Updated News

Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award

Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award


Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony Award

Posted: 05 Jan 2019 11:33 AM PST

Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony AwardAwali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony AwardJAKARTA, LELEMUKU,.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku mengawali tahun 2019 dengan meraih Anugerah Harmony Award sebagai kota dengan kategori paling rukun se-Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI,(3/1).

Anugerah ini diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin dalam Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-73 dan diterima Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler.

Dari sejumlah kota-kota di Indonesia, Kota Ambon kemudian ditetapkan sebagai kota dengan kategori kehidupan keagamaan paling rukun melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Selain Kota Ambon Penghargaan serupa juga diberikan kepada Provinsi Kalimatan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Kalimatan Timur, Kabupaten Bulungan dan Kota Yogyakarta.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun 2019 ada enam sasaran strategis yang telah digariskan, diantaranya, meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama, meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan, meningkatnya akses layanan pendidikan, meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan dan peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang keagamaan.

Awali 2019, Kota Ambon Terima Anugerah Harmony AwardMenteri Agama RI menyampaikan Apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah dianugerahi Harmony Award, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan kerjasama lintas sektoral dalam pembangunan kehidupan beragama selama ini.

Wawali dihadapan awak media setelah menerima penghargaan sampaikan dengan penghargaan yang kita terima hari ini, maka semakin banyak tantangan yang kita hadapi kedepan.

"Kalau beberapa waktu lalu kita terima Setara Institute sebagai salah kota dari 10 kota yang dianggap mempunyai tingkat toleransi yang paling tinggi, dan hari ini oleh Kementerian Agama RI kita diberikan penghargaan sebagai kota yang mempunyai tingkat harmonisasi yang cukup  baik di seluruh Indonesia, tantangan bagi kita adalah bagaiman kita memelihara itu," Ungkapnya.

Wawali mengajak semua pihak untuk terus  memupuk rasa persaudaraan kita bersama dalam menjalani tahun 2019 ini.

Sebagai Informasi, selain Pemerintah Prov/Kab/Kota se-Indonesia, Anugerah Harmony Award kategori Berkinerja Terbaik juga diberikan kepada Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB) diantaranya, FKUB Aceh, FKUB DKI Jakarta, FKUB Kalimatan Barat, FKUB Kota Bekasi, FKUB Gubung Kidul dan FKUB Tasikmalaya.

Hadir mendapimpingi Wawali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, M.R. Latuconsina, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Abdullah Raharusun, Kepala Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Yan Suitela serta staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon. (DiskominfoSandiAmbon)

Kabupaten Pulau Morotai Terima Tiga Penghargaan Tingkat Nasional.

Posted: 05 Jan 2019 10:09 AM PST

Kabupaten Pulau Morotai Terima Tiga Penghargaan Tingkat Nasional.JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dua Penghargaan dari ajang Innovative Government Awards (IGA) 2018 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, dan satu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dari IGA 2018, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Juara 1 Pemerintah Kabupaten untuk kategori Daerah Perbatasan Terinovatif dan Juara 3 Pemerintah Kabupaten untuk kategori Daerah Tertinggal Terinovatif. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Bupati Pulau Morotai Benny Laos, Jumat (7/12) di Jakarta.

Selama 2018 Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara telah menciptakan 22 inovasi, di antaranya Kartu Morotai Sejahtera (KMS), progam mengalirkan listrik dan air untuk rumah yang belum teraliri listrik dan air, pembangunan jalan dengan sistem swakeloa bersama masyarakat sepanjang 20 Kilometer pada tahun 2017 dan 40 kilometer pada tahun 2018.

Selain itu program Dapur Sehat untuk kebersihan lingkungan dan sanitasi masyarakat, dan layanan Transportasi Gratis (Laris) yang diselenggarakan setiap menjelang hari raya selama seminggu sebelum hari Raya.

Dari Kementerian PUPR, Pemkab Morotai mendapatkan penghargaan sebagai Juara 2 Nasional. Ini penghargaan yang diberikan kepada kabupaten yang melaksanakan inovasi dalam penerapan teknologi infrastruktur. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono pada malam yang sama.

Kementerian PUPR menilai Pemkab Morotai melakukan inovasi dalam penerapan teknologi infrastruktur pada water front city, Talud Buho Buho, Irigasi Tiley dan Progam Dapur Sehat. Pemkab Pulau Morotai dianggap telah membangun infrastruktur secara massif dan terencana baik. Selain piagam, PUPR memberikan insentif Rp20 miliar bagi Kabupaten Pulau Morotai.

