Balai Penilitian Tanaman Rempah dan Obat (BALITRO) Desa Marabose Kecamatan Bacan Selasa, (18/12).

Kegiatan ini di selenggarakn oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku Utara, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA), Dinas Kehutanan Provinsi Malut dan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Labuha .

Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim, Kepala Balai Besar Litbang Bioteknologi dan sumberdaya Genetika Pertanian DR.Ir.Mastur,M.Si, Ketua BPTP Maluku Utara DR. Ir. Bram Brahmantio, Kepala Balitbangda Malut Ir. Muliadi Wowor, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Halsel Ir. Sofyan Bachmid, Wakil Ketua III STP Labuha Yudi Eka Prasetia, Kepala KPH Halsel Salam, Perwakilan Kesultanan Bacan Ir. Tufail Iskandar Alam, Perwakila Dinas Perkebunan, serta Para Mahasiswa.

Dalam sambutan Wakil Bupati Iswan Hasjim menyampaikan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya akan dengan sumber daya alam. Salah satunya adalah sektor pertanian yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan,dengan menjadikan daerah penghasil komoditas unggulan yaitu kopi.

Semoga dengan pertemuan ini bisa memunculkan satu brand baru khas bacan yaitu Kopi Bacan yang akan mengisi produk dalam negeri bagi kemajuan Indonesia.

"Inovasi yang dihasilkan ini keunggulan Kopi Bacan, yaitu kopi Liberika dan Robusta," jelas Iswan.

Iswan menjelaskan bahwa persolan bangsa saat ini ialah tentang pertanian. Kenapa ? Karena hampir seluruh pelosok Indonesia warganya adalah petani dan kalau ditanya kepada siswa TK sampai Mahasiswa, apa cita – cita mereka ? , tidak ada satupun yang akan bercita – cita menjadi petani.

"Saya ingin katakan, jika negeri ini ingin kuat maka sektor pertanian juga harus kuat, maka dari itu marilah kita bersama – sama membuka mindset anak – anak kita agar mau bermimpi menjadi petani," tegas Iswan kepada seluruh undangan dan kepada Mahasiswa yang sempat hadir saat itu.

Sementara itu Kepala BPTP Maluku Utara Doktor Ir. Bram Brahmantio berharap semoga kedepan dapat meningkatkan penjualan produk kopi kemasan dalam bentuk biji yang siap diolah.

"Saya liat kedepan orang tidak menilai sesuatu itu dari jumlah tetapi akan menilai dari kepuasan, itulah yg akan kita dorong kedepan di Bacan ini untuk menjadikan produk-produk spesifik, tidak hanya kopi akan tetapi ada juga Kakao dan fanili," pungkasnya.

Kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Wakil Bupati, dan BPTP, Institut Kopi Ternate, KPH Halsel Mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, dan Perangkat Kesultanan Bacan. (HumasHalsel)

Bahrain Kasuba Blusukan ke Desa Jere

Posted: 21 Dec 2018 03:21 AM PST

Bahrain Kasuba Blusukan ke Desa JereLABUHA, LELEMUKU.COM – Guna menyerap aspirasi masyarakat Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) Hi. Bahrain Kasuba lakukan blusukan serta bersilaturahmi dengan Masyarakat Desa Jere, Kecamatan Kasiruta Timur, Selasa (18/12).

Bahrain Kasuba yang didampingi Istri tercinta yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Hj.Nurlela Muhammad, setelah tiba di Desa Jere tersebut langsung melakukan peninjauan untuk Melihat  rumah milik masyarakat yang kurang layak untuk di tempati,

Keponakan dari Gubernur Meluku Utara ini juga melakukan dialog dengan masyarakat Desa Jere Kecamatan Kasiruta Timur.

Dialog ini dilakukan untuk bisa menyerap aspirasi dan mendengar permasalahan yang sedang dialami masyarakat.

Bupati dihadapan Masyarakat, mengatakan melalui kunjungan ini pihaknya bisa mengetahui permasalahan apa yang tengah terjadi di Desa Jere ini.

"Hari ini saya menyambangi rumah masyarakat serta melakukan dialog bersama untuk menyerap aspirasi dan masukan masyarakat kepada saya dan pemerintah daerah," ungkap Bupati.(HumasHalsel)
Bagi ke WA Bagi ke G+