Updated News

TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah Timika

TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah Timika


TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah Timika

Posted: 31 Dec 2018 05:31 AM PST

TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah TimikaTIMIKA, LELEMUKU.COM –  Aparat TNI- Polri di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua melakukan penggeledahan Kantor Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta penyitaan atribut organisasi tersebut pada Senin (31/12) pukul 08.10 Wit, bertempat di Kompleks Sosial Kantor KNPB Timika.

Menurut rilis yang diterima Lelemuku.com, pada pukul 08.10 WIT sekitar 80 personel gabungan TNI/Polri yang dipimpin Oleh Kabag Ops Polres Mimika AKP Andika Aer, S.Ik tiba di Kantor Sekretariat KNPB Mimika langsung melakukan negosiasi dengan simpatisan KNPB yang telah berada di Kantor Sekretariat untuk melepaskan semua Atribut KNPB. Simpatisan KNPB awalnya menolak untuk melepaskan atribut KNPB namun semua atribut KNPB berhasil di sita.

Selanjutnya Wakapolres Mimika, Kompol I Nyoman Punia, S.Sos memberikan arahan kepada simpatisan KNPB yang berjumlah sekitar 30 orang bagi masyarakat yang hendak beribadah.

"Kami persilahkan namun jika dalam ibadah tersebut meneriakan yel-yel merdeka maka semuanya kami akan proses hukum. Mulai hari ini, tidak diperbolehkan menggunakan atribut KNPB ataupun Bintang Kejora jika itu terjadi maka kami akan sita semuanya. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada Negara di atas Negara," tegas dia.

TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah TimikaKemudian pada pukul 08.48 WIT, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, SIk. MH tiba di Halaman Kantor Sekretariat KNPB Mimika yang kemudian langsung memberi penyampaian kepada sekitar para  simpatisan KNPB.

"Ada surat yang masuk ke kami bahwa ada kegiatan yang melawan terhadap eksistensi NKRI. Kalau kita ingin membangun Papua jangan dengan cara memisahkan diri, jangan dengan cara yang berseberangan. Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan untuk bisa mendapat tempat yang mulia, tidak dengan cara melawan apalagi menyalahkan pihak-pihak tertentu," ajak dia.

Ia menyatakan pihak Kepolisian dan TNI hadir di Tanah Papua ini banyak yang meninggalkan keluarga untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Papua dikarenakan beberapa tempat terjadi pertupahan darah, perang antar suku.

"Kita hanya memisahkan dan mengamankan agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Siapapun yang ingin melanjutkan pergerakan ini apapun manivestasinya, apapun bentuknya akan kami tindak dengan tegas sesuai ketentuan hukum. Terhadap simpatisan yang termasuk dalam pengurusan KNPB akan kami ambil keterangannya di Polres. Ini semata-mata membuktikan kecintaan kita kepada NKRI, kecintaan kita kepada Masyarakan Papua karena simpatisan KNPB yang hadir disini tidak meprensentasikan keseluruhan masyarakat Papua," ujar dia.

Selanjutnya dikatakan mulai 31 Desember 2018 Sekretariat KNPB tidak diperbolehkan beroperasi dan markasnya diambil alih menjadi Pos TNI dan Polri.

Selanjutnya aparat mengamankan pengurus KNPB diantaranya Yanto Awerkion sebagai Ketua I KNPB Timika bersama 5 simpatisan KNPB untuk dimintai keterangannya di Polres Mimika.

TNI-Polri Ambil Alih Markas KNPB di Wilayah TimikaSementara di lokasi, pada pukul 09.15 Wit dilakukan pemasangan Bendera Merah putih di Jendela bagian depan Kantor Sekretariat KNPB oleh Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, SIK. MH dilanjutkan pengecetan Bendera Merah putih pada didinding tembok kantor Sekretariat KNPB oleh anggota Mapolres Mimika serta penggeledahan Atribut KNPB, pembongkaran dinding yang berlambangkan/logo KNPB, serta pembongkaran tiang bendera.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH menegaskan, di Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang-lambang lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Papua telah final masuk kedalam pangkuan Indonesia. (Ricky Lodar)

Bahrain Kasuba Serahkan 7500 Sertifikat Tanah ke Masyarakat Gane Timur

Posted: 30 Dec 2018 09:54 PM PST

LABUHA, LELEMUKU.COM - Masyarakat di empat desa yang ada di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Malut yakni Desa Maffa, Desa Foya, Desa Foya Tubaru dan Desa Kebun Raja menerima sertifikat.

Sertifikat tanah gratis ini merupakan program Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dinamakan Program Nasional (PRONA) dan kini berganti nama menjadi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).