Menurut Bupati Benny Laos, apresiasi yang diraih Kabupaten Pulau Morotai merupakan hasil kerja sama seluruh ASN dan segenap masyarakat Kabupaten Pulau Morotai. "Ini adalah yang pertama dan merupakan kebanggan bagi Kabupaten Pulau Morotai,"

Inovasi yang dilakukan Pemkab Pulau Morotai tahun 2018 fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Karena kebutuhan dasar merupakan pondasi untuk meletakkan dasar bagi pembangunan yang kokoh di masa mendatang untuk kesejahteraan masyarakat. "Arah inovasi tahun depan adalah kemandirian ekonomi," ungkapnya. (InfoMalut)

BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat Sasaran

Posted: 05 Jan 2019 10:02 AM PST

BI Akui Inflasi Maluku 2018 Terkendali dan Tepat SasaranAMBON, LELEMUKU.COM -  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku menilai inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2018 terkendali dan berada pada sasaran inflasi.

Menurut Kepala KPw BI Maluku, Bambang Pramasudi, inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Desember 2018 tercatat sebesar 1,14% month to month (mtm) dan secara keseluruhan tahun 2018 sebesar 3,35% year on year (yoy), berada pada sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 4%±1% (yoy).

"Namun, inflasi Maluku 2018 sebesar 3,35%(yoy) tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2017 yang sebesar 0,78% (yoy)," ungkap dia dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (5/1).

Meningkatnya inflasi Maluku 2018 disebabkan oleh inflasi kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan yang sebesar 4,72% (mtm) atau 10,19% (yoy). Inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan utamanya disebabkan oleh komoditas angkutan udara akibat sudah tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan, dan berkurangnya frekuensi penerbangan dari beberapa Maskapai, yang menyebabkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam.

"Kenaikan harga tiket angkutan udara juga disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang musim liburan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan tarif angkutan udara dalam 3 bulan terakhir, menjadi faktor utama pemicu inflasi di Maluku sampai dengan Desember 2018. Peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang sebesar 0,16% (mtm) atau 6,16% (yoy), utamanya sandang wanita dan sandang anak. Kenaikan ini seiring dengan tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal," papar dia.

Namun, inflasi Maluku masih tertahan oleh kelompok bahan makanan yang mengalami inflasi sebesar 1,43% (mtm) atau deflasi 3,55% (yoy). Deflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh komoditas ikan segar dan beberapa jenis sayuran lainnya seiring dengan tercukupinya pasokan, terutama sayuran yang diproduksi lokal seperti ketimun, kangkung dan nangka muda.

"Selain itu, harga beras di Maluku masih stabil seiring konsistensi Bulog Divre Maluku-Maluku Utara dalam melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog juga telah memastikan pasokan beras di wilayah Maluku setara dengan 3 bulan konsumsi," ungkap Bambang.

Dikatakan guna menjaga agar inflasi Maluku tetap terkendali, TPID Maluku telah melakukan beberapa upaya pengendalian inflasi. Menjelang Natal, TPID Maluku dan Dinas Perhubungan Maluku telah melakukan koordinasi melalui pertemuan langsung dan melalui surat kepada maskapai penerbangan dalam upaya pengendalian harga tiket angkutan udara antara lain koordinasi untuk penambahan frekuensi penerbangan.

"Namun, berdasarkan informasi dari pihak maskapai, pengurangan frekuensi penerbangan tersebut dilakukan atas dasar peningkatan utilisasi pesawat dan profitabilas maskapai dengan memaksimalkan ke rute yang lebih padat penumpang seperti Jakarta - Denpasar. Pengurangan frekuensi juga disebabkan oleh parkirnya beberapa pesawat jenis Boeing Max-8 dalam rangka pelaksanaan audit," papar dia

Selanjutnya, TPID Maluku telah bersinergi bersama Satgas Pangan dan Kementerian Dalam Negeri melakukan sidak harga dan ketersediaan pasokan bahan pokok di pasar tradisional, swalayan dan distributor. Selain itu, untuk menjaga stabilitas harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyelenggarakan pasar murah bahan pokok, dan Dinas Kelautan & Perikanan menyelenggarakan pasar murah ikan segar. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon juga sedang mengupayakan persetujuan Rancangan Perda terkait budidaya ikan kepada DPRD. Tujuannya adalah untuk menambah pasokan ikan segar di saat musim paceklik ikan karena cuaca yg kurang kondusif, serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan dan akan terus diupayakan pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 4,0%±1% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku," jelas dia. (Laura Sobuber)

DKP Nusa Tenggara Timur Lakukan Sertifikasi Prima 3 dan Registrasi PSAT

Posted: 05 Jan 2019 09:06 AM PST

KUPANG, LELEMUKU.COM - Pada masa perdagangan bebas seperti sekarang ini, tarif eksport maupun import  bukan lagi menjadi pertimbangan utama dalam perdagangan antar negara namun hal yang menjadi sorotan saat ini adalah persyaratan mutu, keamanan pangan, dan sanitary produk.

Kondisi tersebut menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing produk diantaranya produk sayur dan buah segar. Untuk dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak diantaranya petani sebagai produsen, distributor sebagai pelaku pelaksana eksport dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah sebagai lembaga penjamin mutu dan keamanan produk pangan segar asal tumbuhan.

Penyediaan pangan segar yang aman dan bermutu bukan hanya merupakan isu perdagangan semata namun merupakan salah satu amanat dari Undang Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang jelas mengatakan bahwa orng yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Untuk mengimplemetasikan amanat tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT selaku Lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) terus melakukan tugas dan fungsinya dengan melakukan sertifikasi Prima 3 dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) terhadap hasil pertanian dari petani perorangan, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang mau menerapkan sistem budidaya buah dan sayur yang baik (Good Agriculture Practices).

Pada Tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT melalui Bidang Ketahanan Pangan berhasil mengeluarkan 10 (sepuluh) Sertifikat Prima 3 dengan 1 (satu) Nomor Registrasi PSAT yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota yakni 1) Kota Kupang sebanyak 2 Sertifikat Prima 3 yakni KWT Ie Hari – Brokoli (53/71-3-I.II/14-012-12/2018) dan KWT Ruba Deo – Bayam Hijau (53/71-3-I.II/11-014-12/2018);

2) Kabupaten Kupang sebanyak 3 Sertifikat Prima 3 yakni Poktan Oe Anak B – Beras (53/01-3-II/I-005-11/2018), Poktan Fajar Pagi – Cabe Rawit (53/01-3-I.II/17-013-12/2018) dan CV. Intan – Beras (53/01-3-II/I-006-11/2018) dengan 1 Nomor Registrasi PSAT Nomer Reg. MENTAN RI PD 53.01-II.I.03-003-11/2018 ;

3) TTS dengan 2 Sertifikt Prima 3 Yakni Poktan Tunas Muda – Jeruk Keprok (53/02-3-I.I/22-007-11/2018) dan Poktan Tonatun – Petsay Kumbang (53/02-3-I.II/63-008-11/2018) ;

4) Rote Ndao dengan 1 Sertifikat Prima 3 yakni Poktan Dalek Esa – Semangka Merah (53/14-3-I.I/52-009-11/2018); 5) Ngada dengan 2 Sertifikat prima 3 yakni Poktan Sedang Mekar – Cabe Keriting (53/09-3-I.II/16-010-11/2018) dan Poktan Cendrawasih – Cabai Keriting (53/09-3-I.II/16-011-12/2018).

Dari pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik dari pelaku usaha dan Dinas terkait yang ada di kabupaten/kota penerima.

Untuk mengapresiasikan keberhasilan pencapaian tersebut pada kegiatan Rapat Pimpinan Dinas Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi NTT yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018, dilakukan penyerahan Sertifikat Prima 3 dan Nomor Registrasi langsung kepada pimpinan masing-masing kabupaten Kota yang merekomendasikan pelaku usahanya.

Pada penyerahan sertifikat tersebut, Kabupaten Ngada sebagai salah satu penerima sertifikat prima 3 dengan 2 (dua) Kelompok Tani Penerima tidak diserahkan kepada pimpinan yang hadir oleh karena yang merekomendasikan proses Sertifikasi Prima 3 berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Ngada.

Dengan diterbitkannya 10 (sepuluh) Sertifikat dan 1 Nomor Registrasi PSAT maka total sertifikat dan nomor registrasi yang sudah diterbitkan oleh OKKP-D Provinsi NTT adalah sebanyak 12 Sertifikat dengan 3 Nomor Registrasi PSAT.