Penyerahan sertifikat yang digelar di Dusun Waimili, Desa Foya, pada Rabu 26 Desember 2018 kemarin, dihadiri oleh Bupati Halsel, Hi. Bahrain Kasuba. Turut hadir pula Kepala Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara (Malut),M. Sharir, APTNH, MH, NH, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Ketua Tim Penggerak PKK Halsel, Hj. Nurlela Muhammad, Kepala BPN Halsel,Ruslan Pawah, S. ip. Asisten III Yusup Taudin, Kepala Dinas Pariwisata Muhamammad Nur, Kepala BPBD, Samsi Subur, Dirut PDAM, Yuslan Garwan, Kadis Pertanian Sofyan Bahmid, Kepala Humas dan Protokoler Mujiburrahman, Kapolsek dan Danramil, serta Kepala-Kepala Desa dan Masyarakat se-Kecamaten Gane Timur.

Sebanyak 7.500 Sertifikat PTSL diserahkan langsung oleh Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba, didampingi Kakanwil BPN Provinsi Malut, Sekda Halsel dan Kepala BPN Halsel, penyerahan yang diserahkan secara simbolis, kepada setiap perwakilan masing-masing desa,

Bupati Hi. Bahrain Kasuba dalam sambutannya mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi kepada BPN Halsel dan Kakanwil BPN Provinsi Malut yang terus bersemangat dalam menjalin kerja sama yang telah dilakukan selama ini dengan Pemerintah Kabupaten Halsel, sehingga pada hari ini seluruh Masyarakat Kecamatan Gane Timur dapat memiliki sertifikat. Menurutnya pemberian Sertifikat Prona yang berganti nama menjadi PTSL ini akan berlangsung satiap tahunnya sehingga seluruh Masyarakat Halsel dapat memiliki Sertifikat.

Orang nomor satu di Halsel ini juga menyampaikan bahwa, Pemerintah Daerah akan sama-sama bekerja sama dengan BPN Halsel untuk dapat membantu dalam menyelesaikan semua yang menjadi target pemerintah pusat.

"Alhamdulillah 7.500 Sertifikat PTSL telah diberikan kepada Masyarakat Kecamatan Gane Timur, Insya Allah nanti di tahun-tahun berikutnya seluruh Masyarakat Halsel sudah memiliki Sertifikat perorangan,"ungkap Bupati

Lelaki asal Desa Bibinoi ini juga menjelaskan bahwa pengurusan administrasi untuk pembuatan sertifikat PTSL di Kabupaten Halsel digratiskan,itu artinya tidak ada pungutan sama sakali.

"Seluruh administrasi terkait pembuatan sertifikat PTSL, akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, sampai tingkat meterai,jadi tidak ada pengutan di desa-desa, "jelasnya.

Sementara pada kesempatan yang sama Kakanwil BPN Provinsi Malut, M. Sharir, APTNH, MH, NH. menyampaikan penyerahan sertifikat PTSL ini tidak akan berhenti sampai disini. Pihaknya akan terus melakukan peninjauan sampai di tahun-tahun berikutnya hingga seluruh Masyarakat Kabupaten Halsel memiliki Sertifikat.

Dirinya juga berharap agar di Kabupaten Halsel proses pembuatan sertifikat PTSL tidak dipungut biaya.

"Kepala Desa sudah mendapatkan honor dari BPN, jadi apabila ada desa yang meminta biaya apapun saat pembuatan sertifikat PTSL harap dilaporkan, "tegasnya.

Kemudian, Ruslan Pawah selaku Kepala BPN Kabupaten Halsel, menyampaikan bahwa di Tahun 2018 ini kantor Pertanahan Kabupaten Halsel memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan sudah terealisasi 100 persen.

"Di Gane Timur dan Gane Timur Tengah, untuk PTSL sebanyak 7.500 bidang, yang diantaranya hak milik perorangan, wakaf atau Rumah Ibadah, serta hak pakai instansi pemerintah, dan 2.500 bidang peta tanah tersebut sudah terlaksana dengan baik,"kata Ruslan

Dirinya juga menambahkan, kedepannya di Tahun 2019 akan ditargetkan kerja sama yang jauh lebih basar lagi.

Pada kesempatan ini juga, Kepala Dusun Waimili, Iswanto mengucapkan terima kasih kepada BPN Kabupaten Halsel, BPN Halsel dan Pemerintah Daerah, karena pada hari ini desa mereka dan juga tiga desa yang lainnya dapat memiliki sertifikat.

"Sartifikat bagi rakyat ini sangat dinanti, karena dengan adanya sertifikat ini Masyarakat dapat mengetahui jelas hak-haknya,"ungkapnya.

Acara berakhir dengan penandatanganan Instruksi Bupati Halsel tahun 2018 terkait dengan pencanangan pemasangan tanda batas Bidang tanah di Wilayah Kabupaten Halsel, serta dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas oleh Bupati Halsel dan juga Kepala BPN Provinsi Malut, yang disaksikan Masyarakat Kecamatan Gane Timur yang hadir. (HumasHalsel)
Bagi ke WA Bagi ke G+