Pelaksanaan Sertifikasi Prima 3 dan Nomer Registrasi PSAT yang telah dilakukan oleh OKKP-D Provinsi NTT diharapkan dapat menjadi jaminan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar dimasyarakat.

Semoga dengan terbitnya jaminan-jaminan tersebut, semakin banyak lagi produsen pangan segar asal tumbuhan yang mau untuk mendaftarkan dan menerapkan produk dan sistem pertaniannya yang dilaksanakan berdasarkan Good Agriculture Practices. (DKPNTT)

Andika Perkasa Pimpin Sertijab Marga Taufiq Sebagai Pangdam Pattimura Pengganti Suko Pranoto

Posted: 05 Jan 2019 08:00 AM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad) dan Panglima Komando Daerah Militer XVI/Ptm (Pangdam XVI/Ptm) beserta lima jabatan perwira tinggi (Pati) TNI AD lainnya di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Kamis (3/1).

Demikian disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Candra Wijaya dalam keterangannya setelah acara Sertijab yang juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Dijelaskan Kadispenad, dalam Sertijab tersebut sebagai pejabat Irjenad yang baru, Mayjen TNI Suko Pranoto yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XVI/ Pattimura menggantikan Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto dan Pangdam XVI/Pattimura yang baru dijabat oleh Mayjen TNI Dr. Marga Taufiq, S.H., M.H.

"Mayjen TNI Dominicus Agus Riyanto sendiri menjadi Asisten Perencanaan (Asrena) Kasad yang sebelumnya kosong," jelas Brigjen TNI Candra.

"Selain itu, Kasad menyerahterimakan empat jabatan Kabalakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD meliputi Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Dirajenad), Direktur Peralatan Angkatan Darat (Dirpalad), Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) dan Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat (Kadislaikad)," imbuhnya.

Adapun empat pejabat Kabalakpus yang baru tersebut yaitu Kolonel Caj F.F. Fransis Wewengkang sebagai Dirajenad, Kolonel Cpl Subagyo, S.E. sebagai Dirpalad, M.M., Kolonel Inf Eddy Syahputra Siahaan, S.I.P., M.M. sebagai Kadisjarahad, serta Brigjen TNI P. Gunung Sarasmoro sebagai Kadislaikad.

Sedangkan pejabat sebelumnya yaitu Brigjen TNI Erry Herman, S.E, M.P.A. (Dirajenad), Brigjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P., M.Si. (Dirpalad), Brigjen TNI Djashar Djamil, S.E. (Kadisjarahad) dan Brigjen TNI Eko Erwanto (Kadislaikad) menduduki jabatan sebagai Staf Khusus Kasad.

"Sebagaimana umumnya, serah terima jabatan ini ditandai dengan penyerahan lambang satuan kepada Kasad dari pejabat lama dan selanjutnya oleh Kasad diserahkan kepada pajabat baru.

Kemudian setelah penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pemasangan pangkat dan penandatanganan naskah Sertijab serta laporan resmi dari masing-masing pejabat kepada Kasad," jelas Kadispenad.

"Dalam rangkaian tersebut juga, dilakukan penyerahan tongkat komando Pangdam XVI/Ptm oleh Kasad.

" Semuanya berjalan dengan lancar dan semoga para pejabat tersebut dapat melanjutkan tongkat estafet para pejabat sebelumnya dengan lebih baik," tuturnya.

Ditambahkan oleh Kadispenad bahwa, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi, Sertijab pejabat utama di lingkungan TNI AD ini merupakan hal yang lazim dan alamiah, bahkan harus dilakukan.

"Sertijab ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tuntutan dinamika organisasi militer, baik bagi kepentingan pembinaan satuan maupun pembinaan personel, tidak hanya bagi yang bersangkutan namun juga menyeluruh," ujar Candra.

Kadispenad mengatakan, untuk menegaskan komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi di lingkungan TNI AD, para pejabat baru tersebut diambil sumpahnya oleh Kasad dan juga melaksanakan penandatanganan pakta integritas.

Selain Kadispenad, dalam kesempatan tersebut hadir para Asisten Kasad, Kapuskodalad, Dandenma Mabesad, perwakilan prajurit di lingkungan Mabesad serta Ketua Umum Persit KCK Ibu Hetty Andika Perkasa beserta para Pengurus. (Dispenad)
Bagi ke WA Bagi ke G+